MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Raffi Ahmad terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia di dua kementerian. Jalih menilai persoalan tersebut perlu diusut karena menyangkut transparansi penggunaan uang negara dan dugaan konflik kepentingan.
Menurut Jalih, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai transaksi bisnis antara perusahaan swasta dengan pemerintah. Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Karena itu, keterkaitan perusahaan yang dimilikinya dengan proyek kementerian harus diperiksa secara terbuka, terutama menyangkut proses pengadaan, mekanisme penunjukan penyedia dan kemungkinan adanya pengaruh jabatan.
“APH harus segera turun tangan. Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung dan KPK harus memeriksa Raffi Ahmad serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam penggunaan uang rakyat,” tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Sorotan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Di lingkungan Kemendikbudristek, lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya terdiri atas penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, Instagram Story Rp575.655.000, jasa kehadiran dalam acara atau event attendance Rp2.521.329.200, serta penayangan TikTok Rp144.423.600. Jika dijumlahkan, nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Rinciannya, influencer engagement pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 sebesar Rp3.596.955.000, jasa influencer untuk pembangunan BINS pada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
Jalih mempertanyakan urgensi dan mekanisme pengadaan tersebut. Menurut dia, nilai kontrak miliaran rupiah harus disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan, standar harga, indikator keberhasilan, serta proses pemilihan penyedia. Apalagi, kementerian sebenarnya memiliki perangkat hubungan masyarakat dan komunikasi publik yang dibiayai APBN. Pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa pekerjaan tersebut perlu diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara.
“Yang harus dibuka bukan hanya berapa nilai kontraknya, tetapi bagaimana prosesnya. Apakah melalui tender, pengadaan langsung, atau mekanisme lainnya? Siapa yang menyusun spesifikasi pekerjaan, siapa yang menentukan harga, dan bagaimana perusahaan itu dipilih? Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jalih.
Ia menegaskan, dugaan pengadaan tanpa lelang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, bukan hanya berdasarkan besarnya nilai proyek. Sebab, dalam sistem pengadaan pemerintah terdapat beberapa metode pemilihan penyedia sesuai jenis, nilai, dan karakteristik pekerjaan. Namun, penggunaan metode tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari persaingan sehat, transparansi, maupun pengawasan publik.
Bagi Jalih, potensi konflik kepentingan juga harus menjadi perhatian serius. Jabatan publik yang melekat pada seseorang menuntut adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Karena itu, APH perlu menelusuri hubungan kepemilikan perusahaan, keterlibatan Raffi Ahmad dalam pengambilan keputusan, komunikasi dengan kementerian, serta kemungkinan adanya perlakuan khusus dalam proses pengadaan.
Jalih meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan perusahaan penerima kontrak. Pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pengguna anggaran, hingga pihak yang menyusun dan menyetujui paket pekerjaan juga perlu dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah belanja jasa influencer benar-benar sesuai kebutuhan kementerian, memiliki harga wajar, menghasilkan manfaat terukur, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat atau uang perusahaan. Kalau seluruh prosesnya bersih, silakan dibuktikan dengan dokumen yang transparan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan yang merugikan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai jabatan publik menjadi pintu masuk untuk memperoleh proyek pemerintah,” pungkas Jalih.
