11 November 2026

Laskar Cinta Jokowi

Laskar Cinta Jokowi Sebut Raja Juli, Giring dan Isyana Pengkhianat: Dulu Berkat Jokowi, Kini Tinggalkan PSI Laskar Cinta Jokowi Sebut Raja Juli, Giring dan Isyana Pengkhianat: Dulu Berkat Jokowi, Kini Tinggalkan PSI

Laskar Cinta Jokowi Sebut Raja Juli, Giring dan Isyana Pengkhianat: Dulu Berkat Jokowi, Kini Tinggalkan PSI

Hedi Batubara 10 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, dari partai tersebut menuai kritik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai keputusan ketiganya meninggalkan PSI sebagai tindakan yang mencerminkan ketidaksetiaan terhadap partai yang telah mengantarkan mereka ke panggung politik nasional.

Suhandono bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut ketiganya sebagai pengkhianat. Menurut dia, ketiga tokoh tersebut bisa menduduki posisi strategis di pemerintahan tidak terlepas dari perjalanan politik dan dukungan yang mereka peroleh ketika berada di lingkungan PSI pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketiganya itu pengkhianat. Mereka bisa duduk di kabinet karena jasa Jokowi. Ketika sudah mendapatkan jabatan, sekarang justru meninggalkan partai. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai prinsip dalam berpolitik,” ujar Suhandono Baskoro kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia mempertanyakan konsistensi politik ketiga mantan pengurus PSI tersebut. Menurut Suhandono, loyalitas dalam politik semestinya tidak hanya ditunjukkan ketika seseorang sedang mendapatkan keuntungan atau memperoleh jabatan.

“Kalau memang mempunyai prinsip, seharusnya mereka menunjukkan kesetiaan terhadap perjuangan politik yang selama ini membesarkan mereka. Jangan ketika sudah mendapatkan jabatan kemudian mengambil keputusan sendiri dan meninggalkan partai,” katanya.

Suhandono juga mengingatkan bahwa dinamika kekuasaan selalu berubah. Ia mempertanyakan bagaimana sikap ketiganya apabila suatu saat Prabowo Subianto tidak lagi memegang kekuasaan.

“Kalau nanti Prabowo tidak berkuasa lagi, apakah mereka akan pindah ke partai lain? Politik jangan hanya dijadikan kendaraan untuk mendapatkan jabatan. Kalau seperti itu, rakyat bisa menilai bahwa mereka tidak mempunyai pendirian,” tegasnya.

Diketahui, DPP PSI secara resmi menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka pada Senin (9/11/2026).

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa pengunduran diri ketiganya telah diterima oleh partai. Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagoes Oka merupakan Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring Ganesha merupakan salah satu pengurus dan kader partai.

Dalam keterangan resminya, Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

“Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” kata Kaesang sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin (9/11/2026).

Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa keputusannya meninggalkan jabatan Sekjen PSI dan aktivitas kepartaian berkaitan dengan keinginannya untuk lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut sejumlah agenda di sektor kehutanan, mulai dari rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem hingga perlindungan keanekaragaman hayati, sebagai pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, Giring Ganesha, yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terdapat sejumlah hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal bergabung dengan PSI.

Adapun Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga mengundurkan diri dari partai tersebut.

Hubungan politik PSI dengan Jokowi memang memiliki sejarah panjang. PSI dikenal sebagai salah satu partai yang memberikan dukungan politik kepada Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,8 persen suara nasional. Perolehan tersebut belum mencukupi ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga PSI tidak mendapatkan kursi DPR RI periode 2024-2029.

Dalam perkembangan berikutnya, tiga kader PSI mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli Antoni dipercaya menjadi Menteri Kehutanan, Giring Ganesha menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketiganya dilantik pada 21 Oktober 2024.

Namun, perlu dicatat bahwa penunjukan ketiganya sebagai pejabat kabinet merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penilaian bahwa posisi mereka merupakan jasa Jokowi merupakan pandangan politik Suhandono, bukan fakta mengenai proses pengangkatan yang telah dibuktikan secara tersendiri.

Polemik pengunduran diri tiga tokoh tersebut pun memperlihatkan dinamika hubungan antara loyalitas kepartaian dan pengabdian di pemerintahan.

Bagi Suhandono Baskoro, persoalan ini bukan hanya soal mundur dari keanggotaan partai, melainkan juga menyangkut konsistensi dan tanggung jawab moral seorang politisi terhadap perjalanan organisasi yang pernah menjadi tempat perjuangannya.

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo Laskar Cinta Jokowi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 8 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tengah menghadapi upaya kriminalisasi melalui tudingan terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Suhandono, tuduhan serius yang diarahkan kepada Listyo Sigit semestinya dibuktikan melalui fakta hukum dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pembuktian yang transparan, tudingan tersebut berpotensi menjadi opini yang dibangun untuk merusak reputasi seseorang.

Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk mengaitkan Listyo Sigit dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Sebab, hingga saat ini, menurut dia, belum ada barang bukti yang diperlihatkan secara terbuka untuk membuktikan keterlibatan mantan Kapolri tersebut.

“Fakta hukum terjadi penyadapan tidak ada,” jelas Suhandono kepada wartawan, Minggu (8/10/2026).

Suhandono menegaskan, tuduhan penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara ringan. Karena itu, penyelesaiannya tidak boleh didasarkan pada asumsi, spekulasi, apalagi kepentingan politik tertentu.

Jika memang terdapat dugaan penyadapan, aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan bagaimana penyadapan dilakukan, perangkat apa yang digunakan, siapa operatornya, kapan peristiwa itu terjadi, serta bagaimana keterlibatan pihak-pihak yang dituduh.

Menurutnya, pembuktian semacam itu penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak yang justru mengaburkan substansi perkara.

Ia juga menilai tudingan bahwa Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo tidak masuk akal jika dilihat dari posisi, pengalaman, dan risiko yang harus dihadapi seorang pejabat tinggi kepolisian.

“Sangat tidak masuk akal Pak Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo. Pak Listyo Sigit tidak akan mengambil risiko menyadap Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Bagi Suhandono, Listyo Sigit merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi kepolisian. Selama menjalankan tugas sebagai Kapolri, ia dinilai bekerja secara profesional dan memahami konsekuensi hukum maupun institusional dari setiap tindakan yang dilakukan.

Karena itu, Suhandono mempertanyakan motif di balik munculnya tudingan tersebut. Apalagi, apabila tuduhan itu tidak disertai bukti teknis maupun bukti hukum yang dapat diuji secara independen.

Dalam perkara yang menyangkut keamanan Presiden, pembuktian digital dan forensik justru menjadi aspek penting. Dugaan penyadapan seharusnya dapat ditelusuri melalui jejak komunikasi, perangkat elektronik, server, sistem pengawasan, serta keterangan ahli yang kompeten.

Dengan demikian, penilaian terhadap seseorang tidak boleh dibangun hanya berdasarkan kedekatan politik, jabatan sebelumnya, atau asumsi mengenai hubungan antarelite kekuasaan.

Suhandono pada prinsipnya mengingatkan agar penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen untuk menyerang individu tertentu. Seseorang tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang bersalah sebelum ada bukti dan proses hukum yang sah.

Ia juga menilai transparansi menjadi kunci untuk mencegah polemik penyadapan Presiden Prabowo semakin melebar menjadi konflik politik.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka dan diuji secara hukum. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan sampai seseorang dikorbankan oleh tuduhan yang belum terbukti,” demikian substansi argumentasi Suhandono.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang objektif. Perlindungan terhadap kepala negara merupakan kewajiban negara, tetapi perlindungan terhadap hak seseorang dari tuduhan tanpa pembuktian juga merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum.

Dengan prinsip tersebut, siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan politik ataupun pertarungan kepentingan di lingkaran kekuasaan.

Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran

Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran

Hedi Batubara 31 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menjadi sorotan setelah dirinya melontarkan doa agar majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutus perkara surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk neraka.

Suhandono menyampaikan pernyataan keras tersebut sebagai bentuk protes terhadap putusan MA yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Menurut Suhandono, putusan tersebut menimbulkan tanda tanya karena Gibran sebelumnya telah melalui proses pencalonan hingga terpilih sebagai Wali Kota Solo. Ia menilai perjalanan politik Gibran menunjukkan bahwa dokumen pendidikan yang digunakan selama ini telah diterima dalam proses administrasi pencalonan.

“Nampaknya MA ini diduga ada intervensi pihak tertentu untuk menyudutkan Gibran,” kata Suhandono kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Namun, dugaan intervensi tersebut merupakan penilaian Suhandono. Hingga terdapat bukti dan keterangan resmi yang mendukungnya, tuduhan itu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.

Suhandono juga menyatakan masyarakat Indonesia lebih mempercayai keabsahan Suket penyetaraan SMA Gibran, baik dari sisi hukum maupun administrasi.

“Ini bagian ujian Gibran untuk mendapatkan posisi lebih tinggi,” tegasnya.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan antara penerimaan dokumen dalam proses administrasi pencalonan dan pengujian keabsahan dokumen berdasarkan ketentuan hukum.

Gibran pernah menjabat Wali Kota Surakarta setelah terpilih dalam Pilkada 2020. Ia kemudian maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

Dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, persyaratan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf r mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Karena itu, keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menjadi persoalan penting. Dokumen tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan.

Di sisi lain, pernah diterimanya dokumen dalam proses pencalonan tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan adanya pengujian hukum terhadap penerbitan maupun keabsahannya.

Laskar Cinta Jokowi: Nilai Gibran E Itu Excellent, C Clever dan B Briliant  Laskar Cinta Jokowi: Nilai Gibran E Itu Excellent, C Clever dan B Briliant 

Laskar Cinta Jokowi: Nilai Gibran E Itu Excellent, C Clever dan B Briliant 

Hedi Batubara 30 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik nilai akademik yang kembali menjadi perbincangan publik. Ia menilai terdapat upaya pembingkaian negatif atau framing untuk membangun persepsi buruk terhadap Gibran.

Suhandono menegaskan, nilai Gibran yang beredar dengan keterangan E berarti Excellent, C berarti Clever, dan B berarti Brilliant.

Menurut dia, penilaian tersebut tidak semestinya langsung digunakan untuk meragukan kecerdasan maupun kemampuan akademik putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.

“Gibran seorang yang cerdas dan sekolahnya di Australia dan Singapura. Ada upaya framing jahat menjatuhkan Gibran,” ungkap Suhandono, Jumat (30/10/2026).

Ia menilai latar belakang pendidikan Gibran di luar negeri juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan publik dalam melihat kapasitas pribadi Wakil Presiden. Karena itu, polemik mengenai nilai akademik seharusnya dibahas secara objektif, bukan dijadikan alat untuk membentuk opini negatif.

Menurut Suhandono, perdebatan mengenai dokumen pendidikan dan penafsiran nilai tidak boleh dicampuradukkan dengan penilaian terhadap kemampuan seseorang. Penjelasan mengenai sistem penilaian harus merujuk pada dokumen resmi dan keterangan lembaga pendidikan yang menerbitkannya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber dan keasliannya. Apalagi, isu pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan politik yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan.

Suhandono berpandangan, kritik terhadap Wakil Presiden merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui narasi yang bertujuan menjatuhkan seseorang.

Dengan demikian, ia meminta polemik nilai akademik Gibran ditempatkan secara proporsional.

“Saat ini kebencian ke Jokowi dan Gibran sudah di luar nalar,” pungkas Suhandono.

Laskar Cinta Jokowi Doakan Masuk Neraka Hakim MK yang Putuskan Gibran tak Punya Ijazah SMA Laskar Cinta Jokowi Doakan Masuk Neraka Hakim MK yang Putuskan Gibran tak Punya Ijazah SMA

Laskar Cinta Jokowi Doakan Masuk Neraka Hakim MK yang Putuskan Gibran tak Punya Ijazah SMA

Hedi Batubara 11 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro melontarkan kecaman keras terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus perkara gugatan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Suhandono bahkan mendoakan para hakim yang memutus perkara tersebut masuk neraka.

Demikian pernyataan Suhandono kepada wartawan, Ahad (11/10/2026).

Sikap keras Suhandono dipicu putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Suhandono menilai keputusan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurut dia, Gibran mempunyai latar belakang pendidikan yang semestinya tidak dipersoalkan dengan cara demikian.

Ia juga mempertanyakan independensi MK dalam menangani perkara yang menyangkut persyaratan pendidikan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bagi Suhandono, putusan itu bukan hanya memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana lembaga peradilan konstitusi menjalankan kewenangannya.

Suhandono memandang putusan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga peradilan konstitusi. Ia mempertanyakan apakah MK telah menjalankan tugasnya secara independen ketika menangani perkara yang memiliki konsekuensi politik nasional.

Menurut dia, keputusan mengenai persyaratan seorang wakil presiden seharusnya didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai polemik mengenai pendidikan Gibran tidak semestinya berkembang menjadi persoalan yang memperkeruh situasi politik nasional.

Sikap Suhandono tersebut mencerminkan keberatan Laskar Cinta Jokowi terhadap putusan MK.

Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen seperti certificate of attendance, catatan akademik, dan keterangan nilai yang diajukan dalam perkara tersebut tidak membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan selanjutnya menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Dengan demikian, temuan MK mengenai tidak ditemukannya bukti dokumen kelulusan yang memenuhi persyaratan penyetaraan perlu dibedakan dari pernyataan bahwa Gibran sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan SMA.

Putusan MK tersebut memicu perdebatan di ruang publik, terutama mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden serta kewenangan lembaga negara untuk menilai pemenuhannya.

Di satu sisi, para pemohon mempersoalkan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Di sisi lain, pendukung Gibran, termasuk Suhandono Baskoro, menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dinilai merugikan posisi politik wakil presiden tersebut.

Perdebatan itu memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan lembaga negara.

Bagi Suhandono dan Laskar Cinta Jokowi, putusan tersebut menjadi alasan untuk menyampaikan kritik keras terhadap MK. Namun, penilaian mengenai independensi hakim tetap perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan fakta, pertimbangan hukum, dan mekanisme pengawasan etik yang berlaku.

Putusan MK sendiri dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi agar masyarakat dapat menilai pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut.

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Diputuskan Tak Sah Jadi Wapres, Rakyat Indonesia akan Duduki MK Gibran Diputuskan Tak Sah jadi Wapres, rakyat akan Indonesia duduki MK

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Diputuskan Tak Sah Jadi Wapres, Rakyat Indonesia akan Duduki MK

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, merespons keras wacana yang mempersoalkan keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Suhandono menegaskan, Gibran telah terpilih melalui Pemilu 2024 sebagai satu paket bersama Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurut dia, upaya mempersoalkan kembali status Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak dapat diterima.

“Gibran secara konstitusi sudah terpilih satu paket dengan Prabowo,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (27/9/2026).

Ia menilai pihak-pihak yang terus mencari kesalahan terkait Gibran justru berpotensi memicu kemarahan masyarakat. Suhandono juga menyinggung polemik mengenai ijazah Gibran yang menurutnya telah dijelaskan.

“Orang-orang tidak waras yang mencari kesalahan Gibran. Gibran jelas ijazahnya,” ujarnya.

Suhandono menyebut masyarakat Indonesia dapat bereaksi keras apabila ada keputusan yang menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden.

“Rakyat Indonesia marah dengan kelakuan gerombolan Denny Indrayana,” katanya.

Bahkan, Suhandono melontarkan pernyataan bahwa apabila Gibran sampai diputuskan tidak sah sebagai Wakil Presiden, masyarakat akan menduduki Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika Gibran diputuskan tak sah jadi Wapres, rakyat akan Indonesia duduki MK,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhandono di tengah munculnya perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden serta berbagai gugatan dan argumentasi hukum yang mempertanyakan proses pencalonannya.

Laskar Cinta Jokowi: KDM-Gibran Harapan Rakyat Indonesia 2029 IMG-20260730-WA0082

Laskar Cinta Jokowi: KDM-Gibran Harapan Rakyat Indonesia 2029

Hedi Batubara 30 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana mengenai konfigurasi pasangan calon untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai mengemuka di ruang publik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai duet Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu pasangan yang berpotensi menjadi harapan masyarakat pada kontestasi politik mendatang.

Menurut Suhandono, kombinasi keduanya dinilai mampu merepresentasikan perpaduan antara pengalaman kepemimpinan di daerah dengan representasi generasi muda di tingkat nasional.

“KDM-Gibran adalah harapan rakyat Indonesia 2029. Keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang saling melengkapi dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah menghangatnya pembahasan mengenai peta politik nasional pasca munculnya sejumlah survei terbaru yang memotret elektabilitas tokoh-tokoh potensial menuju Pilpres 2029.

Salah satu survei yang menjadi perhatian adalah hasil Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan 20 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 35 persen. Presiden Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 14,5 persen, disusul Anies Baswedan 8,2 persen dan Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen.

SMRC juga mencatat tren pergerakan elektabilitas dalam sembilan bulan terakhir. Elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 19,7 persen pada November 2025 menjadi 23,3 persen pada Februari–Maret 2026, kemudian melonjak menjadi 35 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen pada periode yang sama.

Bagi Suhandono, data tersebut menunjukkan adanya perubahan preferensi publik terhadap figur yang dinilai dekat dengan masyarakat dan aktif membangun komunikasi melalui berbagai platform.

Ia menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal sering turun langsung ke lapangan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitasnya. Di sisi lain, Gibran dinilai memiliki modal politik sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia yang masih memiliki ruang panjang untuk membangun kepemimpinan nasional.

Menurutnya, jika tren tersebut terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, peluang munculnya poros KDM-Gibran akan semakin terbuka.

Meski demikian, Suhandono mengakui bahwa dinamika politik nasional masih sangat cair. Seluruh partai politik belum menentukan arah koalisi maupun figur yang akan diusung pada Pilpres 2029.

Di sisi lain, SMRC juga merilis survei mengenai tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 51,1 persen. Penurunan kepuasan tersebut disebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum.

Kondisi tersebut dinilai ikut memengaruhi persepsi publik terhadap figur-figur yang dipandang sebagai alternatif kepemimpinan nasional.

Bagi Laskar Cinta Jokowi, munculnya nama Dedi Mulyadi dan Gibran dalam percakapan politik nasional menunjukkan bahwa masyarakat mulai mencari kombinasi kepemimpinan yang dinilai mampu melanjutkan pembangunan sekaligus menghadirkan pendekatan baru dalam pemerintahan.

Meski demikian, seluruh dinamika tersebut masih berada pada tahap awal menjelang Pilpres 2029. Konstelasi politik diperkirakan akan terus berubah mengikuti perkembangan koalisi partai, kinerja para tokoh, serta hasil survei-survei berikutnya.

Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Listyo Sigit 1768135524524

Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Listyo Sigit

Hedi Batubara 6 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Menurutnya, kinerja Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama ini menunjukkan berbagai capaian positif serta tingkat kepercayaan publik yang tetap terjaga.

Suhandono menilai, stabilitas keamanan nasional yang relatif kondusif dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari peran strategis Kapolri beserta jajaran kepolisian. Ia menyebutkan, berbagai agenda nasional, mulai dari pengamanan pemilu, penanganan konflik sosial, hingga dukungan terhadap program pembangunan pemerintah, dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan yang dianggap adaptif dan profesional.

“Selama ini Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit sangat dipercaya masyarakat. Banyak prestasi yang telah ditorehkan, baik dalam menjaga keamanan maupun mendukung kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, kesinambungan kepemimpinan di tubuh Polri penting dijaga agar program reformasi kelembagaan yang telah berjalan tidak terhenti di tengah jalan. Menurutnya, perubahan pucuk pimpinan yang tidak didasarkan pada evaluasi objektif berpotensi mengganggu stabilitas internal institusi maupun koordinasi lintas sektor.

Lebih lanjut, Suhandono menilai Jenderal Listyo Sigit berhasil membawa Polri lebih terbuka terhadap kritik publik serta mendorong modernisasi pelayanan berbasis teknologi. Transformasi digital dalam layanan kepolisian, peningkatan transparansi penanganan perkara, hingga pendekatan humanis kepada masyarakat disebut sebagai bagian dari capaian yang dirasakan langsung oleh publik.

Selain itu, ia juga menyoroti peran Polri dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keamanan yang terjaga, kata dia, menjadi faktor penting dalam menarik kepercayaan dunia usaha serta mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

“Stabilitas keamanan adalah fondasi pembangunan. Dalam konteks ini, Kapolri Listyo Sigit telah menunjukkan kinerja yang sejalan dengan visi besar pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Suhandono berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang setiap langkah terkait posisi Kapolri, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia menegaskan, dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Listyo Sigit bukan semata persoalan figur, melainkan menjaga konsistensi reformasi institusi serta stabilitas nasional.

“Yang terpenting adalah kepentingan rakyat dan bangsa. Jika kinerja masih baik dan kepercayaan publik tetap tinggi, maka kesinambungan kepemimpinan menjadi pilihan yang bijak,” pungkasnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait isu pergantian Kapolri. Namun dinamika tersebut terus menjadi perhatian publik, seiring besarnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah berbagai tantangan nasional ke depan.

Laskar Cinta Jokowi Akan Laporkan Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn ke Bareskrim 1763468073959

Laskar Cinta Jokowi Akan Laporkan Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn ke Bareskrim

Hedi Batubara 18 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menyatakan pihaknya akan melaporkan Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), Rospita Vici Paulyn, ke Bareskrim Polri. Suhandono menilai Rospita telah menunjukkan sikap tidak netral dan melakukan tindakan yang mencederai proses persidangan KIP yang tengah menyidangkan sengketa informasi terkait ijazah Jokowi.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (18/11/2025), Suhandono menuding Rospita Vici Paulyn membiarkan pihak pemohon informasi yang digawangi mantan Menpora Roy Suryo dan timnya membuat suasana persidangan gaduh dan penuh sorakan. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya melanggar etika persidangan, tetapi juga dapat membentuk framing negatif terhadap Jokowi, KPUD Surakarta, serta Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi pihak termohon dalam perkara sengketa informasi ini.

“Sidang yang seharusnya berjalan tertib justru terlihat seperti panggung provokasi,” ujar Suhandono.

“Rospita membiarkan Roy Suryo dan kelompoknya bersorak, tertawa, dan memprovokasi opini publik. Ini sangat tidak pantas bagi seorang ketua majelis,” tambahnya.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, suasana sidang tersebut seharusnya steril dari tekanan massa maupun perilaku yang dapat mempengaruhi jalannya pembuktian. Pihaknya menganggap Rospita justru tidak mengendalikan forum, sehingga seolah memberi ruang bagi narasi yang menuduhkan bahwa ijazah Jokowi palsu atau bermasalah sebuah isu yang dinilai telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi.

“Sebagai pejabat publik, Rospita seharusnya memahami bahwa sikap permisif terhadap kegaduhan bisa mempengaruhi persepsi publik. Ini bukan hanya soal etika, tetapi soal integritas lembaga negara,” tegas Suhandono.

Lebih jauh, Suhandono menduga bahwa Rospita memberikan ruang bagi terciptanya framing buruk terhadap Jokowi dan lembaga negara lainnya. Ia menilai bahwa pertanyaan, sikap, dan keputusan tertentu dalam persidangan yang menurutnya cenderung mempersulit pihak KPUD Surakarta dan UGM terlihat tidak proporsional.

“Yang terjadi bukan sekadar sidang sengketa informasi, tetapi upaya membangun narasi bahwa Jokowi, KPUD Surakarta, dan UGM seolah menyembunyikan sesuatu. Itu jelas pembusukan reputasi,” katanya.

Ia juga menyinggung bahwa KIP seharusnya bersikap netral dan profesional, bukan menjadi arena untuk memfasilitasi pernyataan-pernyataan tidak berdasar yang dapat merusak nama baik seseorang.

Atas semua itu, Laskar Cinta Jokowi menyatakan akan segera mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan resmi terhadap tindakan Rospita. Suhandono menyebut ada dugaan pelanggaran etik hingga kemungkinan tindak pidana berupa perbuatan yang dianggap merugikan nama baik mantan presiden itu.

“Kami sudah menyiapkan dokumen dan bukti rekaman sidang. Kami ingin proses ini terang benderang dan tidak ada lagi pejabat lembaga negara yang melampaui batas kewenangannya,” ungkap Suhandono.

Ia menegaskan, laporan ini dibuat bukan untuk menghalangi proses hukum, tetapi untuk memastikan bahwa proses persidangan informasi berjalan dalam kerangka keadilan, bukan penggiringan opini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KIP maupun Rospita Vici Paulyn belum memberikan tanggapan resmi atas rencana pelaporan tersebut. Sejumlah pengamat hukum informasi publik menilai persoalan netralitas majelis komisioner adalah aspek yang sangat krusial.

Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, meminta KIP memerintahkan KPUD Surakarta dan UGM membuka dokumen-dokumen akademik Jokowi. Meski berkali-kali dibantah pejabat resmi dan sejumlah lembaga negara, isu tersebut kembali menjadi komoditas politik.

Laskar Cinta Jokowi menilai isu ijazah sengaja dihidupkan kembali untuk menyerang reputasi Jokowi dan menggiring opini publik menjelang dinamika politik nasional yang terus bergerak.

Suhandono menegaskan, pihaknya akan terus mengawal jalannya persidangan dan siap mengambil langkah lanjutan apabila dugaan ketidaknetralan kembali terjadi.

“Kami ingin hukum ditegakkan tanpa intervensi, tanpa provokasi, dan tanpa framing. Itu saja,” pungkasnya.

Laskar Cinta Jokowi: Jokowi Tak Pernah Jual Indosat dan Gas Murah ke China seperti Megawati Tantangan Bangsa dan Intrik Politik Prabowo-Jokowi-Mega

Laskar Cinta Jokowi: Jokowi Tak Pernah Jual Indosat dan Gas Murah ke China seperti Megawati

Hedi Batubara 25 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, memberikan pernyataan tegas terkait tudingan sejumlah pihak yang mencoba membandingkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Dalam keterangan resminya, Suhandono menegaskan bahwa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, tidak pernah ada kebijakan strategis yang merugikan negara melalui penjualan aset nasional kepada asing, apalagi menjual gas murah ke China atau menjual perusahaan besar seperti Indosat.

“Publik perlu tahu, Jokowi tidak pernah menjual Indosat, tidak pernah menjual gas dari Blok Tangguh Papua Barat secara murah ke China, dan tidak pernah menyerahkan aset bangsa kepada pihak luar. Justru Jokowi adalah presiden yang mengembalikan kedaulatan ekonomi kita,” tegas Suhandono dalam pernyataannya, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, Jokowi berhasil melakukan langkah monumental dengan mengambil alih saham mayoritas PT Freeport Indonesia, yang selama puluhan tahun dikuasai oleh asing. Selain itu, Jokowi juga berhasil memaksa perusahaan tambang untuk melakukan hilirisasi, memastikan nilai tambah sumber daya alam Indonesia dinikmati di dalam negeri.

Pernyataan LCJ muncul setelah beredarnya narasi di media sosial yang menuding kebijakan ekonomi Jokowi tidak jauh berbeda dengan era Megawati. Narasi tersebut bahkan menyebut Jokowi melanjutkan pola lama yang dianggap “menjual aset negara”. Namun menurut Suhandono, tudingan itu keliru dan bernuansa politik.

“Justru yang menjual aset penting bangsa itu terjadi di era Megawati. Semua orang tahu, pada masa itu Indosat dijual ke investor asing dengan dalih restrukturisasi ekonomi. Bahkan gas Tangguh dijual ke China dengan harga yang kala itu jauh di bawah harga pasar. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah,” ujar Suhandono.

Ia menyebut, LCJ menilai langkah Jokowi berbanding terbalik dengan kebijakan tersebut. Jokowi justru membangun fondasi ekonomi nasional berbasis kemandirian, dengan memperkuat BUMN, infrastruktur energi, dan pengelolaan sumber daya alam secara strategis.

Suhandono menjelaskan bahwa di era Jokowi, paradigma pembangunan ekonomi berubah secara fundamental. “Jokowi memaksa perusahaan tambang melakukan hilirisasi, membangun smelter, dan tidak lagi mengekspor bahan mentah. Ini langkah yang sangat berani karena menyentuh kepentingan besar yang selama ini menguntungkan segelintir elite dan asing,” jelasnya.

Kebijakan hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga menurut LCJ adalah bukti nyata Jokowi memperjuangkan kedaulatan ekonomi. Meskipun kebijakan tersebut sempat digugat di forum internasional, pemerintah tetap konsisten menjalankannya karena keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi eksportir bahan mentah.

“Jokowi tidak takut digugat WTO karena dia yakin hilirisasi akan membuat rakyat Indonesia yang menikmati hasilnya, bukan negara lain,” tambah Suhandono.

LCJ menilai Jokowi adalah presiden dengan etos nasionalisme ekonomi paling nyata sejak era Soekarno. Selama memimpin, Jokowi membangun fondasi kuat dalam penguasaan sumber daya strategis dari migas, tambang, hingga telekomunikasi  tanpa menjual satu pun aset strategis nasional.

“Banyak yang menyerang Jokowi dengan narasi ekonomi yang menyesatkan, padahal beliau yang paling tegas menjaga kedaulatan ekonomi kita. Lihat saja, selama sepuluh tahun, tidak ada penjualan aset negara besar. Justru penguatan BUMN terus dilakukan,” kata Suhandono.

Ia mencontohkan keberhasilan Jokowi melalui pembentukan holding-holding BUMN strategis seperti MIND ID (Mining Industry Indonesia) yang kini mengelola aset tambang nasional, serta langkah mengonsolidasikan perusahaan migas di bawah Pertamina untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Suhandono menegaskan bahwa warisan terbesar Jokowi adalah kedaulatan ekonomi berbasis hilirisasi dan penguasaan aset strategis. Ia menyebut bahwa generasi mendatang akan menikmati hasil dari kebijakan tersebut, baik dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, maupun kekuatan ekonomi nasional yang lebih mandiri.

“Anak cucu bangsa akan melihat bahwa Jokowi adalah pemimpin yang menanam pondasi ekonomi berdikari, bukan penjaga kepentingan asing. Kita harus objektif dalam menilai sejarah. Kalau Megawati pernah menjual Indosat dan menjual gas murah ke China, Jokowi justru mengembalikan kedaulatan bangsa ini dari tangan asing,” pungkas Suhandono.

Baca Juga Berita Ini

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026
Budayawan Sujiwo Tejo

Sujiwo Tejo Minta Gibran Dimakzulkan, Bukan Mengundurkan Diri

Hedi Batubara 11 November 2026