16 November 2026

Nicho Silalahi

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis politik Nicho Silalahi melontarkan kritik keras terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri tidak bisa setengah hati, melainkan harus dimulai dari pencopotan Kapolri hingga reposisi besar terhadap satuan Brimob.

Menurut Nicho, Brimob sejatinya bukan pasukan kepolisian, melainkan pasukan tempur dengan persenjataan yang bahkan lebih canggih daripada milik TNI. Karena itu, ia menilai Brimob sudah tidak relevan berada di bawah Polri.

“Reformasi Polri itu jelas: copot Kapolri, dan lepaskan Brimob dari Polri. Brimob itu pasukan perang, bukan pasukan pengayom masyarakat. Senjatanya saja lebih canggih daripada TNI. Letakkan saja Brimob di bawah Kemenhan atau sekalian masuk struktur TNI AD,” tegas Nicho, Kamis (2/10/2025).

Ia menilai kondisi saat ini menunjukkan Polri justru makin kuat secara militeristik, namun lemah dalam fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat. “Kalau dibiarkan, Polri ini makin arogan. Padahal, reformasi 1998 jelas menuntut pemisahan militer dan polisi. Tapi faktanya, Brimob sekarang lebih mirip tentara daripada polisi,” tambahnya.

Seruan Nicho ini diperkirakan akan memicu kontroversi, terutama karena menyangkut lembaga vital negara. Namun, ia menegaskan bahwa kritiknya merupakan bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan arah reformasi yang sejati.

“Kalau Polri tidak direformasi, jangan heran kalau rakyat akan kehilangan kepercayaan. Copot Kapolri, dan kembalikan Brimob ke jalurnya!” pungkas Nicho.

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan pengamat politik M. Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik paling keras datang dari aktivis Nicho Silalahi yang menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan Qodari di posisi strategis itu bisa mengubah fungsi KSP menjadi sekadar “Kantor Sure Pay Presiden” sebuah istilah sindiran yang ia gunakan untuk menuding praktik “survei bayaran” atau survei yang dipesan untuk kepentingan politik.

M. Qodari selama ini dikenal luas sebagai analis dan pengamat politik yang kerap tampil di berbagai media dengan beragam analisis elektoral. Rekam jejaknya dalam memimpin lembaga survei Indobarometer membuatnya akrab dengan dunia survei politik dan opini publik. Setelah Presiden Prabowo resmi melantiknya sebagai Kepala KSP, publik pun menaruh perhatian besar, mengingat KSP berperan penting dalam mengawal kebijakan strategis pemerintahan serta menjadi jembatan komunikasi antara presiden dan masyarakat sipil.

Nicho Silalahi, aktivis yang dikenal vokal dalam isu-isu demokrasi dan integritas politik, menilai kehadiran Qodari di KSP membawa potensi konflik kepentingan. Menurut Nicho, latar belakang Qodari sebagai praktisi survei politik bisa menggeser fungsi KSP dari lembaga yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat menjadi tempat “survei pesanan” untuk menopang citra politik pemerintah.

“Sure pay yang saya maksud adalah survei bayaran, survei yang diarahkan sesuai pesanan. Dengan posisi Qodari sekarang, saya khawatir KSP justru menjadi ruang legitimasi untuk hasil survei yang menguntungkan pemerintah, bukan lagi menjalankan fungsi kontrol dan pelayanan publik,” ujar Nicho di akun media sosialnya, Kamis (18/9/2025)

Kantor Staf Presiden berdiri sebagai lembaga yang mendukung presiden dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan menyerap aspirasi masyarakat. Tugas utamanya meliputi pengawasan program prioritas nasional, manajemen isu strategis, hingga penyelesaian konflik kebijakan di lapangan.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, jika lembaga ini kehilangan independensi karena kepentingan politik elektoral, kepercayaan publik pada pemerintah bisa terganggu.

Rokhmat, misalnya, menilai bahwa kekhawatiran publik wajar muncul karena keterkaitan erat Qodari dengan dunia survei. “Meski tidak otomatis menandakan praktik tidak etis, persepsi publik soal konflik kepentingan harus diantisipasi. Transparansi dan akuntabilitas KSP akan menjadi ujian awal bagi Qodari,” kata Rokhmat

Hingga kini, M. Qodari belum memberikan tanggapan panjang terhadap kritik Nicho Silalahi. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menekankan komitmennya untuk menjaga profesionalisme serta memisahkan aktivitas lembaga survei dari tugas-tugas pemerintahan. Tantangan utama baginya adalah membuktikan bahwa KSP di bawah kepemimpinannya tetap netral, fokus pada kinerja pemerintahan, dan tidak terjebak pada kepentingan elektoral.

Penunjukan tokoh berlatar belakang survei sebagai Kepala KSP memang bukan hal baru, tetapi konteks politik pasca-pemilu 2024 menjadikannya lebih sensitif. Pemerintahan Prabowo yang tengah fokus pada konsolidasi kekuasaan menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat untuk menjaga keterbukaan dan integritas. Kritik seperti yang dilontarkan Nicho Silalahi menjadi pengingat bahwa lembaga strategis seperti KSP tidak boleh bergeser dari mandat utamanya.

Dalam waktu dekat, langkah-langkah Qodari terutama dalam membentuk tim, merancang program prioritas, dan mengelola komunikasi publik akan menjadi indikator apakah kekhawatiran “Kantor Sure Pay Presiden” akan terbukti atau justru terbantahkan. Bagi publik, pengawasan terhadap kinerja KSP adalah kunci agar lembaga ini tetap menjadi penjaga kebijakan strategis negara, bukan sekadar pusat produksi citra politik.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nicho Silalahi menyoroti tindakan Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN sekaligus Utusan Presiden Bidang Pariwisata, yang mendadak membatalkan kehadiran sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Magister (Magpar) Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 26 Juni 2025. Nicho menilai perilaku tersebut mencederai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan meminta presiden segera mengevaluasi bahkan memecat Zita.

Menurut Nicho, sikap Zita yang membatalkan agenda kampus secara tiba-tiba dan di saat yang sama terlihat berolahraga di gym berpotensi menimbulkan kekecewaan publik dan “amuk massa”.

“Saat ini pejabat publik di sorot masyarakat melalui media sosial,” papar Nicho, Jumat (12/9/2025).

Menanggapi sorotan tersebut, Zita Anjani menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagramnya, Jumat (12/9/2025). Ia mengakui keputusan membatalkan secara mendadak merupakan kesalahan dirinya dan tim.

“Keputusan membatalkan secara mendadak adalah kekeliruan saya dan tim. Saat itu saya sudah berada dalam agenda lain yang dimulai sebelum acara kampus berlangsung, namun ternyata tidak selesai sesuai rencana,” tulis Zita.

Zita juga mengklarifikasi unggahan dirinya di gym yang menimbulkan kesalahpahaman. “Adapun unggahan saya setelahnya yang menimbulkan salah paham, yaitu saya berada di gym, merupakan late post yang telah dijadwalkan sebelumnya,” jelasnya.

Ia menegaskan tidak berniat menyepelekan undangan Unpad dan memahami kekecewaan banyak pihak. “Saya memahami bagaimana itu bisa memicu persepsi yang keliru. Oleh karenanya saya mohon maaf,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat unjuk rasa di kawasan DPR RI, Rabu (28/8), memicu gelombang duka sekaligus kemarahan publik. Insiden ini tak hanya menjadi perhatian komunitas ojol, tetapi juga menyedot perhatian aktivis, politisi, hingga lembaga internasional.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan detik-detik Affan terjatuh sebelum tubuhnya terlindas rantis yang tengah bergerak di tengah massa aksi. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

Kabar duka ini dengan cepat menyebar dan memantik aksi protes besar-besaran. Ratusan pengemudi ojol berbondong-bondong menuju Markas Komando Brimob (Mako Brimob) di Kwitang, Jakarta Pusat. Massa mengepung, berorasi, dan menuntut pertanggungjawaban aparat.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada keadilan untuk Affan! Jangan ada lagi korban sipil akibat arogansi aparat!” teriak salah satu orator di depan massa.

Aksi itu berlangsung emosional, namun tetap terkendali. Polisi mengerahkan pengamanan tambahan, sementara Divisi Propam disebut telah memeriksa sejumlah anggota Brimob yang berada di dalam rantis saat kejadian.

Aktivis Nicho Silalahi menilai kasus ini berpotensi menjadi titik balik munculnya perlawanan rakyat terhadap arogansi negara. Ia menyebut tragedi yang menimpa Affan tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa.

“Kematian Affan Kurniawan bisa memunculkan perlawanan rakyat semesta. Ketika aparat yang seharusnya melindungi malah membunuh rakyat kecil, itu akan menjadi bara perlawanan yang sulit dipadamkan,” kata Nicho.

Menurut Nicho, solidaritas rakyat akan semakin menguat jika proses hukum berjalan lambat atau dianggap ditutup-tutupi. Ia mendesak agar pemerintah dan Polri tidak hanya meminta maaf, melainkan juga menindak tegas pihak yang bertanggung jawab.

Keluarga korban, komunitas ojol, hingga organisasi masyarakat sipil menyuarakan tiga tuntutan utama:

-Usut tuntas dan adili pelaku Identifikasi siapa pengemudi rantis serta perwira yang bertanggung jawab.

-Kompensasi dan perlindungan – Berikan santunan kepada keluarga korban, sekaligus perlindungan hukum dan sosial bagi komunitas ojol.

-Reformasi SOP aparat – Evaluasi prosedur pengamanan demonstrasi agar tidak lagi mengorbankan warga sipil.

“Affan hanyalah anak muda pekerja keras yang mencari nafkah. Nyawanya tidak boleh hilang sia-sia,” ujar perwakilan komunitas ojol saat ditemui wartawan.

Tragedi ini menjadi sensitif karena menyangkut beberapa faktor:

-Momentum demonstrasi besar – Insiden terjadi di tengah aksi politik yang sudah memanas.

-Korban adalah rakyat kecil – Affan digambarkan sebagai tulang punggung keluarga, menambah empati publik.

-Bukti visual viral – Rekaman peristiwa mempercepat penyebaran amarah publik.

Kematian Affan Kurniawan bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan juga ujian bagi negara dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik. Apakah aparat berani mengusut tuntas dan menghukum pelaku, atau justru membiarkan luka ini menjadi bara perlawanan rakyat yang lebih besar?

Seperti kata Nicho Silalahi, “Jika rakyat kecil terus dikorbankan, maka perlawanan rakyat semesta bukan lagi sekadar wacana, melainkan keniscayaan.”

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bergulir dan kini menyeret sejumlah nama ke hadapan publik. Aktivis Nicho Silalahi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka di level staf dan pejabat menengah, tetapi juga memeriksa mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Desakan itu muncul setelah KPK menyita sejumlah barang bukti bernilai tinggi, termasuk sebuah motor gede (Harley-Davidson) milik mantan staf khusus Ida Fauziyah, Risharyudi Triwibowo. Penyitaan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang dari mana sumber dana untuk membeli aset mewah tersebut dan apakah ada aliran uang ke pihak yang lebih tinggi di lingkaran Kemnaker.

“Publik tidak boleh dibiarkan bingung. Kasus ini tidak bisa hanya menjerat bawahan, sementara pejabat yang diduga mengetahui aliran dana dibiarkan begitu saja. KPK harus memeriksa Ida Fauziyah,” kata Nicho Silalahi dalam keterangannya, Kamis (28/8).

KPK sendiri sudah mengonfirmasi penyitaan Harley-Davidson tersebut. Barang bukti itu kini disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) untuk kepentingan penyidikan. Risharyudi Triwibowo diduga menerima aliran dana dari praktik pemerasan yang terjadi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga ada praktik pemungutan liar terhadap perusahaan yang mengurus izin TKA sejak 2019 hingga 2024. Angka dugaan pemerasan yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp53,7 miliar. Uang itu disebut mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari pegawai Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) hingga pihak eksternal.

“Penyitaan barang mewah seperti motor gede ini merupakan petunjuk awal bahwa hasil pemerasan tidak hanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dialihkan menjadi aset,” ujar seorang pejabat KPK.

Nicho Silalahi menilai penyitaan ini harus menjadi pintu masuk KPK untuk menelusuri siapa saja yang mendapat keuntungan dari praktik pemerasan tersebut. Menurutnya, sulit membayangkan seorang staf khusus berani bermain sendiri tanpa sepengetahuan pejabat utama kementerian.

“Kalau ada staf khusus sampai bisa membeli motor gede dari hasil pemerasan, mustahil pejabat tertinggi tidak tahu-menahu. KPK wajib mengungkap siapa saja yang menerima uang tersebut, termasuk bila ada aliran ke mantan menteri,” tegas Nicho.

Nicho menilai bahwa pola korupsi di kementerian sering kali berbentuk “piramida”, di mana uang hasil pungutan liar didistribusikan ke banyak pihak. Karena itu, pemeriksaan terhadap pejabat tinggi dianggap penting untuk memastikan apakah dugaan itu benar atau tidak.

Tiga Kemungkinan Arah Kasus:

-KPK Naikkan ke Level Pejabat Tinggi. Jika bukti aliran dana ke pejabat utama ditemukan, maka pemeriksaan hingga mantan menteri bukanlah hal mustahil.

-Kasus Berhenti di Level Staf. Bila KPK tidak menemukan bukti yang cukup, kasus ini bisa berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan, meskipun akan menuai kekecewaan publik.

-Dampak Politik. Terlepas dari hasil hukum, isu ini bisa menimbulkan tekanan politik bagi partai asal Ida Fauziyah, terutama jika media terus menyoroti dugaan keterlibatan pejabat tinggi.

Hingga kini, KPK masih fokus memeriksa saksi-saksi dan menelusuri aliran dana. Belum ada kepastian apakah Ida Fauziyah akan dipanggil. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil siapa pun sepanjang ada bukti yang relevan.

“Penyidikan ini masih berkembang. Semua pihak yang diduga mengetahui atau menerima aliran dana tentu akan dipanggil dan diperiksa,” ujar jubir KPK.

Publik kini menanti langkah KPK berikutnya. Apakah kasus ini benar akan menyeret nama besar di level menteri, atau hanya berhenti pada lingkaran staf dan pejabat eselon?

Yang jelas, kasus dugaan pemerasan TKA ini telah membuka kembali luka lama: betapa rapuhnya tata kelola perizinan tenaga kerja asing di Indonesia.