9 November 2026

John Field

Dirjen Bea Cukai Terima Rp21 Miliar, Tak Diperiksa dan Dihadirkan di Sidang, FORMASI: Hukum Tajam ke Bawah! Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Dirjen Bea Cukai Terima Rp21 Miliar, Tak Diperiksa dan Dihadirkan di Sidang, FORMASI: Hukum Tajam ke Bawah!

Hedi Batubara 2 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat AntiKorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menyoroti penanganan perkara dugaan suap pengurusan impor PT Blueray Cargo yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Jalih mempertanyakan tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan atau posisi seseorang.

“Hukum jangan sampai tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ketika dalam persidangan muncul fakta dan nama seorang pejabat tinggi disebut terkait aliran uang, maka aparat penegak hukum wajib memberikan penjelasan yang terang kepada publik mengenai tindak lanjutnya,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Sorotan FORMASI muncul setelah nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam proses persidangan perkara suap pengurusan impor PT Blueray Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam pemberitaan persidangan, jaksa KPK sebelumnya mengungkap dugaan adanya aliran dana kepada pejabat dengan kode “BC1” yang dikaitkan dengan posisi Dirjen Bea dan Cukai. Jaksa juga mengungkap dugaan aliran dana hingga sekitar Rp21 miliar dalam rangkaian pemberian yang dikaitkan dengan pengurusan kepabeanan.

Bahkan, dalam putusan perkara terhadap pihak-pihak dari Blueray Cargo pada 10 Juli 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Djaka Budhi Utama menerima bagian suap senilai Rp21 miliar dari pemilik Blueray Cargo, John Field. ANTARA melaporkan, penerimaan tersebut disebut terjadi dalam tujuh kali pemberian selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

Meski demikian, penting dicatat bahwa penyebutan nama dalam dakwaan, persidangan, maupun pertimbangan putusan perkara terdakwa lain tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti bersalah dalam proses pidana terhadap dirinya sendiri.

Jalih mengatakan, justru di titik inilah KPK perlu menjelaskan kepada publik langkah hukum yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang berkembang di persidangan.

“Publik berhak bertanya. Kalau fakta persidangan sudah berkembang dan nama pejabat tinggi disebut, apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Kalau belum, apa pertimbangannya? Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya berani mengejar orang-orang tertentu, sementara ketika menyentuh pejabat tinggi prosesnya berjalan lambat,” tegas Jalih.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait dugaan aliran dana Rp21 miliar yang dikaitkan dengan Djaka Budhi Utama. Juru Bicara KPK saat itu menyebut fakta persidangan dapat menjadi bahan analisis dan pengembangan perkara.

Pada awal Juni 2026, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga menyatakan pihaknya menunggu laporan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai keterangan yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Namun, Jalih menilai publik membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan tindak lanjut tersebut, terlebih setelah putusan pengadilan memuat pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

FORMASI, kata Jalih, tidak bermaksud menghakimi siapa pun. Namun, organisasi tersebut mendesak KPK untuk menjalankan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

“FORMASI tidak menghakimi Djaka Budhi Utama. Kami justru meminta proses hukum yang transparan dan objektif. Jika memang tidak ditemukan bukti yang cukup, sampaikan kepada publik. Tetapi jika terdapat bukti dan fakta yang perlu didalami, maka jangan ada keraguan untuk memeriksa siapa pun,” ujar Jalih.

Selain tindak lanjut penyidikan, Jalih juga mempertanyakan mengapa pihak yang namanya disebut dalam rangkaian fakta persidangan belum dihadirkan untuk memberikan klarifikasi langsung dalam persidangan perkara tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui suatu peristiwa merupakan bagian penting untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang.

“Kalau memang ada fakta yang harus diklarifikasi, kenapa tidak diminta keterangannya? Jangan sampai publik melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum. Ini yang harus dijawab oleh KPK secara terbuka,” katanya.

Dalam perkara Blueray Cargo, tiga pihak dari perusahaan tersebut sebelumnya didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai agar proses pengeluaran barang impor dapat berjalan lebih mudah atau lebih cepat. Nilai suap yang diungkap dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar rupiah, ditambah dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah.

Persidangan juga mengungkap adanya pertemuan antara Djaka Budhi Utama dengan sejumlah pihak, termasuk pemilik Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Mantan pejabat Bea dan Cukai Rizal dalam persidangan memberikan penjelasan mengenai latar belakang pertemuan tersebut.

Djaka sendiri sebelumnya memilih tidak memberikan komentar panjang mengenai namanya yang muncul dalam perkara tersebut dan meminta publik mengikuti perkembangan persidangan. Sementara Ditjen Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Jalih menegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi KPK untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal pangkat, jabatan maupun kedudukan.

Menurutnya, apabila masyarakat kecil dapat dengan cepat diproses ketika terdapat dugaan dan bukti awal suatu tindak pidana, maka standar yang sama harus diterapkan terhadap pejabat negara.

“Jangan sampai muncul persepsi hukum dua kelas. Yang kecil cepat diperiksa, cepat dipanggil, bahkan langsung menjadi tersangka. Tetapi ketika nama pejabat tinggi muncul dalam fakta persidangan, publik justru menunggu tanpa kepastian,” ujar Jalih.

Ia mendesak KPK memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan informasi dan fakta persidangan yang berkaitan dengan nama Djaka Budhi Utama.

“Ini bukan soal menyerang pribadi siapa pun. Ini soal konsistensi penegakan hukum. FORMASI meminta KPK membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi semua. Jangan sampai kasus Blueray Cargo justru memperkuat anggapan masyarakat bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” pungkas Jalih.

Audit Digital dan Follow the Money: Desakan CBA bagi KPK dalam Kasus Blue Ray ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Audit Digital dan Follow the Money: Desakan CBA bagi KPK dalam Kasus Blue Ray

Hedi Batubara 13 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Persidangan perkara dugaan suap importasi yang menjerat John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan Sukolo dari PT Blue Ray Cargo terus mengungkap peta jaringan yang jauh lebih luas daripada konstruksi awal perkara. Berbagai fakta terungkap di ruang sidang, mulai dari kode pembayaran seperti “sales 2”, pola penyerahan uang dalam dolar Singapura, fasilitas kendaraan, dugaan pengaturan sistem pemeriksaan kepabeanan (rule set targeting), hingga keterlibatan pihak dari berbagai kementerian dan lembaga.

Center for Budget Analysis (CBA) menegaskan bahwa temuan-temuan ini tidak boleh berhenti sebagai fragmen pemberitaan semata. CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan verifikasi, koroborasi, dan penentuan status hukum setiap fakta secara profesional melalui audit digital dan pendekatan follow the money.

Menyikapi perkembangan persidangan hingga hari ini, Senin (13/07/26), Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan desakan keras kepada KPK untuk tidak membiarkan kasus ini jalan di tempat. “Hari ini saya kembali tegaskan, KPK jangan hanya memproses kulit perkaranya saja. Fakta persidangan Blue Ray ini ibarat gunung es. Banyak nama pejabat dari berbagai instansi—mulai dari Bea Cukai, BPOM, hingga Kementerian Perdagangan—yang sudah disebut secara gamblang. Jika KPK membiarkan nama-nama ini hanya menguap begitu saja tanpa status hukum yang jelas, publik akan menilai KPK tebang pilih atau takut menyentuh aktor-aktor yang lebih besar,” ujar Uchok.

Uchok menambahkan agar KPK bekerja lebih berani dengan menggunakan pendekatan follow the money dan follow the access. “Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada tiga terdakwa di kursi pesakitan, sementara para cukong dan oknum pejabat yang menikmati aliran uang puluhan miliar rupiah tersebut tetap melenggang bebas. KPK harus segera memastikan apakah petunjuk-petunjuk di persidangan ini merupakan bukti awal, atau perlu dieliminasi secara objektif, bukan dibiarkan menggantung di ruang abu-abu,” tegasnya di Jakarta.

Berdasarkan kajian CBA, terdapat sejumlah klaster yang wajib ditindaklanjuti secara serius oleh tim penyidik KPK agar perkara ini tidak berhenti di permukaan. Hal tersebut meliputi klarifikasi mendalam mengenai kode “sales 2” dan dugaan aliran dana Rp30 miliar terkait Ahmad Dedi; pengujian keterangan pemberian amplop kepada oknum Deputi dan Direktur BPOM; identifikasi empat oknum Kementerian Perdagangan (Aldison, Ronald, Rangga, dan Michael); serta penelusuran dugaan setoran rutin dari PT Infinity.

Selain itu, CBA mendesak KPK melakukan audit digital pada log aplikasi sistem kepabeanan untuk memastikan manipulasi rule set targeting, melacak asal-usul mobil Mazda CX-5 milik Enov Puji Wijanarko, mendalami kaitan perkenalan Nyoman Adhi sebagai pemetaan jaringan, serta merekonstruksi aliran dana ke klaster Semarang terkait Heri Black.

CBA menegaskan bahwa penyebutan nama di persidangan bukanlah vonis, namun juga bukan informasi sampah. KPK memiliki kewajiban untuk menempatkan setiap petunjuk ke dalam posisi hukum yang jelas: dikembangkan karena bukti mencukupi, didalami jika memerlukan bukti tambahan, atau dieliminasi jika tidak terkonfirmasi secara objektif.

“Ukuran keberhasilan KPK bukan pada berapa banyak nama yang dipanggil, tapi pada terciptanya kepastian hukum dan pembenahan tata kelola kepabeanan yang bobrok. Kami mendorong KPK membentuk matriks fakta per peristiwa dan membuka penyidikan terpisah apabila ditemukan rangkaian pidana dengan pelaku, modus, dan lokasi yang berbeda,” tutup Uchok.

KPK Dinilai Tebang Pilih Dalam Kasus Blueray Cargo, CBA Bakal Laporkan ke Dewas file_00000000366871f7bdf4dc69662ea6c8-768x512

KPK Dinilai Tebang Pilih Dalam Kasus Blueray Cargo, CBA Bakal Laporkan ke Dewas

Hedi Batubara 30 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kembali mengkritisi perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

CBA menilai, pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait blueray cargo ini, kpk tebang pilih. Mereka hanya fokus kepada Djaka Utama. Blueray cargo ini kan 25 tahun harusnya mereka selidiki itu sebelum Djaka Utama,” kata Uchok Sky di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.

CBA menyebutkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field. CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dalam forum diskusi publik berteman “suap blueray cargo : KPK jerat tentara, coklat muda dan coklat tua dilindungi?” di kawasan Menteng tersebut, CBA berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor blueray cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Seharusnya, kata Uchok, dua jenjang Bea Cukai sebelum Djaka Utama harus difokuskan oleh KPK. Djaka Utama, kata Uchok, disebut dalam BAP itu mulai Juli sampai Januari, suap yang diberikan dari Blueray Cargo kepada bea cukai.

“Yang kedua, itu disitu ada polisi, ada jaksa, bpom dan BPK. Itu kok didiemin? kenapa KPK diemin? itu ada 20 pengusaha cargo atau ekspor impor atau provider kenapa itu didiemin sama KPK? Ini harus dibuka semua. Kalau ini gak dibuka berarti KPK ada unsur politik,” katanya.

CBA menantang KPK untuk buka-bukaan dalam penanganan kasus blueray cargo. CBA juga meminta agar KPK mengusut 20 provider lainnya terkait kasus tersebut.

“20 provider lainnya gak dibuka itu maksud saya. Jadi maksudnya, (pengungkapan kasus) tidak utuh, kalau ini belum dibuka oleh KPK nanti, nanti CBA bersama teman-teman akan melaporkan ke dewan pengawas (Dewas KPK),” ujarnya.

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi 

Hedi Batubara 26 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan Blueray Cargo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengandung unsur persaingan politik.

Uchok menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak akan menjerat pihak-pihak yang diduga sebagai penerima suap dari kalangan aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hartanto yang merupakan pegawai Blueray telah mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah John Field selaku bos Blueray.

“Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi,” kata Uchok, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan, indikasi persaingan politik tersebut terlihat dari penanganan perkara yang hingga kini, menurutnya, belum menyentuh oknum-oknum dari kepolisian, BPK, BPOM, maupun Kementerian Perdagangan yang disebut dalam dugaan suap pengurusan impor.

“Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menilai KPK yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi sengaja memfokuskan penanganan perkara kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

“Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total,” ungkap Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menilai kasus Blueray Cargo memperlihatkan adanya kecemburuan dari institusi kepolisian terhadap semakin banyaknya personel militer yang mengisi jabatan sipil di berbagai lembaga negara.

“Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara,” katanya.

Menurut Uchok, kondisi tersebut juga menjadi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepolisian tetap memperoleh perhatian dalam penempatan jabatan strategis sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil cukup mengamati dinamika yang terjadi.

“Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi,” tutup Uchok.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Seluruh pernyataan di atas merupakan pendapat dan analisis dari Uchok Sky Khadafi, serta belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

CBA Desak KPK Usut Dugaan Setoran Tiap Bulan ke Oknum APH dalam Kasus Blueray Cargo, “Jangan Tebang Pilih” IMG-20260621-WA0054

CBA Desak KPK Usut Dugaan Setoran Tiap Bulan ke Oknum APH dalam Kasus Blueray Cargo, “Jangan Tebang Pilih”

Hedi Batubara 21 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara menyeluruh dugaan praktik suap atau pemerasan yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Menurutnya, penegak hukum tidak boleh tebang pilih dan harus memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Uchok mengatakan dirinya memperoleh informasi dari keterangan saksi Hartanto yang tertuang dalam BAP terkait perkara yang menjerat tersangka Deddy Kurniawan Sukolo. Dalam dokumen tersebut, disebut adanya dugaan pendistribusian uang kepada sejumlah pihak yang diklaim berkaitan dengan oknum di tingkat Polsek, Polres, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri.

“Saya mendapat informasi keterangan dari BAP Hartanto yang menyebut adanya pengantaran setoran kepada oknum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditelusuri sampai tuntas,” kata Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Minggu (21/6/2026).

CBA Minta KPK Periksa Semua Pihak yang Disebut dalam BAP

Menurut Uchok, keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut perlu diuji dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum, termasuk memanggil seluruh pihak yang disebut dalam dokumen pemeriksaan.

Ia menegaskan bahwa KPK harus mengusut dugaan aliran dana tersebut secara objektif tanpa memandang jabatan maupun institusi yang diduga terkait.

“Dalam BAP itu disebutkan bahwa urusan setoran untuk tingkatan Polda dan Mabes ditangani oleh saudara John Field. Kebenaran informasi ini harus diusut dan dibuktikan melalui proses hukum yang transparan,” tegas Uchok.

Nama John Field Disebut dalam Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi Hartanto dalam BAP tertanggal 25 Februari 2026, disebutkan bahwa dirinya menjalankan tugas distribusi dana sesuai arahan pihak tertentu dan mempertanggungjawabkannya kepada seseorang bernama John Field.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut juga disebutkan adanya pola distribusi yang berlangsung secara berkala pada minggu pertama setiap bulan.

Hartanto mengaku pernah menerima instruksi untuk mengantarkan dana yang diambil dari seseorang bernama Viny Liverie Lie kepada pihak tertentu. Dalam keterangannya, saksi menyebut dirinya hanya menjalankan perintah dan tidak mengetahui secara rinci identitas penerima akhir dana tersebut.

Dugaan Distribusi Dana ke Lingkungan Kepolisian

Dalam salah satu bagian BAP, Hartanto menjelaskan bahwa dirinya pernah diperintahkan mengambil uang dari ruang kerja Viny Liverie Lie di kawasan yang disebut sebagai Mabes 5 lantai 2 pada Februari 2025.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas jinjing hitam dan dibawa menggunakan kendaraan operasional bersama Dian Sopiono menuju kawasan Polda Metro Jaya.

Setelah menunggu selama beberapa waktu, Hartanto mengaku menerima arahan untuk berpindah ke sekitar Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi, ia mengaku bertemu seseorang yang menghubunginya melalui telepon dan kemudian menerima tas berisi uang tersebut.

Dalam keterangannya, Hartanto mengaku tidak mengetahui identitas penerima dana. Namun ia menyatakan bahwa distribusi tersebut bukan terkait urusan bea cukai, melainkan untuk pihak yang disebutnya berasal dari lingkungan kepolisian.

Terdapat Istilah “Kode Bantuan Freelance”

Dokumen BAP lainnya yang diperlihatkan kepada saksi juga memuat percakapan elektronik mengenai agenda pertemuan dengan topik “Kode Bantuan Freelance”.

Dalam keterangan saksi, istilah tersebut disebut sebagai kode internal yang berkaitan dengan distribusi bantuan uang kepada pihak tertentu. Saksi mengaku tim yang terlibat hanya bertugas mendistribusikan dana sesuai arahan atasan dan tidak menentukan jumlah maupun penerima dana.

Percakapan yang turut ditampilkan dalam dokumen elektronik tersebut menunjukkan adanya koordinasi terkait pertemuan dan distribusi bantuan yang disebut melibatkan sejumlah anggota tim humas.

KPK Diminta Bertindak Cepat

Atas munculnya sejumlah nama dan dugaan aliran dana dalam dokumen pemeriksaan tersebut, Uchok meminta KPK segera melakukan pendalaman dan memanggil pihak-pihak yang disebutkan untuk dimintai klarifikasi.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah benar terjadi praktik suap, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aparat maupun pihak swasta.

“Jika ada dugaan setoran kepada oknum aparat, maka seluruh pihak yang disebut dalam BAP harus dipanggil dan diperiksa. Jangan sampai ada kesan penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih,” ujar Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam BAP terkait dugaan aliran dana tersebut. Aparat penegak hukum juga belum menyampaikan hasil verifikasi atas keterangan saksi yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan tersebut.

Sebagai informasi, seluruh keterangan yang termuat dalam BAP merupakan bagian dari proses penyidikan dan masih harus dibuktikan lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

CBA Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Impor Ilegal “BlueRay Cargo” Selebritas Raffi Ahmad

CBA Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Keterlibatan Raffi Ahmad dalam Kasus Impor Ilegal “BlueRay Cargo”

Hedi Batubara 7 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Nama selebritas Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan dalam sidang kasus dugaan suap terkait jasa kepabeanan yang melibatkan perusahaan kargo, BlueRay Cargo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya upaya pengiriman perangkat elektronik, termasuk iPhone 17 dari Amerika Serikat (AS), yang melibatkan koordinasi dengan pihak BlueRay Cargo.

Berdasarkan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan bukti komunikasi WhatsApp antara asisten pribadi terdakwa John Field, Yohanes, dengan saksi Sri Pangestuti (Tuti). Dalam percakapan tertanggal 15 Oktober 2025 tersebut, terungkap adanya permintaan untuk mengirimkan laptop dan iPhone 17 dari AS ke Indonesia. Jaksa mengungkapkan adanya indikasi barang tersebut tetap masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Bali dengan modus pengemasan yang menyamarkan jenis barang dalam dokumen kargo pelanggan lain.

Menanggapi fakta persidangan yang kembali mengemuka tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, memberikan pernyataan tegas pada Sabtu (06/06/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak bersikap lunak terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik ini.

“Disebutnya nama figur publik dalam persidangan kasus impor ilegal oleh BlueRay Cargo bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Bea Cukai, tidak boleh silau dengan nama besar. Mereka harus bekerja secara profesional dan transparan untuk membongkar fakta yang sebenarnya,” ujar Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Sabtu (06/06/2026).

Uchok menekankan bahwa modus operandi yang terungkap—seperti pengemasan barang yang dicampur dengan barang pelanggan lain dan manipulasi dokumen kargo—merupakan pelanggaran serius terhadap sistem kepabeanan Indonesia.

“Jika memang ada bukti bahwa barang-barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ilegal dan merugikan keuangan negara atau melanggar aturan importasi, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai kasus ini hanya menyentuh pelaku di level administratif, sementara pihak yang diuntungkan dari praktik ilegal ini justru terlindungi,” lanjut Uchok.

CBA mendesak majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk terus mendalami setiap keterangan saksi, termasuk BAP yang menyebutkan adanya titipan kargo atas nama Raffi Ahmad melalui pegawai BlueRay Cargo. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat dinantikan publik untuk memastikan tidak adanya praktik “jual beli perkara” atau pembiaran terhadap pelanggaran aturan impor.

“Kami dari CBA akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Publik berhak tahu kebenaran di balik dugaan impor ilegal ini agar integritas sektor kepabeanan kita tetap terjaga,” pungkas Uchok.

Muslim Arbi Desak Dirjen Bea Cukai Dicopot dan Diproses Hukum Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utam

Muslim Arbi Desak Dirjen Bea Cukai Dicopot dan Diproses Hukum

Hedi Batubara 26 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak pemerintah segera mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Muslim menilai munculnya nama pejabat tertinggi Bea Cukai dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar isu administratif internal.

Menurut Muslim Arbi, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, apalagi jika dugaan tersebut berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan barang impor yang merugikan negara dan merusak kredibilitas institusi kepabeanan.

“Kalau benar dalam persidangan terungkap ada penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dan nama Dirjen disebut berkali-kali dalam dakwaan jaksa KPK, maka Presiden dan Menteri Keuangan harus segera mengambil langkah tegas. Copot sementara dan proses hukum harus berjalan transparan,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, pencopotan pejabat yang sedang terseret perkara korupsi merupakan bagian penting untuk menjaga integritas lembaga negara. Terlebih, Bea Cukai merupakan institusi strategis yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, arus perdagangan internasional, serta pengawasan keluar masuk barang.

Kasus yang kini menjadi sorotan publik tersebut bermula dari sidang dugaan suap importasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, tiga terdakwa dari Blueray Cargo didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar proses importasi barang dipermudah dan pengawasan kepabeanan dilonggarkan.

Jaksa KPK mendakwa pimpinan Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain memberikan suap senilai sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar kepada pejabat Bea Cukai.

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025. Pertemuan itu diduga menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antara pihak swasta dan pejabat Bea Cukai terkait pengurusan impor barang.

Jaksa mengungkap bahwa setelah pertemuan tersebut terjadi komunikasi lanjutan yang berujung pada praktik suap untuk mempermudah pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo. Modus yang diungkap di persidangan meliputi pengondisian jalur pemeriksaan, pengurangan hambatan dwelling time, hingga pengawasan yang lebih longgar terhadap barang impor tertentu.

Muslim Arbi menilai fakta persidangan itu cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memperdalam dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pejabat level tertinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap elite tertentu. Kalau bawahan diproses, maka atasan yang namanya muncul dalam dakwaan juga harus diperiksa secara serius,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Menurutnya, KPK harus menunjukkan independensi dan keberanian dalam membongkar dugaan mafia impor yang selama ini dianggap merugikan negara triliunan rupiah.

Secara hukum, nama seseorang yang muncul dalam surat dakwaan memang belum otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, fakta persidangan dan keterangan jaksa dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana, komunikasi, maupun peran pihak lain dalam perkara.

Dalam hukum acara pidana, jaksa dapat mengembangkan perkara apabila ditemukan fakta baru selama persidangan berlangsung. Keterangan saksi, dokumen transaksi, catatan komunikasi, maupun aliran dana dapat dijadikan alat bukti tambahan untuk memperluas penyidikan.

Kasus Blueray Cargo sendiri kini menjadi perhatian karena menggambarkan dugaan praktik korupsi sistematis dalam tata kelola kepabeanan. Jaksa menyebut praktik suap dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak Bea Cukai menegaskan tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi perkara karena kasus tersebut telah masuk tahap persidangan.

Nama Djaka Budi Utama sendiri sebelumnya dikenal sebagai purnawirawan TNI yang mulai menjabat Dirjen Bea dan Cukai pada Mei 2025. Ia memiliki latar belakang militer dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis sebelum masuk ke lingkungan Kementerian Keuangan.

Muslim Arbi menilai pemerintah tidak boleh menunggu tekanan publik semakin besar sebelum mengambil langkah. Ia meminta Presiden dan Menteri Keuangan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Kalau institusi strategis seperti Bea Cukai terus diterpa dugaan mafia impor dan suap, maka wibawa pemerintah ikut dipertaruhkan,” ujarnya.

Ia juga mendesak KPK membuka seluruh fakta persidangan secara terang kepada publik agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan adanya upaya penghentian perkara di tengah jalan.

“Publik ingin melihat apakah pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh aktor utama atau hanya berhenti di level bawah,” tegas Muslim Arbi.

Pernyataan Prabowo hingga Purbaya, Damai Hari Lubis: Pencopotan Dirjen Bea Cukai Menunggu Waktu Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama

Pernyataan Prabowo hingga Purbaya, Damai Hari Lubis: Pencopotan Dirjen Bea Cukai Menunggu Waktu

Hedi Batubara 22 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis menilai posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, semakin tertekan setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret pemilik Blueray Cargo Group, John Field.

Menurut Damai, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pembenahan total di institusi Bea dan Cukai hingga sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan pencopotan pejabat apabila terbukti terlibat, menjadi sinyal kuat bahwa pergantian Dirjen Bea Cukai hanya tinggal menunggu waktu.

“Kalau kita membaca arah politik hukum pemerintah hari ini, terutama setelah Presiden Prabowo berbicara keras soal pembersihan aparat dan mafia di sektor strategis, maka pencopotan Dirjen Bea Cukai tinggal soal waktu,” kata Damai Hari Lubis kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Damai menilai, pemerintah tidak mungkin mempertahankan pejabat tinggi yang namanya sudah muncul dalam dakwaan perkara korupsi besar, terlebih kasus tersebut menyangkut institusi strategis penerimaan negara.

Ia mengatakan, publik saat ini menunggu konsistensi pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi, terutama di sektor perpajakan, kepabeanan, dan perdagangan internasional.

“Presiden sudah memberikan pesan keras bahwa aparat tidak boleh menjadi backing kepentingan tertentu. Kalau ada pejabat yang disebut menerima aliran dana suap, maka langkah evaluasi hingga pencopotan merupakan konsekuensi logis,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung praktik aparat yang dipakai oleh kelompok kapital tertentu dan meminta pembenahan di tubuh institusi negara, termasuk sektor kepabeanan dan perpajakan. Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai sinyal kuat reformasi di lingkungan Bea dan Cukai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan akan melihat proses hukum yang berjalan terkait munculnya nama Djaka Budi Utama dalam persidangan kasus suap impor. Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil langkah sesuai perkembangan hukum.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa penuntut umum KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai melalui kode tertentu.

Jaksa bahkan menyebut kode “1” dalam daftar penerimaan uang merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Nilai uang yang disebut diterima mencapai 213.600 dolar Singapura dalam satu kali penyerahan pada Agustus 2025.

Damai Hari Lubis mengatakan fakta persidangan tersebut bukan persoalan kecil karena telah masuk dalam proses pembuktian hukum di pengadilan.

“Ketika nama pejabat tinggi disebut secara eksplisit dalam persidangan dan jaksa menyatakan memiliki bukti, maka itu bukan lagi rumor politik. Itu sudah masuk domain hukum yang serius,” katanya.

Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar untuk memanggil pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan maupun fakta persidangan.

Menurut Damai, jika KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka status hukum pihak yang disebut menerima aliran dana dapat meningkat dari saksi menjadi tersangka.

“Dalam hukum pidana korupsi, siapa pun yang menerima hadiah atau janji karena jabatan dan berkaitan dengan kewenangannya dapat diproses pidana,” ujarnya.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kedua, Pasal 11 UU Tipikor juga mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Ancaman pidana dalam pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Selain itu, apabila uang yang diterima dikategorikan sebagai gratifikasi dan tidak dilaporkan kepada KPK, maka dapat dijerat Pasal 12B UU Tipikor.

Pasal gratifikasi menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Kalau benar ada penerimaan uang dalam konteks pengurusan impor, maka konstruksi hukumnya bisa masuk suap aktif, suap pasif, maupun gratifikasi,” ujar Damai.

Ia menambahkan, kasus ini dapat menjadi pintu masuk membongkar dugaan mafia impor dan praktik permainan di pelabuhan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, reformasi Bea dan Cukai tidak cukup hanya dengan pergantian pejabat, tetapi harus disertai pembenahan sistem pengawasan internal dan digitalisasi layanan.

Sementara itu, KPK menyatakan akan mencermati seluruh fakta yang muncul di persidangan dan membuka peluang memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan.

Terseret Korupsi Rp61,3 Miliar, LIRA Desak Presiden dan Menkeu Segera Pecat Dirjen Bea Cukai Djaka Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utam

Terseret Korupsi Rp61,3 Miliar, LIRA Desak Presiden dan Menkeu Segera Pecat Dirjen Bea Cukai Djaka

Hedi Batubara 16 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Institusi Bea Cukai kembali tercoreng. Kali ini nama Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama ikut terseret dalam kasus suap importasi barang Rp61,3 miliar yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo, John Field.

LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pun mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa agar segera memecat petinggi Bea dan Cukai itu.

“Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan harus segera memecat Dirjen Bea Cukai. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan dan pembersihan di Direktorat Bea dan Cukai, guna menciptakan pemerintahan yang bersih,” tegas KRH.HM.Jusuf Rizal,SH, Presiden LSM LIRA kepada media di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Pernyataan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo Subianto itu disampaikan menjawab pertanyaan media usai diskusi Tipikor yang dilaksanakan Pemuda Lira, Adam Irham, terkait nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama yang muncul dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat belum lama ini.

LSM LIRA merupakan LSM yang kerap mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan seringkali membongkar berbagai kasus penyelundupan yang merugikan negara.

Terkait kasus Dirjen Bea dan Cukai, LSM LIRA akan turun aksi demo ke Kementerian Keuangan, dan secara khusus mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun DPR agar Dirjen Bea Cukai segera dipecat.

Sebagaimana dilansir media, nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama terseret kasus suap importasi barang di luar ketentuan dengan memberikan fasilitas jalur hijau (tanpa pemeriksaan) kepada Blueray Cargo milik John Field. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan bersama-sama aparat Bea Cukai dan diketahui Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi. Pertemuan dengan pengusaha ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.

“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi surat dakwaan jaksa KPK

Setelah pertemuan ini, pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diketahui bersama memberikan uang total Rp61.301.939.000 (Rp61,3 miliar) dalam bentuk dolar Singapura kepada para pejabat DJBC. Selain itu, dari dakwaan, tercatat ada juga fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 (Rp1,8 miliar) yang diberikan kepada sejumlah pejabat.

Rizal selaku mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC disebut menerima Rp2 miliar hampir di setiap penyerahan uang dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono menerima Rp1 miliar.

Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta a.l. fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan Tag Heuer senilai Rp65 juta.

Pihak Dirjen Bea dan Cukai merespon Dakwaan Jaksa KPK, Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Kamis (7/5/2026).

Jusuf Rizal, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu, juga menghargai pendapat Budi Prasetiyo. Namun tambah Jusuf Rizal, sepanjang pemahamannya dalam tindak pidana korupsi, kehadiran Dirjen Bea dan Cukai dalam pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Cargo, kemudian adanya pemberian fasilitas jalur hijau dan ada aliran suap Rp61,3 miliar, sudah masuk dalam penyalahgunaan wewenang.

“LSM LIRA mendukung KPK membongkar kasus ini agar terang benderang, serta mengusut ke mana saja aliran dana haram Rp61,3 miliar itu. Patut diduga aliran dananya mengalir ke oknum-oknum di atasnya, misalnya di Kementerian Keuangan,” tegas Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi itu.

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, CBA: KPK Penakut  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, CBA: KPK Penakut 

Hedi Batubara 13 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hingga kini belum memeriksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dugaan kasus suap terkait perusahaan kargo Blueray Cargo.

Menurut Uchok, langkah KPK yang belum menyentuh pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama menimbulkan pertanyaan besar di tengah fakta persidangan yang telah mengungkap adanya pertemuan penting antara pejabat Bea Cukai dan pihak pengusaha.

“KPK jangan terlihat penakut. Kalau memang nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Uchok menilai publik membutuhkan keseriusan KPK untuk membongkar dugaan praktik suap dan permainan impor yang selama ini dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana sementara pejabat tinggi yang disebut dalam persidangan justru tidak disentuh.

Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK dalam persidangan mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama sejumlah pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, dengan pihak pengusaha kargo Blueray Cargo, John Field.

Dalam persidangan disebutkan bahwa pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya memuluskan proses importasi barang milik perusahaan tertentu, termasuk menghindari jalur merah pemeriksaan dan mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Uchok menegaskan, fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kalau memang ada dugaan pertemuan untuk mengatur jalur impor supaya tidak masuk pemeriksaan ketat, ini sangat serius. Potensi kerugian negara besar dan bisa merusak sistem pengawasan kepabeanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang impor dan penerimaan negara. Karena itu, dugaan permainan dalam proses importasi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Selain itu, Uchok meminta KPK tidak ragu memanggil pejabat aktif meskipun memiliki jabatan tinggi. Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah diuji ketika harus menyentuh elite birokrasi yang memiliki kekuasaan besar.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Semua yang disebut dalam fakta persidangan harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait desakan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama dalam perkara dugaan suap Blueray Cargo tersebut.

Baca Juga Berita Ini

Forkabi

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

Hedi Batubara 8 November 2026
CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Hedi Batubara 8 November 2026
Laskar Cinta Jokowi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 8 November 2026
Diplesetkan Jadi 'Partai Sadap Indonesia', PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Hedi Batubara 8 November 2026