21 November 2026

Munarman

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat publik Munarman mendorong DPR RI tidak hanya menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menilai kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam jabatan, tetapi juga mengungkap dugaan perbuatan tercela terkait persoalan dokumen riwayat pendidikannya.

Menurut Munarman, DPR perlu memasukkan dugaan penyembunyian informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran sebagai bagian dari materi hak menyatakan pendapat. Persoalan tersebut dinilainya tidak berhenti pada soal terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif seorang wakil presiden.

“Saya mengendorse DPR ini untuk juga menyatakan dalam hak menyatakan pendapat itu, selain menyatakan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat karena sudah tidak punya dokumen, adalah perbuatan tercela,” kata Munarman di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (12/11/2026).

Ia kemudian mempertanyakan makna perbuatan tercela dalam persoalan tersebut. Munarman menilai, dugaan menyembunyikan informasi mengenai riwayat pendidikan merupakan persoalan serius yang harus diperiksa secara hukum.

“Perbuatan tercela itu apa? Menyembunyikan informasi tentang riwayat pendidikan,” ujarnya.

Munarman juga menyinggung kemungkinan adanya pihak yang menyuruh, pihak yang melakukan, dan pihak yang menggunakan dokumen dalam rangkaian persoalan tersebut. Namun, menurut dia, siapa pun yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan baru muncul setelah menjadi wakil presiden. Persoalan itu, menurut Munarman, sudah menjadi perhatian sejak Gibran mengikuti Pilkada 2020 sebagai calon Wali Kota Solo.

“Yang disembunyikan itu bahwa dia tidak punya dokumen kelulusan. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika ikut Pilkada sebagai Wali Kota Solo,” ungkapnya.

Lebih jauh, Munarman menyoroti posisi politik Gibran yang dinilainya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kekuasaan keluarganya. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang tumbuh dalam lingkungan kekuasaan bisa memiliki kepercayaan diri begitu besar ketika berhadapan dengan persoalan politik dan hukum.

Munarman juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan Gibran untuk fight atau berjuang menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya.

Menurut Munarman, pilihan kata tersebut menarik untuk dicermati karena dapat dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap situasi politik yang berkembang.

“Presiden menyarankan, memberi saran untuk fight. Pilihan katanya itu untuk fight, berarti perlawanan sebetulnya,” katanya.

Dalam analisisnya, Munarman menggunakan analogi mitologi Yunani untuk menggambarkan situasi politik Gibran. Ia menyebut Gibran seperti sosok yang telah berada di ujung tanduk, tetapi masih berusaha keluar dari tekanan melalui pertarungan politik.

Ia menilai, persoalan dokumen pendidikan menjadi ujian serius bagi legitimasi politik Gibran. Upaya membangun narasi perlawanan, menurut Munarman, tidak boleh mengaburkan substansi persoalan hukum yang sedang dipersoalkan.

Munarman bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk korupsi politik. Ia menjelaskan bahwa korupsi dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya berkaitan dengan uang negara, tetapi juga kerusakan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan.

“Ini korupsi dalam pengertian korupsi politik. Korup itu adalah kerusakan,” tegasnya.

Munarman kemudian menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) melalui perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Putusan tersebut menjadi penting karena menyangkut dasar administratif dokumen pendidikan yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, dokumen yang diajukan, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dinilai hanya menunjukkan kehadiran serta catatan akademik selama mengikuti pendidikan. Dokumen-dokumen tersebut bukan bukti kelulusan atau kepemilikan ijazah yang setara dengan SMA.

Menurut Munarman, putusan MA tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Ia menilai, putusan itu tidak boleh dipandang hanya sebagai sengketa administrasi pemerintahan. Ada persoalan yang lebih luas, yakni menyangkut persyaratan jabatan publik, kejujuran dalam proses pencalonan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Munarman juga menilai perkembangan di DPR yang mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian penting dari proses politik dan konstitusional untuk merespons persoalan tersebut.

“Karena ini berkepentingan dalam konteks kehidupan politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia,” tandasnya.

Dengan demikian, Munarman mendorong DPR tidak berhenti pada persoalan apakah Gibran masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. DPR juga perlu menguji dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan informasi riwayat pendidikan, termasuk menelusuri siapa saja pihak yang bertanggung jawab.

Bagi Munarman, persoalan ini menjadi ujian bagi penegakan konstitusi. Sebab, jabatan publik bukan hanya menuntut terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga kejujuran dan pertanggungjawaban dalam memperoleh serta menjalankan kekuasaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi dan pengembangan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) kembali menjadi sorotan. Dalam diskusi publik bertajuk pembongkaran dugaan mafia oligarki era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/10/2026), sejumlah narasumber mendesak aparat penegak hukum mengusut proses perpanjangan konsesi, pengadaan tanah, hingga potensi kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan penanganan persoalan tersebut secara terbuka. Ia menyebut nilai persoalan yang perlu diperiksa mencapai belasan triliun rupiah.

“PT CMNP menjual saham. Kejaksaan Agung bisa masuk ke pembiayaan PT CMNP. Total anggarannya Rp15 triliun. Hasil audit BPKP sudah matang. Kenapa Kejaksaan Agung diam?” kata Uchok dalam diskusi tersebut.

Uchok juga menyoroti pengadaan tanah yang disebutnya mencapai Rp2,3 triliun. Menurut dia, persoalan yang harus ditelusuri bukan hanya besarnya anggaran, melainkan kelengkapan dokumen dan rincian pengadaan untuk setiap bidang tanah.

“Pengadaan ini tidak diketahui, per bidang datanya tidak ada. Ini barang bagus bagi Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Pernyataan Uchok tersebut menjadi desakan agar aparat penegak hukum menelusuri dokumen pengadaan, aliran pembiayaan, realisasi biaya investasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Praktisi hukum Munarman mengungkapkan persoalan yang menurutnya perlu diketahui publik adalah proses penambahan pembangunan jalan tol layang Harbour Road II atau Ancol Timur-Pluit Elevated pada ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono.

Munarman menilai polemik ini harus dilihat dari sejarah konsesi jalan tol, kepentingan masyarakat, dan keputusan pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan proyek baru.

Ia menjelaskan, ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit memiliki riwayat perjanjian pengusahaan sejak 1987. Menurut Munarman, ketika masa konsesi berakhir, pemerintah perlu memastikan apakah pengelolaan jalan dikembalikan kepada negara, dialihkan kepada BUMN, atau tetap dioperasikan melalui skema lain yang sah.

“Kalau normal, jalan tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit seharusnya menjadi milik rakyat setelah konsesi habis. Konsesi habis diserahkan ke negara. Pertanyaannya, apakah akan digratiskan dan dinikmati rakyat?” kata Munarman.

Ia kemudian menyoroti proses pengembangan jalan tol layang yang menurutnya bermula dari pembahasan penanganan kemacetan. Dalam pandangannya, perubahan lingkup pengusahaan jalan tol dan perpanjangan masa konsesi harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak merugikan kepentingan publik.

Munarman juga menyinggung dugaan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dan penguasa menjelang berakhirnya masa konsesi. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemerintahan Jokowi dan meminta aparat menelusuri proses pengambilan keputusan.

Sorotan terhadap proyek ini bukan hanya berasal dari pernyataan para pembicara diskusi. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memuat temuan terkait pengembangan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit Elevated.

BPK menemukan penambahan lingkup pengembangan jalan tol tersebut dilakukan tanpa melalui proses pelelangan. Akibatnya, pemerintah dinilai tidak memperoleh jaminan bahwa skema investasi yang dipilih merupakan skema terbaik.

BPK turut mencatat persoalan pengadaan tanah yang berlarut-larut sehingga berpotensi meningkatkan biaya investasi dan memengaruhi tarif serta masa konsesi. Selain itu, terdapat persoalan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung, keterlambatan penyelesaian konstruksi, serta pemenuhan pembiayaan proyek.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada CMNP untuk pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol.

Salah satu pokok persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan masa konsesi ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang dipublikasikan, pada 23 Juni 2020 CMNP dan pemerintah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol yang mencakup pengembangan Harbour Road II. Pengembangan jalan tol layang tersebut memiliki panjang sekitar 8,95 kilometer dan diikuti penambahan masa konsesi selama 35 tahun, hingga 31 Maret 2060.

Sebelumnya, masa konsesi ruas tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025. Perubahan perjanjian itu menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam pengaduan masyarakat dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan konsesi.

Informasi mengenai perubahan konsesi tersebut tercantum dalam prospektus CMNP tahun 2020. Sementara itu, laporan tahunan CMNP 2018 juga mencatat adanya perubahan rencana usaha pada 4 Oktober 2018 terkait pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated.

Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah pemerintah memberikan perpanjangan konsesi, melainkan apakah prosedur, dasar perhitungan investasi, pembagian risiko, dan manfaat ekonomi bagi negara telah sesuai dengan ketentuan.

BPK secara khusus merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan tindak lanjut rekomendasi audit dan memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Munarman juga menyoroti dugaan kerugian masyarakat akibat keputusan pengembangan jalan tol dan proses pengadaan tanah. Ia mempertanyakan apakah biaya investasi, pengadaan lahan, dan penambahan struktur jalan telah dihitung secara transparan.

Sementara itu, Muslim Arbi menyoroti hubungan antara pengusaha besar dan kekuasaan politik. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan bisnis yang berjalan beriringan dengan keputusan pemerintah dan berpotensi merugikan masyarakat.

Muslim mempertanyakan bagaimana negara melindungi kepentingan publik apabila keputusan mengenai konsesi infrastruktur lebih menguntungkan pihak usaha tertentu daripada masyarakat.

Ia juga menyinggung pemerintahan Jokowi dalam kritiknya terhadap dugaan hubungan pengusaha dan penguasa tersebut. Menurut Muslim, persoalan ini perlu diusut agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa keputusan strategis pemerintah dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat publik Munarman menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak tepat jika disebut sebagai putusan yang menolak seluruh pokok persoalan yang diajukan pemohon.

Menurut Munarman, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima memiliki makna berbeda dengan penolakan terhadap substansi perkara.

“Menariknya MK ini bunyi putusannya tidak dapat diterima. Dia bukan menolak sebetulnya. Jadi banyak orang yang salah menyatakan menolak,” kata Munarman di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (7/10/2026).

Ia menilai terdapat bagian penting dalam pertimbangan perkara yang menurutnya perlu menjadi perhatian publik, terutama mengenai persoalan dokumen ijazah yang dipersoalkan dalam persidangan.

Munarman bahkan menyebut tidak ada satu pun dari sembilan hakim MK yang berbeda pendapat mengenai persoalan tersebut.

“Sembilan hakim tidak berbeda pendapat satu pun bahwa Gibran tidak punya dokumen ijazah karena Wakil Presiden tidak pernah mengakui. Kan enggak ngaku dia,” ujarnya.

Menurut Munarman, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya ijazah. Ia menilai apabila seseorang menggunakan dokumen yang berisi keterangan tidak benar untuk memperoleh hak tertentu, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana.

“Itu tergolong perbuatan tercela dan itu adalah pelanggaran hukum berat,” katanya.

Munarman kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan penggunaan keterangan palsu dalam dokumen otentik.

Ia menyebut ada dua aspek pidana yang menurutnya perlu diperiksa. Pertama, dugaan memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta otentik. Kedua, dugaan menggunakan dokumen tersebut sehingga melahirkan hak.

“Yang kedua, pidana yang kedua menggunakan akta otentik yang keterangannya tidak benar, yang palsu itu, menggunakan sehingga menimbulkan hak,” ujarnya.

Munarman mengatakan, jika dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, maka pihak yang menggunakannya juga harus diperiksa dalam proses hukum.

“Siapa yang menggunakan itu? Gibran. Di situlah unsur pidana yang dimaksud dengan mens rea itu. Mens reanya itu sudah timbul sejak dia mengajukan dokumen itu,” katanya.

Munarman bahkan menggunakan istilah sangat keras untuk menggambarkan seriusnya persoalan apabila terbukti ada pemalsuan dokumen dalam proses pencalonan presiden atau wakil presiden.

“Orang yang mempermainkan posisi presiden, wakil presiden, makar juga. Orang yang memalsukan dokumen untuk menjadi wakil presiden itu sama setara nilainya dengan perbuatan pidana makar. Tingkat keberatannya,” ujar Munarman.

Lebih jauh, Munarman menilai putusan MK justru membuka persoalan yang lebih besar mengenai tata kelola negara dan penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai dokumen pribadi seorang calon wakil presiden, tetapi juga menyangkut mekanisme penyelenggaraan pemilu, birokrasi, serta penegakan hukum.

“MK itu hanya ingin membuka peristiwa itu sebetulnya. Menghadirkan ke publik bahwa ada persoalan di negara ini sebetulnya,” katanya.

Ia kemudian menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya perlu diperiksa, mulai dari tata cara penyelenggaraan pemilu hingga dugaan penggunaan birokrasi untuk menopang kekuasaan.

“Persoalan apa? Persoalan penyelenggaraan tata cara penyelenggaraan pemilu yang tidak benar. Kemudian persoalan birokrasi yang bisa disetel untuk menopang kekuasaan mengeluarkan surat itu kan. Kemudian ada persoalan hukum pidana yang tidak berjalan,” ujarnya.

Munarman selanjutnya menyoroti kewenangan konstitusional DPR dan MPR.

Ia mengingatkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sebagaimana mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Menurutnya, apabila DPR menemukan alasan konstitusional yang memenuhi ketentuan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, proses tersebut dapat diteruskan ke MPR dan kemudian diuji melalui mekanisme di MK.

“Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR,” kata Munarman.

Karena itu, ia kini menempatkan DPR sebagai lembaga yang menurutnya mempunyai peran penting setelah putusan MK tersebut.

Munarman bahkan memperingatkan bahwa jika DPR tidak merespons persoalan tersebut, maka akan muncul persoalan politik yang jauh lebih serius.

“Seandainya DPR tidak melakukan itu, ini kejahatan politik. Kalau DPR juga tidak bergerak, juga tidak melakukan respons terhadap putusan MK, maka artinya negara ini sudah menunjukkan ada kejahatan politik yang terorganisir,” tegasnya.

Sementara itu, Munarman menggambarkan tingginya perhatian publik terhadap sidang MK yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Ia mengatakan masyarakat mengikuti pembacaan putusan dengan ekspektasi besar, termasuk adanya kegiatan nonton bareng di berbagai tempat.

“Publik akhirnya menunggu satu persidangan yang luar biasa terkait dengan posisi dari ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Menurut Munarman, suasana tersebut muncul karena sebagian masyarakat berharap MK mengambil keputusan yang secara langsung berdampak terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Seolah-olah menunggu akan terjadi satu keajaiban, di mana dalam pikiran banyak orang ada putusan terkait dengan diskualifikasi dari Wakil Presiden Gibran,” katanya.

Namun, setelah amar putusan dibacakan, Munarman menilai publik perlu mencermati secara lebih teliti antara amar putusan dan pertimbangan hakim.

Ia menyebut Putusan MK Nomor 01/2026 pada akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Akan tetapi, menurutnya, terdapat bagian pertimbangan yang penting mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.

“Memang menyatakan menolak apa yang diajukan oleh para pemohon. Tetapi yang menarik di sini adalah temuan dari hakim MK tidak ada ijazah,” kata Munarman.

Ia menambahkan, persoalan tersebut kemudian memunculkan beragam reaksi publik. Sebagian pihak merasa putusan tersebut memberikan titik terang, sementara kelompok lain menilai persoalan tersebut belum selesai.

“Ada yang sujud syukur,” ujarnya.

Bagi Munarman, polemik tersebut kini tidak semestinya hanya berhenti di MK. Menurut dia, jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusional, lembaga negara lain harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan.

Dengan demikian, bola panas polemik dokumen pendidikan Gibran kini menurutnya tidak hanya berada di ruang sidang MK, tetapi juga berada di tangan DPR.

Persoalan berikutnya adalah apakah DPR akan mengambil langkah politik dan konstitusional atas temuan serta pertimbangan dalam putusan MK tersebut, atau justru membiarkannya berhenti sebagai polemik politik.

Jika DPR memilih bergerak, prosesnya akan memasuki mekanisme ketatanegaraan yang berbeda. Jika DPR tidak bergerak, perdebatan mengenai tanggung jawab politik dan hukum atas persoalan tersebut dipastikan belum akan berakhir.

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi hukum Munarman melontarkan pernyataan tajam mengenai peta politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara hukum tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.

Menurut Munarman, persoalan hukum yang melekat pada dokumen atau keterangan terkait Gibran dapat menjadi penghalang apabila digunakan sebagai dasar pencalonan pada Pilpres 2029.

“Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 enggak bisa nyalon karena ini palsu, ini keterangannya. Ini enggak bisa digunakan,” kata Munarman dalam sebuah perbincangan politik di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (25/8/2026).

Ia bahkan menilai apabila dokumen tersebut kemudian diganti, justru akan menimbulkan persoalan hukum baru.

“Justru kalau dia mengganti ini berarti ini betul-betul bermasalah,” ujarnya.

Munarman juga menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menjadi pihak yang menanggung beban hukum dan politik dari pemerintahan saat ini.

Ia menilai mantan Presiden Joko Widodo telah membangun sejumlah “pagar perlindungan” politik sehingga Gibran dapat berada di posisi Wakil Presiden, sementara konsekuensi politik pemerintahan lebih banyak berada di pundak Prabowo.

“Itulah pintarnya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres. Tapi yang tanggung jawab hukum dan politik ada pada Prabowo,” kata Munarman.

Menurutnya, pola kemenangan politik yang melibatkan Jokowi dan jejaring pendukungnya telah terjadi dalam beberapa kontestasi pemilu.

Munarman kemudian mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan pertarungan politik berikutnya pada 2029.

Munarman juga menyoroti munculnya sejumlah kelompok relawan yang secara khusus mendukung Gibran setelah Pilpres 2024.

Ia mengatakan sebagian relawan yang sebelumnya mengatasnamakan diri sebagai relawan Prabowo-Gibran kemudian membelah diri dan membentuk kelompok yang lebih berfokus pada Gibran.

“Pasca Pilpres 2024, sejumlah organ relawan yang semula menyebut diri sebagai relawan Prabowo-Gibran membelah diri. Sebagian berkumpul membentuk hanya menjadi relawannya Gibran,” ujarnya.

Menurut Munarman, perkembangan tersebut tidak lagi sekadar menunjukkan dukungan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi mulai mengarah pada pembangunan infrastruktur politik hingga tingkat paling bawah.

Ia menyinggung adanya rekrutmen anggota masyarakat yang disebut mulai menyentuh struktur pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT.

“Ini menunjukkan begitu ambisiusnya Gibran untuk meraih kursi kepresidenan 2029,” kata Munarman.

Namun, Munarman mengingatkan bahwa persoalan politik 2029 tidak semata-mata mengenai apakah Gibran dapat mencalonkan diri atau tidak.

Menurut dia, pertanyaan yang lebih besar justru menyangkut kemungkinan Prabowo kembali bertarung dalam Pilpres 2029.

“Pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu,” ujarnya.

Munarman kemudian menyinggung kemungkinan penggunaan dekrit sebagai salah satu jalan keluar apabila terjadi persoalan politik besar.

“Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekrit. Wilayah pertarungannya di situ,” kata Munarman.

Ia kemudian membandingkan dekrit Presiden Soekarno dengan dekrit yang pernah dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurut Munarman, dekrit Soekarno berhasil karena memperoleh dukungan TNI dan Polri, sementara langkah Gus Dur gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari kedua institusi tersebut.

Pernyataan Munarman tersebut menambah panas perdebatan mengenai arah politik nasional menjelang Pemilu 2029. Munculnya jaringan relawan yang secara terbuka membangun struktur dukungan hingga tingkat bawah dinilai menjadi salah satu indikator bahwa kontestasi politik 2029 mulai dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 8 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi sorotan publik dalam sidang perkara nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt. Psr. Kasus ini menyoroti gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah tokoh publik terhadap Presiden Joko Widodo, dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Habib Rizieq Shihab bersama beberapa tokoh masyarakat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo dengan tuntutan yang mencengangkan, yakni ganti rugi sebesar Rp 5.246,75 triliun. Gugatan ini telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 661/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Gugatan terdaftar pada 30 September 2024.

Berikut adalah rincian dari isi gugatan, respons pihak Istana, serta implikasi yang mungkin timbul dari proses hukum ini.

Dalam gugatan tersebut, penggugat tidak hanya Habib Rizieq. Ia juga didukung oleh beberapa tokoh lain seperti Munarman, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Soenarko. Ada tiga tuntutan utama yang diajukan antara lain:

Mengabulkan Gugatan Secara Keseluruhan. Para penggugat meminta pengadilan agar mengabulkan gugatan ini tanpa perubahan apapun, sebagai bentuk pengakuan penuh atas klaim mereka terhadap Presiden.

Pernyataan Perbuatan Melanggar Hukum. Penggugat menginginkan agar pengadilan secara tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks yang belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen publik saat ini.

Tuntutan Ganti Rugi Sebesar Rp 5.246,75 Triliun. Tuntutan terbesar dalam gugatan ini adalah permintaan ganti rugi materiil yang mencapai Rp 5.246,75 triliun, yang akan disetorkan ke kas negara. Nilai ganti rugi yang begitu besar ini mencuri perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar perhitungan dan logika hukum yang mendasarinya.

Merespons gugatan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan hukum. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam mengajukan gugatan, terutama ketika melibatkan tokoh publik seperti Presiden Republik Indonesia.

Dini menekankan bahwa proses hukum harus dipandang sebagai sarana pencarian keadilan yang serius dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sensasi atau provokasi. Menurutnya, prinsip dasar bahwa setiap orang yang mengajukan klaim harus membuktikannya dengan bukti konkret harus tetap dijunjung tinggi.

“Istana tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pengadilan. Kita akan melihat perkembangan yang ada untuk mengetahui apakah gugatan ini ditujukan pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara atau sebagai pribadi,” ujar Dini.

Gugatan ini mengundang perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan sosok kontroversial seperti Habib Rizieq dan nilai tuntutan yang amat besar. Beberapa kalangan menilai gugatan ini memiliki unsur sensasional. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk protes dari kelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan pemerintahan Jokowi.

Menurut beberapa ahli hukum, gugatan dengan nilai sebesar ini mungkin akan menghadapi tantangan di pengadilan. Terutama karena penggugat harus dapat membuktikan kerugian yang diklaim dengan detail yang jelas dan rinci.

“Gugatan dengan nominal fantastis seperti ini cenderung memerlukan pembuktian yang luar biasa berat. Selain bukti kerugian yang jelas, penggugat harus membuktikan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diakui,” ujar seorang pakar hukum perdata.

Di dunia hukum perdata, nilai ganti rugi yang tinggi seperti ini harus didukung oleh bukti kuat terkait besaran kerugian yang dituntut. Dalam kasus ini, pengadilan perlu meneliti lebih lanjut bukti-bukti yang disiapkan penggugat, sementara tergugat (Presiden Jokowi) dapat saja mengajukan bantahan.

Jika gugatan ini dinilai tidak memiliki dasar bukti yang kuat, pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. Namun, jika dinilai memenuhi unsur tertentu, pengadilan akan melanjutkan prosesnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk persidangan dan penyampaian bukti-bukti.

Presiden Joko Widodo telah menjalankan kepemimpinannya selama hampir 10 tahun dan menghadapi berbagai bentuk kritik serta gugatan hukum sepanjang pemerintahannya. Meskipun demikian, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya tetap tinggi, dengan survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan mencapai sekitar 75%.

Jika gugatan ini terus berlanjut hingga sidang, maka hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai posisi hukum seorang presiden, khususnya dalam konteks kasus perdata yang melibatkan tuntutan triliunan rupiah.

Gugatan yang diajukan oleh Habib Rizieq dan rekan-rekan terhadap Presiden Jokowi ini merupakan salah satu kasus besar dalam sejarah peradilan Indonesia. Proses pengadilan yang menyertainya akan menjadi ujian bagi prinsip-prinsip hukum dan transparansi sistem peradilan. Pihak Istana menanggapi gugatan ini dengan sikap tenang sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses pengadilan.

Kini, semua mata tertuju pada PN Jakarta Pusat untuk melihat bagaimana kasus ini akan ditangani. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar proses hukum ini berjalan adil dan terbuka, serta tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.(c@kra)