11 November 2026

Laskar Cinta Jokowi

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai reaksi keras dari kelompok relawan pro-Jokowi. Laskar Cinta Jokowi (LCJ) bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

“Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” tegas Suhandono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Suhandono menilai, selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang konsisten dan terarah. Ia mencontohkan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem yang diakui oleh lembaga internasional.

“Jangan bandingkan dua era tanpa konteks. Era Jokowi menghadapi pandemi global, krisis energi, dan perlambatan ekonomi dunia. Tapi pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan membuka jutaan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Ia juga menilai Purbaya seharusnya berbicara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, bukan sekadar opini yang menimbulkan kontroversi publik. “Kalau menteri bicara tanpa data, itu mencoreng profesionalisme dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”. Ia menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

Pernyataan itu dengan cepat viral di media sosial dan memunculkan perdebatan sengit antara pendukung dua mantan presiden tersebut.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024. Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

“Jokowi membangun fondasi pemerataan ekonomi. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri tersebar di seluruh Indonesia. Itu tidak bisa diukur hanya dari indikator makro sempit,” kata Suhandono.

Ia menambahkan, Laskar Cinta Jokowi akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta evaluasi terhadap kinerja Purbaya. “Kami berharap Presiden Prabowo bijak. Jangan biarkan pembantunya menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif,” ucapnya.

Selain desakan pencopotan, LCJ juga meminta agar pemerintah memperkuat koordinasi antarmenteri agar tidak terjadi “perang pernyataan” di ruang publik. Menurut Suhandono, kabinet saat ini harus solid mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo tanpa menimbulkan polemik yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat.

“Rakyat butuh ketenangan dan kepastian ekonomi, bukan perdebatan siapa yang lebih hebat antara Jokowi dan SBY. Pemerintah harus fokus bekerja, bukan saling menilai masa lalu,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan maupun Istana terkait desakan Laskar Cinta Jokowi. Namun, wacana pencopotan Menteri Purbaya menjadi salah satu isu politik dan ekonomi yang ramai dibicarakan di kalangan elite pemerintahan dan publik.

Suhandono menutup pernyataannya dengan mengingatkan, “Loyalitas terhadap Jokowi bukan soal fanatisme, tapi soal menghargai data dan kerja keras yang sudah dirasakan rakyat selama satu dekade. Jangan biarkan narasi menyesatkan merusak kepercayaan publik terhadap capaian tersebut.”

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung politik nasional dengan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap kabinetnya. Sejumlah nama penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding diganti. Langkah ini sontak menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari kelompok relawan Laskar Cinta Jokowi yang menilai keputusan tersebut sebagai sebuah “bunuh diri politik”.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa pencopotan Budi Arie Cs merupakan langkah fatal. Menurutnya, Prabowo kehilangan insting politik dengan menyingkirkan sosok yang justru memiliki kedekatan dengan kalangan relawan Jokowi, serta mengganti Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai menteri dengan reputasi global.

“Ini bukan sekadar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang belakangan sudah didera kritik tajam pasca-kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Laskar Cinta Jokowi bahkan menyebut, bila arah kebijakan tidak segera diperbaiki, dukungan massa pro-Jokowi yang semula bisa diajak bekerja sama, justru akan berubah menjadi oposisi jalanan.

Penggantian Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan utama. Selama dua periode pemerintahan sebelumnya hingga awal kepemimpinan Prabowo, ia dikenal sebagai “penjaga kredibilitas fiskal” Indonesia. Reputasinya di mata internasional membuat investor percaya pada stabilitas ekonomi nasional.

Tak heran, begitu kabar pencopotannya beredar, pasar modal dan nilai tukar rupiah mengalami gejolak. Indeks saham anjlok, sementara rupiah tertekan akibat kekhawatiran bahwa disiplin anggaran akan melemah.

Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, memang memiliki latar belakang ekonomi, namun analis menilai tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus membuktikan bahwa percepatan pembangunan yang dicanangkan Prabowo tidak mengorbankan kredibilitas fiskal.

“Pasar melihat Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Tanpa kejelasan arah kebijakan fiskal, investor bisa kehilangan kepercayaan,” ungkap Suhandono.

Nama Budi Arie Setiadi juga tidak kalah kontroversial. Sebelum reshuffle, posisinya sudah tertekan akibat sorotan publik terkait dugaan keterkaitan beberapa tokoh dengan kasus judi online yang tengah disidangkan di Polda Metro Jaya. Meski Budi Arie tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, opini publik yang berkembang membuat posisinya rawan.

Pencopotan Budi Arie dinilai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan politik. Namun, di sisi lain, langkah itu dianggap mengorbankan jalur komunikasi dengan kalangan relawan Jokowi yang selama ini melihat Budi Arie sebagai representasi mereka di kabinet.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai ada tiga kemungkinan alasan di balik reshuffle besar-besaran ini:

-Menjawab Krisis Legitimasi Publik. Setelah gelombang demo besar di DPR dan beberapa insiden yang menimbulkan korban, Prabowo ingin menunjukkan respons cepat dengan mengubah jajaran menteri.

-Konsolidasi Kekuasaan. Pergantian menteri bisa dibaca sebagai upaya menyingkirkan tokoh yang dianggap tidak loyal atau rentan secara politik.

-Sinyal Perubahan Arah Ekonomi. Mengganti Sri Mulyani memberi tanda bahwa pemerintah ingin lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, meski berisiko melemahkan disiplin fiskal.

Namun, Rokhmat memperingatkan bahwa jika reshuffle dilakukan tanpa strategi komunikasi politik dan ekonomi yang jelas, hal itu bisa menjadi blunder besar. “Alih-alih memperkuat, reshuffle ini bisa justru membuka front baru perlawanan, baik dari pasar maupun dari kelompok relawan yang dulu bersama Jokowi,” ujarnya.

Reshuffle ini juga memperlihatkan fragmentasi dukungan. Di satu sisi, partai politik koalisi masih solid di permukaan. Namun di sisi lain, jaringan relawan yang dahulu solid di era Jokowi kini mulai menaruh curiga pada langkah-langkah Prabowo. Laskar Cinta Jokowi bahkan sudah menyerukan agar presiden mundur jika tidak mampu menjaga stabilitas.

Bagi Prabowo, kondisi ini bisa berbahaya. Hilangnya kepercayaan relawan pro-Jokowi, ditambah keresahan pasar internasional, akan mempersempit ruang manuver pemerintah. Ia dituntut segera memberi kepastian arah kebijakan agar tudingan “bunuh diri politik” tidak menjadi kenyataan.

Reshuffle yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru kini dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang melemahkan legitimasi pemerintah. Sri Mulyani, simbol kredibilitas fiskal, dicopot. Budi Arie, penghubung dengan relawan, tersingkir.

Dengan situasi politik yang panas dan pasar keuangan yang gelisah, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle ini akan menjadi strategi jitu memperkuat pemerintahannya, atau justru mencatatkan babak baru “bunuh diri politik” sebagaimana kritik keras Laskar Cinta Jokowi?

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang isu yang menyerang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat sorotan tajam. Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menyampaikan pernyataan keras yang menyebut bahwa rentetan isu pemalsuan ijazah Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Gibran bukan muncul secara alami dari masyarakat, melainkan didalangi oleh kepentingan politik terselubung dari salah satu partai besar yang ia sebut sebagai “Partai Biru.”

Ia menuding bahwa Partai Biru memiliki motif politik yang kuat: mendorong anak ketua umumnya agar dapat menduduki posisi calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang.

“Kami punya cukup bukti dan indikasi bahwa penyebaran isu ijazah palsu dan dorongan pemakzulan Mas Gibran digerakkan secara sistematis oleh Partai Biru. Tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitas Jokowi dan Wapres yang sah, agar jalan menuju petinggi Partai Biru menjadi wapres,” ujar Suhandono, Ahad (27/7/2025)

Menurut Suhandono, ada tiga sinyal kuat yang menunjukkan keterlibatan Partai Biru dalam manuver ini:

-Intensitas Serangan di Media Sosial Terstruktur

LCJ menemukan pola penyebaran narasi negatif yang konsisten dan masif, dimulai dari akun-akun media sosial afiliasi dengan influencer politik yang dekat dengan Partai Biru. Narasi tersebut mencakup soal keabsahan ijazah Jokowi serta dorongan agar DPR mengajukan hak angket untuk pemakzulan Gibran.

-Manuver Fraksi di DPR dan Seruan Hak Angket

Suhandono menyebut bahwa upaya mendorong hak angket terhadap Gibran tidak lepas dari orkestrasi elite partai. “Mereka tahu tidak punya cukup bukti hukum, tapi yang dicari bukan hasil, melainkan efek politik. Gibran diganggu terus agar citranya rusak,” katanya.

-Pencitraan Sistematis

LCJ menilai ada upaya menaikkan elektabilitas anak elite Partai Biru dengan menyajikan sosoknya sebagai figur muda, bersih, dan alternatif dari “dinasti politik Jokowi”. Panggung-panggung media dan pencitraan intensif yang terkesan ‘terlalu dini’ menurut Suhandono menjadi petunjuk ambisi tertentu.

Suhandono tidak menampik bahwa dalam demokrasi, siapa pun bisa maju dan bertarung secara sehat. Namun ia mengecam keras jika kontestasi itu diawali dengan cara menjatuhkan pesaing dengan propaganda dan isu-isu yang tidak berdasar hukum.

“Kalau Presiden Jokowi disebut ijazahnya palsu, padahal sudah jelas diverifikasi oleh UGM, itu pembusukan karakter. Kalau Mas Gibran diminta dimakzulkan hanya karena tafsir politis atas putusan MK, itu bukan kritik, tapi kudeta konstitusi terselubung,” ujarnya.

Suhandono pun mengingatkan bahwa publik Indonesia saat ini sudah semakin cerdas dalam memilah mana kritik murni dan mana agenda tersembunyi. Ia meminta seluruh komponen masyarakat sipil untuk tidak terjebak pada narasi yang dibungkus “perjuangan moral”, padahal sarat dengan kepentingan politik segelintir elite.

Suhandono Baskoro menutup pernyataan dengan pesan tegas: “Kami, Laskar Cinta Jokowi, bukan sekadar relawan fanatik. Kami relawan demokrasi. Kalau ada yang ingin bersaing, bersaing lah secara sehat. Jangan bangun istana politik dengan cara meruntuhkan rumah orang lain.”