12 November 2026

Manufaktur

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Mei hingga September 2024, di tengah kontraksi yang terjadi di sektor manufaktur selama tiga bulan berturut-turut dari Juli hingga September 2024. Situasi ini menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak berada dalam keadaan baik-baik saja. Deflasi dan kontraksi sektor manufaktur menunjukkan adanya tekanan pada struktur ekonomi Indonesia, yang memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah. Telisa Falianty, Senior Advisor Bidang Ekonomi dan Kebijakan Danareksa Sekuritas, mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini dalam dialog dengan Anneke Wijaya di program Power Lunch, CNBC Indonesia pada Selasa (01/09).

Deflasi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu tanda bahwa permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mengalami penurunan. Meskipun rendahnya inflasi dapat dilihat sebagai hal positif, jika angka inflasi berada di bawah target—dalam hal ini, di bawah 2,5%—ini menunjukkan adanya kelemahan dalam daya beli masyarakat. Kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi, kini mengalami tekanan yang signifikan, yang tercermin dari penurunan permintaan dan daya beli.

Telisa menjelaskan, “Tekanan sisi demand tercermin dari data deflasi dan tekanan sektor supply terlihat dari kontraksi PMI Manufaktur.”

Hal ini menciptakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi sulit untuk tumbuh di atas 5%, bahkan mempertahankan pertumbuhan di angka tersebut bisa menjadi tantangan.

Sektor manufaktur, sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia, telah mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa tidak hanya permintaan yang melemah, tetapi juga kondisi supply di sektor industri. Kontraksi PMI (Purchasing Managers’ Index) menunjukkan bahwa aktivitas industri di Indonesia sedang tidak sehat. Ini berpotensi mengganggu lapangan kerja dan mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperburuk daya beli.

Dengan mengamati data yang ada, Telisa menggarisbawahi bahwa untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa diharapkan untuk berada di kisaran 5,1% atau lebih.

“Kita harus realistis, dengan tren inflasi yang rendah dan kontraksi di sektor manufaktur, kita mungkin akan sulit untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kondisi ekonomi saat ini mirip dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Namun, Telisa menegaskan bahwa situasi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis tersebut. Krisis 1998 ditandai oleh tiga hal: krisis nilai tukar, krisis utang, dan krisis perbankan. Saat ini, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, Indonesia tidak menghadapi krisis serupa.

“Perlambatan ekonomi bukanlah krisis. Kita tidak mengalami krisis nilai tukar, dan pertumbuhan kita masih positif meskipun tertekan,” ungkap Telisa.

Kelas menengah memang terkena dampak yang signifikan, namun secara agregat, ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan.

Menghadapi situasi ini, kebijakan yang tepat dari pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting. Telisa menyarankan agar pemerintah fokus pada stabilisasi ekonomi dengan kebijakan yang mendukung sektor manufaktur dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, relaksasi suku bunga yang sudah mulai dilakukan diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan struktural yang tepat.

“Korporasi masih bersikap wait and see sebelum berinvestasi lebih lanjut. Mereka menunggu kepastian dari kebijakan ekonomi yang akan datang,” jelasnya.

Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perlu merasakan kepastian agar mau melakukan investasi yang berisiko. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Telisa masih menyimpan harapan bahwa Indonesia dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi ini.

“Kita perlu fokus pada pengembangan kelas menengah dan memperkuat daya beli mereka,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, terutama dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2024 menunjukkan adanya deflasi dan kontraksi sektor manufaktur yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada tekanan yang signifikan, dengan kebijakan yang tepat dan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia masih memiliki potensi untuk keluar dari tantangan ini. Dialog dan evaluasi terus-menerus dari para pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mengatasi situasi ini dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Permintaan dalam negeri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri turut mendorong penguatan PMI manufaktur.

Dengan begitu, sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7 (Maret 2023: 51,9).

Penguatan aktivitas produksi tercermin pada tingkat pembelian barang untuk memenuhi permintaan juga ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang turut meningkat. Namun, permintaan ekspor diindikasikan masih moderat seiring dengan perlambatan ekonomi global.

Sejalan dengan PMI Indonesia, PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Myanmar juga tercatat meningkat di bulan April yaitu masing-masing di level 60,4 dan 57,4. Sementara, PMI Jepang dan Malaysia masih terkontraksi di level 49,5 dan 48,8.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, sentimen bisnis pada sektor manufaktur tetap menunjukkan optimisme yang kuat dan tertinggi sejak November 2022.

Produsen memandang prospek pertumbuhan jangka pendek masih relatif baik untuk mendorong output produksi mereka di masa depan.

“Dengan optimisme ini, perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, laju inflasi masih terkendali selama masa HBKN Ramadan dan Idulfitri karena didukung oleh terjaganya pergerakan harga bahan pangan serta menurunnya inflasi inti dan administered price.

Inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada April 2023, lebih rendah dari angka Maret 2023 yang mencapai 4,97% (yoy). Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri 2022 lalu.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) turun tajam dari angka Maret 2023 yang mencapai 5,83% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) pada April 2023.

Langkah-langkah pengendalian harga pangan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, pemantauan stok pasar dan distributor, serta kebijakan fasilitasi distribusi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan.

Terkendalinya inflasi pangan ini juga didukung melimpahnya stok seiring panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April.

Ke depan, Pemerintah terus berfokus untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama adanya risiko ancaman El Nino yang berpengaruh pada produktivitas pangan.

Namun secara umum, pengendalian inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah (administered price).

Inflasi inti April 2023 mencapai 2,83% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret (2,94%, yoy). Seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan inflasi, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki.

Inflasi administered price juga mengalami perlambatan 11,56% (yoy) pada Maret dan menurun pada April mencapai 10,32% (yoy). Kebijakan transportasi/angkutan pada masa Idulfitri 2023 mengalami peningkatan kualitas meskipun pergerakan Idulfitri meningkat 45% lebih tinggi dibandingkan Idulfitri 2022.

Pemerintah terus melakukan antisipasi, termasuk dalam pengaturan tarif angkutan, penyiapan ketersediaan moda transportasi, serta rekayasa lalu lintas pada arus mudik 2023.

Menurut Febrio, langkah antisipasi Pemerintah dalam mengatasi potensi gejolak harga pada HBKN Ramadan dan Idulfitri menunjukkan peningkatan kualitas dalam menurunkan tingkat inflasi, terutama dalam menciptakan sinergi kebijakan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah terus melakukan upaya terintegrasi dalam melakukan intervensi harga dan pasokan sebagai langkah antisipasi terjadinya gejolak harga akibat permintaan yang melonjak. Program penyaluran bantuan pangan nasional juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Komitmen pengendalian inflasi terus diupayakan guna mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan target 2023,” tutup Febrio.