20 November 2026

Korupsi Kuota Haji

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat AntiKorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji. Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng menilai seluruh informasi yang terungkap di muka persidangan harus didalami secara serius, termasuk keterangan mengenai penyerahan uang sebesar 400.000 dolar AS yang dikaitkan dengan permintaan seorang teman Nusron Wahid.

Desakan tersebut muncul setelah persidangan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji mengungkap rangkaian keterangan mengenai aliran uang. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, dalam persidangan lanjutan pada 18 Agustus 2026 terungkap penyerahan 400.000 dolar AS kepada seseorang bernama Erik yang disebut sebagai perantara Zainal Abidin. Zainal dalam keterangan tersebut disebut sebagai teman Nusron Wahid, yang pada 2024 menjabat Ketua Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI.

Jalih Pitoeng menegaskan, fakta yang muncul di ruang sidang tidak boleh berhenti sebagai catatan persidangan. Menurutnya, aparat penegak hukum, khususnya KPK, memiliki kepentingan untuk menelusuri secara utuh siapa saja pihak yang mengetahui, meminta, menerima, menguasai, atau memiliki hubungan dengan aliran dana yang tengah diungkap dalam perkara tersebut.

“FORMASI mendesak KPK untuk segera mendalami dan memeriksa Nusron Wahid. Ketika sebuah nama atau relasi dengan seseorang muncul dalam rangkaian fakta persidangan, maka semuanya harus diuji secara objektif. Jangan sampai ada kesan bahwa proses hukum hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu, sementara kemungkinan keterlibatan atau pengetahuan pihak lain tidak ditelusuri,” tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Namun demikian, Jalih menekankan bahwa pemeriksaan bukan berarti seseorang otomatis bersalah. Justru, menurutnya, proses pemeriksaan diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap informasi yang telah muncul di persidangan.

“Pemeriksaan adalah bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman fakta. Prinsipnya harus jelas: siapa pun yang relevan dengan konstruksi perkara harus dimintai keterangan. KPK harus bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan kedekatan politik, jabatan, maupun tekanan dari pihak mana pun,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, KPK telah membawa sejumlah terdakwa ke persidangan. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK melalui pemberitaan ANTARA, perkara tersebut menyangkut dugaan kerugian negara hingga Rp622,09 miliar. Empat pihak telah menjalani proses persidangan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di persidangan, terungkap keterangan mengenai titipan uang yang awalnya disebut sebesar 406.000 dolar AS. Uang tersebut kemudian disebut tersisa 301.000 dolar AS karena sebagian telah digunakan. Setelah ditambah 100.000 dolar AS, jumlah uang yang diserahkan kepada Erik disebut mencapai sekitar 400.000 dolar AS.

Rangkaian tersebut menjadi perhatian publik karena menurut keterangan yang muncul di persidangan, penyerahan uang itu dikaitkan dengan permintaan Zainal Abidin yang disebut sebagai teman Nusron Wahid. Fakta inilah yang kemudian menjadi dasar desakan FORMASI agar KPK melakukan pendalaman lebih jauh.

Jalih mengatakan, dalam perkara korupsi, hubungan personal, komunikasi, maupun rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan aliran dana harus diuji secara profesional. Baginya, tidak cukup hanya berhenti pada penyebutan bahwa seseorang merupakan “teman” dari tokoh tertentu.

“Pertanyaan hukumnya harus dijawab secara terang. Untuk apa uang itu diberikan? Atas permintaan siapa? Siapa yang mengetahui? Siapa yang menerima manfaat? Apakah ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi atau kewenangan tertentu? Semua itu harus dibuka melalui proses penyidikan dan pembuktian yang objektif,” kata Jalih.

Ia menilai pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang relevan justru penting untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum. Jika memang setelah dilakukan pendalaman tidak ditemukan keterlibatan atau hubungan hukum dengan tindak pidana, hal tersebut juga harus dijelaskan berdasarkan proses yang transparan.

Menariknya, KPK sendiri telah menyatakan akan menelaah setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Jaksa Penuntut Umum akan melakukan telaah dan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara kuota haji.

KPK juga menegaskan bahwa fakta persidangan merupakan bagian penting dalam upaya mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Bagi Jalih, pernyataan tersebut harus diwujudkan dalam langkah konkret.

“Kalau KPK menyatakan seluruh fakta persidangan akan ditelaah, maka masyarakat tentu menunggu tindak lanjutnya. Jangan sampai fakta yang sudah muncul dengan jelas hanya berhenti pada analisis internal. Jika terdapat relevansi, pihak-pihak yang disebut atau memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa harus dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

FORMASI, kata Jalih, akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Pengawalan masyarakat sipil dinilainya penting agar proses pemberantasan korupsi tidak kehilangan arah dan tetap berpijak pada prinsip persamaan di hadapan hukum.

Secara hukum, KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan tersebut juga menjadi salah satu dasar bahwa proses penegakan hukum oleh KPK harus mengikuti mekanisme hukum acara dan standar pembuktian yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2023 menegaskan ruang kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks tertentu, sepanjang perkara tersebut ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.

Sementara itu, hukum acara pidana Indonesia kini telah mengalami pembaruan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya. Undang-undang tersebut mengatur, antara lain, penguatan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, koordinasi proses penegakan hukum, serta berbagai mekanisme perlindungan hak bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan proses pidana.

Jalih menilai kerangka hukum tersebut memberikan ruang yang cukup bagi KPK untuk memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap memiliki relevansi dengan perkara, tentu dengan tetap berpegang pada prosedur dan prinsip pembuktian.

“Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Kalau seorang pejabat, mantan pejabat, politisi, pengusaha, atau siapa pun namanya relevan dengan fakta yang sedang didalami, maka proses klarifikasi harus dilakukan. Yang menentukan bersalah atau tidak bukan opini publik, tetapi proses hukum dan pembuktian,” katanya.

FORMASI juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan dan proses hukum. Munculnya nama seseorang dalam fakta persidangan tidak serta-merta membuktikan orang tersebut melakukan tindak pidana.

Karena itu, desakan untuk memeriksa Nusron Wahid, menurut Jalih, harus dipahami sebagai tuntutan agar KPK melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap seluruh fakta yang relevan.

“Jangan dibalik. Kami tidak mengatakan seseorang bersalah hanya karena namanya atau relasinya disebut dalam persidangan. Justru karena itu harus diperiksa. Negara hukum bekerja melalui klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, alat bukti, dan pembuktian di pengadilan,” ujar Jalih.

Ia mengatakan publik berhak mengetahui bagaimana perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, mengingat perkara tersebut menyangkut dugaan penyimpangan dalam tata kelola kuota haji.

Lebih jauh, Jalih meminta KPK tidak membiarkan fakta-fakta penting menggantung tanpa penjelasan. Menurutnya, setiap informasi yang muncul di persidangan perlu ditempatkan dalam konstruksi perkara secara utuh.

Apabila sebuah aliran dana ternyata tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, hal itu harus dapat dibuktikan melalui pendalaman. Sebaliknya, apabila terdapat bukti permulaan atau petunjuk yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak lain, maka KPK harus mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“KPK harus menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada nama yang terlalu besar untuk diperiksa dan tidak ada pula orang yang boleh dipersalahkan tanpa bukti. Dua prinsip itu harus berjalan bersamaan,” tegas Jalih.

Desakan FORMASI ini menambah perhatian publik terhadap perkembangan persidangan perkara kuota haji. Kini, sorotan tertuju pada langkah lanjutan KPK setelah lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan menelaah seluruh fakta yang muncul di persidangan.

Bagi FORMASI, pemeriksaan terhadap Nusron Wahid diperlukan untuk memperoleh kejelasan atas rangkaian informasi yang telah terungkap. Namun, hasil akhir mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pidana tetap harus ditentukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang sah.

“Yang kami minta sederhana: periksa semua yang relevan, dalami seluruh fakta, ikuti aliran uang, dan jangan berhenti sebelum konstruksi perkara benar-benar terang. KPK harus menjawab tuntutan publik dengan kerja hukum yang profesional dan tidak tebang pilih,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan publik seiring menguatnya desakan agar lembaga antirasuah itu menuntaskan penanganan dugaan korupsi kuota haji. Wacana pemanggilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka klarifikasi kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk membuka secara terang-benderang dugaan penyimpangan yang menyeret institusi negara dan menyangkut kepentingan umat.

Dukungan terhadap langkah KPK itu datang dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI). Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, menyatakan pihaknya mendukung penuh skenario KPK yang berencana memanggil Jokowi guna dimintai keterangan terkait kasus kuota haji.

“Kita sangat mendukung KPK dalam upaya pemanggilan Jokowi atas kasus kuota haji tersebut,” ujar Jalih Pitoeng kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Menurut Jalih, pemanggilan siapa pun oleh KPK, termasuk mantan presiden, merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus ditempatkan secara setara dan tidak boleh dihambat oleh pertimbangan politik maupun kekuasaan.

Jalih menegaskan, dugaan korupsi kuota haji bukan perkara biasa. Selain menyangkut anggaran negara, kasus ini juga menyentuh aspek moral dan kepercayaan publik karena terjadi di kementerian yang mengelola urusan keagamaan.

“Ini kasus korupsi yang sangat luar biasa. Sudah korupsi, terjadi di kementerian yang mengatasnamakan agama, lalu objeknya adalah pelaksanaan ibadah haji,” kata Jalih dengan nada geram.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan bagi jutaan calon jemaah haji yang selama ini harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

“Kuota haji itu menyangkut hak umat. Kalau dipermainkan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya.

FORMASI menilai KPK harus bersikap tegas, transparan, dan tidak ragu memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui, terlibat, atau memiliki kewenangan dalam kebijakan kuota haji pada periode yang diselidiki.

Menurut Jalih, pemanggilan Jokowi justru penting untuk memastikan tidak ada ruang spekulasi, sekaligus membuktikan bahwa KPK bekerja secara profesional dan independen.

“Pemanggilan itu bukan vonis. Itu bagian dari proses hukum. Justru dengan hadir dan memberikan keterangan, semuanya bisa menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi isu liar di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar KPK tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun dan tetap berpegang pada prinsip equality before the law.

Selain menyampaikan dukungan secara pernyataan, FORMASI juga berencana mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil untuk mengawal proses hukum tersebut. Jalih mengungkapkan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan berbagai elemen aktivis antikorupsi untuk menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung KPK, Jakarta.

“Kita akan segera berkoordinasi dengan kawan-kawan aktivis, pegiat antikorupsi, dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka menggelar aksi mendukung langkah KPK untuk segera memanggil Jokowi,” kata Jalih.

Aksi tersebut, lanjut dia, dimaksudkan sebagai bentuk dukungan moral kepada KPK sekaligus tekanan publik agar kasus dugaan korupsi kuota haji tidak berhenti di tengah jalan.

“Ini bukan soal menyerang individu, tapi soal keberpihakan pada penegakan hukum dan keadilan bagi umat,” pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut kepentingan publik yang sangat besar. Di tengah sorotan tersebut, langkah KPK ke depan dinilai akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elit kekuasaan.

Sejumlah kalangan menilai, keterbukaan dan ketegasan KPK dalam kasus ini akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah di masa mendatang.

MoneyTalk, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan nama-nama tersangka kasus korupsi kuota haji. Peneliti LSAK, Ahmad Hariri, menilai penyidikan kasus yang sudah berjalan lama tanpa kejelasan status hukum hanya akan memunculkan spekulasi buruk di masyarakat.

Menurut Hariri, kecukupan alat bukti sudah sangat jelas. Bahkan, publik meyakini KPK telah mengantongi nama-nama pejabat Kementerian Agama yang terlibat dalam praktik jual-beli jatah haji.

“Sudah saatnya KPK mengumumkan sprindik penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji. Doa para tokoh agama dan desakan masyarakat harus diamini, bahwa yang haq adalah haq, yang batil adalah batil,” tegas Hariri dalam pernyataannya, Rabu (1/10/2025).

Ia menegaskan, doa para kiai dan tokoh agama tidak boleh dimaknai sebaliknya. Justru, kata Hariri, sikap yang sesat adalah jika ada ulama atau kiai yang justru melindungi pelaku korupsi.

“Siapapun pelakunya, entah pejabat Kemenag, mubaligh, atau tokoh agama, tetap harus dihukum. Sesat kalau ada kiai yang malah membela koruptor,” katanya.

LSAK mengingatkan, lambannya penetapan tersangka hanya memberi ruang bagi calon pelaku untuk berkilah sekaligus menyembunyikan harta hasil korupsi. Karena itu, KPK diminta lebih agresif menuntaskan kasus ini hingga ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Pokoknya jangan biarkan koruptor tetap untung! KPK harus berani membuktikan bahwa mereka berdiri di pihak rakyat, bukan koruptor,” tutup Hariri.

MoneyTalk, Jakarta – Suasana perbincangan publik mengenai dugaan korupsi kuota haji memasuki babak baru ketika Pemuda Aswaja, melalui koordinatornya Nur Khalim, menyampaikan pembelaan terbuka kepada mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Nur Khalim menegaskan bahwa tuduhan korupsi kuota haji kepada Gus Yaqut adalah fitnah yang tergolong dosa besar dan dapat menjerumuskan pelakunya ke neraka.

Nur Khalim menyoroti bahwa isu yang beredar mengenai korupsi kuota haji telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Muslim. Ia mengingatkan bahwa fitnah dalam ajaran agama Islam dipandang lebih kejam daripada pembunuhan, dan menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang sahih bisa merusak kehormatan seseorang serta memecah belah umat. “Orang yang memfitnah Gus Yaqut melakukan korupsi kuota haji menanggung dosa besar,” tegasnya, Kamis (18/9/2025)

Menurutnya, selama masa kepemimpinan Gus Yaqut di Kementerian Agama, penyelenggaraan haji berjalan baik dan tertib. Ia menilai bahwa segala kebijakan terkait kuota haji diambil melalui mekanisme resmi dan pertimbangan teknis, bukan untuk kepentingan pribadi.

Kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji bermula dari laporan publik yang menyoroti pengalihan sebagian kuota haji reguler ke kuota khusus pada penyelenggaraan 2023–2024. Laporan ini kemudian mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan, memanggil sejumlah pejabat Kementerian Agama, dan memeriksa Yaqut sebagai saksi. Hingga kini, proses penyidikan terus berjalan dan KPK belum menetapkan tersangka.

Perlu dicatat bahwa proses hukum yang dilakukan KPK masih berada pada tahap pengumpulan bukti dan keterangan. Belum ada keputusan pengadilan atau pernyataan resmi yang menyebutkan keterlibatan Gus Yaqut dalam tindak pidana korupsi.

Dukungan moral terhadap Gus Yaqut tidak hanya datang dari Pemuda Aswaja. Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan keyakinan bahwa Gus Yaqut akan menghadapi proses hukum dengan baik dan menolak spekulasi yang tidak berdasar. Mereka menilai tuduhan yang beredar dapat merusak kepercayaan publik jika tidak disertai bukti yang jelas.

Pernyataan Pemuda Aswaja menggambarkan perbedaan tegas antara ranah moral dan ranah hukum. Dari sisi moral, menuduh tanpa bukti adalah perbuatan tercela dan dapat menimbulkan perpecahan. Namun, secara hukum, Indonesia menjunjung asas praduga tak bersalah: setiap warga negara tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Aktivis Muda NU Jakarta, Dewa Micko, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan mantan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tahun 2024.

Dalam pernyataannya, Dewa Micko menilai ada penyalahgunaan wewenang oleh Gus Yaqut dalam penetapan kebijakan kuota haji tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Kuota haji reguler seharusnya tidak boleh dikurangi tanpa persetujuan DPR. Tapi yang terjadi, sekitar 8.400 jemaah reguler dirugikan karena jatahnya dialihkan ke jemaah haji khusus,” ungkap Dewa, Minggu (22/6/2025).

Dewa juga menyoroti menghilangnya Gus Yaqut dan mantan staf kepercayaannya dari publik. “Sekarang Gus Yaqut bersama mantan staf kepercayaannya benar-benar menghilang seperti hantu,” tambahnya.

KPK sendiri telah mengonfirmasi bahwa kasus dugaan jual beli kuota haji tahun 2024 masih berada dalam tahap penyelidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang diduga mengetahui detail perkara tersebut.

Sebelumnya, pada 31 Juli 2024, sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) telah melaporkan Yaqut dan Saiful ke KPK atas dugaan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Dewa Micko menekankan bahwa pemanggilan oleh KPK terhadap para terlapor sangat penting untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ibadah haji yang menjadi kepentingan umat.

“Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral dan tanggung jawab terhadap jutaan umat NU, dan PBNU harus bersih dari korupsi,” tegasnya.