7 November 2026

Malaysia

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melontarkan pernyataan kontroversial terkait situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz.

Melalui pernyataannya, Said Didu menyebut bahwa kapal-kapal dari Indonesia tidak diizinkan melintas di Selat Hormuz oleh Iran, sementara kapal dari Malaysia dan Thailand justru diperbolehkan.

“Kalau kapal Malaysia dan Thailand diizinkan lewat, tapi kapal Indonesia tidak, itu artinya Indonesia sudah dianggap sebagai ‘teman’ Amerika Serikat dan Israel,” ujar Said Didu, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan publik karena menyentuh posisi politik luar negeri Indonesia di tengah ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Sekitar sepertiga perdagangan minyak global melewati wilayah ini, sehingga setiap gangguan memiliki dampak luas, termasuk bagi Indonesia.

Menurut Said Didu, jika benar kapal Indonesia mengalami pembatasan, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa:

-Indonesia dinilai tidak netral oleh Iran

-Ada persepsi kedekatan Indonesia dengan blok Barat

-Kebijakan luar negeri Indonesia perlu dievaluasi

Ia menekankan bahwa Indonesia selama ini dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sehingga persepsi semacam itu dinilai berbahaya bagi kepentingan nasional.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun otoritas Iran yang secara tegas membenarkan adanya larangan khusus terhadap kapal Indonesia.

Namun, isu ini dinilai penting untuk diklarifikasi karena menyangkut:

-Stabilitas pasokan energi

-Hubungan diplomatik Indonesia di kawasan Timur Tengah

-Persepsi internasional terhadap posisi politik Indonesia

Pernyataan Said Didu membuka ruang diskusi baru terkait arah dan persepsi politik luar negeri Indonesia.

Di tengah meningkatnya tensi global, posisi Indonesia sebagai negara non-blok kembali diuji, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia.

MoneyTalk, Jakarta – Di saat ribuan warga Malaysia turun ke jalan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di Indonesia justru surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak kunjung dibacakan di Paripurna DPR.

Aksi unjuk rasa besar-besaran di Malaysia dimotori oleh kelompok yang menamakan diri Himpunan Turun Anwar, yang digagas oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan didukung oleh oposisi seperti Perikatan Nasional (PN) serta Gerakan Tanah Air (GTA). Mereka menentang kebijakan Anwar yang dinilai menyengsarakan rakyat seperti penghapusan subsidi, kenaikan harga LPG, dan pengesahan Urban Renewal Act (URA).

Sementara di Indonesia, dinamika politik berbeda. Bukan presiden yang diminta mundur, namun justru sang wakil presiden yang tengah menghadapi tekanan pemakzulan.

Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPP TNI) telah melayangkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Isinya: tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.

Namun hingga kini, surat tersebut tidak pernah dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Baik MPR maupun DPR tampak memilih diam dan belum memberikan tanggapan resmi.

“Ini bukan sekadar aspirasi dari FPP TNI, tapi juga dari berbagai kalangan sipil yang menilai Gibran tidak layak menjadi wakil presiden. Dia melakukan pelanggaran dalam proses pencalonan,” ujar Mayor Jenderal (Purn) Soenarko, tokoh FPP TNI, dalam pesan tertulis pada Rabu, 4 Juni 2025.

FPP TNI menyebut bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip keadilan dan konstitusi, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran dipertanyakan netralitasnya.

Sejumlah pengamat menilai bahwa respons diam dari pimpinan DPR dan MPR mencerminkan kondisi politik yang kian tidak responsif terhadap aspirasi publik.

Kini, publik menanti: apakah surat pemakzulan Gibran akan terus dibiarkan menjadi dokumen sunyi, atau justru akan memicu gelombang desakan yang lebih besar seperti di Malaysia?

JAKARTA, MoneyTalik – Niat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk menjadi kampus kelas dunia sangatlah besar. Berbagai usaha untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan. Terbaru, Universitas Moestopo menjajaki kerjasama dengan Universiti Malaya, Malaysia.

Penjajakan tersebut dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. yang menyambangi Universiti Malaya.

“Kami ingin kolaborasi hal-hal tentang pendidikan khususnya menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi agar kita bisa mewujudkan kampus kelas dunia,” ujar Prof. Paiman.

Prof. Paiman yang memiliki visi besar untuk Universitas Moestopo lalu melanjutkan jika kunjungan ini dia maksudkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan akreditasi Universitas Moestopo, khususnya untuk Program Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Moestopo.

Karena itu, Prof. Paiman secara khusus mendatangi Faculty of Business and Accountancy, Graduate School of Business yang ada di Universiti Malaya.

“Universitas Moestopo ingin menjadi kampus kelas dunia yang saat ini telah memiliki akreditasi nasional dan akreditasi internasional untuk Program Pascasarjana. Kami percaya dengan usaha-usaha yang tulus, niat tersebut bisa terwujud,” katanya.

Seperti diketahui, Universitas Moestopo adalah salah satu universitas swasta tertua di Jakarta yang telah berdiri sejak 1961. Universitas Moestopo juga merupakan kampus swasta peraih penghargaan keberagaman agama dari ASIC, Inggris.

Di bawah naungannya, lahir Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang sudah berakreditasi A (Unggul) dan dilengkapi dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut terakreditasi paripurna. Ada pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) yang juga sudah berakreditasi A.

Di FISIP tersedia dua program studi yakni Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi Manajemen Pelayanan Publik dan Administrasi Pembangunan, serta program studi Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi Keamanan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional. Keduanya pun sudah berakreditasi A.

Tak hanya itu, Universitas Moestopo juga memiliki Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang memiliki program studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan Manajemen SDM, serta program studi Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, dan Akuntansi Perpajakan.

Sementara itu, untuk Fakultas Ilmu Komunikasi hadir program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Hubungan Masyarakat, Jurnalistik, Periklanan, dan Broadcasting. Semuanya sudah terakreditasi A. Terbaru, Universitas Moestopo juga menghadirkan Fakultas Teknik.

Tak berhenti sampai disitu, Universitas Moestopo juga memiliki Program Pascasarjana unggul dengan Program Studi Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Administrasi Publik, yang sudah terakreditasi A, serta Program Doktor Administrasi Publik.

“Kami percaya dengan penyelenggaraan pendidikan berkualitas, Universitas Moestopo mampu melahirkan generasi unggul yang akan memberi kontribusi pada pembangunan Bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita dukung untuk tercapainya Universitas Moestopo sebagai universitas kelas dunia,” pungkas Prof. Paiman.