16 November 2026

Motor Listrik

Jakarta,MoneyTalk – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Subdit ESDM Aji Umar Za menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan sosialisasi percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di lingkup Pemda secara daring, Senin (29/5/2023).

Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves M Rachmat serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pembangunan Daerah), dan Kementerian ESDM.

Tujuan rapat dimaksud yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut dari masing-masing kementerian atas Inpres Nomor 7 Tahun 2022 dan dukungan insentif fiskal dan non fiskal oleh Pemda.

Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat dimaksud yaitu, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa progres yang telah dilakukan hingga saat ini di antaranya memberikan sertifikasi bengkel konversi sepeda motor di daerah serta melakukan sosialisasi terkait standar keselamatan penggunaan KBLBB di daerah.

Sementara itu, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa progres yang sedang dilakukan hingga saat ini yaitu mendorong implementasi konversi kendaraan berbahan fosil menjadi kendaraan listrik sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023 dan mempercepat pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum.

Pada kesempatan tersebut, Kemendagri menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Inpres 7 Tahun 2022, Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 yang mana di dalamnya telah mengatur pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk orang atau barang dan untuk angkutan umum orang atau barang sebesar 0%.

Kemendagri juga menyampaikan progres pelaksanaan SE Mendagri Nomor 000.2.7/8299/SJ dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 dan pengimplementasian insentif non fiskal di daerah. Dukungan dari Kemendagri masih sangat diperlukan untuk percepatan Program KBLBB di tingkat daerah di seluruh Indonesia. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Diskon Rp7 juta pembelian motor listrik diutamakan untuk penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Pemerintah terus memacu minat masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik. Insentif kepada masyarakat dan produsen pun diberikan. Hal tersebut untuk membentuk ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air.

Percepatan penggunaan kendaraan bermotor listik seturut dengan pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030, dan di 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon (NZE). Secara perlahan pemakaian energi fosil seperti minyak, gas dan batu bara dikurangi.

Insentif yang diberikan pemerintah berupa kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua yang mulai berlaku efektif pada 20 Maret 2023.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Menperin menjelaskan, program bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua dalam keadaan baru kepada masyarakat tertentu.

“Pelaksanaan program bantuan ini akan didukung oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri,” jelas Menteri Agus Kartasasmita.

Potongan harga yang akan diberikan pada bantuan pemerintah ini sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL berbasis baterai roda dua.

Pemberian potongan harga ini hanya dapat diberikan untuk satu kali pembelian KBL berbasis baterai roda dua yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Selanjutnya, kriteria penerima program bantuan atau kepada masyarakat tertentu ini dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Program bantuan tersebut diberikan dengan kuota sebesar paling banyak 200 ribu unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600 ribu unit untuk tahun anggaran 2024.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki kendaraan listrik, pemerintah mulai tahun ini memberikan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Kuotanya sebanyak 200 ribu motor baru dan 50 ribu motor konversi.

Dengan demikian, total anggaran negara untuk program ini pada 2023 sebanyak Rp1,75 triliun. Direncanakan sampai 2024, sebanyak 1 juta unit motor listrik mendapatkan subsidi ini.

Sementara itu, untuk subsidi motor konvensional yang dikonversi menjadi berbasis listrik, ada tiga syarat bagi penerimanya. Pertama, cubicle centimeter (CC) motor yang bisa dikonversi dan mendapatkan subsidi adalah motor ber-cc 110 sampai 150 CC.

Ukuran cc untuk motor gede tidak bisa mendapatkan subsidi konversi motor listrik. Di samping itu, hanya motor yang masih layak jalan dan tidak mogok yang bisa dikonversi menjadi berbasis listrik.

Kedua, pemerintah hanya memberikan satu unit motor untuk mendapatkan subsidi konversi motor listrik ini. Oleh karena itu, nama pemilik di STNK dan KTP harus sama, tentunya BPKB dan STNK pemilik motor juga harus aktif. Syarat ketiga, konversi motor listrik harus dilakukan di bengkel yang bersertifikat dan sudah tercatat oleh pemerintah.

Adapun, jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira). Selain itu, kendaraaan yang akan didaftarkan ke dalam Sisapira.id harus memenuhi ketentuan nilai TKDN paling rendah 40 persen.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menjelaskan, http://sisapira.id telah siap digunakan mulai 20 Maret 2023.

Laman ini khusus digunakan untuk para pelaku industri KBLBB, bukan oleh masyarakat. Produsen KBLBB memasukkan data produksi, data model, tipe, sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke dalam sistem informasi tersebut.

Selanjutnya, surveyor independen akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang dimuat. Setelah data data produsen dan diler terverifikasi, masyarakat bisa datang ke diler guna memeriksa apakah NIK yang dimiliki termasuk sebagai penerima manfaat pembelian KBLBB roda dua.

“Penetapan KBL berbasis baterai roda dua sebagaimana dimaksud itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. Kepesertaan program bantuan ini berlaku sampai dengan tahun anggaran 2024,” Taufiek menambahkan.

Seperti tertuang dalam Permenperin nomor 6 tahun 2023, perusahaan industri yang memproduksi motor listrik yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah ini tidak boleh menaikan harga jual sejak ditetapkan sebagai peserta.

Selain itu, mereka tidak boleh melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan TKDN yang telah ditetapkan.

Perusahaan industri yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan dari kepesertaan program bantuan.

Tidak hanya memberikan bantuan subsidi untuk motor listrik, pada tahun ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa insentif fiskal untuk penjualan 35.900 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Rencananya kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan subsidi mobil listrik berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Subsidinya terbagi dalam dua kategori.

Pertama, untuk mobil dan bus listrik dengan TKDN di atas 40 persen mengikuti program Kemenperin diberikan insentif PPN 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1 persen. Kategori kedua, bus listrik dengan TKDN di atas 20–40 persen, diberikan insentif PPN 5 persen, dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah 6 persen.

JAKARTA, MoneyTalk – PT Merdeka Battery Materials Tbk (kode saham: MBMA), perusahaan yang melaksanakan hilirisasi dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik, resmi mencatatkan saham perdananya atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Total saham yang dilepas melalui IPO ini sebanyak 11.549.999.900 saham baru yang dikeluarkan dari portepel perusahaan atau dari total saham, MBMA meraup sekitar Rp 9,2 triliun dengan nilai kapitalisasi pasar saham mencapai Rp 85,9 triliun. MBMA menjadi emiten ke – 34 di BEI pada 2023.

Selama proses penawaran umum, minat investor di porsi penjatahan terpusat cukup tinggi hingga terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 19,9 kali.

Besarnya minat investor terhadap saham MBMA ini membuat perusahaan menerbitkan tambahan sebanyak 549.999.900 saham baru.

“Kami bersyukur IPO MBMA dapat berjalan dengan lancar dan sukses mendapatkan dukungan dari berbagai investor institusi baik dari dalam maupun luar negeri. Aksi korporasi ini sangat penting untuk mewujudkan visi MBMA sebagai pemain global yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik,” kata Presiden Direktur MBMA Devin Ridwan.

MBMA berencana menggunakan dana hasil IPO antara lain untuk membiayai pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek pemrosesan nikel seperti fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) I tahap I dengan kapasitas 60.000 ton per tahun untuk menghasilkan material dalam rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Sebagian lainnya akan digunakan untuk memperkuat modal kerja anak usaha, diantaranya PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yang merupakan perusahaan tambang nikel dengan salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel.

Saat ini SCM memiliki sumber daya lebih dari 1,1 miliar bijih dry metric tonne yang mengandung 13,8 juta ton nikel dengan kadar 1,22% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co. Kapasitas produksi tambang SCM diperkirakan akan mencapai 14,6 juta wet metric tonnes pada 2024. MBMA juga akan memakai dana IPO untuk melunasi pinjaman.

David Agus, Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku salah satu Penjamin Emisi, mengatakan sebagian besar saham MBMA dialokasikan kepada investor institusi.

Namun, antusiasme investor ritel dalam IPO ini yang mencapai lebih dari 33.000 pemesan sangat menggembirakan bagi industri pasar modal dan energi terbarukan di Indonesia. Besarnya minat investor untuk terlibat dalam IPO MBMA ini sudah terlihat sejak penawaran awal.

“Besarnya penawaran saham yang masuk menandakan bahwa investor juga sangat optimistis dengan prospek bisnis hilirisasi tambang nikel dan pengembangan rantai nilai bahan baku Electric Vehicle (EV) battery atau baterai kendaraan bermotor listrik yang dikembangkan oleh MBMA. IPO MBMA ini sejalan dengan momentum global yang mendorong lebih banyak penggunaan energi bersih, termasuk penggunaan EV battery,” kata David.

MBMA telah mengoperasikan smelter RKEF yang memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) dengan kapasitas terpasang produksi agregat mencapai 38.000 Ni per tahun per 30 September 2022.

Setelah pembangunan atau komisioning smelter RKEF baru, tambang SCM dan proyek AIM I, MBMA diproyeksikan menghasilkan 88.000 Ni per tahun dan 1,2 juta ton asam per tahun.

Devin menjelaskan MBMA akan terus membangun dan mengembangkan berbagai proyek yang merupakan rantai nilai hilirisasi nikel hingga menjadi bahan baku EV battery.

Pengoperasian dan pengembangan berbagai proyek strategis tersebut melibatkan berbagai grup bisnis yang merupakan pemain global terdepan dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik, seperti grup Tsingshan, Huayou, serta CATL.

Didukung oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sebagai induk usaha yang memiliki pengalaman matang dalam pengembangan proyek pertambangan yang signifikan, MBMA memiliki komitmen kuat untuk menjalankan proses bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola Environmental, Social and Governance atau ESG. Dalam menjalankan usaha, MBMA senantiasa mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Keberlanjutan adalah landasan bisnis kami. Kami meyakini bahwa keberlanjutan perusahaan kami tidak hanya bergantung pada bisnis yang efisien dan menguntungkan, tetapi juga pada kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, pengelolaan lingkungan hidup yang baik, hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan, juga kontribusi signifikan kami kepada kesejahteraan masyarakat,” jelas Devin.

JAKARTA, MoneyTalk – PT KILATS ENERGY INDONESIA (“KILATS”), anak perusahaan KILATS PTE LTD Singapura di Indonesia, telah mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan armada baru dan sistem penggantian baterai NIU di Indonesia.

Dengan mengusung merek GOVA yang baru diluncurkan ini, Indonesia akan menjadi negara penyebaran pertama di dunia yang akan menikmati motor listrik yang dibangun dan dirancang bersama dengan KILATS.

NIU telah menjual sepeda motor listrik di Indonesia sejak awal tahun 2020 bersama KILATS dan memahami apa arti sepeda motor listrik bagi konsumen.

Di bawah distribusi ekslusif oleh ATPM, GOVA F600 sendiri adalah sebuah motor listrik yang dirancang dengan menggabungkan tenaga, kenyamanan, dan juga keamanan untuk memberikan pengalaman berkendara sepeda motor listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi jalan di Indonesia.

GOVA F600 dilengkapi dengan motor 3000W yang menghasilkan torsi 24Nm dan kecepatan maksimum yang dikendalikan pada 70 KM/JAM. Kami bermitra dengan salah satu perusahaan baterai terbesar untuk 2W, Phylion.

Bersama dengan NIU, CEO KILATS Vincent Yap, merancang baterai 72V20ah untuk memberikan pengalaman penukaran baterai (Battery Swap) bagi konsumen.

Dengan 2 baterai, GOVA F600 dapat menempuh jarak antara 80KM hingga 120km. Profilnya yang lebih panjang, ground clearance yang tinggi, dan suspensi ganda memberikan kenyamanan, keamanan, dan keserbagunaan yang sesuai.

GOVA F600 juga dirakit dengan menggunakan suku cadang yang tersedia di pasar Indonesia yang memang dirancang untuk perilaku berkendara sepeda motor serta kondisi jalan di Indonesia.

Berkantor pusat di Singapura, THE KILATS GROUP memiliki dan mengoperasikan Universal Battery Swap System yang menyediakan layanan penukaran baterai untuk semua motor listrik berkapasitas voltase dan jenis baterai yang sama, KILATS juga menghadirkan sepeda motor listrik dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal di Asia Tenggara.

KILATS telah ada di Indonesia sejak awal 2020 dan setelah melihat dan mengalami secara langsung tantangan dalam pengadopsian sepeda motor listrik di Indonesia, KILATS menghadirkan KILATS SWAP 2.0 dengan mengadopsi teknologi komponen power-train, penyelarasan supply-chain untuk penyediaan komponen lokal terbaik dengan bekerjasama dengan mitra regional.

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendorong program konversi motor BBM ke motor listrik dengan target 50 ribu unit untuk tahun 2023.

Ini adalah upaya untuk menekan emisi serta mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia, yang membutuhkan dukungan dari segenap pihak.

“Keberhasilan program konversi motor listrik ini juga tidak terlepas dari dukungan segenap Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, OSS BKPM, Kementerian Dalam Negeri/Dinas Dukcapil, serta Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak”, ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

Pada acara yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Standarisasi STNK Korlantas Polri, AKBP Aldo S mengungkapkan dukungan layanan perubahan surat kendaraan untuk sepeda motor listrik berbasis baterai hasil konversi.

“Polri akan mendukung penuh dan mengakomodir kebutuhan indentitas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada dokumen registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor, seperti BPKB, STNK, TNKB. Untuk sepeda motor konversi tidak perlu mengganti BPKB hanya perlu mengganti STNK dan TNKB-nya,” jelas Aldo.

Lebih lanjut Aldo menjelaskan bahwa Polri mendukung pelaksanaan konversi motor listrik melalui pelaksanaan cek fisik kendaraaan bermotor sebelum dilaksanakan konversi.

Hal ini untuk memastikan kendaraaan bermotor tersebut memiliki nomor rangka dan nomor mesin yang masih standar atau tidak dipalsukan dan tidak terlibat kasus pidana/perdata atau status blokir.

Selain itu juga untuk menghindari komplain masyarakat terhadap penolakan permohonan registrasi tanpa dipungut biaya.

“Selanjutnya apabila hasil cek fisik kendaraan sudah sesuai dan dokumennya sudah lengkap termasuk Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, maka proses registrasi perubahan dapat dilaksanakan dengan cepat,” tambah Aldo.

Sementara untuk tarif perubahan dokumen kendaraan konversi motor listrik adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.

“Untuk total biaya pengurusan BPKB, STNK serta TNKB adalah Rp. 160.000, dengan rincian : biaya pencetakan STNK baru dengan perubahan identitas kendaraan konversi listrik Rp. 100.000, dan pencetakan TNKB baru dengan tanda khusus berwarna biru Rp. 60.000, sedangkan untuk BPKB (pemeriksaan cek fisik sebelum dan sesudah konversi) tidak dipungut biaya”, papar Aldo.

Aldo juga mengajak dukungan masyarakat untuk mensukseskan program konversi motor listrik ini.

“Segera lakukan konversi kendaraan anda, kami Polisi Lalu lintas siap membantu dari sisi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kesempatan ini jangan disia-siakan mari kita dukung program pemerintah,” tutup Aldo.

Pelaksanaan konversi sepeda motor merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2020.

Pelaksanaan konversi sepeda motor ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ekosistem KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi impor BBM, mendukung penurunan emisi gas rumah kaca termasuk tentunya emisi suara kendaraan.

JAKARTA, MoneyTalk – Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) saat ini telah menyiapkan platform digital guna memberikan layanan satu pintu proses konversi motor listrik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Gigih Udi Utomo. Masyarakat yang ingin melakukan konversi motor BBM ke motor listrik dapat mendaftarkan diri melalui platform digital www.ebtke.esdm.go.id/konversi.

“Per hari ini platform digital sudah dapat dilaunching, sudah go live. Bagi pemilik motor yang ingin mengajukan motor BBMnya dikonversi menjadi motor listrik, masyarakat bisa mendaftarkan untuk konversi, lalu memilih bengkel terdekat yang sudah tersertifikasi oleh kami”, jelas Gigih.

Melalui platform www.ebtke.esdm.go.id/konversi, Gigih menjelaskan lebih lanjut bahwa platform ini menyediakan layanan untuk pemohon yaitu untuk pendaftaran konversi, memilih informasi bengkel pelaksana konversi terdekat dari lokasi serta dapat melakukan pengecekan status pengerjaan konversi motornya.

Sedangkan untuk bengkel konversi, bengkel juga dapat mendaftar menjadi bengkel pelaksana konversi melalui platform tersebut.

“Pada platform ini ada 9 tahapan konversi. Tapi jangan khawatir, 9 tahap ini hampir semuanya ada di tanggung jawab bengkel konversi, jadi masyarakat fokus pada tahap pertama saja yaitu mendaftarkan diri di platform digitalnya saja, dan mengisi data-data identifikasi diri sesuai KTP dan motor apa yang akan dikonversi, setelah waktunya ditentukan, bengkel tersebut akan menghubungi pemohon”, papar Gigih.

Kapasitas mesin motor yang bisa dikonversi listrik adalah rentang CC 100-150 CC. Untuk masyarakat yang tertarik dengan program konversi listrik ini, silahkan mendaftar di platform www.ebtke.esdm.go.id/konversi dengan cara memilih bengkel yang tersedia di platform digital.

“Langkah kedua, bengkel akan menghubungi pemohon untuk datang ke bengkel. Pemohon harus membawa identitas diri dan identitas kendaraannya (KTP, STNK dan BPKB). Oleh bengkel akan dicek legalitas keseusian antara STNK, BPKB, no rangka, no mesin. Kemudian setelah selesai dicek kondisi motornya apakah siap untuk dikonversi”, ujar Gigih.

Selanjutnya terkait pembayaran, bengkel akan menjelaskan total biaya konversinya. Total pembayaran konversi motor akan akan dikurangi 7 juta. 7 juta ini adalah program biaya subsidi konversi satu buah motor untuk target 50 ribu unit di tahun 2023 ini.

“Jadi kalau misalnya biaya konversinya 15 juta, maka biaya yang harus dibayarkan ke bengkel adalah 15 juta dikurangi 7 juta, jadi sisanya 8 juta. Setelah sepakat, pemohon akan menandatangani surat kesepakatan antara bengkel konversi dengan pemohon. Selanjutnya dikonversikan motornya, tidak lama, dalam hitungan jam dapat selesai,”ungkap Gigih.

Lebih lanjut Gigih menjelaskan setelah dilakukan konversi motor, langkah selanjutnya adalah perlu dilakukan pengujan untuk memastikan bahwa motor ini laik jalan, yaitu Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

“Ini dari bengkel yang akan mengupload permohonan dokumennya di platform digital ini. Setelah mengajukan akan diproses di Kementerian Perhubungan yang memastikan motor tersebut laik jalan.”

“Setelahnya akan diperiksa oleh Lembaga sertifikasi independent setelah semua verifikasi dan memastikan semua komponennya ada maka motor tersebut dapat dianggap selesai. Di Langkah terakhir di platform ini adalah mengajukan perubahan STNK,” tandas Gigih.

Program pengajuan konversi motor ini seluruhnya dilakukan secara online. Setelah semua langkah ini dilakukan, motor konversi listrik dapat dibawa pulang.

Targetnya, untuk 50 ribu unit ini prosesnya bisa lebih mudah, karena ini akan menjangkau seluruh Indonesia dan melibatkan berbagai pihak mulai dari bengkel konversi, penyedia komponen baik baterai, motor listrik dan aksesoris lainnya, tentunya akan lebih mudah apabila diakomodir melalui platform digital.

Konversi kendaraan listrik ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dapat memberikan manfaat berupa penghematan bagi konsumen dan pemerintah.

Pemerintah berharap program konversi ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat, utamanya penghematan biaya bahan bakar dan udara yang lebih bersih.

JAKARTA, MoneyTalk – Brand Lifestyle Mobility Solution yang hadir melalui motor listrik ALVA telah mengumumkan peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ada di dalam motor listrik ALVA One.

Komitmen ALVA dalam melakukan investasi dalam negeri dan banyak kolaborasi dengan perusahaan lokal membuat ALVA One mencapai persentase TKDN terbaru sebesar 44%, sehingga ALVA One memenuhi syarat bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Putu Yudha, Chief Marketing Officer ALVA mengatakan, “Kami mendapatkan apresiasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari peningkatan TKDN ALVA ONE dimana hal ini kami wujudkan melalui komitmen investasi yang kami lakukan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dimana salah satu bentuk konkritnya adalah fasilitas manufaktur di Cikarang dan kolaborasi dengan mitra- mitra kami di Indonesia”.

Di saat yang bersamaan, ALVA ONE berhasil memenangkan kategori Electric Skutik pada ajang penghargaan tahunan OTOMOTIF Award 2023 yang diselenggarakan oleh Tabloid OTOMOTIF.

Penghargaan ini diberikan kepada ALVA setelah berhasil melalui berbagai tahap pengetesan, dan berhasil unggul setelah dikomparasi sesuai dengan kategorinya. Pada momen membanggakan ini, penghargaan untuk ALVA secara langsung diserahkan oleh Panji Maulana selaku Editor in-Chief Tabloid OTOMOTIF kepada perwakilan ALVA yaitu, Eko Bramantyo, Chief Commercial Officer ALVA.

“Momen ini merupakan buah dari komitmen kami untuk menghadirkan motor listrik terbaik di kelasnya. Kami meyakini 3 kelebihan ALVA dari sisi performance, comfort, dan connectivity yang membuat ALVA berhasil memenangkan penghargaan ini. 3 hal ini kami design dengan sangat baik untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen.” ucap Putu.

Dari sisi performance, beberapa keunggulan ALVA One adalah kecepatan maksimum hingga 90km/jam, daya jelajah hingga 70 km, dan torsi sebesar 46,5Nm.

Dari segi comfort terdapat ban berkualitas dengan diameter roda yang besar sehingga memberikan kenyamanan yang lebih terutama ketika melewati jalan berlubang dan tidak rata.

ALVA One juga dilengkapi dengan jok dan legroom yang luas. Pengguna ALVA One juga semakin nyaman dengan layanan customer service dan roadside assistance 24 jam. Dari sisi connectivity, ALVA One telah dilengkapi dengan aplikasi yang terhubung langsung dengan motornya sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat yang saat ini tidak bisa lepas dari smartphone.

“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap eksistensi ALVA sebagai merek motor listrik yang berkomitmen dalam mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia.

Kami percaya pencapaian nilai TKDN dan penerimaan OTOMOTIF Award baru-baru ini merupakan wujud komitmen sebagai game changer dalam transformasi gaya hidup modern yang lebih baik. ” tutup Putu.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Konversi kendaraan listrik adalah salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dapat memberikan manfaat berupa penghematan bagi konsumen dan pemerintah.

Pemerintah berharap program konversi ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat, utamanya penghematan biaya bahan bakar dan udara yang lebih bersih.

“Pelaksanaan konversi sepeda motor merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2020,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana

“Pelaksanaan konversi sepeda motor ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ekosistem KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi impor BBM, mendukung penurunan emisi gas rumah kaca termasuk tentunya emisi suara kendaraan,” jelasnya.

Latar belakang program ini, sambung Dadan, adalah komitmen pemerintah untuk menurunkan 31,8% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 mendatang serta tentunya mengurangi impor BBM dan kompensasi oleh Pemerintah serta penghematan biaya bahan bakar bagi masyarakat.

“Pemerintah berharap manfaat dari program konversi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti untuk pemilik sepeda motor ini dengan perhitungan harga pertalite bulan lalu menjadi 27,7 juta per tahun.”

“Kemudian dari sisi penghematan Pertalite dari sisi Pemerintah sebesar Rp18,6 miliar ini kalau kita konversi sebesar 50.000 unit,” jelasnya.

Untuk mempercepat terwujudnya ekosistem KBBLB ini maka Pemerintah telah mengeluarkan dua model insentif yakni, insentif untuk pembelian kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, ditegaskan target penerima bantuan Pemerintah ditahun ini di tahun 2023 adalah sebanyak 50.000 unit dan tahun depan 150.000 unit dengan besaran bantuan yang diberikan Rp7.000.000 per unit untuk motor konversi.

“Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah sebesar Rp7.000.000 per unit sepeda motor yang dikonversi, ini kira-kira equivalent separuh dari biaya konversi untuk tahun ini dan kita berharap tahun depan dengan berkembangnya nanti dari sisi pabrikasi penyediaan komponen biaya total dari konversi ini bisa diturunkan,” jelas Dadan.

Selain keuntungan di atas, program konversi akan memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 GWh, penurunan emisi sebesar 30.000 ton dan pengurangan impor BBM sebesar 20.000 Kiloliter yang secara langsung menghemat devisa negara sebesar USD10 juta.

Hal ini juga menciptakan lapangan kerja baru yang berasal dari bengkel-bengkel konversi baik yang baru dubentuk maupun yang nanti akan timbulnya bengkel-bengkel baru serta timbulnya industri omponen-komponen yang menunjang kegiatan konversi ini.

Pemberian bantuan Pemerintah untuk konversi motor listrik akan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM kepada masyarakat melalui bengkel konversi yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan.

Saat ini, total kapasitas konversi yang dilakukan sebanyak hampir 2.000 unit per bulan sehingga untuk memenuhi target 50.000 unit tahun ini diperlukan tambahan dari bengkel-bengkel konversi yang ada.

Kementerian ESDM sendiri akan melakukan pelatihan di beberapa tempat antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar, Denpasar, Mataram, Kupang dan juga Balikpapan dengan upaya ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas konversi menjadi hampir 1 juta unit per tahun.

Dadan menjelaskan, masyarakat yang ingin mengkonversi kendaraan BBMnya menjadi motor listrik dapat mengunjungi flatform digital yang sudah dibangun (sedang dalam tahap finalisasi) Kementerian ESDM.

“Pemerintah sudah membuat platform digital untuk program konversi ini, dengan platform digital ini masyarakat pemilik motor yang ingin mengkonversi tidak perlu datang secara langsung terlebih dahulu ke bengkel bisa menggunakan platform digital yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi,” jelas Dadan.

Menurut Dadan, platform digital tersebut terdiri dari empat komponen utama, ada media daring untuk pendaftaran, media untuk bengkel konversi, pelaporan dari sisi kualitas.

“Kami nanti memastikan melalui flatform digital ini bahwa motor yang dikonversi ini telah lulus mendapatkan sertifikat uji type dari Kementerian Perhubungan baru setelah itu nanti biaya yang Rp 7.000.000 itu cairkan oleh Kementerian ESDM,” pungkas Dadan.