16 November 2026

NATO

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, pada Sabtu (02/11), menyatakan bahwa Indonesia telah resmi mendaftar untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menarik perhatian publik, menimbulkan harapan sekaligus skeptisisme terkait relevansi dan manfaat bagi Indonesia jika bergabung dalam organisasi ini.

BRICS awalnya dibentuk sebagai wadah ekonomi bagi negara-negara emerging markets untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik demi menyaingi dominasi Barat, khususnya AS. Fokus utama BRICS adalah mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun kerangka kerja sama yang lebih independen.

Seiring berjalannya waktu, agenda BRICS tidak hanya berpusat pada isu ekonomi, tetapi juga meluas ke topik-topik politik dan keamanan. Salah satunya seperti kontra-narasi terhadap tatanan global yang didominasi oleh Barat. Hal ini tercermin dari posisi Rusia yang menjadikan BRICS sebagai platform untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap NATO dan negara-negara G7.

Perbedaan visi di antara negara-negara anggota sering kali menjadi tantangan internal, terutama antara India dan Tiongkok yang memiliki persaingan geopolitik yang kuat. Akibatnya, terdapat keraguan mengenai apakah BRICS mampu berfungsi sebagai blok yang solid dengan tujuan dan kebijakan yang seragam.

Menurut Yose Rizal Damuri, bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi diplomatik dan geopolitik di panggung internasional. Selama ini, Indonesia menganut kebijakan luar negeri “bebas dan aktif”. Indonesia bebas dari pengaruh blok-blok tertentu, tetapi aktif dalam berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas global. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dipandang sebagai upaya untuk lebih menegaskan peran aktif Indonesia dalam dinamika internasional yang semakin kompleks.

Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat posisinya di antara negara-negara besar. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam isu-isu global, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan negara-negara BRICS yang memiliki pasar besar dan potensi ekonomi yang besar.

Yose menyebut, bergabung dengan BRICS memberikan sejumlah peluang yang menjanjikan bagi Indonesia, antara lain:

Akses Pasar dan Investasi: Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memiliki akses langsung ke pasar besar yang mencakup lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Hal ini dapat meningkatkan peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Diversifikasi Ekonomi: Bergabung dengan BRICS dapat menjadi langkah diversifikasi ekonomi Indonesia agar tidak bergantung pada ekonomi Barat. BRICS telah mencoba menginisiasi berbagai proyek yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, seperti dedolarisasi dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan Local Currency Settlement (LCS) yang juga tengah dikembangkan oleh Indonesia.

Peran dalam Isu Global: Keanggotaan BRICS dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan global yang lebih inklusif, termasuk dalam hal perubahan iklim, ketahanan pangan, dan isu-isu sosial lainnya. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia dapat menjadi perwakilan kepentingan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dalam forum BRICS.

Di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika resmi bergabung dengan BRICS, misalnya:

Perbedaan Kepentingan di Antara Anggota BRICS: BRICS merupakan blok ekonomi yang terdiri dari negara-negara dengan kepentingan yang berbeda. Seperti yang disampaikan Yose Rizal, BRICS bukanlah organisasi yang selalu solid karena perbedaan pandangan antara negara-negara anggotanya, terutama antara India dan Tiongkok. Ketidaksepakatan di antara anggota BRICS ini dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama dan membatasi pengaruh Indonesia dalam blok tersebut.

Dampak Terhadap Kebijakan Bebas-Aktif: Selama ini, Indonesia menganut prinsip bebas-aktif yang memungkinkan untuk bersikap netral dalam konflik antar-negara besar. Namun, bergabung dengan BRICS berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis tetapi juga lebih kompleks dalam percaturan geopolitik global. Ada risiko bahwa Indonesia dapat terjebak dalam konflik kepentingan antara negara-negara BRICS dan negara-negara Barat.

Keuntungan Ekonomi yang Tidak Pasti: Menurut Yose Rizal Damuri, agenda ekonomi BRICS saat ini sudah tidak sekuat ketika pertama kali didirikan. Fokus BRICS saat ini lebih banyak pada isu-isu politik dan keamanan. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang diharapkan Indonesia mungkin tidak sebanding dengan apa yang dicapai jika bergabung dalam kerja sama ekonomi lainnya yang lebih konkret dan terfokus pada sektor perdagangan dan investasi.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar, namun juga penuh tantangan. Indonesia harus berhati-hati agar tetap mempertahankan prinsip bebas-aktifnya dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga.

Meskipun BRICS bisa menjadi platform bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di panggung internasional dan memperkuat ekonomi, Indonesia tetap perlu mengevaluasi dengan seksama keuntungan yang ditawarkan oleh BRICS dan memastikan bahwa keanggotaan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang Indonesia di bidang diplomasi dan ekonomi.

Keputusan untuk bergabung dengan BRICS juga mencerminkan bahwa Indonesia siap mengambil langkah lebih aktif dalam dinamika geopolitik dunia, tetapi tetap perlu menjaga keseimbangan antara posisi strategis dan kemandirian politik yang selama ini dipegang teguh.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah video terbaru yang ditayangkan di kanal YouTube Bossman Mardigu pada Selasa (23/09), Mardigu Wowiek mengulas skenario masa depan dunia pasca Perang Dunia Ketiga. Video tersebut membahas tentang para tokoh global seperti Mark Zuckerberg dan para elit globalis lainnya. Mereka telah membangun bunker mewah di tempat-tempat tersembunyi seperti Hawaii dan New Zealand.

Proyek bunker di Hawaii, yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar $100 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, dilengkapi dengan ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu berukuran hampir 500 meter persegi yang tahan terhadap dampak Perang Dunia Ketiga. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah dunia sedang menuju perang besar yang akan mengubah peta geopolitik selamanya?

Mardigu memprediksi, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, peta dunia tidak akan pernah sama lagi. Konflik ini akan mengubah batas-batas wilayah negara dan merombak tatanan dunia saat ini. Berdasarkan analisis geopolitik dan data dari berbagai institusi pertahanan di Amerika dan Tiongkok, terdapat tiga skenario besar yang mungkin terjadi.

Skenario Pertama

Rusia Kalah, NATO Menang. Dalam skenario ini, Rusia yang kehilangan sekitar 200.000 tentara di Ukraina meluncurkan rudal nuklir berkekuatan rendah ke pangkalan militer Ukraina. Meskipun kerusakannya tidak masif, hal ini memicu respon NATO yang mendeklarasikan perang melawan Rusia, didukung oleh negara-negara anggota Collective Security Treaty Organization (CSTO) seperti Belarus, Kazakhstan, dan lainnya. Di skenario ini, Tiongkok setengah hati membantu Rusia dengan alasan nuklir hanya digunakan untuk pertahanan.

NATO kemudian berhasil menyerbu bagian barat Rusia dan merebut Moskow. Sedangkan Tiongkok mengambil alih wilayah timur Rusia, termasuk Siberia yang kaya akan sumber daya alam. Di Asia, Semenanjung Korea dipersatukan dengan menggulingkan Kim Jong-un. Rusia pun terpecah menjadi 11 negara pro-NATO, termasuk Kaliningrad.

Indonesia sendiri, menurut Mardigu, akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan wilayah barat yang mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Bali menjadi negara bagian baru dari Singapura. Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua akan dikendalikan Australia, sementara Pulau Jawa tetap sebagai entitas tersendiri.

Skenario Kedua

Skenario kedua ini lebih mungkin terjadi dengan Rusia dan Tiongkok bersatu melawan NATO, dibantu oleh Iran, Pakistan, dan negara-negara BRICS. Perang ini diperkirakan berlangsung antara tahun 2027 hingga 2029, dengan Rusia dan Tiongkok memulai invasi besar-besaran. Taiwan menjadi sasaran pertama, diikuti oleh serangan rudal nuklir masif Rusia ke Eropa Barat yang meratakan sebagian besar wilayahnya.

Amerika Serikat pun terpecah, dengan Meksiko mendapatkan konsesi atas lima negara bagian dan pesisir timur Amerika jatuh ke tangan Kuba. Korea Utara berhasil menguasai seluruh Semenanjung Korea. Sementara Israel terhapus dari peta, dengan wilayahnya dibagi menjadi milik Suriah, Mesir, dan Palestina. Indonesia, Jepang, dan Filipina tetap ada, tetapi menjadi negara-negara di bawah pengaruh Tiongkok.

Skenario Ketiga

Skenario ketiga adalah yang paling suram. Baik Rusia maupun NATO hancur total, menyebabkan perubahan konstelasi geopolitik dunia secara drastis. Negara-negara di utara khatulistiwa menjadi tidak layak huni dengan udara yang beracun dan tanah yang tidak bisa lagi ditanami. Perubahan iklim ekstrim membuat makanan langka, dan wabah penyakit baru muncul. Negara-negara di selatan khatulistiwa, termasuk sebagian besar Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menjadi wilayah yang selamat dan membentuk peradaban baru.

Apakah Indonesia Siap Menghadapi Perubahan?

Pasca Perang Dunia Ketiga, pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu bangkit sebagai kekuatan baru dunia? Di bawah kepemimpinan Prabowo atau pemimpin progresif lainnya, peluang ini sangat mungkin terjadi jika Indonesia mampu bertahan dari dampak perang dan memanfaatkan situasi untuk menjadi negara adidaya baru.

Dengan skenario-skenario yang dipaparkan, Mardigu Wowiek mengingatkan bahwa kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dan mencegah Indonesia terpecah-pecah seperti yang direncanakan oleh kekuatan global. Dunia mungkin akan berubah drastis, dan hanya negara-negara yang siap menghadapi perubahan besar yang akan bertahan dan menjadi kekuatan utama di tatanan dunia yang baru.(c@kra)