12 November 2026

Museum Dharma Bhakti Kostrad

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun konsentrasi kekuatan politik di Jawa Barat.

Menurut Selamat, perkembangan tersebut perlu diperhatikan karena Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Ia menyebut Jokowi sedang menjalankan manuver politik dengan melihat bagaimana respons berbagai kekuatan politik terhadap langkah-langkah yang dilakukan.

“Jokowi mengonsentrasikan ekosistemnya di Jawa Barat. Jokowi ini sedang menjalankan jurus politik dewa mabuk, ingin melihat reaksi Gerindra,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Ahad (27/9/2026).

Ia bahkan menggambarkan Jokowi sebagai kekuatan politik yang menurutnya dapat menjadi “bahaya laten” apabila tidak diperhitungkan oleh kekuatan politik lainnya.

“Jokowi ini bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa memakan semuanya,” ujarnya.

Selamat mengatakan dinamika tersebut kini mulai cair dalam pembicaraan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masuk dalam konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut dia, KDM berpotensi dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Namun, ia menilai posisi KDM tidak hanya menarik bagi satu kelompok politik.

“KDM itu berpotensi dipasangkan dengan Gibran 2029. Dia sangat seksi bagi poros-poros,” kata Selamat.

Ia menyebut sejumlah poros politik yang berpotensi melihat KDM sebagai figur strategis, mulai dari poros Hambalang, Solo, Cikeas, hingga kelompok politik lainnya, termasuk Golkar.

Dalam pandangan Selamat, perkembangan tersebut membuat KDM berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat. Posisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap konfigurasi politik, terutama karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

“Dia berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat,” tuturnya.

Namun, Selamat mengingatkan bahwa posisi politik tersebut juga mengandung risiko. Menurut dia, jika KDM mengambil keputusan politik yang keliru, kekuatan yang sedang dibangun justru dapat berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri.

“Kalau KDM salah mengambil keputusan, dia bisa menjadi senjata makan tuan,” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan situasi tersebut dengan dinamika politik yang pernah dialami Ridwan Kamil. Menurut dia, perubahan konfigurasi politik dapat terjadi ketika sejumlah kekuatan yang sebelumnya berbeda posisi kemudian membangun kesamaan kepentingan.

Ia mencontohkan kemungkinan Prabowo, Gerindra dan Golkar berada dalam satu konfigurasi politik untuk menghadapi KDM apabila terjadi perbedaan kepentingan politik.

“Seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Prabowo, Gerindra bersekutu dengan Golkar. Kalau melihat KDM ini mengkhianati Gerindra, ini bisa dibongkar apa yang telah dilakukan KDM selama menjadi Bupati Purwakarta,” ujar Selamat.

Menurutnya, Golkar memiliki pengetahuan mengenai perjalanan politik KDM selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Karena itu, dinamika hubungan antarkekuatan politik di Jawa Barat dinilai dapat berubah dengan cepat apabila kepentingan politik mulai berseberangan.

“Golkar pasti tahu kartunya,” kata Selamat.

Pernyataan Selamat tersebut menggambarkan bagaimana Jawa Barat mulai dipandang sebagai salah satu arena penting dalam pembentukan konfigurasi politik menuju 2029. Sejumlah nama dan kelompok politik yang kini berada dalam posisi berbeda masih memiliki ruang untuk membangun komunikasi maupun koalisi baru.

Karena itu, menurut Selamat, langkah politik Jokowi, KDM, Gerindra, Golkar maupun kelompok politik lainnya di Jawa Barat akan menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah mendesak agar diorama yang menggambarkan peran sejumlah tokoh TNI dalam penanganan peristiwa G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Kostrad dikembalikan.

Menurut Rizal, keberadaan diorama tersebut penting sebagai bagian dari dokumentasi sejarah perjuangan TNI AD, khususnya Kostrad. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan benda-benda sejarah tersebut.

“Sejarah peran Kostrad harus diingat dan dipulihkan kembali,” kata Rizal dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Rizal juga meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah kebijakan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang diterbitkan pada era Presiden Joko Widodo. Ia secara khusus menyebut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam pandangannya, kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak menimbulkan polemik baru mengenai sejarah peristiwa 1965-1966.

Presiden Joko Widodo memang pada Januari 2023 menyatakan pemerintah mengakui dan menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa 1965-1966. Pemerintah kemudian menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial tersebut.

Terkait diorama di Museum Dharma Bhakti Kostrad, persoalan tersebut sebelumnya juga pernah menjadi polemik pada 2021. Saat itu, sejumlah patung yang menggambarkan Jenderal TNI AH Nasution, Mayjen TNI Soeharto, dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo tidak lagi berada di museum.

Pangkostrad saat itu, Letjen TNI Dudung Abdurachman, membantah bahwa Kostrad menghilangkan sejarah G30S/PKI. Dudung menjelaskan bahwa patung tersebut diambil oleh pembuatnya, Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, setelah yang bersangkutan meminta izin.

“Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” ujar Dudung dalam keterangannya saat itu.

Rizal berpandangan, apa pun alasan pemindahan tersebut, pemerintah saat ini perlu mempertimbangkan kembali aspek sejarah dan edukasi publik dari keberadaan diorama maupun dokumentasi sejarah terkait peristiwa 1965-1966.

Ia berharap Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer memberikan perhatian terhadap keberadaan benda-benda sejarah di Museum Dharma Bhakti Kostrad.

“Prabowo juga harus segera memerintahkan pengembalian diorama penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad,” tegas Rizal.

Rizal juga mengkritisi sejumlah kebijakan era pemerintahan sebelumnya yang menurutnya perlu ditinjau ulang. Ia mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai bagaimana sejarah komunisme dan peristiwa 1965-1966 ditempatkan dalam kebijakan negara.

Namun, sejumlah tudingan Rizal mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam penghilangan diorama maupun dugaan hubungan politik dengan PKI merupakan pandangan dan tudingan narasumber yang belum terbukti secara hukum. Karena itu, hal tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan Rizal, bukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari pihak-pihak yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.