Kementerian PUPR Archives -

Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Adanya Korupsi Tol CMNP 1749421307518

Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Adanya Korupsi Tol CMNP

Hedi Batubara 10 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

“Iya (Kejagung harus usut tuntas),” kata Uchok saat dihubungi dalam pesan singkat, Selasa (9/9/2025).

Uchok mengatakan, perpanjangan konsesi proyek itu telah terjadi potensi tindak pidana korupsi. Hal ini diyakini lantaran proyek strategis nasional itu diduga diberikan secara penunjukan langsung ke CMNP, tanpa melalui proses pelelangan terbuka.

Ia menilai, langkah pemberian hak pengembangan jalan tol secara langsung kepada PT CMNP telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola infrastruktur nasional. Menurutnya, ketidakterbukaan dalam proses pengadaan membuat negara berpotensi merugi secara finansial dan menciptakan iklim yang tidak sehat dalam pembangunan sektor jalan tol.

“Pemberian proyek jalan tol Ancol Timur-Pluit kepada PT CMNP dilakukan tanpa lelang. Ini jelas-jelas melanggar prinsip good governance dan mengandung dugaan kuat unsur pidana korupsi,” tegas Uchok.

Kendati tak ada proses lelang, ia berkata, Pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan skema investasi terbaik, termasuk teknologi konstruksi, efisiensi biaya, dan kecepatan pengerjaan dari para pelaku usaha lainnya.

“Penunjukan langsung berpotensi menyebabkan kenaikan biaya investasi yang seharusnya bisa ditekan jika melalui kompetisi sehat. Ujungnya, masyarakat bisa terbebani tarif tol yang lebih mahal dan masa konsesi yang lebih panjang,” ungkapnya.

Bahkan, kata Uchok, proyek yang digarap CMNP itu berjalan tanpa pengawasan ketat.

“Pelaksanaan konstruksi mereka tidak disiplin. Target penyelesaian triwulan II 2023 tidak tercapai. Ini bukti bahwa tanpa lelang, kontrol terhadap pelaksana proyek juga longgar,” tambahnya.

“Oleh karena itu, CBA secara resmi mendesak Kejagung untuk segera turun tangan dan membuka penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan ini,” tambah Uchok.

Bahkan, Uchok meminta Kejagung untuk meminta keterangan pemilik PT CMNP, Jusuf Hamka dan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Kita tidak bisa membiarkan proyek infrastruktur dikuasai oleh satu pihak tanpa mekanisme kontrol. Kejagung harus segera memanggil Jusuf Hamka dan Basuki Hadimuljono agar kasus ini menjadi terang benderang,” ujar Uchok.

Sekedar informasi, Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk. Penyelidikan ini terkait pengelolaan ruas tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit yang konsesinya berakhir 31 Maret 2025, tetapi sudah diberikan perpanjangan pada bulan Juni 2020 tanpa lelang.

Surat perintah penyelidikan dikeluarkan pada 11 Juli 2025. Sementara surat panggilan terhadap sejumlah direksi CMNP dikirim pada 29 Agustus 2025.

Kasus ini bermula dari dugaan perpanjangan konsesi tanpa audit sebagaimana diatur dalam PP No.27 Tahun 2014. Perpanjangan tersebut juga tidak melalui lelang, melanggar UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kondisi ini menimbulkan kerugian negara karena potensi pendapatan negara justru dikelola kembali oleh perusahaan. Bahkan, pembangunan fisik tol hingga kini baru 30 persen dari target 100 persen pada 2022.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian PUPR sebelumnya telah mengambil alih proyek karena CMNP dianggap gagal menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian.

Proses audit pun dilakukan untuk memastikan penggunaan dana selama masa konsesi. Dugaan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi juga menjadi sorotan, termasuk potensi pelanggaran aturan pasar modal.

Sejak masa konsesi berakhir pada 31 Maret 2025, hasil operasional ruas tol seharusnya masuk kas negara. Nilainya diperkirakan sekitar Rp500 miliar yang wajib disetor segera. Selanjutnya, pendapatan tol harus terus masuk ke negara sampai pengelolaan ditenderkan ulang. Publik menilai uang itu sangat krusial untuk menutup kerugian negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya telah merekomendasikan agar perpanjangan konsesi CMNP dibatalkan karena tidak melalui audit. Laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 17/LHP/XVII/05/2024 juga menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap kinerja CMNP. Pemerintah pun diminta segera mengambil alih operasional tol untuk menghindari kerugian berlanjut.

Ketidakpastian kepemilikan dan konsesi CMNP juga berdampak pada sektor pasar modal. Saham CMNP yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dinilai rawan, sehingga muncul desakan agar perdagangan sahamnya disuspensi sementara. Beberapa pihak bahkan meminta perbankan tidak lagi memberikan pinjaman kepada CMNP.

Redaksi telah berupaya untuk meminta klarifikasi dan tanggapan atas kasus ini ke pihak CMNP melalui kuasa hukumnya, Primaditya Wirasandi. Namun, Primaditya tak kunjung merespons hingga berita ini ditayangkan.

GEMAH Laporkan Dugaan Korupsi Kementerian PUPR Ke Kejagung dan KPK Terkait Perpanjangan Konsesi Jalan Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit PT CMNP 1749421307518

GEMAH Laporkan Dugaan Korupsi Kementerian PUPR Ke Kejagung dan KPK Terkait Perpanjangan Konsesi Jalan Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit PT CMNP

Hedi Batubara 2 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH), Badrun Atnangar melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Terkait pemberian perpanjangan konsesi pengusahaan jalan tol dalam kota Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit yang di berikan kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). kata Ketum GEMAH, Badrun Atnangar kepada wartawan di Gedung Kejagung dan KPK, Jakarta Rabu, (2/7/2025).

Badrun menyampaikan Kronologis kejadian kasus dugaan korupsi Kementerian PUPR dan BPJT sebagai berikut :

Sumber awal dugaan korupsi dalam laporan hasil pemeriksaan semester 1 Tahun 2024 dalam IHPS semester 1 Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dalam dokumen setebal 292 halaman menyebutkan pengembangan jalan Tol Ancol Timur – Pluit pada Ruas Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur- Pluit yang dikerjakan Yusuf Hamka tidak sesuai ketentuan.

Diantaranya dengan alasan yaitu:

“Pemberian persetujuan lingkup perpanjangan konsensi pengusahaan Ruas Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada hingga tahun 2060 ditunjuk secara langsung oleh Basuki Hadimulyo Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Joko Widodo tanpa proses pelelangan pada tanggal 23 Juni 2000 artinya keabsahannya dan kelayakannya tidak bisa di akui dan mengakibatkan negara dirugikan Triliunan rupiah,” papar Badrun.

“Konsensi pengusahaan ruas tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada berakhir pada Maret 2025 tetapi dengan nepotisme dan dugaan suap ratusan Miliar konsensi pada PT Citra Marga Nusaphala Persada yang di miliki Yusuf Hamka dapat di perpanjang lebih awal,” tegas Badrun.

“Perpanjangan konsesi ini dituangkan dalam Akta Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., No. 06 tanggal 23 Juni 2020, dan ditandatangani oleh Menteri PUPR serta PT CMNP,” terang Badrun.

“Hal ini melanggar PP Nomor 23 tahun 2024 Tentang Jalan Tol. PP ini menjelaskan ketentuan mengenai masa konsesi, Cara pengembalian pengusahaan jalan tol setelah masa konsesi berakhir, Dan mekanisme pengelolaan jalan tol pasca berakhirnya konsesi,” terangnya.

Kemudian pengusahaan jalan tol ruas Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit pada Yusuf Hamka yang berakhir Maret 2025 harus dikembalikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah masa konsesi berakhir.

“Sebelum masa konsesi berakhir, Menurut Pasal 78 ayat (3) PP Nomor 23/2024, evaluasi baru bisa dilakukan paling cepat Satu tahun sebelum konsesi berakhir, Yakni Maret 2024,” ujar Badrun.

“Perpanjangan prematur (Menurut LHP BPK 2020) konsesi diperpanjang tanpa evaluasi pada tahun 2020, Padahal seharusnya baru bisa dievaluasi pada tahun 2024. Potensi kerugian negara akibat tidak dilakukan lelang ulang atau pengalihan ke BUMN diperkirakan mencapai Rp 15–20 Triliun,” tegas Badrun.

“Dan ada dugaan manipulasi keuangan pada LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 Biaya pemeliharaan jalan tol senilai Rp 1,2 Triliun dibebankan ke APBN, Padahal menjadi kewajiban PT CMNP. Praktik dual accounting untuk mengurangi setoran pendapatan ke negara,” ungkap Badrun.

“PT CMNP hanya menyetor sebesar 1,5 Persen dari pendapatan kotor, Jauh di bawah rata-rata industri sebesar 3–5 % dan tunggakan denda keterlambatan sebesar Rp 320 Miliar tidak ditagih oleh BPJT,” ujarnya.

Menurut Badrun salah satu Direktur PT CMNP adalah mantan pejabat BPJT, Hal ini membuka celah kolusi dalam penetapan tarif dan perpanjangan konsesi.

“Kami mendesak dilakukannya audit investigatif lanjutan oleh Kejaksaan Agung atau KPK atas dugaan perpanjangan konsensi tol dan manipulasi serta Mark-Up pelaporan keuangan,” tegas Badrun.

Berikut analisis yuridis dalam Perpanjangan konsensi pengusahaan Ruas Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi:

Pertama, UU nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 56, Mengharuskan pengembalian jalan tol ke negara setelah konsesi berakhir yaitu sejak Konsensi pengusahaan Tol pada Yusuf Hamka Maret 2025 berakhir.

Kedua, PP nomor 15 tahun 2005 dan PP nomor 23 tahun 2024 mewajibkan Kementerian PUPR dan BPJT evaluasi menyeluruh sebelum perpanjangan diberikan. kenyataanya tidak ada evaluasi dan tender ulang dalam Konsensi pengusahaan jalan tol yang diberikan pada Yusuf Hamka.

Ketiga, Dalam UU Tipikor, Pasal 2 dan 3, Menyebutkan bahwa perpanjangan yang merugikan keuangan negara secara prematur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Penyalahgunaan wewenang dan Suap.

Tindakan dari Aparat Penegak Hukum yang harus dilaksanakan untuk menyelamatkan aset negara.

“Kami memohon

Kejagung dan KPK untuk segera memeriksa Dugaan Korupsi, Kolusi dan suap dalam proses perpanjangan Konsesi ruas jalan Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Pluit yang diberikan pada PT CMNP milik Yusuf Hamka oleh Kementerian PUPR yang telah melawan hukum,” pungkas Badrun Atnangar.

Selama 2023 Pemerintah Rehabilitasi 1.174 Sekolah dan Madrasah Modal Rp1,5 Triliun, Pemerintah Rehabilitasi 494 Madrasah

Selama 2023 Pemerintah Rehabilitasi 1.174 Sekolah dan Madrasah

Farah Akhmad 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo bersama Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas pemerintah periode 2019-2024.

Dalam mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah harus baik, selain itu dilengkapi fasilitas olahraga, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan lansekap (taman), dan tahan gempa.

“Standar bangunan dan kelengkapannya agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebanyak 458 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 83 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah).

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah tersebut dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap.

Pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMU dilanjutkan pada TA 2023 dengan menargetkan sebanyak 1.174 sekolah, sehingga total selama 2019-2024 sebanyak 4.636 sekolah.

Rehabilitasi sekolah yang telah selesai pada TA 2022 salah satunya SD Negeri Sekru Fakfak di Papua Barat.

Dukungan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di antaranya pembangunan 9 ruang kegiatan belajar, toilet, jalan akses, jalan akses difabel, toilet difabel, lapangan, tempat cuci tangan depan kelas, menara air, bak sampah, pagar, gapura, drainase, rehabilitasi ruang guru, dan lansekap.

“Rehabilitasi SDN Sekru Fakfak merupakan salah satu sekolah dari 15 sekolah yang mendapat penanganan rehabilitasi dan renovasi di Papua Barat untuk TA 2022,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi.

Selain rehabilitasi dan renovasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan sarana pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri, termasuk pembangunan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada TA 2022 telah diselesaikan pembangunan sarana pendidikan untuk universitas dan politeknik sebanyak 25 unit, dan dilanjutkan TA 2023 sebanyak 9 unit.

Embung Talago Mumbuang Sumatera Barat Jadi Destinasi Wisata Baru

Farah Akhmad 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai upaya meningkatkan tampungan air dan mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Embung Talago Mumbuang di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air seperti bendungan dan embung diperuntukkan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Mochammad Dian Al-Ma’ruf mengatakan, pembangunan Embung Talago Mumbuang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2021 dengan biaya Rp18,1 miliar.

Saat ini Embung Talago Mumbuang dengan luas genangan 0,23 ha telah selesai untuk mengairi sekitar 50 hektare (ha) areal persawahan di tiga jorong yakni, Jorong Bansa, Jorong Babukik dan Jorong Alang.

“Embung ini sekaligus menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata baru karena memiliki pemandangan indah berlatar Gunung Singgalang,” kata Dian.

Dengan latar belakang pemandangan yang indah bernuansa alam khas pedesaan dilengkapi dengan jogging track dan terletak di sebuah kaki bukit di Jorong Babukik atau tidak begitu jauh dari Danau Tarusan, embung ini menjadi viral di media sosial setelah pembangunannya rampung dan memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan lokal.

Dian Ririn Febriani, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang dalam akun instagramnya membagikan kegiatan senam bersama rekan-rekannya di lokasi embung tersebut.

Dalam foto-foto yang dibagikan dalam instagramnya, terlihat sekelompok grup senam tengah menikmati kegiatan senam bersama sambil berfoto dan menikmati suasana di warung dekat lokasi embung.

Heny, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang lainnya membagikan momen Idul Fitrinya bersama sang anak yang memilih untuk mengisi liburan ke embung.

Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di daerah yang sering mengalami kekeringan. Embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu menyimpan air pada saat musim penghujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan. Selain itu, embung juga berfungsi untuk menngisi kembali air tanah sebagai upaya konservasi sumber daya air.

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR proyek jalan pupr jawa tengah

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR

Krisna Arjun 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa/kontraktor lokal.

Kementerian PUPR terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.

“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha.

Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.

“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi,” kata Yudha.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.

“Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun,” ujarnya.

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.

“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” katanya.

Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaam barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

“Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan,” ujarnya.

Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun.

“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun,” ungkapnya.[MP]

Sambut Mudik Lebaran 2023, Pemerintah Perbaiki Fasilitas Rest Area Jalan Tol

Monica Putri 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI dan juga stakeholder terkait, bekerja sama dalam mendukung keamanan dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2023.

Terlebih, Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan jalan tol sepanjang 2.624 km dengan 70 ruas jalan tol yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

“Kementerian PUPR juga memiliki 47.602 km jalan nasional dengan kemantapan 91,8% yang siap digunakan. Untuk jalan tol, kami juga menyiapkan ruas operasi tambahan di Jawa. Seperti Cinere-Jagorawi seksi 3A, Becakayu Seksi 2A dan 2A Ujung, Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah dioperasikan pada 25 Februari 2023 dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar ramp 2, 4, 5, dan 8 junction Wringinanom.”

“Di luar itu, kami juga menyiapkan 11 ruas yang akan difungsionalkan selama Mudik Lebaran saja yaitu 7 ruas di Jawa dan 4 di Sumatera dengan total panjang 222 km,” kata Triono.

Kementerian PUPR juga intens berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan Korlantas POLRI, Kementerian/ Lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan BUJT dengan melakukan survey bersama untuk memastikan jalan tol yang beroperasi sesuai dan aman untuk digunakan.

“Saat ini, kami masih menyelesaikan beberapa perbaikan dan pelebaran jalan yang akan kami targetkan selesai di H-10 Lebaran. Setelahnya, semua peralatan berat akan dikeluarkan, sehingga pengguna jalan bisa langsung menggunakan jalan tersebut,” kata Triono.

Triono menambahkan, terkait 11 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti kurangnya penerangan jalan, atau kurang lengkapnya fasilitas, seperti Rest Area. Sehingga, 11 ruas tersebut belum dapat difungsionalkan sepenuhnya.

“Misalnya Jalan Tol Cisumdawu yang akan kami fungsionalkan hanya dari pagi sampai siang hari karena memang belum lengkap. Tapi nanti di 11 ruas tersebut akan kami siapkan Rest Area sementara dengan fasilitas toilet, mobile BBM dan juga gardu makanan-minuman secara sederhana.”

“Kami juga akan menyiapkan Rest Area sementara di jalan tol Cikampek-Palimanan KM 81 A dan B. Mudah-mudahan dapat menampung traffic flow di jalan tol,” tambahnya.

Dari pengalaman tahun sebelumnya yang berjalan lancar, Kementerian PUPR juga akan menambahkan 2.833 mobile toilet tambahan dari jumlah eksistingnya 6.175 toilet. Sehingga total jumlah mobile toilet yang disiapkan ada sekitar 9 ribu.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga menyediakan fasilitas tambahan berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area di Pulau Jawa. Tepatnya di KM 13 A jalur Jakarta-Merak, sedangkan untuk jalur Jakarta-Probolinggo terdapat pada KM 6B, KM 208B, KM 389B, KM 456B, KM 519B, KM 616B, KM 207A, KM 379A, KM 519A, KM 626A, dan KM 695A.

Lalu dari arah Jakarta ke Merak, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ASDP untuk menyediakan loket pembelian tiket ferry penyeberangan di rest area KM 43 dan KM 68.

Kementerian PUPR juga menyiapkan Tim Tanggap Bencana pada Posko Siaga yang siap mengantisipasi kondisi darurat seperti banjir, genangan air, tanah longsor dan sebagainya.

“Dalam meningkatkan servis operasional jalan tol, kami menyiapkan layanan transaksi Mobile Reader supaya antrean tidak terlalu panjang. Gardu transaksi juga beroperasi penuh dan penyiagaan genset 24 jam.”

“Terkait lalu lintas, kami juga bekerja sama dengan Korlantas dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan sarana prasarana dan penempatan personil untuk rekayasa lalu lintas khususnya di titik-titik rawan macet,” jelas Triono.

Dukungan lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan estetika atau beautifikasi dan landscaping jalan tol serta penyediaan aplikasi jalan tol yang disebut Tol Kita.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengecek melalui HP mengenai kondisi lalu lintas dan prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, tarif tol dan titik-titik lokasi Rest Area.

Triono berharap dengan fasilitas jalan, jembatan serta dukungan lain yang sudah dilakukan Kementerian PUPR, dapat digunakan masyarakat dengan baik.

“Kami menghimbau juga untuk memperhatikan safety, jangan sampai jalan sudah baik, tapi speed limit kurang diperhatikan oleh pengendara. Kalau lelah bisa juga beristirahat di Posko Siaga yang kami siapkan baik di jalan tol maupun jalan non tol,” tutup Triono.

Jumlah Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Capai 123 Juta Orang

Farah Akhmad 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.