7 November 2026

Kadin

MoneyTalk, Jakarta – Ketika kita berbicara tentang tantangan kepemimpinan nasional, salah satu isu yang kerap muncul di dunia usaha Indonesia adalah adanya dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dualisme ini telah berlangsung bertahun-tahun dan menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Namun, dengan semakin dekatnya Pilpres 2024, muncul optimisme bahwa Prabowo Subianto, dengan kepemimpinannya yang tegas dan inklusif, bisa menjadi sosok yang mampu menyatukan dua kubu yang berseteru ini.

Prabowo pemimpin yang Memahami Dinamika Ekonomi. Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan tokoh militer, banyak yang mungkin meragukan kapasitas Prabowo dalam memahami isu-isu ekonomi. Namun, selama menjabat sebagai menteri dan dalam peran politiknya yang semakin aktif, Prabowo telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya stabilitas ekonomi bagi masa depan Indonesia. Ia sering berbicara tentang perlunya Indonesia untuk maju menjadi negara industri, dengan memperkuat sektor perdagangan dan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks dualisme Kadin, kepemimpinan Prabowo dapat dilihat sebagai kunci dalam menyatukan kedua kubu yang selama ini berseberangan. Kadin sebagai wadah yang mewakili dunia usaha seharusnya bersatu dan fokus pada upaya memajukan perekonomian bangsa. Namun, dengan adanya perpecahan yang berkepanjangan, agenda pembangunan ekonomi nasional kerap terganggu oleh konflik internal.

Potensi Penyatuan dengan Kepemimpinan Tegas dan Kolaboratif. Prabowo memiliki rekam jejak kepemimpinan yang tegas, tetapi juga terbuka untuk berdialog. Ketika ia memimpin sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dikenal mampu merangkul berbagai pihak, bahkan mereka yang sebelumnya berseberangan secara politik. Kemampuannya untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan adalah modal besar dalam upaya menyatukan dualisme di Kadin.

Dalam konteks ini, Prabowo bisa memainkan peran sebagai jembatan antara kedua kubu yang selama ini bertikai, memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan titik temu yang sama. Keberhasilannya dalam meredam berbagai konflik politik di kabinet menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memediasi perselisihan dan memfasilitasi tercapainya konsensus. Kadin yang bersatu akan memperkuat iklim investasi, memperlancar regulasi, dan memberi dampak positif bagi ekonomi nasional.

Membangun Kepercayaan Dunia Usaha. Salah satu tantangan terbesar bagi Prabowo dalam menyelesaikan masalah dualisme Kadin adalah membangun kembali kepercayaan dunia usaha terhadap organisasi tersebut. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, stabilitas, dan kepemimpinan yang solid. Dualisme Kadin selama ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak. Dengan kepemimpinan Prabowo yang diharapkan lebih kolaboratif dan inklusif, ada peluang besar untuk memulihkan kepercayaan dunia usaha dan memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.

Prabowo juga dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung reformasi organisasi di Kadin, yang selama ini mungkin terkendala oleh egoisme dan kepentingan masing-masing pihak. Ia dapat memfasilitasi dialog yang produktif antara dua kubu yang bertikai, dengan menekankan pentingnya persatuan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Visi Indonesia Maju 2045, Kadin Bersatu sebagai Katalisator. Prabowo memiliki visi besar untuk Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Visi ini tentu tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dunia usaha yang bersatu dan kuat. Kadin, sebagai representasi dunia usaha, harus mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika dualisme di Kadin dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Prabowo, maka Kadin dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung agenda besar pemerintah untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dalam kaitan ini, Prabowo juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah, dengan menjadikan Kadin sebagai mitra utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Kadin yang bersatu akan memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk mewakili kepentingan dunia usaha dalam dialog dengan pemerintah.

Prabowo Adalah Harapan Baru Bagi Penyatuan Kadin. Dengan karakter kepemimpinan yang kuat, inklusif, dan tegas, Prabowo Subianto adalah harapan baru untuk menyelesaikan dualisme di tubuh Kadin. Kepemimpinannya yang terbukti dalam berbagai posisi strategis menunjukkan bahwa ia mampu menangani konflik internal dan mendorong tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Indonesia memerlukan Kadin yang solid untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mencapai visi Indonesia Maju 2045. Dengan dukungan penuh dari Prabowo, dunia usaha dapat kembali bersatu dan fokus pada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Keberhasilan Prabowo dalam menyatukan Kadin bukan hanya akan menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah penting bagi masa depan perekonomian Indonesia.

Penulis : Mus Gaber,Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menegaskan kembali posisinya dalam memimpin Kadin sebagai satu-satunya organisasi yang sah untuk mewakili dunia usaha di Indonesia.

Dan Munaslub yang digelar telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Pernyataan Arjad ini disampaikan untuk menanggapi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9).

“Hanya ada satu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022. Segala bentuk aktivitas organisasi, termasuk Munaslub, harus tunduk pada ketentuan ini,” tegas Arsjad Berdasarkan Release tertulisnya pada Minggu (15/09).

Selanjutnya Arsjad Rasjid, yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 melalui proses aklamasi dalam Munas VIII di Kendari pada 30 Juni 2021.

Bahwa kepemimpinannya berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan AD/ART.  Dan Munaslub yang diadakan oleh sejumlah pihak pada Sabtu lalu dianggap tidak memiliki dasar hukum dan prosedural yang sah.

“Kepemimpinan saya dalam Kadin didasarkan pada mandat sah yang diberikan oleh Munas VIII. Kami bekerja untuk kepentingan dunia usaha Indonesia dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Penyimpangan dari AD/ART, seperti yang terjadi dalam Munaslub tersebut, tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga merusak integritas organisasi,” jelas Arsjad.

Selanjutnya Penolakan terhadap Munaslub ilegal ini juga datang dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, termasuk dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan banyak lainnya. Mereka menyatakan komitmen untuk menolak segala bentuk tindakan yang tidak sah dan berpotensi merusak kredibilitas organisasi.

“Kami menolak segala tindakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan AD/ART Kadin. Kami ingin Kadin tetap solid dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Anton Timbang, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara.(c@kra)

MoneyTalk,Bekasi – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meresmikan peluncuran motor listrik eMOA (Elektrik Motor Aku), serta meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo yang didirikannya bersama para pengusaha Korea Selatan di Indonesia. Pada tahap awal, motor listrik eMOA dipasarkan dalam dua tipe, E1 dan E2. Garansi baterai di kedua tipe tersebut mencapai 2 tahun.

Selain di Cikarang, Kabupaten Bekasi, PT. Baterai Listrik Motorindo juga akan membangun pabrik di Gunung Puteri, Kabupaten Bogor. Memanfaatkan lahan sekitar 3,5 hektar, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD 30 juta. Kehadiran operasional PT. Baterai Listrik Motorindo di Bekasi dan Bogor, turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Mengingat saat Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan keberlimpahan penduduk usia produktif.

“Saya optimis PT. Baterai Listrik Motorindo akan berkembang pesat. Mengingat potensi industri motor listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Saat ini saja, jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 132,43 juta unit. Pemerintah Indonesia juga sedang mempercepat transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Hal ini ditunjukan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan,” ujar Bamsoet usai meresmikan peluncuran motor listrik eMOA sekaligus meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo, di Bekasi, Kamis, (5/9/24).

Hadir antara lain, Presiden Direktur PT. Baterai Listrik Motorindo sekaligus Ketua Asosiasi Korea di Indonesia Mr. Park Jae Han, Anggota DPR/MPR RI Robert J. Kardinal, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Korea Selatan di Indonesia Mr. Lee Kang Hyun, Direktur Utama PT Ventures Indonesia Junaidi Elvis, serta Founder Yayasan Ali Network Indonesia Ali AnSun Geun.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, proyeksi pertumbuhan sepeda motor listrik di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 13 juta unit, sedangkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mencapai 31.859 unit, dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) mencapai 67.000 unit. Langkah kebijakan tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 6,03 juta kilo liter.

“Saat ini, melimpahnya kendaraan bermotor berbahan bakar minyak tidak hanya berdampak pada rusaknya kualitas udara, tetapi juga tingginya subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Meskipun subsidi BBM tahun 2025 diproyeksikan sebesar 19,41 juta kilo liter atau mengalami penurunan dibanding target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta kilo liter, angka tersebut masih tergolong besar, dan tentunya sangat membebani APBN,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengembangan kendaraan listrik seperti eMOA adalah wujud keseriusan Indonesia dalam implementasi transisi energi menuju energi baru dan terbarukan, sekaligus wujud komitmen dalam menekan emisi karbon di angka 29 persen pada tahun 2030, atau emisi nol bersih (net-zero carbon) pada tahun 2060.

“Kendaraan konvensional berbahan bakar minyak berkontribusi pada polusi udara. Sekitar 60 persen kontributor polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor, di mana pembuangan gas kendaraan bermotor menghasilkan beragam zat berbahaya seperti karbon monoksida (CO), Timbal (Pb), nitrogen dioksida (NO2), dan karbon dioksida (CO2). Tidak mengherankan jika beberapa kota yang dipadati oleh sepeda motor, seperti Jakarta dan Tangerang, beberapa kali memuncaki daftar kota paling tercemar di dunia,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, konsumen yang beralih ke kendaraan listrik bisa mendapatkan banyak keuntungan. Antara lain mendapatkan kredit khusus kendaraan bermotor listrik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga sebesar 3,8 persen per tahun dan tenor sampai dengan enam tahun. Gratis tambah daya dari PLN bagi pemilik mobil listrik, serta diskon 75 persen untuk tambah daya bagi pemilik sepeda motor listrik.

Biaya charger baterai kendaraan listrik juga sangat rendah dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sebagai perbandingan, berbagai riset menampilkan rata-rata sebuah sedan biasa yang dikemudikan sejauh 15.000 mil akan menghabiskan rata-rata USD 6.957. Sedangkan kendaraan listrik, dengan jarak tempuh yang sama hanya membutuhkan sekitar USD 540.

“Karena pengeluaran lebih hemat, masyarakat bisa menabung lebih banyak. Sekaligus mengalihkan pengeluaran rutin mereka untuk kendaraan ke kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya,” pungkas Bamsoet. (*)

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga bisa fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai delapan persen oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap dirinya tidak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Tujuannya, agar soliditas partai tetap terjaga serta menghindari dinamika yang bisa membuat retak Partai Golkar usai mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pekan lalu.

(lebih…)

MoneyTalk,IKN – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Presiden RI Joko Widodo melaksanakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) HUT RI ke-79 di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai penghormatan atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan Indonesia.

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) mendesak Amerika Serikat untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

Arsjad turut menyampaikan keprihatinan atas ‘pengucilan’ terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.

Pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu kedepan. Undang-undang ini mencakup $370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.

Indonesia Sebagai Pemasok Nikel untuk Industri Kendaraan Listrik Amerika Serikat

Arsjad yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Indika Energy, menegaskan bahwa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai.

Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Kerjasama Indonesia dengan Perusahaan Multinasional Bangun Rantai Pasokan Nikel dalam Pengembangan Kendaraan Listrik

Arsjad Rasjid mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

“Indonesia adalah teman bagi China dan negara barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” kata Arsjad.

Berbagai negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan baterai. Beberapa diantaranya, yaitu LG, SK Group, Samsung, dan Hyundai.

Ketiganya investor ini penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Hadir juga LG Energy Solution yang sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Arsjad Rasjid Mendorong Amerika Serikat untuk Mengakui Peran Indonesia dan ASEAN sebagai Mitra Setara dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik

Di samping itu, Arsjad juga menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk China. Arsjad Rasjid berharap Amerika Serikat akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.

“Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil,” ujar Arsjad.

Dalam industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad juga turut mengajak Amerika maupun Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

Dengan peran penting Indonesia dan ASEAN dalam rantai pasokan kendaraan listrik, Arsjad optimistis bahwa kawasan ini akan menjadi mitra strategis baik Amerika Serikat, Uni Eropa maupun China dalam sektor energi bersih.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN terhadap global, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.[MT]