16 November 2026

Kabupaten Bogor

MoneyTalk,Bogor –  Isu dugaan korupsi jual beli proyek di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, makin meluas. Setelah didemo mahasiswa, pada kamis 28 agustus lalu, kini kasus dugaan jual beli proyek mendapat tanggapan dari Direktur Ekskutif Centre For Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polri, Kejaksaan sudah bergerak sebelum masyarakat berdemo.

Uchok menambahkan, dirinya merasa heran atas penomena jual beli proyek di ULPBJ Kabupaten Bogor, lantaran hingga kini belum ditindak oleh APH. “Mestinya APH sudah bertindak, sebelum masyarakat berdemo. Nah, anehnya kenapa sampai sudah didemo pun masih belum bertindak?,” ungkapnya, heran, sabtu (30/08/2025), kemarin.

Sebelumnya Uchok juga mengkritik, dugaan korupsi pengalihan anggaran APBD Kabupaten Bogor pada tahun 2024 hingga lebih 1 triliun. Ironisnya, anggaran tersebut digunakan secara ugal – ugalan dengan dibelanjakan barang yang tidak penting. Seperti pembelian Smart TV dan drum band di dinas pendidikan, pengadaan lampu PJU dan mebeler di dinas DPMD serta pembelian bus listrik di Dishub dan lain – lain.

“Anggaran yang semula direncanakan buat membangun Puskesmas dan peningkatan jalan malah dipakai membli drum band, TV dan lain – lain. Untuk apa ini?. Saya menduga ada korupsi disini. Dalam data kami, Kabupaten Bogor adalah satu pengelolaan anggaran yang paling parah. Untuk itu saya mendesak APH termasuk KPK segera mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Selain itu, seperti diberitakan sebelumnya, Kantor ULPBJ Kabupaten Bogor didemo ratusan mahasiswa karena diduga dengan maraknya praktik korupsi jual beli proyek di kantor tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan sejumlah kontraktor setempat.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kontraktor, berinisial TS, dirinya tidak pernah menang saat mengikuti lelang lantaran tidak membayar upeti 12% kepada oknum kontraktor yang diduga mengatur seluruh jalannya lelang di Kantor ULPBJ Kabupaten Bogor, meski dirinya sudah menawar harga terendah.

Selain TS, seorang kontraktor berinisial JP, juga mengakui hal yang sama. Menurut JP, seluruh kontraktor di Kabupaten Bogor sudah mengetahui oknum kontraktor yang mengatur Pejabat ULPBJ Kabupaten Bogor.

Dia mengaskan bahwa oknum kontraktor yang mengatur seluruh proyek di Kabupten Bogor tersebut adalah berinisial SLO. Berdasarkan informasi yang didapat SLO ini adalah orang dekat Bupati Bogor.

Hingga berita ini ditayang, Bupati Bogor, Rudi Susmanto, enggan memberikan keterangan, meski berkali – kali dihubungi via pesan Whatsapp. (Roni)

Jakarta,MoneyTalk – Tahun anggaran 2022 Center for Budget Analysis CBA menemukan 39 proyek Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang dijalankan melalui metode pengadaan langsung, meskipun pagu anggaran lebih dari Rp 200 juta.

Terbaru dalam rencana umum pengadaan sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023, lagi-lagi ditemukan proyek pengadaan bombastis terkait belanja tunjangan.

Belanja yang paling menohok adalah tunjangan perumahan tahun 2023. Pengadaan ini dalam satu paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp 27.752.000.000.

Dengan total 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, jika dibagi rata satu anggota DPRD akan mendapatkan Rp 504 juta dalam satu tahun dan setiap bulannya Rp 42 juta.

Angka Rp 500 jutaan untuk tunjangan rumah selama satu tahun sangat tidak masuk akal, dengan setengah anggaran saja Rp 250 juta anggota DPRD Kabupaten bisa menyewa rumah super mewah di Sentul dengan 8 kamar tidur, 6 kamar mandi, total bangunan 600 M2, plus kolam renang. Dan angka ini juga sebenarnya sangat membebani APBD Kabupaten Bogor.

Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta DPRD Kabupaten Bogor untuk kembali mengevaluasi anggaran belanja tunjangan 2023, terakhir Aparat Penegak Hukum khususnya KPK tidak boleh terus membiarkan tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor dilakukan seenaknya. (MT)

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

Jakarta,MineyTalk – Kasus penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor semakin merajalela. Sebagai contoh Center for Budget Analysis CBA menemukan 416 proyek bermasalah di tahun 2022 pada Sekretariat Dewan Kabupaten Bogor, ditambah proyek pembangunan sekolah serta jalan pada Dinas Pendidikan dan PUPR Pemkab Bogor.

Kasus penyalahgunaan anggaran di Pemkab Bogor sudah jelas tindakan korupsi yang masif, sayangnya paska diringkusnya 4 pejabat tinggi Pemkab Bogor termasuk Ade Yasin, belum ada tindak lanjut yang lebih serius dari Aparat Penegak Hukum khususnya KPK.

Sebagai catatan, kasus Ade Yasin hanyalah sebagian kecil dari masifnya praktik korupsi di Pemkab Bogor. Bahkan dari kasus Ade Yasin publik Kabupaten Bogor dapat menilai, saking masifnya praktik korupsi yang oknum pejabat Pemkab Bogor lakukan, Ade Yasin sampai harus menyuap oknum BPK agar bungkam dan pada akhirnya terciduk KPK.

Setelah penangkapan Ade Yasin, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor kembali buntu, seolah-olah masalah korupsi di Kabupaten Bogor tuntas. Faktanya, masih banyak tabir yang belum dibongkar.

Sebagai bukti, hal ini tertuang dalam hasil audit BPK terbaru semester I 2022. Terdapat 14 kasus dengan nilai temuan sebesar Rp 42,9 miliar. Angka ini merupakan temuan terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Lebih memperhatikan lagi, dari 14 temuan dengan nilai puluhan miliar, BPK sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor, namun tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh internal Pemkab Bogor.

Fakta ini menunjukkan, Pejabat di Pemkab Bogor sangat santai bahkan terkesan menyepelekan pihak BPK. Mungkin mereka berpikir, KPK tidak akan lagi masuk ke wilayah Pemkab Bogor, dan oknum-oknum pejabat nakal bisa bebas melakukan penyalahgunaan anggaran secara masif di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta KPK untuk kembali turun gunung ke Kabupaten Bogor. Bongkar sampai tuntas kasus korupsi di Kabupaten Bogor, jangan biarkan oknum pejabat yang saat ini nyaman bertindak melanjutkan tindakan kotornya.

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA