Moeldoko Archives -

Politik Barter SBY Dengan Prabowo IMG-20260109-WA0070

Politik Barter SBY Dengan Prabowo

Hedi Batubara 9 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sebelum opini saya ini saya tulis, sebelumnya saya menulis opini singkat yang berjudul JOKOWI GENTAR TERHADAP SBY. Namun para Termul mengira saya sebagai pendukung SBY, dan saya disebutnya Kadrun pula oleh para Termul itu.

Saya berpikir, berarti benar kalau begitu, syarat utama untuk menjadi Termul pendukung Jokowi itu harus cuti nalar terlebih dahulu. Betapa tidak, mereka terlihat sama sekali tidak mengikuti perkembangan politik di negeri ini, jikapun mengikuti, mereka mengikutinya tanpa logika dan nalar yang sehat.

Bagaimana saya bisa dikatakan pendukung SBY, wong sebelumnya kami –di barisan Pak Moeldoko ketika itu–, bertarung habis-habisan melawan SBY dan AHY dalam konflik internal Partai Demokrat. Ketika itu posisi saya adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jendral TNI (purn.) Moeldoko.

Saya juga dibilang oleh para Termul yang cuti nalar itu dengan sebutan Kadrun, padahal sampai detik ini belum ada seorangpun yang bisa membantah, bahwa yang pertamakali mencetuskan istilah Kadrun itu saya, bukan para Termul itu. Ini bisa dilacak dari postingan-postingan FB saya beberapa tahun yang lalu, sebelum orang lain mempopulerkan istilah itu.

Saya juga pernah menjadi salah satu dari team Kuasa Hukum Kementerian R.I, yang menghadapi gugatan dari HTI yang dibubarkan oleh pemerintah di PTUN Jakarta. Saya juga pernah menjadi salah satu team Kuasa Hukum Ahok, jadi melabeli saya dengan Kadrun, adalah kedunguan yang kasat mata, buta politik, tuna sejarah !.

Baiklah, sekarang saya akan mulai uraikan sedikit soal tema opini yang saya tulis dan terbaru ini, yakni barter politiknya SBY (Partai Demokrat) terhadap Kekuasaan Prabowo-Gibran;

Disaat Netizen mentertawakan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sangat lamban dan banyak alasan, dalam penanganan bencana ekologis banjir bandang di 3 Provinsi di Sumatera khususnya di Aceh, politisi-politisi pendukungnya yang piawai bermanuver politik, tiba-tiba menutupi ketidak mampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani bencana ekologis itu dengan isue baru; Pilkada Tidak Langsung !.

Netizen (baik yang kontra maupun yang mendukung Jokowi, atau yang biasa disebut Termul itu), yang awalnya kompak dan ramai sekali mentertawakan Presiden Prabowo, kemudian berpindah tema pembicaraan dari bencana ekologis ke bencana demokrasi; Pilkada Tidak Langsung.

Pilkada Tidak Langsung berarti Pilkada yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih kembali oleh DPRD. Ini bencana dan penghiatan demokrasi, dimana rakyat yang haknya sudah banyak dirampas oleh penguasa, mulai dari hak berbicara kritis, hak hidup yang layak dll., sekarang hak satu-satunya yang masih dipunyainya, yakni hak untuk memilih Kepala Daerahnya sendiri mau dirampas juga.

Memperhatikan suara-suara perlawanan rakyat yang dahsyat itu, PDIP tampil kembali mengamankan dan memperjuangkan suara rakyat itu, dengan cara menolak adanya rencana Pilkada Tidak Langsung yang dicetuskan oleh Partai-Partai Politik pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat dibawah kepemimpinan anak dan bapaknya (AHY dan SBY), yang awalnya keberatan PILKADA dikembalikan pada DPRD, tiba-tiba berbalik arah, mendukung Pilkada Tidak Langsung. Ini prilaku politik plin-plan, tidak memiliki prinsip yang jelas !.

Saya dkk. Pro Demokrasi pasti akan melawannya habis-habisan, karena saya dkk. bukan type orang seperti Jokowi yang pengecut, baru digertak mau dibawa oleh SBY ke ranah hukum karena dianggap memfitnah, Jokowi langsung klarifikasi dan menjelaskan bahwa yang dia maksud ada kekuatan politik besar di belakang pergerakan Roy Suryo soal Ijazah Bodongnya itu bukan SBY.

Pertanyaannya kemudian, kenapa SBY (Partai Demokrat) tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung?

Ini karena Partai Demokrat tidak ingin dianggap oleh Presiden Prabowo sebagai pembangkang, hingga Partai Demokrat dikeluarkan dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran, yang berarti Partai Demokrat akan dilarang keras menikmati kue kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh Presiden Prabowo !.

Partai Demokrat bukanlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terbiasa “puasa” kekuasaan. Mau di dalam maupun diluar kekuasaan, PDIP masih bisa bertahan, kuat menghadapi berbagai godaan dari nikmat dan lezatnya kue kekuasaan.

Partai Demokrat itu nyaris sama percis dengan Partai GOLKAR, PAN dll., yang tidak pernah tahan lapar, tidak tahan kalau tidak mendapatkan jatah jabatan, karena itu SBY (Partai Demokrat) melakukan barter politik; Partai Demokrat mau mendukung Pilkada Tidak Langsung, asal dia tetap diberi jabatan menteri dan berbagai pos jabatan lainnya.

Sekali lagi, kita telah diingatkan kembali oleh Mahatma Gandhi tentang Dosa Besar Politik:”Berniaga tanpa kerja keras, berpolitik tanpa prinsip !”.

Pak SBY, sadarlah ! Kembalilah pada barisan rakyat yang berpuluh tahun memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis dan beradab ! Jangan buta dan silau oleh godaan kekuasaan ! Sapere aude !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.

Politikus Demokrat Sebut Curut Pendukung Gibran dan Ingatkan Keputusan Kontroversi Paman MK 1763957012980

Politikus Demokrat Sebut Curut Pendukung Gibran dan Ingatkan Keputusan Kontroversi Paman MK

Hedi Batubara 2 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Politikus Demokrat Rommi Irawan melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pendukungnya. Melalui akun media sosialnya, Rommi menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia maksimal calon presiden yang disebutnya sebagai “putusan Paman MK” dan menuduh ada skenario politik yang menguntungkan Gibran.

“Pak @prabowo, rakyat tidak lupa. Sandera keputusan Paman MK, soal batas usia maksimal capres. Begitu koalisi umumkan Cawapres, besoknya MK putuskan menolak,” tulis Rommi dalam unggahannya, Selasa (2/12/2025).

Unggahan itu mengarah pada kontroversi lama seputar perubahan batas usia minimal capres-cawapres pada tahun politik 2023, yang memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024. Meski putusan MK terkait batas maksimal usia capres akhirnya ditolak, Rommi menilai ritme keputusan MK itu mencurigakan dan sarat motif politik.

Kritik Rommi tak berhenti pada isu hukum dan politik nasional. Ia juga menantang para pendukung Gibran yang menurutnya kerap menyerang lawan politik di media sosial.

“Pendukung Gibran nantang WAR? Gw ladenin,” tulisnya.

Ia bahkan menyebut mereka sebagai “curut”, istilah yang menandakan penilaian merendahkan. Ungkapan itu langsung menjadi sorotan karena menunjukkan eskalasi konflik verbal yang semakin personal di antara elit dan simpatisan politik.

Yang membuat pernyataan Rommi makin tajam adalah ketika ia menyinggung dua tokoh besar: mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Moeldoko.

“Sekelas JKW, Moeldoko begal partai, gw lawan. Apalagi curut pendukung Gibran,” katanya.

Pernyataan itu merujuk pada kisruh internal Partai Demokrat pada 2021, ketika Moeldoko dituding melakukan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Walau pada akhirnya MK menolak pengesahan kubu Moeldoko, memori politik itu masih sering muncul dalam perdebatan politik nasional.

Dengan menyebut dirinya pernah “melawan” tokoh sekelas Jokowi dan Moeldoko, Rommi ingin menunjukkan bahwa ia tidak gentar menghadapi serangan politik apa pun.

Jangan Sembarang Menuduh Presiden Jokowi! IMG_20230606_074920

Jangan Sembarang Menuduh Presiden Jokowi!

moneytalkadmin 6 Juni 2023

Jakarta,MoneyTalk – Lagi-lagi profesor yang sudah berganti menjadi Provokator Denny Indrayana (DI) ini memancing huru-hara. Mungkin karena ia sudah tidak lagi jadi pejabat dan orang berpengaruh, seperti dahulu ketika Big Bossnya masih jadi Presiden R.I ke 6, DI terus menerus cari perhatian (Caper) di depan publik. Selain itu DI memprovokasi orang bukannya dari dalam negeri sendiri, melainkan dari luar negeri, yakni Australia.

Tindakan DI seperti ini bisa dikatakan layaknya tindakan seorang pengecut, yang hanya berani melempar batu dari jauh. Untung saja yang jadi Presiden R.I saat ini Pak Jokowi, dan bukan Pak Soeharto, kalau Pak Soeharto yang jadi Presiden saat ini, mungkin Pasport DI sudah dicabut oleh pihak Kedutaan R.I di Australia, sebagaimana yang dahulu dialami oleh para senior saya yang menjadi aktivis di Jerman yang kritis pada Rezim Soeharto.

Jika sebelumnya DI menghantam secara membabi buta ke MK, KPK dan MA serta KSP, kali ini DI mulai gencar menyerang Presiden Jokowi. DI memprovokasi DPR agar memakzulkan Presiden Jokowi, jika saja Presiden Jokowi turut campur dalam keputusan MA terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Pak Moeldoko. Bagi DI, Presiden Jokowi yang dianggapnya diam saja melihat tindakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mengganti Ketum Partai Demokrat AHY, merupakan bentuk intervensi, persetujuan atau pembiaran Presiden Jokowi terhadap tindakan KSP Moeldoko.

Saya jadi berpikir, apa memang DI dan gerombolan SBY lainnya ini sudah merasa akan dan sangat takut kalah di MA, sehingga mereka semakin panik dan secara intensif “meneror” Presiden Jokowi dan institusi atau lembaga-lembaga Pemerintah khususnya MA, dengan tujuan agar PK kubu Pak Moeldoko ditolak oleh MA? DI rupanya masih belum siuman dari teler kemabukan politiknya yang panjang, DI masih mengira karakter Presiden Jokowi sama percis dengan karakter SBY. Ini keliru besar !.

MA sebagai Lembaga Judikatif itu bersifat independen, merdeka, steril, bebas dari campur tangan eksekutif (Lembaga Kepresidenan). Dan ini merupakan buah dari Perjuangan Reformasi ’98 yang dahulu kami perjuangkan secara mati-matian di jalanan dan di mimbar-mimbar orasi di Kampus !. Executive heavy terhadap Lembaga Legislatif dan Judikatif itu sudah berhasil kami musnahkan, walaupun sempat hidup kembali di masa Pemerintahan SBY.

Apakah Prov. DI tau, bahwa konstitusi sudah lama memberangus Executive heavy ini melalui pengurangan kekuasaan Presiden, dan membatasi cara Presiden menjalankan kekuasaan, serta memperbesar kekuasaan DPR?. Itu dulu kami (Aktivis ’98) yang memperjuangkannya, dan mungkin saat itu Prov. DI masih jadi Mahasiswa ingusan. Makanya Prov. Denny Indrayana harus tau dan sadari itu, agar bisa lebih qualified untuk dipanggil dan menerima jabatan sebagai Prof. DI kembali !.

Impeachment yang diatur dalam Pasal 7A UUD ’45 tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan oleh provokator-provokator semacam DI, yang masih berhalusinasi Ketum Partainya yang masih Bocil dan Politisi Pemula itu jadi Capres 2024. Tidak segampang itu Pak Prov. (Baca: Provokator) !. Presiden Jokowi tidak pernah melakukan Penghianatan Terhadap Negara, tidak pernah Korupsi dan melakukan Penyuapan, tidak pernah melakukan Tindak Pidana lainnya, atau Perbuatan Tercelah. Presiden Jokowi itu sangat demokratis dan tidak pernah mau turut campur urusan pribadi orang lain !.

Diamnya Presiden Jokowi terhadap manuver politik KSP Moeldoko, itu jangan dianggap sebagai bentuk persetujuan Pak Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat. DI harus tau, yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 5 Maret 2021 itu bukan Pak Moeldoko, melainkan para pendiri dan Pengurus Partai Demokrat yang sah ! Pak Moeldoko itu bintang tamu yang diundang, dan karena para peserta kongres kesemsem sama wibawa dan kecerdasan Pak Moeldoko yang dianggapnya jauh lebih pantas jadi Ketum dibanding AHY, mereka ramai-ramai meminta dan memilih Pak Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.

Mungkin saja karena melihat fakta di lapangan seperti itu, terlebih karena integritasnya sebagai seorang Demokrat sejati, Presiden Jokowi membiarkan Pak Moeldoko mengambil sikap yang seperti itu. Pak Moeldoko sebagai KSP memang iya, namun bukan berarti sebagai KSP Pak Moeldoko terlarang dan dilarang untuk menjalankan pilihan politiknya. Itu sepenuhnya hak politik pribadi Pak Moeldoko. Dan itu juga bukan rangkap jabatan, karena Ketum Parpol itu bukan jabatan !. Kita sama-sama lawyer dan menekuni Ilmu Hukum Tata Negara, mestinya kita sangat tau tentang hal ini bukan?…(MT)

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Sarjana Hukum Tata Negara.

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 2

Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 2

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

moneytalkadmin 29 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).

Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk.”

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan.

“Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut. (MT)

Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat

Mengenal Pak Moeldoko dari Dekat Saiful Huda Ems 1

Mengenal Pak Moeldoko dari Dekat

Hedi Batubara 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Suatu ketika saat saya sedang duduk santai bersama putri pertama saya di teras rumah Kepala Staf Presiden, yakni Pak Moeldoko di Menteng Jakarta Pusat, saya bertemu seseorang yang ternyata beliau itu merupakan kakak kandung dari Pak Moeldoko.

Nama beliau Pak Soejono, seorang lelaki berpenampilan sederhana yang merupakan mantan pegawai Desa di Pesing Kediri Jawa Timur. Setelah kami berusaha saling kenal mengenal satu sama lain, beliau menceritakan pada saya tentang sosok Pak Moeldoko.

Kata beliau, Pak Moeldoko itu 12 bersaudara, dan Pak Moeldoko sendiri merupakan anak terkecil (bungsu) dari 12 bersaudara tsb. Namun sekarang keluarga Pak Moeldoko itu tinggal 4 bersaudara. Menurut cerita kakak beliau itu, Pak Moeldoko dari dulu mulai dari jadi Pangdam, Kasad, Panglima TNI hingga Kepala Staf Presiden (KSP), Pak Moeldoko selalu tidak memperbolehkan kakak-kakaknya atau keluarganya untuk mendapatkan fasilitas istimewa apalagi meminta proyek dari Pemerintah.

Maka yang terjadi kemudian seluruh saudara-saudara kandung Pak Moeldoko hidup dalam kesederhanaan, bahkan kakak kandungnya sendiri berbisnis kecil-kecilan. Beliau bahkan bercerita, bahwa dahulu beliau pernah mencari dedak untuk pakan ternaknya ke daerah-daerah termasuk pernah mencari bahan dedak hingga ke Pamanukan Subang Jawa Barat beberapa tahun yang lalu. Pak Moeldoko sendiri hingga saat ini juga hidup dalam kesederhanaan, olehnya jika kita melihat ke dalam rumah pribadi beliau di Menteng, kita akan mendapati kehidupan Pak Moeldoko yang sangat sederhana. Hampir tidak kita temukan di rumah beliau barang-barang mewah yang biasa dimiliki pejabat-pejabat tinggi selevel Pak Moeldoko.

Ya, Pak Moeldoko tidak seperti yang banyak diberitakan di media sebagai sosok yang memiliki barang-barang mewah seperti jam tangan yang harganya miliaran, karena sesungguhnya beliau aslinya hidupnya sangat sederhana. Meskipun demikian Pak Moeldoko kerap difitnah orang yang tak menghendaki idealismenya, yang tak menghendaki komitmen dan loyalitasnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pak Moeldoko yang mantan Panglima TNI dan menerima anugerah bintang empat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden itu orangnya tidak hanya jujur, setia kawan, gemar menolong orang, melainkan juga dikenal hemat bicara namun kalau sudah bicara isinya padat dan langsung membahas serta memberi solusi atas berbagai persoalan. Hal yang seperti itu sudah pernah saya sendiri dan teman-teman senior lain saksikan, kalau Pak Moeldoko sudah memimpin kami rapat, beliau tidak banyak bicara yang bertele-tele, namun cukup berkata singkat dan padat, serta langsung menjurus ke topik persoalan beserta solusinya.

Kakak beliau juga bercerita, kalau Pak Moeldoko itu sedang pulang Kampung di Dusun Pesing Kediri, beliau selalu berbagi sedekah ke fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang jompo dan para janda. Tak hanya itu, Pak Moeldoko juga kerap membantu renovasi pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan Masjid, pelebaran jembatan, jalan-jalan di pedesaan dll., hingga memudahkan arus lalu lintas transportasi antar desa sekitarnya.

Salah satu hal unik yang pernah dilakukan oleh Pak Moeldoko, adalah pembangunan Islamic Center dan Masjid Dr. H. Moeldoko di Jombang, beliau membangun Islamic Center dan Masjid itu bukan hanya untuk tujuan tempat beribadah dan kegiatan perekonomian bagi warga sekitar dan warga lainnya yang melalui jalan itu, melainkan pula sebagai sebuah kenangan masa-masa kehidupan pahit beliau yang sering diturunkan oleh kondektur Bus di tempat yang sekarang terbangun menjadi Islamic Center dan Masjid Dr. H. Moeldoko itu, karena beliau tidak mampu membayar karcis/tiket bus saat pulang dari Sekolah SMAN 2 Jombang menuju rumah di kampungnya Pesing Kediri.

Sengaja saya harus menulis tentang hal ini, karena terus terang, jika kita tidak mengenal dekat dengan Pak Moeldoko, maka kita akan banyak salah sangka mengenai sosok beliau.
Kesalah fahaman orang tentang kepribadian Pak Moeldoko bisa saja terjadi, sebab kebanyakan dari kita biasanya hanya mengenal kepribadian beliau dari lawan-lawan politiknya saja yang sudah banyak mati kutu, tak bisa bergerak leluasa untuk korupsi dan berbuat kejahatan. Ini semua berkat ide-ide Pak Moeldoko yang revolusioner dan yang telah banyak diimplementasikan oleh orang-orang di sekelilingnya Pak Moeldoko, yang telah menemani beliau berjuang untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta melindungi rakyat dari prilaku-prilaku koruptif, manipulatif elit-elit politisi yang gemar membodohi dan melahap hak-hak rakyatnya.

Contoh mutakhir dari apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko, adalah ketika beliau dengan senang hati menerima lamaran pendiri-pendiri dan pengurus-pengurus Partai Demokrat, agar beliau bersedia memimpin Partai Demokrat dan menjadi pelindung untuk menghadapi tirani Trio Cikeas, meskipun Pak Moeldoko harus menerima resiko besar dari keberanian beliau untuk menerima tanggung jawab dari amanah yang dipikulkan pada diri beliau itu.

Beliau dituduh sebagai pembegal partai dari orang yang sesungguhnya malah menjadi pembegal partai yang sebenarnya, yakni Trio Cikeas yang sebelumnya menyingkirkan para pendiri Partai Demokrat, yang mengubah secara sepihak dan sembarangan AD/ART Partai Demokrat dan yang mengukuhkan dirinya sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Tahun 2013, serta yang kemudian memaksakan semua peserta Kongres untuk menerima anaknya sendiri sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, sementara dirinya sendiri menetapkan dirinya sendiri sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang kekuasaannya melebihi Raja Diraja yang di Partai Komunispun tidak pernah ada !.

Selamat berjuang Pak Moeldoko semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi perjuangan Pak Moeldoko beserta semua teman-teman seperjuangan Pak Moeldoko. (MT)

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pengamat Politik.

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan? Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan?

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Mungkin ini merupakan tanda-tanda alam, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB bisa nyaris bersamaan –hanya terpaut sebulan lebih– dengan keluarnya Anas Urbaningrum (AU) dari pengasingan panjangnya.

Dan ini tentunya yang membuat Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi kelabakan, seakan stres dan selalu bicara tidak berdasarkan data dan fakta.

SBY Sang Pelopor Pembegalan Partai Demokrat, dan yang dahulu ketika masih menjadi penguasa nasional sangat terkenal karena perilaku oteriternya, dimana banyak tokoh-tokoh besar yang dikriminalisasi dan dipisahkan dari institusi serta loyalis-loyalisnya di partainya, semacam Antasari Azhar, Anas Urbaningrum dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pun kini seperti tambah linglung hingga membiarkan putranya (AHY) bersama jajaran pengurus partainya selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas di ruang-ruang publik, terbuka.

Partai Demokrat KLB pun bereaksi dengan membongkar berbagai keburukan tirani Cikeas yang menjadi penyebab rusaknya Partai Demokrat.

Sedangkan, di sisi lainnya Anas Urbaningrum mulai tampil lagi ke publik untuk membongkar kejahatan Tirani Cikeas yang menyebabkan dirinya menjadi pesakitan di pengasingan yang panjang.

Tentu saja kedua kondisi tersebut menjadikan Cikeas sebagai musuh bersama (Partai Demokrat KLB, AU dan rakyat yang mulai tau dan kecewa terhadap perilaku politik Tirani Cikeas). Dan inilah yang sepertinya lebih menunjukkan kemiripan sebagai tanda-tanda hukum alam.

Melalui Kitab Suci, Tuhan telah mengingatkan, bahwa semua kebaikan yang dilakukan hari ini akan menjadi penyelamat kelak di hari kemudian, dan sebaliknya setiap kejahatan yang dilakukan hari ini, dia akan datang kembali sebagai penghukum yang adil. Orang sering menyebutnya sebagai hukum Tabur Tuai.

Dan kini SBY dan Tiraninya, diyakini sedang menjalani permulaan dari apa yang dia perbuat selama ini. Kejahatan-kejahatan hukum sosial dan politiknya yang dilakukan di masa-masa lalu dan di akhir-akhir ini seakan terus menghantui dirinya, pagi, siang dan malam, maka kemudian SBY dan tiraninya selalu dilanda Tsunami Kepanikan yang tiada henti-hentinya, sampai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB pun ditanggapi secara berlebihan olehnya melalui anak dan para penyembahnya.

Namun sepertinya, Peninjauan Kembali (PK) dan keluarnya Anas Urbaningrum ini memang pantas untuk membuat tulang-tulang Trio Cikeas dan penopang tiraninya gemetaran.

Betapa tidak, jika saja PK ini nantinya dikabulkan alias menang di Mahkamah Agung, maka kekuasaan Trio Cikeas di Partai Demokrat akan langsung ambruk.

Disusul kemudian dengan bangkitnya kembali pergerakan politik Anas bersama ribuan loyalisnya yang sudah lama dipaksa meninggalkan kepengurusan Partai Demokrat oleh SBY, dan yang kembali akan melakukan perlawanan politik pada SBY.

Olehnya, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, Peta dan Dinamika Politik Nasional akan segera berubah total!.

Koalisi-koalisi partai –terlebih yang selama ini masih mencair– akan dikocok ulang, lalu SBY, AHY dan Ibas hanya akan jadi penonton pertarungan politik nasional ke depan dengan perasaan was-was. Jangankan turut jadi kontestan Pemilu, tidak diburu KPK saja akan dirasakannya sebagai kegembiraan yang mengharu biru (MT)

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Front Baru Serangan Politik Terdahsyat pada Trio Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

Front Baru Serangan Politik Terdahsyat pada Trio Cikeas

Hedi Batubara 11 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Persoalan respon Pak Moeldoko atau Bang Johny Allen Marbun terhadap Mas Anas Urbaningrum yang rencananya besok Selasa (11.04.23) mau keluar dari Lapas Sukamiskin, sebaiknya ya langsung ditanyakan saja pada beliau berdua.

Hanya saja yang sepanjang saya dengar, memang ada rencana Mas Anas akan bergabung dengan kubu Pak Moeldoko dalam hal ini Partai Demokrat KLB. Paling tidak jikapun tidak bergabung, ya setidaknya akan ada kerjasama antara Mas Anas dan kubu Pak Moeldoko.

Hal yang demikian itu sangat wajar terjadi, mengingat baik itu Mas Anas maupun Partai Demokrat KLB yang dipimpin oleh Pak Moeldoko, mempunyai musuh politik yang sama, yakni Mafioso Cikeas.

Mafioso yang dahulu oleh banyak kalangan dianggap telah mengkriminalisasi Anas dan memenjarakannya, melalui operatornya di KPK, serta Mafioso yang telah menguasai pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua pendiri-pendiri Partai Demokrat, dan mengeluarkan kader-kader potensial dan berpengaruh di kepengurusan Partai Demokrat.

Keluarnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin ini nanti, tentunya pula akan membawa pengaruh besar bagi Partai Demokrat KLB, karena manuver-manuver politiknya Anas kedepan, akan berakibat serius pula bagi pertahanan politik Trio Cikeas (SBY, AHY dan EBY).

Skandal-skandal korupsi lama yang oleh banyak orang dikatakan telah melibatkan keluarga Cikeas, menurut rencana akan dibongkar semuanya oleh Anas. Jika itu nanti terjadi, maka kekuasan Trio Cikeas di Partai Demokrat pimpinan AHY akan ambruk dan kemudian kader-kader atau para pengurusnya akan lari, menyebrang ke Partai Demokrat KLB pimpinan Pak Moeldoko.

Saat ini dengar-dengar sudah banyak pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY yang sudah bersiap-siap lari dan menyebrang ke kubu Pak Moeldoko.

Nah, momentum keluarnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin inilah yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang, karena akan berpengaruh pada perubahan peta politik Indonesia, dimana partai-partai yang selama ini saling mencoba untuk menjajaki berkoalisi akan berubah.

Karena itu wajar, rencana bergabungnya Mas Anas ke kubu Pak Moeldoko, akan menjadi pintu masuk bagi dibukanya front baru atau serangan politik terdahsyat yang akan merobohkan benteng-benteng pertahanan politik Trio Cikeas.

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko dan Johny Allen Marbun. (MT)

Soal PK, Moeldoko Banyak Diam, Ini Sebabnya Jenderal Moeldoko

Soal PK, Moeldoko Banyak Diam, Ini Sebabnya

Hedi Batubara 10 April 2023

JAKARTA, Moneytalk – Banyak teman-teman media yang mempertanyakan pada saya soal diamnya Ketua Umum DPP Partai Demokrat KLB, yakni Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mengenai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat KLB.

Hal ini membuat kubu AHY melontarkan kata-kata di ruang-ruang publik, yang sangat tidak pantas pada Ketum kami, seperti kata pengecut, pembegal dll. Oleh karena itu biarlah akan saya jawab perihal itu semua:

Peninjauan Kembali (PK) itu bukan perbuatan pembegalan politik, namun upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat KLB yang konstitusional. Menyebut PK sebagai perbuatan pembegalan politik, merupakan pertanda mereka ini (AHY dan para pemuja TRIO CIKEAS), sama sekali tidak mengerti hukum, dan kelihatan kualitas kader yang buruk karena dipimpin oleh pemimpin karbitan, pelarian Mayor alias Bocil yang baru belajar bicara dan belajar menyisir rambut.

Persoalan Ketua Umum Partai Demokrat KLB, Pak Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko yang masih belum mau berkomentar soal PK, itu hak beliau sebagai Ketua Umum yang bisa jadi sebagai bentuk pertahanan partai, agar strategi perjuangan hukum yang tengah ditempuh DPP Partai Demokrat KLB ini tidak bocor ke pihak lawan.

Olehnya, untuk persoalan PK, Ketua Umum lebih memilih berhati-hati, hemat bicara dan lebih banyak menyerahkan pada jajaran pengurus di bawahnya saja yang berbicara ke media, hingga beliau bisa tetap fokus mengemban tugasnya sebagai pejabat negara.

Bromocorah Demokrasi itu lebih tepat ditujukan untuk SBY, AHY dan IBAS atau biasa disebut Netizen dengan Trio Cikeas. Sebab di tangan mereka bertiga ini Partai Demokrat yang disingkat PD berubah menjadi PKC alias Partai Keluarga Cikeas.

Kenapa bisa demikian? Karena Partai Demokrat yang awal berdirinya begitu sangat demokratis dan terbuka, didirikan oleh 99 orang, melibatkan banyak tokoh-tokoh politisi berintegritas dan berpengaruh, hingga menjadi partai kebanggaan rakyat, di tangan SBY dan AHY serta IBAS mendadak semuanya berubah.

Partai Demokrat yang didirikan 99 orang, oleh SBY dirubah menjadi didirikan oleh SBY sendiri, kalaupun ada satu lagi orang lain yang dimasukkan sebagai pendiri itu orang yang sudah meninggal dunia, yakni Pak Ventje Rumangkang.

Padahal sesungguhnya, pendiri Partai Demokrat itu 99 orang, dan SBY dahulu pada awalnya hanyalah Tamu Undangan, yang di depan Presiden Megawati dan media-media nasional kala itu sangat menyepelehkan bahkan mentertawakan Partai Demokrat yang dianggapnya partai yang masih baru dan tidak pantas mengusung dia sebagai Capres 2004.

Partai Demokrat yang awalnya demokratis dan terbuka, di tangan TRIO CIKEAS menjadi partai dinasti yang sangat tidak demokratis, tertutup dan terlalu banyak pungutan liar yang membuat stres kader-kadernya sendiri.

Makanya jangan heran, di partai ini kader-kadernya banyak yang tertangkap KPK atau berurusan dengan penegak hukum. Entah itu karena terlibat korupsi atau yang terlibat skandal dengan perempuan atau dengan sabu-sabu dll.

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko dan Sekjen. Johnny Allen Marbun.[MT]

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY Saiful Huda Ems

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Yang disebut Begal Partai itu bukanlah Jenderal yang bermaksud baik, membantu para pendiri dan pengurus serta semua kader Partai Demokrat, dari satu keluarga Cikeas yang mengambil alih kepemimpinan partai dan menggantinya dengan seluruh anggota keluarganya.

Pembegal Partai itu bukanlah Jenderal yang “dilamar” oleh para pendiri dan pengurus Partai Demokrat, untuk kemudian dipilihnya menjadi Ketua Umum, serta diharapkannya dapat memperbaiki Partai Demokrat yang sudah sekarat, akibat dikuasai dan dikendalikan oleh seorang pelarian Mayor yang dijadikan pemimpin karbitan oleh orang tuanya.

Namun, yang disebut begal partai adalah seseorang yang karena ketakutannya setelah menjabat sebagai presiden kemudian, nantinya tidak lagi mempunyai kedudukan, pengaruh dan kekayaan apa-apa, sehingga harus merebut Partai Demokrat, dan membuang 98 orang pendirinya serta mengganti hanya dengan namanya sendiri bersama satu orang pendiri lagi yang sudah mati, hingga tanpa malu mempertontonkan diri sebagai politisi bodoh yang tak mengerti syarat-syarat pendirian partai politik yang tertuang dalam UU Partai Politik.

Pembegal partai, adalah orang yang memaksakan anaknya yang masih hijau, bau kencur alias Bocil yang baru belajar bicara, untuk bersama adiknya memimpin Partai Demokrat dan menarik uang setoran sebanyak-banyaknya dari para pengurus dan Bakal Caleg (Baleg), yang akan diusung oleh partainya, mulai dari Baleg Pusat hingga di daerah-daerah seluruh Indonesia dan Dapil yang ada luar negeri.

Pembegal partai, adalah mereka: SBY. AHY dan Ibas adiknya, yang tanpa malu menguasai pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dan “menyihir” semua pesera Kongres Partai Demokrat 2020, untuk mau memilih anaknya sebagai Ketua Umum dan mau menerima AD/ART Partai Demokrat, yang disusun-susun sendiri oleh SBY dan dimakasudkan hanya menguntungkan bagi diri dan keluarganya sendiri.

Ya, pembegal partai adalah SBY yang memaksa secara membabi buta, merubah Partai Demokrat untuk tak lagi menjadi partai yang demokratis dan terbuka, melainkan menjadi Partai Keluarga yang bisa mengokohkan kekuasaan keluarga, yakni keluarga Cikeas pimpinan SBY dan para penghambanya !…

Herzaky sebagaimana Ketua Umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masihlah Bocil-Bocil yang masih dalam tahap belajar bicara, harusnya perbanyak wawasan politik dahulu baru kemudian tampil di berbagai media untuk bicara tentang politik.

Sebab jika mereka berdua tidak melakukan hal itu terlebih dahulu, maka kami khawatir panggung politik Indonesia ke depan hanya akan diisi oleh politisi-politisi pemula yang baru mulai belajar bicara. Kalau sudah demikian yang merugi nantinya ya Rakyat Indonesia ini juga…(SHE).[MT]

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 1

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko

Hedi Batubara 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan konsolidasi Partai Demokrat menghadapi upaya pengajuan kembali dari pihak KLB ilegal ke Mahkamah Agung.

AHY melakukan Commander’s Call, atau apel pimpinan, dengan memanggil semua jajaran pengurus DPP, Fraksi PD, 1.800-an anggota DPRD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, 38 Ketua-ketua DPD dan hampir semua dari 552 Ketua-ketua DPC di seluruh Indonesia. Forum pembahasan ini dilakukan secara tertutup di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4).

“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden. Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan Pen-Capres-an Saudara Anies Baswedan,” tegas AHY di depan media dan ribuan kader Demokrat.

“Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini.,” tegas AHY lagi disambut gemuruh teriakan, “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” dari para kader.

AHY lebih lanjut mengungkapkan alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru.

Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021.

“Secara resmi, hari ini, Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empirik menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat; atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. 16-0. Dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” tegas AHY, disambut tepuk tangan riuh.

“Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami panca roba. Ada ketidakpastian hukum. Contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda,” ujar AHY.

Situasi hukum yang tidak menentu itu, ada kemungkinan, diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu; bagian dari elite dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik; menjelang Pemilu 2024.

“Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya. Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia, ditambah masa persiapan tiga tahun, agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U-20; harus kandas; hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu,” ujar AHY mengingatkan.

“Sebenarnya bagi kami, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat, sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin, rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko,” tegas AHY.

“Bahkan, banyak senior saya di TNI, dan senior KSP Moeldoko juga, merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi sikap patriot, sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar,” ungkap AHY disambut tepuk tangan bergemuruh dari para kader.

Tetapi yang lebih menarik sekarang, kata AHY, perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. “Hal ini juga yang sering diperbincangkan banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri,” lanjutnya.

Tepuk tangan bergemuruh menyambut pernyataan AHY ini. “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” teriak para kader.

“Beberapa praktisi hukum mengatakan, bahwa Proses PK bisa menjadi bagian “ruang gelap” peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik. meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke “Ruang Terang”.

Di samping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon rakyat untuk berkenan ikut monitor. Meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada,” ujarnya.

Para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Tanah Air bersepakat, untuk mengirimkan Surat Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. “Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Mereka katakan kepada saya; “Kami tidak rela dan tidak sudi, partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko,” lanjut AHY.

Tepuk tangan kembali menggema, diselingi teriakan, “”Lawan..lawan.. lawan Moeldoko!”

“Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil sudah menyampaikan pada rekan Koalisi Perubahan, tentang risiko mengusung bakal calon Presiden yang tidak dikehendaki penguasa. Bukan tidak mungkin penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan. Kini, dugaan kami itu terbukti,” kata AHY.

AHY menegaskan, “Kami; seluruh Pimpinan, Pengurus dan Kader Partai Demokrat, S14P. Kami siap, lahir dan batin, untuk mempertahankan kedaulatan partai kami; dengan segala cara dan sumber daya yang kami miliki. Kami tidak gentar. Kami akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata.”

Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar.

AHY menegaskan kembali, “Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan.”

“Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya merampok partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan!” Tegas AHY disambut tepuk tangan penuh semangat dari para kader yang hadir.

Dengan suara tenang, AHY melanjutkan, “Kami yakin, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki, tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun, pimpinan negeri diam, dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh.”

“Ingat, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini bukanlah individu. Bukanlah sekelompok elite atau golongan. Melainkan, rakyat Indonesia. Maka, kepada rakyat kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami berjuang!” tegas AHY.

“Akhirnya, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, kami percayakan kepada Tim Hukum, mewakili Partai Demokrat, untuk menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung; melalui PTUN,” kata AHY

Menutup pernyataannya, AHY mengimbau, “Kepada para pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati dan akal sehat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak intervensi politik; agar kelak menghadirkan keputusan hukum; yang berpegang teguh, pada asas kebenaran dan keadilan.”

Tepuk tangan kembali bergemuruh. Terdengar massa menyanyikan, “Lawan..lawan..lawan Moeldoko. Lawan Moeldoko sekarang juga!”

AHY mengakhiri jumpa pers dengan menyerahkan materi kontra memori pada tim hukum yang dipimpin mantan Ketua MK Dr. Hamdan Zoelva. Ribuan kader Demokrat bersepeda motor mengiringi perjalanan tim hukum untuk menyerahkan dokumen kontra memori ini ke PTUN. [MT]

*Herzaky Mahendra Putra*
*Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat*

Moeldoko

Politik Barter SBY Dengan Prabowo

Politikus Demokrat Sebut Curut Pendukung Gibran dan Ingatkan Keputusan Kontroversi Paman MK

Jangan Sembarang Menuduh Presiden Jokowi!

Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY ke Kader Demokrat: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

Mengenal Pak Moeldoko dari Dekat

PK Moeldoko dan Munculnya Anas Urbaningrum di Publik Membuat AHY Kelabakan?

Front Baru Serangan Politik Terdahsyat pada Trio Cikeas

Soal PK, Moeldoko Banyak Diam, Ini Sebabnya

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran