20 November 2026

LPH GRIB Jaya

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mencuat di jantung ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya No. 65 A, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ketika Lembaga Pembela Hukum (LPH) Grib Jaya sebagai pengacara dari Nuke Nikijuluw mempersoalkan kepemilikan lahan Masjid KH Abdurrahman Wahid, yang secara resmi tercatat sebagai milik Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Khalim, menyampaikan pernyataan tegas yang mengundang perhatian publik, terutama kalangan Nahdliyyin. Ia mengatakan bahwa langkah LPH Grib Jaya tidak hanya menimbulkan kegaduhan hukum, tetapi juga menyentuh sensitivitas historis dan kultural warga Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia.

“LPH Grib Jaya harus sadar, mereka bukan hanya berhadapan dengan GP Ansor secara organisasi. Mereka sedang berhadapan dengan barisan warga NU di seluruh Indonesia yang sangat menghormati warisan spiritual dan simbol perjuangan tokoh kami, KH Abdurrahman Wahid,” kata Nur Khalim dalam pernyataan resminya, Senin (5/5).

Masjid yang dibangun di atas lahan tersebut telah lama menjadi simbol persatuan dan aktivitas keagamaan warga Nahdliyyin di Jakarta, khususnya mereka yang terafiliasi dengan GP Ansor dan Banser. Penamaan masjid dengan nama Presiden Keempat RI dan tokoh besar NU, KH Abdurrahman Wahid, bukan sekadar simbolik, tetapi mengandung nilai sejarah dan identitas yang kuat bagi komunitasnya.

Nur Khalim menjelaskan bahwa lahan tersebut telah mengantongi sertifikat kepemilikan resmi atas nama GP Ansor. “Tidak pernah ada sengketa sebelumnya, dan keberadaan masjid itu sangat terbuka serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Lantas, atas dasar apa LPH Grib Jaya mencoba menggugat atau mempertanyakan status lahan ini?” ujarnya.

Ia menilai langkah LPH Grib Jaya sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang berusaha mengintervensi hak milik organisasi sah. Terlebih, isu kedekatan institusi tersebut dengan lingkaran kekuasaan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan pengaruh.

“Kalau benar LPH Grib Jaya memanfaatkan kedekatan dengan otoritas politik atau aparat tertentu untuk menekan GP Ansor, maka ini jelas bentuk intimidasi terhadap organisasi pemuda Islam terbesar di negeri ini,” tambah Nur Khalim.

Masjid ini tidak sekadar tempat ibadah. Ia berdiri sebagai saksi hidup dari aktivitas sosial, dialog lintas iman, dan gerakan moderasi Islam yang diperjuangkan Gus Dur semasa hidupnya. Banyak kegiatan keagamaan, pelatihan kader, dan layanan sosial seperti pembagian sembako serta pengajian rutin digelar di lokasi tersebut.

GP Ansor menyatakan bahwa segala dokumen legal sudah lengkap, mulai dari akta kepemilikan hingga sertifikat hak atas tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Masjid KH Abdurrahman Wahid bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol dari wajah Islam moderat yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama. Siapa pun yang mencoba merongrong eksistensinya, secara sadar atau tidak, sedang menggoyang fondasi pluralisme dan keislaman yang inklusif di negeri ini,” ucap Nur Khalim.

MoneyTalk, Jakarta – Sengketa lahan di kawasan strategis Kramat Raya, Jakarta Pusat, kembali mencuat ke publik. Kali ini, Lembaga Pembela Hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (LPH GRIB JAYA) secara resmi melayangkan surat undangan kepada Pimpinan Masjid KH. Abdurrahman Wahid GP (Gerakan Pemuda) Ansor untuk menghadiri pertemuan klarifikasi terkait dugaan penguasaan tanah tanpa hak milik klien mereka, Nuke Nikijuluw. Surat undangan LPH GRIB JAYA ke Pimpinan Masjid KH. Abdurrahman Wahid GP Ansor dilayangkan pada Jum’at 2/5/2025.

Undangan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 060U-LPWV/2025 yang ditandatangani oleh pihak sekretariat DPP GRIB JAYA. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Nuke Nikijuluw adalah ahli waris dari almarhum Adolf Nikijuluw, yang tercatat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 40.285 meter persegi di kawasan Jalan Kramat Raya No. 2, 4, 69, 71, 73, dan 75, berdasarkan dokumen Eigendom Verponding No. 9544/Verponding Indonesia No. 11487 serta SKPT No. 6 tertanggal 2 April 1977.

Menurut keterangan dari pihak kuasa hukum, Masjid KH. Abdurrahman Wahid diduga menguasai sebagian dari tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa melakukan transaksi jual beli maupun membayar sewa kepada pemilik lahan.

“Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan terbuka. Kami mengundang pihak pengelola masjid pada hari Senin, 5 Mei 2025 pukul 15.00 WIB di Kantor DPP GRIB JAYA, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,” ujar Dr. Nuno Magno, S.H., M.H., CLA., CLTi., Mdt., selaku kuasa hukum utama.

Tim kuasa hukum LPH GRIB JAYA yang terdiri dari lebih dari 25 advokat juga siap membawa perkara ini ke ranah hukum jika tidak ada penyelesaian damai.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Masjid KH. Abdurrahman Wahid belum memberikan keterangan resmi terkait undangan dan tuduhan yang disampaikan.

Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa tanah tersebut tercatat dalam dokumen hukum lama berupa Eigendom Verponding No. 9544 dan Verponding Indonesia No. 11487, serta dikuatkan oleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 6 tertanggal 2 April 1977.

“Ini bukan klaim sepihak. Kami punya dokumen yang cukup kuat sebagai dasar kepemilikan sah atas lahan tersebut,” tegas Dr. Nuno Magno, S.H., M.H., CLA., CLTi., Mdt., kuasa hukum utama yang bertindak atas nama LPH GRIB JAYA.

Ia menyatakan bahwa seluruh tindakan yang diambil lembaganya adalah bagian dari upaya hukum yang sah, sekaligus wujud itikad baik untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan atau penggusuran paksa.