MoneyTalk, Jakarta – Jaringan Gusdurian menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi mempertebal kesenjangan sosial apabila terus dikelola dengan pendekatan terpusat dan berorientasi bisnis.
Dalam pernyataannya, Jaringan Gusdurian menyebut MBG pada dasarnya dapat menjadi program yang sangat baik untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, pelaksanaannya perlu didesain ulang agar tidak melahirkan masalah baru di lapangan.
“MBG bisa jadi program yang bagus, kalau dikelola dengan pendekatan desentralisasi dan berbasis komunitas,” demikian pernyataan mereka, Jumat (27/2/2026).
Menurut Jaringan Gusdurian, dapur MBG seharusnya tidak perlu dibangun baru dan dikelola secara terpusat. Mereka mengusulkan agar pengelolaan dapur diserahkan langsung kepada sekolah atau lembaga pendidikan tempat siswa belajar.
Selain lebih efisien, model ini dinilai dapat meminimalkan potensi penyimpangan anggaran serta memastikan kualitas makanan sesuai kebutuhan siswa.
Jika sekolah tidak memiliki kapasitas, pengelolaan bisa dialihkan kepada PKK atau organisasi masyarakat setempat. Skema ini diyakini dapat menjadi tambahan pemasukan untuk mendukung pembangunan desa maupun kegiatan organisasi.
“Kalau masih sulit, serahkan saja sejumlah anggaran kepada orang tua siswa untuk dikelola sesuai kebutuhan anaknya. Pemerintah cukup melakukan pengawasan,” lanjut pernyataan tersebut.
Jaringan Gusdurian menilai berbagai persoalan yang muncul dalam program MBG, termasuk kasus keracunan massal di sejumlah daerah, tidak lepas dari pendekatan yang terlalu terpusat.
Mereka menilai, ketika seluruh proses dikendalikan dari atas dengan pola bisnis skala besar, orientasi pemenuhan gizi kerap bergeser menjadi orientasi keuntungan.
Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain:
-Dugaan pemotongan anggaran di tingkat pelaksana
-Satu pihak mengelola banyak dapur sekaligus
-Permintaan kenaikan royalti dengan berbagai istilah tambahan, termasuk anggaran pemeliharaan yang disebut mencapai Rp6 juta per hari
-Tidak semua dapur memiliki tenaga ahli gizi yang kompeten
Situasi tersebut, menurut mereka, membuat kualitas makanan menjadi nomor sekian, sementara aspek bisnis lebih dominan.
Alih-alih memangkas kesenjangan sosial, Jaringan Gusdurian mengingatkan bahwa MBG justru bisa mempertebal jurang ketimpangan apabila tata kelolanya tidak diperbaiki.
“Jika pola seperti ini dipertahankan, yang kaya makin kaya. Yang miskin hanya bisa mengelus dada,” tegas mereka.
Jaringan Gusdurian mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan implementasi MBG, dengan membuka ruang partisipasi publik serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bagi mereka, keberhasilan program gizi nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh keberpihakan pada kepentingan anak dan masyarakat luas.
