Munaslub Kadin Itu Ilegal Melanggar UU dan AD/ART
MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menegaskan kembali posisinya dalam memimpin Kadin sebagai satu-satunya organisasi yang sah untuk mewakili dunia usaha di Indonesia.
Dan Munaslub yang digelar telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Pernyataan Arjad ini disampaikan untuk menanggapi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9).
“Hanya ada satu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022. Segala bentuk aktivitas organisasi, termasuk Munaslub, harus tunduk pada ketentuan ini,” tegas Arsjad Berdasarkan Release tertulisnya pada Minggu (15/09).
Selanjutnya Arsjad Rasjid, yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 melalui proses aklamasi dalam Munas VIII di Kendari pada 30 Juni 2021.
Bahwa kepemimpinannya berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan AD/ART. Dan Munaslub yang diadakan oleh sejumlah pihak pada Sabtu lalu dianggap tidak memiliki dasar hukum dan prosedural yang sah.
“Kepemimpinan saya dalam Kadin didasarkan pada mandat sah yang diberikan oleh Munas VIII. Kami bekerja untuk kepentingan dunia usaha Indonesia dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Penyimpangan dari AD/ART, seperti yang terjadi dalam Munaslub tersebut, tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga merusak integritas organisasi,” jelas Arsjad.
Selanjutnya Penolakan terhadap Munaslub ilegal ini juga datang dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, termasuk dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan banyak lainnya. Mereka menyatakan komitmen untuk menolak segala bentuk tindakan yang tidak sah dan berpotensi merusak kredibilitas organisasi.
“Kami menolak segala tindakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan AD/ART Kadin. Kami ingin Kadin tetap solid dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Anton Timbang, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara.(c@kra)