20 November 2026

KSPSI

MoneyTalk, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Tahun 2026 dengan menegaskan komitmen mendorong perumusan dan penerbitan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang adil bagi semua pihak sekaligus memperkuat kebangkitan perekonomian dan industri nasional, Kamis (12/2/2026).

Dalam Rakornas tersebut, KSPSI menilai upaya pemerintah mengarahkan ekonomi ke perdesaan melalui penetapan harga gabah yang memadai bagi petani, pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lebih dari 82 ribu desa dan kelurahan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah nyata untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun demikian, peningkatan daya beli harus diiringi dengan produksi barang industri secara masif di dalam negeri. KSPSI menekankan pentingnya kepastian kebijakan agar pertumbuhan sektor industri berjalan baik, termasuk penghapusan berbagai hambatan nonteknis seperti mahalnya biaya logistik, regulasi berbelit, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut KSPSI, meningkatnya daya beli tanpa ketersediaan produk dalam negeri—terlebih jika pasar dibanjiri produk impor ilegal—justru berpotensi merugikan kaum buruh dan pelaku industri nasional.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri, tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga pada sektor agraria di perdesaan. Hilirisasi pada bidang perkebunan, perikanan, dan kehutanan dinilai mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Terkait kebutuhan regulasi baru, KSPSI mendesak segera diterbitkannya UU Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, guna menghadirkan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi pekerja dan pengusaha.

Bersama Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh, KSPSI telah merumuskan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam UU baru tersebut, antara lain redefinisi hubungan kerja dan pemberi kerja, perlindungan pekerja platform digital serta dampak otomatisasi dan kecerdasan buatan, perlindungan pekerja terdampak perubahan iklim dan transisi energi, perlindungan pekerja rumah tangga, reformasi kebijakan pengupahan, serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang adil.

Rakornas II KSPSI dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan APINDO, KADIN, GAPKI, serta perwakilan buruh dari 18 konfederasi dan 127 federasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional.

Adapun peserta Rakornas terdiri dari unsur DPD dan PD seluruh Indonesia, DPP, federasi anggota KSPSI, serta MPO dengan total kehadiran mencapai 281 orang. Rakornas ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan sekaligus memperkuat fondasi industri nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Kabar baik datang untuk kalangan pekerja khususnya yang tergabung dalam KSPSI di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini terungkap dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dan Ketua Koperasi Warga Jakarta Raya Sejahtera (KOWAJA) Biem Benjamin, di bilangan Jakarta Selatan, Rabu 26/11/2025.

Dalam naskah itu disebutkan bahwa kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antara KSPSI dan KOWAJA dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan perdagangan beras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Biem Benjamin mengatakan bahwa kerjasama ini untuk memberi manfaat bagi petani yang ada di Indramayu dan Cirebon serta untuk para pekerja terutama yang tergabung dalam KSPSI.

“Bahkan kerjasama ini tidak hanya menyangkut pengadaan beras tetapi juga pengembangan SDM termasuk mereka yang berminat bekerja sebagai tenaga terampil yang ingin bekerja ke luar negeri dengan sebelumnya diberi pelathan-pelatihan”, tutur Biem Banjamin

Senada dengan Biem Benjamin, Ketua Umum KSPSI menyebut bahwa kerjasama ini akan sangat membantu para pekerja dan juga petani karena kita bisa dapat harga beras lebih murah mengingat memotong beberapa rantai distribusinya.

“Jadi nanti beras petani yang usai keluar dari penggilingan padi di daerahnya langsung di bawa ke gudang-gudang yang dikelola KSPSI dan dari gudang itu didistribusi ke anggota atau pekerja. Jelas ini akan membuat harga lebih murah”, jelas Jumhur

Selanjutnya, Jumhur juga menyampaikan bahwa KSPSI juga miliki jaringan ke luar negeri sehingga bisa membantu warga Jakarta yang berminat bekerja ke luar negeri pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga terampil. Sedangkan untuk pelaksanan awal pengadaan beras, umhur menyampaikan dimulai dengan bilangan yang tidak terlalu besar.

“Ya bisa dimulai untuk menyuplai 10 ribu anggota pekerja dulu tentunya sambil memperkuat manajemennya. Setelah siap, maka bisa berkembang hingga untuk ratusan ribu pekerja di Jakarta dan sekitarnya”, ujar Jumhur optimis.

Penandatanganan itu juga disaksikan oleh beberapa perwakilan baik dari KOWAJA dan KSPSI di antaranya Welya Safitri, Fajar, Retno Wulandari, Arif Minardi, Sri Ambar Wiyanti, Kusworo, Endang Hidayat dan Hadi Maryono.

MoneyTalk, Jakarta – Salah satu perjuangan penting bagi serikat pekerja/serikat buruh adalah berhasil membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaannya. Banyak perusahaan yang sudah mendirikan serikat pekerja namun masih belum berhasil membuat PKB atau kalau pun membuat hanya memindahkan aturan dalam Peraturan Perusahaaan ke PKB. Dengan kata lain PKB yang demikian belum mencerminkan aspirasi pekerjanya.

Menurut Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat PKB yang terjadi di PT. Sharp Electronics Indonesia sangat baik karena beberapa aspirasi pekerjanya telah ditampung dan dirumuskan dalam PK tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri Penandatanganan PKB di Pabrik Sharp di Kabupaten Karawang, Jumat (24/10/25)

“Kita bersyukur hari ini telah ditandatangani PKB antara Presiden Direktur PT. Sharp Electronics Indonesia, Teraoka dan Ketua Serikat Pekerjanya, Sugiharto. Saya menghargai karena dalam PKB kali ini terjadi peningkatan beberapa hal menyangkut kesejahteraan pekerja’, ujar Jumhur

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menyampaikan terimakasih atas kebersamaan SHARP yang sudah lebih dari 55 tahun mewarnai belantika produk elektronik di Indonesia sekaligus bisa mengekspor ke berbagai negara. Dengan gencarnya pemerintah memerangi penyelundupan baik setengah resmi maupun ilegal, mudah-mudahan produksi barang elektronik Indonesia akan lebih bangkit lagi.

“Saya juga senang menyaksikan tag line dalam perundingan ini yaitu kejujuran, harmoni, kreativutas, keneranian dan masa depan bersama. Saya rasa tag line seperti perlu dicontoh oleh berbagai perusahaan dan serikat pekerja di Indonesia”, pungkasnya

MoneyTalk, Jakarta – Dunia ketenagakerjaan kembali tertimpa musibah. Kali ini Wakil Menterinya terciduk KPK terkait pengurusan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ini terjadi setelah beberapa bulan sebelumnya 8 pejabatnya termasuk mantan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja tersangkut pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Terkait hal ini, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat merasa prihatin. Saat usai menghadiri rapat di Sekretariat KSPSI di Jakarta, Jumat (22/8/25) dia mengatakan kalau ada pergantian sebaiknya Wamenaker diisi oleh Perempuan saja karena banyak sekali permasalahan tenaga kerja yang menimpa kaum buruh perempuan.

“Kalau dari intermal ada Indah Anggora Putri yang saat ini menjabat Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau dari luar ada Sunarti, Nining Elitos, Mirah Sumirat dan Emelia Yanti yang semuanya adalah pejuang-pejuang buruh perempuan yang tidak kenal lelah”, ungkap Jumhur

Adapun apakah calon Wamenaker itu dari internal atau dari luar, kata Jumhur tidak masalah asalkan bisa dalam satu koordinasi dengan Menterinya karena penanggungjawab utama di Kementerian adalah Menterinya.

Menurut Jumhur bila itu terjadi, kita seperti diingatkan kembali bahwa Menteri Perburuhan Indonesia yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK. Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949

“Jadi sangat layak sekali kalau Presisen Prabowo memberi porsi Wakil Menteri pada perempuan untuk ikut memimpin Kementerian Ketenagakerjaan setalah 80 tahun Indonesia merdeka”, pungkas Jumhur

MoneyTalk, Jakarta – Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. UU ini dirancang sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan.

(lebih…)