MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat publik Munarman mendorong DPR RI tidak hanya menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menilai kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam jabatan, tetapi juga mengungkap dugaan perbuatan tercela terkait persoalan dokumen riwayat pendidikannya.
Menurut Munarman, DPR perlu memasukkan dugaan penyembunyian informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran sebagai bagian dari materi hak menyatakan pendapat. Persoalan tersebut dinilainya tidak berhenti pada soal terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif seorang wakil presiden.
“Saya mengendorse DPR ini untuk juga menyatakan dalam hak menyatakan pendapat itu, selain menyatakan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat karena sudah tidak punya dokumen, adalah perbuatan tercela,” kata Munarman di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (12/11/2026).
Ia kemudian mempertanyakan makna perbuatan tercela dalam persoalan tersebut. Munarman menilai, dugaan menyembunyikan informasi mengenai riwayat pendidikan merupakan persoalan serius yang harus diperiksa secara hukum.
“Perbuatan tercela itu apa? Menyembunyikan informasi tentang riwayat pendidikan,” ujarnya.
Munarman juga menyinggung kemungkinan adanya pihak yang menyuruh, pihak yang melakukan, dan pihak yang menggunakan dokumen dalam rangkaian persoalan tersebut. Namun, menurut dia, siapa pun yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan baru muncul setelah menjadi wakil presiden. Persoalan itu, menurut Munarman, sudah menjadi perhatian sejak Gibran mengikuti Pilkada 2020 sebagai calon Wali Kota Solo.
“Yang disembunyikan itu bahwa dia tidak punya dokumen kelulusan. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika ikut Pilkada sebagai Wali Kota Solo,” ungkapnya.
Lebih jauh, Munarman menyoroti posisi politik Gibran yang dinilainya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kekuasaan keluarganya. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang tumbuh dalam lingkungan kekuasaan bisa memiliki kepercayaan diri begitu besar ketika berhadapan dengan persoalan politik dan hukum.
Munarman juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan Gibran untuk fight atau berjuang menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya.
Menurut Munarman, pilihan kata tersebut menarik untuk dicermati karena dapat dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap situasi politik yang berkembang.
“Presiden menyarankan, memberi saran untuk fight. Pilihan katanya itu untuk fight, berarti perlawanan sebetulnya,” katanya.
Dalam analisisnya, Munarman menggunakan analogi mitologi Yunani untuk menggambarkan situasi politik Gibran. Ia menyebut Gibran seperti sosok yang telah berada di ujung tanduk, tetapi masih berusaha keluar dari tekanan melalui pertarungan politik.
Ia menilai, persoalan dokumen pendidikan menjadi ujian serius bagi legitimasi politik Gibran. Upaya membangun narasi perlawanan, menurut Munarman, tidak boleh mengaburkan substansi persoalan hukum yang sedang dipersoalkan.
Munarman bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk korupsi politik. Ia menjelaskan bahwa korupsi dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya berkaitan dengan uang negara, tetapi juga kerusakan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan.
“Ini korupsi dalam pengertian korupsi politik. Korup itu adalah kerusakan,” tegasnya.
Munarman kemudian menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) melalui perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Putusan tersebut menjadi penting karena menyangkut dasar administratif dokumen pendidikan yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Gibran.
Dalam pertimbangan hukumnya, dokumen yang diajukan, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dinilai hanya menunjukkan kehadiran serta catatan akademik selama mengikuti pendidikan. Dokumen-dokumen tersebut bukan bukti kelulusan atau kepemilikan ijazah yang setara dengan SMA.
Menurut Munarman, putusan MA tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai, putusan itu tidak boleh dipandang hanya sebagai sengketa administrasi pemerintahan. Ada persoalan yang lebih luas, yakni menyangkut persyaratan jabatan publik, kejujuran dalam proses pencalonan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Munarman juga menilai perkembangan di DPR yang mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian penting dari proses politik dan konstitusional untuk merespons persoalan tersebut.
“Karena ini berkepentingan dalam konteks kehidupan politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia,” tandasnya.
Dengan demikian, Munarman mendorong DPR tidak berhenti pada persoalan apakah Gibran masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. DPR juga perlu menguji dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan informasi riwayat pendidikan, termasuk menelusuri siapa saja pihak yang bertanggung jawab.
Bagi Munarman, persoalan ini menjadi ujian bagi penegakan konstitusi. Sebab, jabatan publik bukan hanya menuntut terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga kejujuran dan pertanggungjawaban dalam memperoleh serta menjalankan kekuasaan.
