21 November 2026

Moh Jumhur Hidayat

MoneyTalk.id, Jakarta –  Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badang Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, aksi penanaman pohon merupakan salah satu bentuk nyata tobat ekologis, yaitu kesadaran bersama untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam.

“Semangat ini mengajak kita mengubah perilaku yang merusak dan mengeksploitasi alam menjadi perilaku yang lebih bertanggung jawab, peduli, dan berorientasi pada keberlanjutan,” kata Menteri Jumhur saat melakukan penanaman pohon di Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Sumbar), Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Selasa,14 Juli 2026.

Kegiatan penanaman pohon di Kampus Politeknik Pelayaran Sumbar mengusung Tema Tobat Ekologis Untuk Indonesia Lestari: Gerakan Penanaman Pohon dan Inovasi Generasi Maritim dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri Jumhur mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kegiatan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat daerah.

“Kegiatan semacam ini yang menyebabkan nantinya perdagangan karbon kita (RI) akan dihargai dunia internasional karena benefit sharing atau bagi hasil, bagi manfaatnya juga akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal,” jelas Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur juga menjelaskan soal kerja sama dengan beberapa negara. Termasuk misalnya dengan Singapura. Pada intinya dalam kerja sama itu Indonesia siap membantu Singapura mengurangi Nationally Determined Contribution (NDC) atau janji suatu negara ingin berapa banyak mengurangi emisi.

“Kita bisa bantu Singapura dalam rangka NDC, selebihnya dalam kerja sama perdagangan karbon berlaku perdagangan seperti biasa. Namun yang harus dipastikan adalah ujungnya masyarakat setempat, masyarakat adat yang harus paling banyak mendapatkan manfaat dan kebahagian dari proses perdagangan karbon itu,” kata Menteri Jumhur.

Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur juga membahas masalah sampah yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun. , Khusus mengatasi sampah dengan program Pengolah Sampah jadi Energi Listrik (PSEL) memang bisa diselesaikan dalam 2 tahun tapi untuk yang non PSEL bisa diselesaikan sejak sekarang.

“Contohnya di Poltek Pelayaran Sumbar saja masalah sampah sudah selesai. Jadi kalau keberhasilan penanganan sampai di Poltek Pelayaran Sumbar ini diduplikasi dan replikasi di level kabupatan dan kota maka masalah sampah bisa selesai lebih cepat. Langkah replikasi ini persiapannya sedang terus dilakukan,” kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menjelaskan, kalau melihat teman-teman yang bekerja di persampahan di berbagai kota, kabupaten dan provinsi, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) itu kerjaannya setiap hari mendesain, membuat roadmap langkah-langkah, mengundang stakeholder. Kemudian nantinya akan tampak dalam 2-3 tahun ke depan dilakukan implementasi lapangan.

“Walaupun sebenarnya sesekali implementasi sudah berjalan. Misalnya memanggil pegelola hotel, restoran dan kafe, lalu tempat-tempat keramaian, hal semacam itu sudah dikerjakan oleh KLH. Tapi mungkin tuntasnya akan kelihatan dalam 2 atau 3 tahun,” kata Menteri Jumhur.

Terkait kegiatan di Poltek Pelayaran Sumbar, Menteri Jumhur mengatakan, sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang pelayaran, Politeknik Pelayaran Sumbar memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan sektor maritim yang semakin berkelanjutan.

Menteri Jumhur berharap budaya kampus hijau dapat terus diperkuat dan disertai dengan pengembangan Environment Innovation atau inovasi lingkungan yang relevan dengan sektor pelayaran dan kemaritiman.

“Inovasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, pencegahan pencemaran laut, serta perlindungan kawasan pesisir dan ekosistem bahari,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat berharap kampus, perguruan tinggi menjadi salah satu simpul gerakan nasional pendidikan pengelolaan sampah. (Rabu, 1 Juli 2026.)

“Mulailah dari kampus sendiri. Terapkan pemilahan yang konsisten. Olah sampah organik dari kantin. Bangun bank sampah kampus. Libatkan mahasiswa dalam audit sampah. Jadikan sekolah mitra sebagai laboratorium perubahan perilaku. Arahkan KKN (kuliah kerja nyata) untuk mendampingi kelurahan, pasar, sekolah, dan komunitas,” kata Menteri Jumhur saat berbicara di Forum Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan tema “Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia” di Aula Latief Hendraningrat, Kampus UNJ.

Menurut Menteri Jumhur, jika satu kampus berubah maka kampus tersebut menjadi contoh. Jika banyak kampus berubah maka akan menjadi gerakan. Jika gerakan itu masuk ke sekolah maka gerakan itu menjadi budaya bangsa.

“Karena forum ini berlangsung di Universitas Negeri Jakarta, izinkan saya memberi penekanan khusus pada peran kampus. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat membahas krisis. Kampus harus menjadi tempat melahirkan solusi,” kata Jumhur Hidayat.

Menurut Menteri Jumhur, ada tiga peran besar universitas dalam agenda darurat sampah. Pertama, kampus sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Kedua, kampus sebagai laboratorium perilaku. Ketiga, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan.

“Kita membutuhkan riset yang menjawab masalah nyata: berapa komposisi sampah di tingkat rumah tangga, sekolah, pasar, dan kampus; teknologi mana yang paling sesuai untuk tiap wilayah; bagaimana menghitung emisi metana; bagaimana model pembiayaan yang adil; bagaimana perilaku memilah dapat dibentuk; bagaimana ekonomi sirkular membuka lapangan kerja hijau; dan bagaimana kebijakan daerah dapat dievaluasi secara ilmiah,” ujar Jumhur.

Kemudian, kata Menteri Jumhur, kampus sebagai laboratorium perilaku dimana UNJ adalah kampus pendidikan. Kekuatan UNJ bukan hanya pada riset, tetapi pada kemampuannya membentuk calon guru, pendidik, dan pemimpin sosial.

“Jika budaya pilah sampah hidup di kampus, ia dapat menyebar ke sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program KKN, kampus minim sampah, kantin rendah sampah, audit sampah mahasiswa, sekolah mitra Adiwiyata, dan modul pembelajaran lingkungan dapat menjadi gerakan nyata,” kata Menteri Jumhur.

Selanjutnya, kata Moh Jumhur, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan harus membantu negara menjaga agar kebijakan sampah tidak berhenti menjadi slogan. Kampus dapat memberi kritik berbasis data, mengevaluasi implementasi, menguji teknologi, dan menawarkan alternatif. Kritik akademik yang jujur bukan gangguan bagi pemerintah. Kritik akademik adalah bahan bakar perbaikan kebijakan.

“Jangan melihat sampah hanya sebagai urusan teknis. Sampah adalah pintu masuk untuk memahami negara, ekonomi, hukum, teknologi, perilaku manusia, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim,” kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Karena itu, Menteri Jumhur mengajak mahasiswa UNJ menjadi generasi yang tidak hanya mengeluh melihat sampah, tetapi mampu merancang solusi. Tidak hanya bertanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bertanya apa yang dilakukan kampus, organisasi, rumah, komunitas, dan diri sendiri.

“Perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menghabiskan makanan. Memilah sampah. Mengurangi plastik sekali pakai. Membawa tumbler. Mengompos. Mengukur timbulan sampah. Mendampingi warga. Mengembangkan riset. Mengkritik kebijakan dengan data. Semua terlihat kecil. Tetapi bila dilakukan oleh jutaan orang, ia menjadi perubahan struktural,” kata Jumhur Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, darurat sampah adalah krisis sistemik, maka solusinya harus sistemik. Tidak cukup hanya bersih-bersih. Tidak cukup hanya menambah TPA. Tidak cukup hanya membeli teknologi.

“Kita harus memperbaiki seluruh rantai: produksi, konsumsi, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pasar daur ulang, energi, pembiayaan, data, dan penegakan hukum,” kata Jumhur Hidayat.

Kemudian, kedua, kata Menteri Jumhur, sampah adalah agenda iklim dan agenda keadilan. Ketika sampah tidak terkelola, yang paling menderita sering kali masyarakat sekitar TPA, warga bantaran sungai, nelayan, anak-anak, dan kelompok rentan. Karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya soal kota bersih, tetapi soal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketiga, lanjut Menteri Jumhur, universitas harus menjadi pusat gerakan pengetahuan dan perubahan perilaku. Saya berharap forum ini tidak berhenti sebagai seminar. “Saya berharap lahir peta aksi, riset kolaboratif, gerakan kampus minim sampah, dan kontribusi nyata UNJ bagi Indonesia,” kata Jumhur Hidayat.

Menteri LH Jumhur mengajak semua pihak bergerak dari budaya membuang menuju budaya mengelola. Dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Dari tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai tujuan akhir, menuju TPA sebagai pilihan terakhir. Dari darurat sampah menuju Indonesia ASRI: bersih, sehat, rendah emisi, dan berkeadilan.

“Saya percaya, jika ilmu pengetahuan bergerak, kebijakan bekerja, dunia usaha bertanggung jawab, masyarakat berubah, dan kampus menjadi teladan, maka target 100% sampah terkelola bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia dapat menjadi kenyataan,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa agenda transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat menjadi pembicara dalam forum High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada ajang Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di Mansion House, London, Selasa (23/6/2026).

Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin negara, pelaku industri energi, dan kalangan bisnis global itu, Jumhur menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin proses transformasi energi dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

“Transformasi energi harus dijalankan secara bertanggung jawab. Setiap langkah pembangunan dan pengembangan energi harus tetap memenuhi standar lingkungan yang ketat serta mendukung komitmen iklim nasional,” kata Jumhur.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. Hutan tropis, lahan gambut, dan kawasan mangrove Indonesia memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan iklim global.

Karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan energi bersih tidak dilakukan dengan mengorbankan sumber daya alam yang menjadi penyangga kehidupan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, dalam forum yang sama. Guterres mengingatkan bahwa dunia menghadapi kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi energi secara adil dan inklusif.

Menurut Guterres, peralihan menuju energi bersih bukan hanya persoalan menurunkan emisi karbon, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat luas.

“Transisi ini harus memberikan manfaat bagi semua orang, menciptakan peluang, martabat, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Jumhur menegaskan Indonesia siap mengimplementasikan kebijakan transisi energi yang terintegrasi dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan target konservasi lingkungan.

Selain membahas arah kebijakan nasional, delegasi Indonesia juga memanfaatkan forum internasional tersebut untuk memperkuat kerja sama global dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

Indonesia, lanjut Jumhur, terbuka terhadap berbagai bentuk kemitraan strategis yang dibangun atas dasar transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Keikutsertaan Indonesia dalam GETES 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat posisi negara ini dalam percaturan global terkait energi bersih dan aksi iklim. Pemerintah meyakini target penurunan emisi dapat dicapai tanpa harus mengorbankan integritas lingkungan, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.