Menteri PUPR Archives -

Selama 2023 Pemerintah Rehabilitasi 1.174 Sekolah dan Madrasah Modal Rp1,5 Triliun, Pemerintah Rehabilitasi 494 Madrasah

Selama 2023 Pemerintah Rehabilitasi 1.174 Sekolah dan Madrasah

Farah Akhmad 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo bersama Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas pemerintah periode 2019-2024.

Dalam mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah harus baik, selain itu dilengkapi fasilitas olahraga, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan lansekap (taman), dan tahan gempa.

“Standar bangunan dan kelengkapannya agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebanyak 458 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 83 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah).

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah tersebut dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap.

Pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMU dilanjutkan pada TA 2023 dengan menargetkan sebanyak 1.174 sekolah, sehingga total selama 2019-2024 sebanyak 4.636 sekolah.

Rehabilitasi sekolah yang telah selesai pada TA 2022 salah satunya SD Negeri Sekru Fakfak di Papua Barat.

Dukungan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di antaranya pembangunan 9 ruang kegiatan belajar, toilet, jalan akses, jalan akses difabel, toilet difabel, lapangan, tempat cuci tangan depan kelas, menara air, bak sampah, pagar, gapura, drainase, rehabilitasi ruang guru, dan lansekap.

“Rehabilitasi SDN Sekru Fakfak merupakan salah satu sekolah dari 15 sekolah yang mendapat penanganan rehabilitasi dan renovasi di Papua Barat untuk TA 2022,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi.

Selain rehabilitasi dan renovasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan sarana pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri, termasuk pembangunan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada TA 2022 telah diselesaikan pembangunan sarana pendidikan untuk universitas dan politeknik sebanyak 25 unit, dan dilanjutkan TA 2023 sebanyak 9 unit.

Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Penunjang KTT ASEAN

Rafi Mukarram 28 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pekerjaan infrastruktur dan fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.

KTT ASEAN akan dimulai 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang di Labuan Bajo dan Tana Mori, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rangkaian kegiatan tinjauan yang dilaksanakan pada Rabu (26/4/2023) ini meliputi peninjauan Jalan Yohanes Sehadun (depan Bandara Komodo), parkir VVIP di Kantor Bupati Manggarai Barat, Puncak Waringin, jalan dan pedestrian Sp. Silvia – Sp. Binongko, Mako Polres Manggarai Barat, promenade di kawasan Marina, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tana Mori yang menjadi salah satu venue KTT ASEAN 2023.

Menteri Basuki menginstruksikan agar semua pekerjaan konstruksi, baik di Labuan Bajo maupun Tana Mori, harus dilakukan dengan metode dan kualitas yang terbaik.

“Saya minta agar terus dijaga dan ditingkatkan kualitas infrastrukturnya sesuai standar penyelenggaraan acara internasional. Jangan main-main, kualitas pekerjaan harus jadi prioritas nomor satu. Terutama pada infrastruktur jalan, segara tingkatkan kualitas aspalnya,” kata Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki juga menegaskan agar semua pekerjaan dilakukan dengan rapi dan bersih, memperhatikan estetika dan penghijauan di setiap area venue dan koridor jalan akses KTT ASEAN. Hal ini agar lingkungan menjadi lebih asri dan tidak gersang.

“Setelah pekerjaan konstruksi selesai harus diiringi dengan pembersihan material sisa dan penyemprotan dengan air agar area konstruksi tetap rapi dan bersih. Setiap area, termasuk media jalan dan jalur pedestrian, juga harus ditanami berbagi macam tanaman seperti pohon flamboyan, sakura NTT, kelapa, dan sebagainya.” kata Menteri Basuki.

Peningkatan fasilitas penunjang di Labuan Bajo – Tana Mori dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Direktorat Jenderal Bina Marga. Peningkatan fasilitas melalui penataan kawasan dan koridor jalan ini bertujuan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan selama penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung.

Saat ini, progres pekerjaan peningkatan fasilitas penunjang di Kawasan Labuan Bajo sebesar 73%. Sedangkan progres pekerjaan di KEK Tana Mori saat ini mencapai sebesar 94%.

“Target penyelesaian semua pekerjaan pada awal Mei 2023, sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung,” ujar Menteri Basuki.

Lingkup pekerjaan yang sedang dilakukan di Kawasan Labuan Bajo meliputi pembangunan Mako Polres Manggarai Barat, penataan Promenade Marina Labuan Bajo Zona 4, peningkatan kualitas lanskap koridor jalan Labuan Bajo, penataan lahan parkir VVIP kantor Bupati Manggarai Barat, penataan jalan dan trotoar Sp. Binongko – Sp.Sylvia (Jl. Waecicu), dan penataan median Jalan Yohanes Sehadun (depan Bandara Komodo).

Sedangkan pekerjaan yang dilakukan di KEK Tana Mori meliputi pembangunan Roundabout Beach Club, Shelter Dermaga, pemasangan geomat pada koridor jalan Kawasan Tana Mori, penataan bundaran pintu masuk Kawasan ITDC, dan perkuatan lereng dan stabilisasi tanaman pada ruas jalan Labuan Bajo – Tana Mori yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 14 Maret 2023 lalu.

Kementerian PUPR juga membangun Embung Anak Munting di antara Labuan Bajo menuju Tana Mori di Desa Warloka, Kecamatan Komodo.

Embung Anak Munting memiliki kapasitas tampung 159 ribum3 dan luas genangan 4,5 hektare dengan fungsi utama untuk konservasi dan mendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo dalam rangka KTT ASEAN.

Pj Gubernur Jakarta & Menteri PUPR Bicarakan Penataan Kawasan Monas monumen nasional monas

Pj Gubernur Jakarta & Menteri PUPR Bicarakan Penataan Kawasan Monas

Farah Akhmad 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima undangan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Pertemuan tersebut untuk membahas langkah-langkah lanjutan rencana penataan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR prinsipnya siap mendukung rencana Penataan Kawasan Monas.

Sesuai dengan rancangan revitalisasi area terbuka hijau Kawasan Monas, kegiatan penataan ini dapat menambah area terbuka hijau Kawasan Monas dari 50% menjadi 64%.

Pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan percepatan perencanaan dan pelaksanaan agar dapat dilakukan tahun 2023 sampai dengan 2024. Dan rencana ini akan segera disampaikan ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara),” kata Menteri Basuki.

Kawasan Monas merupakan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan SK Gubernur No.475 Tahun 1993 dan SK Penetapan Cagar Budaya No.PM.13/PW.007/MKP/05, sehingga rencana penataan Kawasan Monas harus menggunakan strategi pelestarian kawasan cagar budaya dengan pendekatan revitalisasi.

“Rencana penataan, penghijauan di Monas ini untuk lebih nyaman sebagai ruang terbuka bagi masyarakat. Kita akan bawa dewan pengarah penataan kawasan dan diketuai oleh Bapak Mensesneg dan akan kita segera laksanakan tahun 2023 ini,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan terkait penataan Kawasan Monas beberapa kali, dan terakhir bulan Februari 2023.

Penataan kawasan Monas ini merupakan hasil pemenang atas sayembara yang dilakukan oleh Pemerintah DKI untuk menghijaukan kawasan Monas dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunannya oleh DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Dalam penyusunan masterplan penataan Kawasan Monas terdapat beberapa acuan di antaranya memperhatikan resapan air mengingat Kawasan Monas merupakan kawasan hijau budidaya, penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.

Hal ini demi mewujudkan penerapan pengelolaan air hujan yang baik dalam rangka menjamin ketahanan dan keberlanjutan, memenuhi standar teknis bangunan gedung, terutama dalam hal penyediaan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, dan pengamanan objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata tentang bangunan cagar budaya.

Kementerian PUPR telah melaksanakan tinjauan desain terhadap penataan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Kawasan Monas.

Beberapa rekomendasi telah diberikan seperti masterplan penataan Kawasan Monas perlu mempertimbangkan pengelolaan infrastruktur dasar kawasan, di antaranya pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan saluran drainase.

Kegiatan penataan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Kawasan Monas perlu mempertimbangkan aspek keamanan karena masuk ke wilayah“Ring1”.

Turut hadir dalam rapat koordinasi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR proyek jalan pupr jawa tengah

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR

Krisna Arjun 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa/kontraktor lokal.

Kementerian PUPR terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.

“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha.

Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.

“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi,” kata Yudha.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.

“Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun,” ujarnya.

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.

“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” katanya.

Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaam barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

“Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan,” ujarnya.

Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun.

“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun,” ungkapnya.[MP]

Modal Rp1,5 Triliun, Pemerintah Rehabilitasi 494 Madrasah

Rafi Mukarram 11 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, salah satunya yaitu rehabilitasi madrasah di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah, madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/PTKIN di seluruh Indonesia.

Rehabilitasi madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan SDM yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pekerjaan rehabilitasi madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi/Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Prasarana Tinggi Keagamaan Islam dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Essy Asiah.

Tercatat rehabilitasi madrasah yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2019-2022 sebanyak 494 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun.

Sebaran madrasah yang telah selesai yaitu 178 madrasah di Pulau Sumatra, 194 madrasah di Pulau Jawa, 25 madrasah di Pulau Kalimantan, 46 madrasah di Pulau Sulawesi, 11 madrasah di Pulau Papua, 18 madrasah di Kepulauan Maluku, serta 22 madrasah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

“Tahun anggaran 2023 ini, kami melakukan rehabilitasi lagi sebanyak 278 madrasah. 65 madrasah diantaranya adalah pekerjaan lanjutan dari multi years contract tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan 213 madrasah lainnya merupakan pekerjaan baru yang terkontrak tahun ini, baik secara single years contract maupun multi years contract,” jelas Essy.

Adapun sebaran madrasah yang direhabilitasi pada tahun anggaran 2023 ini yaitu 100 madrasah di Pulau Sumatra, 41 madrasah di Pulau Jawa, 41 madrasah di Pulau Kalimantan, 62 madrasah di Pulau Sulawesi, 17 madrasah di Kepulauan Maluku, serta 17 madrasah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan antara lain meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, laboratorium, toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), musala, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa.

Sambut Mudik Lebaran 2023, Jalan Nasional Sepanjang 262Km di Yogyakarta Siap Jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo

Sambut Mudik Lebaran 2023, Jalan Nasional Sepanjang 262Km di Yogyakarta Siap

Rafi Mukarram 1 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus meningkatkan kesiapan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) untuk menyambut momentum Mudik dan Arus Balik Mudik Lebaran 2023.

Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga Satrio Sugeng Prayitno mengatakan untuk persiapan mudik lebaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta tengah menangani empat paket pekerjaan di Provinsi DI Yogyakarta yang meliputi Rekonstruksi Jalan Bts. Wates – Milir – Sentolo (MYC 2022-2023), Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Karangnongko – Yogyakarta – Prambanan (MYC 2022 – 2023), Preservasi Jalan Yogyakarta – Wonosari – Duwet (SY), dan Preservasi Jalan Yogyakarta – Tempel – Pakem – Prambanan – Yogyakarta (SY).

“Jadi saat ini ada empat pekerjaan preservasi sedang berjalan inshaallah H-14 bisa selesai. Jadi kesiapan 262km siap untuk menyambut kegiatan jalur mudik termasuk 112km Pansela yang telah tertangani di D.I. Yogyakarta bisa menjadi alternatif” kata Satrio saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (30/03/23).

Satrio juga menjelaskan bahwa dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas pihaknya memastikan jalan bebas lubang menjelang arus mudik lebaran.

“Untuk penanggulangan lubang agar zero hole sudah kami laksanakan, saat ini teman-teman sudah bekerja semua dan H-14 harapannya sudah tidak ada lubang di seluruh jalan di D.I. Yogyakarta” jelas Satrio.

Selain itu, untuk memperlancar konektivitas lintas selatan dan mempermudah akses wisata ke kawasan pantai, BBPJN Jawa Tengah-DIY telah membuka secara fungsional Jembatan Kretek 2 pada 31 Januari 2023 lalu sehingga dapat menjadi alternatif bagi pemudik menuju jalur lintas selatan jawa.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi momen Mudik Lebaran Tahun 2023 ini.

“Tentu harapannya tidak ada insiden yang terjadi. Harapan kita dari Komisi V DPR RI unsur keselamatan dan kenyamanan bagi pemudik menjadi kerja keras semua mitra” tutur Ridwan.

Dalam kunker tersebut Ridwan juga berharap agar seluruh mitra dapat melakukan persiapan secara optimal dan berkoordinasi dengan pihak terlibat.

“Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah pada kegiatan mudik lebaran tahun 2023 yaitu memastikan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi berfungsi dengan baik, persiapan jalan nasional dan jalan tol yang prima, kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat, memastikan kelaikoperasian sarana prasarana angkutan transportasi, dan melakukan sosialisasi ketertiban arus mudik ke masyarakat” tandas Ridwan.

Turut hadir pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Preservasi II BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta Wahyu Supriyo Winurseto, Anggota BPJT unsur Akademisi Eka Pria Anas, Direktur Utama PT Jogasolo Marga Makmur Sucandra P. Hutabarat, dan Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen Dwi Winarsa.[MT]

Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Krisna Arjun 1 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah terisolir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Salah satunya yaitu Pembangunan Jalan Perbatasan Papua sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini sepanjang 1.098,33 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.

“Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja,” tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil sepanjang 302,36 km, dan Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke sepanjang 668,41 km.

“Saat ini, progress fisik pembangunan Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti telah mencapai 100%. Sementara, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil telah mencapai 49,10%. Untuk Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke telah mencapai 87.02%. Sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km,” jelas Hedy.

Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada Segmen 1-3 dari periode tahun 2015 – 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 Triliun dan ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir tahun 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sepanjang 769,68 km.

“Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua ini bertujuan untuk membuka keterisolasian dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua,” jelas Hedy.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses menuju perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di daerah perbatasan. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan, kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024.

Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.[MT]

Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku Ditargetkan Rampung 2023

Krisna Arjun 21 Maret 2023

PENAJAM PASER UTARA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pembangunan dua infrastruktur Sumber Daya Air tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku ini nantinya akan diproyeksikan sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Setelah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku selanjutnya disiapkan pompa air bakunya secara bertahap. Pada tahun 2023 disiapkan pompa air baku dari bendungan berkapasitas 300 liter/detik,” kata Jarot.

Sedangkan untuk pompa air baku intake Sungai Sepaku dikatakan Jarot, pada tahap awal disiapkan 4 pompa masing-masing berkapasitas 600 liter/detik. “Yang akan dioperasikan sebanyak 3 pompa dan satu pompa sebagai cadangan,” ujarnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi saat ini progresnya sudah 86,56% dan ditargetkan dapat mulai diisi air (impounding) pada Juni 2023.

“Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik, sebanyak 2000 liter/detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter/detik untuk Balikpapan. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik.,” kata Harya.

Harya mengatakan, Intake Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep Bendung Gerak (obermeyer) dan memiliki lebar bendung 117,2 meter, serta tinggi bendung 2,3 meter.

“Intake Sungai Sepaku dibangun untuk menyediakan air baku sebesar 3.000 liter/ detik yang kami kerjakan mulai dari Oktober 2021, sampai dengan April 2023 nanti. Saat ini progres fisiknya sudah sebesar 92,23%,” kata Harya.

Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung (main dam), dinding bendung, feeder canal, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modelling (IBM).

Untuk diketahui, bendungan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan mendefinisikan bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Sedangkan Intake adalah suatu struktur yang dibangun pada sumber air, yaitu sungai, danau, atau waduk untuk mengarahkan air ke suatu kolam di dalamnya agar dapat diteruskan ke komponen lain dengan andal.[MT]

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara Twin City IKN-Jakarta, Solusi Cerdas atau Tantangan bagi Pemerintahan Baru?

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara

Krisna Arjun 19 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/03).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MOU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan, pada 2019 lalu Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Basuki.

Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha tersebut, pada tahap awal 2022-2024 ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).

“Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20% dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya,” tambah Menteri Basuki.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum ini kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru, serta berbagi pengalaman masing-masing sehingga ada transfer knowledge.

“Saya berharap kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat,” kata Won.

Dalam rangkaian Korea-Indonesia New City Cooperation Forum ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR juga menghadiri Pertemuan Bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong, Administrator National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan Lee Sang-Rae, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi, serta perwakilan dari 16 Perusahaan Korea Selatan sebagai calon investor IKN Nusantara.[MT]

Bendungan Ameroro Diharapkan Selesai Akhir 2023

Krisna Arjun 11 Maret 2023

KONAWE, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Bendungan Ameroro untuk memperkuat suplai air baku dan irigasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai daerah penyangga Kota Kendari sebagai Ibu Kota Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe diperkirakan akan terus berkembang salah satunya melalui pengembangan industri nikel serta sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang membutuhkan air baku bersumber dari bendungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Kementerian PUPR Agus Safari mengatakan, Bendungan Ameroro memiliki kapasitas tampung 98,81 juta m3 diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 0,51 m3/detik. Suplai tampungan air Bendungan Ameroro juga diproyeksikan untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri nikel yang berkembang di Konawe.

Bendungan Ameroro membendung Sungai Ameroro yang merupakan anak sungai dari Sungai Konaweha memiliki fungsi utama untuk mereduksi banjir di wilayah Konawe sebesar 443 m3/detik. Bendungan yang berada di Desa Tamesandi, Kabupaten Konawe ini merupakan bagian dari pengelolaan wilayah Sungai Lasolo Konaweha yang selanjutnya ditampung bendungan untuk mengurangi risiko banjir daerah hilir di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bendungan Ameroro juga berpotensi menambah layanan daerah irigasi seluas 3,363 hektare di Kabupaten Konawe. Diharapkan suplai air irigasi dari bendungan dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun,” kata Agus.

Bendungan Ameroro mulai dikerjakan pada Desember 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan Bendungan Ameroro dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya-PT Sumber Cahaya Agung-PT Basuki Rahmanta Putra (KSO) dan Paket II PT Hutama Karya- PT Adhi Karya (KSO). “Saat ini progres konstruksinya mencapai 71% dengan target selesai November 2023,” kata Agus.

Bendungan Ameroro masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air di Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air.[MT]