Balikpapan – Beberapa hari belakangan ini salah satu tim dari kandidat calon gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud diduga melakukan praktik politik uang. Dugaan itu muncul setelah video tim pemenangan calon nomor urut 02 tersebut viral di media sosial.
Kabar mengenai maraknya praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur ternyata juga membuat mahasiswa khawatir. Karena itulah, Gerakan Penyelamat Demokrasi yang terdiri dari relawan mahasiswa mengadakan kampanye besar-besaran di berbagai lokasi strategis di Balikpapan.
Kampanye yang dilakukan anak muda dari provinsi berjulukan Benua Etam tersebut dilakukan pada Sabtu, 22 November 2024 sebagai respons atas maraknya praktik politik uang menjelang Pilkada yang dinilai mencederai integritas demokrasi.
Dengan semangat tinggi, para mahasiswa menggelar aksi ini untuk menyerukan pentingnya pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas. Para masiswa pun tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga mendapat dukungan antusias dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok ibu-ibu. Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat luas merasakan dampak negatif dari praktik money politic.
Menggunakan spanduk dan poster bertuliskan seruan menolak politik uang, ibu-ibu dan warga turut bergabung dalam aksi ini. Partisipasi aktif mereka menjadi bukti nyata bahwa masyarakat ingin menjaga proses demokrasi agar tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan pragmatis. Aspirasi ini mencerminkan keinginan bersama untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.
Para mahasiswa dalam gerakan ini menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat dan calon pemimpin daerah. Mereka menyerukan agar masyarakat memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan karena iming-iming materi.
“Kita harus memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi mereka, bukan karena iming-iming uang,” tegas salah satu koordinator aksi. Pernyataan ini mencerminkan tekad kolektif untuk membangun kesadaran bahwa masa depan daerah hanya bisa dicapai melalui pilihan yang tepat dan bertanggung jawab.
Aksi ini juga diwarnai orasi di sejumlah titik dan pembagian brosur yang berisi informasi mengenai dampak negatif politik uang. Para mahasiswa menjelaskan bahwa praktik politik uang tidak hanya mencoreng integritas pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan di masyarakat.
Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu membuka mata masyarakat bahwa suara mereka adalah aset penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu menolak segala bentuk godaan politik yang merusak.
Gerakan ini menjadi simbol harapan bahwa Pilkada dapat berlangsung tanpa politik uang, sekaligus menjadi titik awal untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam menjaga marwah demokrasi di masa depan.
Melalui kampanye ini, relawan mahasiswa berharap dapat menciptakan budaya politik yang lebih bersih, adil, dan bertanggung jawab, yang tidak hanya berdampak pada Pilkada saat ini, tetapi juga membangun kesadaran demokrasi yang kokoh untuk masa depan Kalimantan Timur.
