18 November 2026

Komisi II DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – ‎Pernyataan Gubernur Sherly Tjoanda mengenai keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026 mendapat sorotan dari Center For Budget Analisis (CBA).
‎
‎Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala daerah di Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Sherly mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar, sementara belanja pegawai telah mencapai Rp1,1 triliun.
‎
‎Menanggapi hal itu, Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah bukan mengeluhkan kondisi fiskal, melainkan melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎”Lebih baik melakukan pemotongan atau efisiensi anggaran di tiap-tiap lembaga pemerintah daerah agar kebutuhan belanja pegawai dan program kesejahteraan masyarakat tetap bisa terpenuhi. Harus ada keberanian untuk berhemat,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
‎
‎Menurutnya, salah satu pos yang layak dievaluasi adalah anggaran hibah uang kepada pemerintah pusat atau instansi vertikal yang mencapai Rp11,8 miliar.
‎
‎”Instansi vertikal sudah mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi tidak perlu lagi disubsidi menggunakan uang daerah dalam jumlah besar,” ujarnya.
‎
‎Selain itu, Jajang juga menyoroti anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disebut mencapai Rp120,4 miliar pada tahun 2026.
‎
‎”Jumlah itu sangat besar. Kalau tidak dikurangi, dikhawatirkan hanya menjadi ladang pemborosan dan membuka celah penyalahgunaan uang rakyat,” tegasnya.
‎
‎CBA juga mempertanyakan keberadaan anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp500 juta di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.

‎”Perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sherly Tjoanda sebesar Rp500 juta itu sebaiknya dihapus. Saat kas daerah sedang seret, prioritas pemerintah seharusnya menyelamatkan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Jajang.
‎
‎Ia menilai langkah efisiensi anggaran jauh lebih penting dibanding sekadar menyampaikan keluhan dalam forum rapat dengan DPR.
‎
‎”Intinya, Gubernur Sherly Tjoanda tidak perlu repot-repot datang curhat ke DPR. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian mengambil keputusan untuk merapikan anggaran dan memastikan uang rakyat digunakan secara efektif,” ujarnya.
‎
‎Jajang menegaskan bahwa masyarakat akan lebih merasakan manfaat apabila pemerintah daerah fokus pada penghematan belanja yang tidak prioritas dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk pembayaran gaji PPPK dan program kesejahteraan masyarakat.
‎
‎”Lebih baik melakukan efisiensi anggaran agar uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah fiskal yang sempit, setiap rupiah harus digunakan secara bijak,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah mengarahkan perhatian pada potensi pemasukan pajak dari underground economy atau ekonomi bawah tanah. Dalam penjelasannya kepada Komisi 11 DPR RI, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemetaan terhadap berbagai jenis kegiatan ekonomi bawah tanah sedang dilakukan, termasuk aktivitas yang bersifat menghindari pajak (tax avoidance) dan yang ilegal.

Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain muncul perdebatan dan pertanyaan mengenai realisasi potensi ini—apakah benar-benar dapat meningkatkan penerimaan pajak atau hanya sebuah gimik semata?

Ekonomi bawah tanah atau underground economy merujuk pada kegiatan ekonomi yang umumnya tidak terlaporkan kepada otoritas pajak. Berdasarkan klasifikasi Sri Mulyani, terdapat dua jenis utama dari aktivitas ini yaitu:

Pertama Kegiatan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari pajak melalui cara-cara manipulative, namun masih dalam batas legal. Seperti tidak melaporkan penghasilan secara akurat. Contoh kasus yang sering terjadi adalah manipulasi luas lahan dan praktik transfer pricing di sektor kelapa sawit.

Kedua Aktivitas Ekonomi Ilegal: Kegiatan yang bersifat kriminal, seperti perjudian, penyelundupan, narkoba, dan lain-lain. Aktivitas ini jelas bertentangan dengan hukum dan memiliki tantangan tersendiri dalam pemetaan pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai Kementerian Keuangan sedang berupaya mengidentifikasi dan memetakan setiap jenis kegiatan ekonomi bawah tanah ini. Hingga November 2024, Bea Cukai berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp3,9 triliun melalui penindakan terhadap 1.275 kasus penyelundupan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui.

Kerja sama lintas instansi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk menangani aktivitas ilegal yang lebih kompleks.

Menteri Keuangan bersama Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, memperkirakan negara dapat meraih potensi pemasukan hingga Rp600 triliun dari aktivitas ekonomi bawah tanah ini. Angka ini cukup signifikan mengingat besarnya penerimaan negara yang selama ini belum tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski terdapat potensi besar, penerapan pajak pada underground economy menghadapi tantangan besar. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah.

Mengenakan pajak pada aktivitas ilegal akan menimbulkan perdebatan moral. Memungut pajak dari perjudian, misalnya, dapat mengesankan bahwa pemerintah “membenarkan” aktivitas ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan gesekan dengan aparat hukum yang bertugas memberantas kejahatan.

Banyak aktivitas ekonomi bawah tanah yang melibatkan manipulasi data atau laporan keuangan yang sulit dideteksi. Misalnya, pada sektor kelapa sawit, praktik transfer pricing dan manipulasi luas lahan masih umum terjadi. Pendeteksian pelanggaran ini memerlukan teknologi yang lebih canggih serta penegakan hukum yang kuat.

Menurut Tri Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama Kresten Tax Research Institute, penting untuk menetapkan definisi yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan underground economy di Indonesia. Ada aktivitas yang bersifat ilegal, sementara ada juga pendapatan yang tidak dilaporkan (unreported income), seperti transaksi dalam sektor UMKM. Kejelasan definisi ini penting untuk menentukan area mana saja yang dapat dikenai pajak tanpa bertentangan dengan aturan hukum.

Efektivitas upaya penarikan pajak dari underground economy memerlukan sinergi antara DJP, Bea Cukai, Kementerian Koordinator, dan aparat hukum. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, baik yang tergolong penghindaran pajak maupun ilegal, dapat diidentifikasi dan ditindak secara tepat.

Sementara aktivitas ekonomi ilegal mungkin sulit untuk dikenakan pajak tanpa dilema hukum, aktivitas di sektor informal yang belum terdaftar berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak baru yang lebih realistis. Sektor informal ini mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh otoritas pajak.

Dengan memperluas basis pajak kepada sektor informal yang belum tercatat, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengesampingkan aturan hukum dan norma sosial. Langkah ini akan menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam memperkuat penerimaan pajak Indonesia.

Inisiatif pemerintah untuk mengenakan pajak pada ekonomi bawah tanah ini memang menjanjikan. Namun, tantangan yang ada tidak bisa dipandang sebelah mata. Langkah ini membutuhkan:

Kebijakan yang jelas untuk membedakan aktivitas ilegal dan aktivitas penghindaran pajak.

Penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa aturan pajak tidak melonggarkan kejahatan.

Dukungan teknologi dan data untuk mendeteksi aktivitas yang belum dilaporkan.

Jika pemerintah berhasil menyusun strategi yang kuat, pajak dari underground economy dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan dan berkontribusi pada target kenaikan penerimaan pajak hingga 13% pada 2025. Namun, tanpa langkah konkret yang efektif, potensi ini mungkin hanya akan menjadi gimik yang sulit terealisasi.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agenda utama rapat membahas rencana strategis kementerian dalam 100 hari pertama kerja. Salah satu poin penting yang disorot adalah upaya pemberantasan mafia tanah yang selama ini menjadi persoalan serius di sektor pertanahan Indonesia.

Mafia tanah bukan hanya merugikan individu atau kelompok, namun juga menghambat pembangunan nasional serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan.

Menteri ATR/BPN menekankan perlunya pemberian efek jera kepada mafia tanah. Pihak kementerian tidak akan merasa cukup jika para pelaku hanya dikenakan sanksi pidana semata. Langkah-langkah lebih tegas seperti pemiskinan dan pengambilalihan aset yang diperoleh secara ilegal, dipandang perlu sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih maksimal. Berikut ini pembahasan rinci tentang langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam rapat tersebut.

Mafia Tanah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional

Mafia tanah merupakan kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik manipulasi kepemilikan tanah untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan menggunakan cara-cara ilegal. Praktik ini meliputi pemalsuan dokumen, pengambilalihan lahan dengan cara intimidasi, hingga korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah. Dampak yang ditimbulkan oleh mafia tanah tidak hanya merugikan individu pemilik tanah tetapi juga merusak ekosistem ekonomi dan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan lahan dan keadilan sosial.

Keberadaan mafia tanah yang sering berkolaborasi dengan oknum di instansi terkait juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, situasi ini mengancam stabilitas sosial dan menghambat investasi di sektor properti, agribisnis, dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan luas. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kementerian ATR/BPN menyusun rencana strategis untuk 100 hari pertama kerja dengan langkah-langkah konkret.

Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Kementerian ATR/BPN berencana bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih tegas terhadap mafia tanah. Tidak hanya memberikan hukuman pidana, tetapi juga mengejar aset para pelaku agar tidak ada keuntungan yang dapat mereka nikmati dari praktik ilegal tersebut. Penerapan aturan perampasan aset atau “asset forfeiture” juga menjadi salah satu strategi untuk menghentikan jaringan mafia tanah secara ekonomi. Dengan memiskinkan mafia tanah, diharapkan akan ada efek jera yang kuat.

Meningkatkan Transparansi dan Digitalisasi Layanan Pertanahan

Untuk mengurangi potensi kolusi dan pemalsuan dokumen, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat proses digitalisasi data tanah di Indonesia. Dengan sistem yang transparan dan berbasis teknologi, diharapkan tidak ada lagi celah bagi mafia tanah untuk melakukan manipulasi dokumen. Selain itu, kementerian akan mendorong penerapan sistem e-Land yang akan memberikan akses bagi masyarakat untuk memeriksa status kepemilikan tanah secara online, sehingga memperkecil peluang terjadinya penipuan.

Penguatan Fungsi Pengawasan Internal

Kementerian ATR/BPN akan memperkuat pengawasan internal dengan memperketat prosedur penerbitan sertifikat tanah dan meningkatkan kualitas pengawasan dalam setiap tahapan. Tim pengawas internal akan diberi kewenangan lebih untuk memeriksa dan mendeteksi potensi praktik mafia tanah sejak dini. Untuk mencegah terjadinya korupsi internal, pengawasan yang ketat juga diterapkan bagi pegawai di Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat tanah.

Peningkatan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat

Kementerian ATR/BPN juga akan meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan operasi gabungan dalam memberantas mafia tanah. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan penindakan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pelibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak atas tanah akan dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan mampu melindungi hak miliknya dari ancaman mafia tanah.

Pemberlakuan Sistem Pelaporan dan Pengaduan

Kementerian ATR/BPN berencana membuka kanal pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan indikasi mafia tanah atau penyimpangan dalam pelayanan pertanahan. Setiap laporan yang masuk akan diproses secara cepat dan transparan dengan melibatkan tim independen untuk melakukan investigasi. Sistem pengaduan yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk memonitor praktik-praktik ilegal dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait tanah.

Harapan dan Tantangan

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertanahan yang bersih dan transparan. Dengan adanya efek jera yang kuat terhadap mafia tanah, maka praktik-praktik manipulasi kepemilikan lahan dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Mafia tanah kerap memiliki jaringan kuat yang melibatkan oknum di berbagai lembaga, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, digitalisasi sistem pertanahan juga memerlukan infrastruktur yang memadai serta sosialisasi yang intensif agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.

Langkah tegas yang dirancang oleh Kementerian ATR/BPN dalam rencana strategis 100 hari ini adalah langkah awal menuju Indonesia yang bebas dari praktik mafia tanah. Efek jera yang dihasilkan diharapkan akan menjadi angin segar dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial di bidang pertanahan. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan sinergi antar-lembaga, pemberantasan mafia tanah di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.(c@kra)