16 November 2026

Nicho Silalahi

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan negara. Aktivis Nicho Silalahi bahkan mengingatkan kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.

Nicho menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan pelaku teknis penyadapan. Aparat penegak hukum harus menelusuri siapa inisiator, pihak yang memerintahkan, jaringan yang terlibat, hingga tujuan sebenarnya di balik operasi tersebut.

Pernyataan Nicho muncul di tengah perkembangan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia dan detikNews pada Selasa (3/11/2026), Polri telah mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Salah satunya disebut sebagai jenderal polisi aktif.

Dalam keterangannya, Nicho mengatakan penyadapan terhadap percakapan Presiden oleh para jenderal dapat menjadi persoalan yang jauh lebih besar apabila terbukti memiliki tujuan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan.

Menurut Nicho, apabila penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, aparat tidak boleh hanya memprosesnya sebagai tindak pidana penyadapan ilegal.

Ia merujuk ketentuan mengenai makar dalam KUHP, khususnya Pasal 104 KUHP lama dan ketentuan KUHP Nasional.

Nicho mengingatkan bahwa tindakan makar dapat mengarah pada ancaman serius terhadap keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Karena itu, ia meminta penyidik mengungkap secara menyeluruh siapa orang atau kelompok yang menjadi inisiator operasi penyadapan tersebut.

“Harus diusut tuntas siapa orang atau kelompok yang menjadi inisiatornya dalam upaya penggulingan pemerintahan yang sah,” kata Nicho, Selasa (3/11/2026).

Menurut dia, penyidikan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang diduga melakukan penyadapan. Rantai komando, kepentingan politik, dan kemungkinan adanya aktor lain juga perlu diperiksa berdasarkan bukti.

Nicho juga menghubungkan dugaan penyadapan tersebut dengan perkembangan persoalan hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menduga, tidak tertutup kemungkinan tindakan penyadapan memiliki kaitan dengan dinamika politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan ijazah pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Menurut Nicho, perkembangan hukum tersebut dapat menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri penyidik untuk mengetahui kemungkinan motif di balik dugaan penyadapan.

Dalam KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan makar diatur secara khusus.

Pasal 191: Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman hukumannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Pasal 193: Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah diancam penjara maksimal 12 tahun. Pemimpin atau pengaturnya dapat dikenai penjara maksimal 15 tahun.

Pasal 258: Penyadapan atau intersepsi ilegal terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik diancam penjara maksimal 10 tahun.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Nicho Silalahi menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tidak semata-mata membutuhkan lahirnya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Menurut dia, perangkat hukum yang sudah ada sebenarnya dapat digunakan untuk mengejar dan menyita aset hasil kejahatan korupsi, asalkan aparat penegak hukum bekerja secara maksimal.

Nicho justru menyoroti persoalan yang menurutnya lebih mendasar, yakni kualitas penegakan hukum, khususnya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

“Nah kan ini bisa melakukan penyitaan aset koruptor, jadi tidak perlu dipaksakan munculnya UU Perampasan Aset dan cukup mengoptimalkan UU yang telah ada serta membenahi aparat penegak hukum untuk benar-benar bekerja,” kata Nicho, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, perhatian publik semestinya juga diarahkan kepada putusan-putusan perkara korupsi yang dinilainya terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan dan nilai kerugian negara.

Ia bahkan menggunakan istilah “discount hukuman” untuk menggambarkan putusan yang menurutnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Nicho mencontohkan sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik, antara lain perkara Bambang Gatot Ariyono, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta perkara Laksamana Muda TNI (Purn.) Leonardi dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

“Terutama yang perlu ditindak itu hakim-hakim yang sering mengobral discount hukuman,” ujarnya.

Nicho berpendapat, hukuman terhadap pelaku korupsi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan badan, tetapi juga pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana.

Ia juga mengkritik kemungkinan adanya berbagai fasilitas dan pengurangan masa pidana bagi narapidana korupsi. Menurutnya, apabila hukuman dapat diperingan melalui remisi dan berbagai fasilitas pemasyarakatan, maka efek jera yang diharapkan dari pemberantasan korupsi akan semakin berkurang.

Nicho kemudian menyinggung kasus Gayus Tambunan sebagai salah satu contoh yang menurutnya memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

“Belum lagi para penggarong itu nantinya akan mendapatkan remisi plus-plus serta kamar VIP dengan fasilitas bintang lima hingga bebas pelesiran di lembaga pemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan,” katanya.

Karena itu, ia mendorong Mahkamah Agung agar memberikan perhatian serius terhadap putusan perkara korupsi dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip independensi, integritas, transparansi, serta rasa keadilan masyarakat.

Nicho juga melontarkan kritik keras terhadap mekanisme pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung.

Ia mengaku bersama kelompok yang disebutnya sebagai Gerakan Lawan Mafia Peradilan, melalui kuasa hukum Rumbi Sitompul, telah melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menurut Nicho, laporan-laporan tersebut seharusnya ditindaklanjuti secara serius apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik maupun perilaku hakim.

Namun, ia mengklaim sejumlah laporan yang disampaikan pihaknya tidak berujung pada proses hingga pemberhentian hakim.

“Berkali-kali kami sudah melaporkan hakim nakal ke Bawas MA RI, tapi tidak ada satupun yang diproses hingga pemecatan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Nicho bahkan mempertanyakan efektivitas keberadaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

“Jadi Bawas ini hanya menghabiskan anggaran negara dan hanya menggunakan fasilitas-fasilitas negara saja. Tanpa ada kinerjanya,” katanya.

Ia kemudian menyerukan agar masyarakat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pengawasan tersebut.

Dalam pernyataannya, Nicho juga menyinggung keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menurutnya perlu dibuat semakin transparan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.

Ia mengaitkan kritik tersebut dengan perkara Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang terseret perkara suap dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Nicho, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan integritas di lingkungan peradilan harus mendapatkan perhatian serius.

Namun, menurut dia, pembenahan tidak cukup hanya dengan membuat regulasi baru.

“Mana yang lebih penting bagi bangsa ini, melahirkan UU baru atau membenahi sistem peradilan yang berisi dengan hakim-hakim korup dan sarang mafia peradilan?” tegas Nicho.

Nicho menilai masyarakat perlu lebih aktif mengawasi proses penegakan hukum. Ia bahkan menyerukan agar kritik terhadap Mahkamah Agung tidak hanya diarahkan kepada lembaga eksekutif maupun legislatif, tetapi juga kepada institusi peradilan ketika terdapat putusan yang dianggap mencederai rasa keadilan.

Ia mengajak masyarakat melakukan aksi secara konstitusional untuk mendorong perbaikan sistem peradilan.

Di sisi lain, pernyataan Nicho mengenai “memburu” pejabat korup dan hakim yang dinilainya bermasalah perlu dipahami sebagai seruan politik atau kritik publik, bukan ajakan untuk melakukan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.

Pada akhirnya, Nicho menempatkan persoalan pemberantasan korupsi pada dua sisi: kekuatan regulasi dan integritas aparat penegak hukum.

Menurutnya, UU baru tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan apabila aparat yang menjalankannya masih bermasalah.

Bagi Nicho, perang melawan korupsi bukan hanya soal seberapa banyak aturan baru yang dibuat, tetapi juga seberapa kuat negara memastikan aturan tersebut benar-benar ditegakkan secara adil, transparan dan tanpa pandang bulu.

MoneyTalk.id, Jakarta  – Aktivis Nicho Silalahi melontarkan kritik keras terhadap arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut dia, persoalan terbesar bangsa bukan semata-mata ketiadaan undang-undang baru, melainkan lemahnya pelaksanaan hukum serta masih adanya dugaan praktik korupsi dan mafia dalam sistem penegakan hukum.

Dalam pernyataannya, Nicho menilai korupsi telah berkembang jauh lebih luas dibanding masa lalu. Jika sebelumnya praktik korupsi lebih identik dengan lingkaran elite kekuasaan, kini, menurut dia, penyakit tersebut telah menjalar hingga berbagai tingkatan birokrasi.

“Masalah terbesar negeri ini adalah korupsi. Dahulu sebelum Soeharto tumbang, korupsi cuma di level elite. Tapi sekarang korupsi telah mewabah hingga ke perangkat desa,” ujar Nicho dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosialnya, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Nicho, persoalan menjadi semakin kompleks apabila aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terseret dalam praktik korupsi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa pemberantasan korupsi kerap menghadapi hambatan.

Nicho juga menyinggung lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut pandangannya, kehadiran lembaga antirasuah tersebut tidak dapat dilepaskan dari krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang telah lebih dahulu ada.

Ia menilai KPK pada awal pembentukannya dipandang sebagai jawaban atas tuntutan pemberantasan korupsi yang lebih independen dan efektif.

Namun, menurut Nicho, persoalan korupsi tidak hanya berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Ia menilai perhatian publik juga perlu diarahkan kepada proses penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan pidana.

“Bukan cuma di sana, bahkan lebih parah lagi di sistem peradilan kita. Korupsi sudah menjadi hidangan sehari-hari,” kata Nicho, seraya menyoroti berbagai kasus dugaan mafia peradilan yang pernah mencuat ke publik.

Pernyataan tersebut merupakan kritik dan opini Nicho terhadap kondisi penegakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran oleh aparat maupun hakim, secara hukum, tetap harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan dan proses yang berlaku.

Salah satu poin utama yang disampaikan Nicho adalah kritik terhadap desakan sebagian kelompok agar DPR segera mengesahkan undang-undang baru, termasuk RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk menjatuhkan pidana berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut memang terdapat ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup, pidana penjara hingga 20 tahun untuk tindak pidana tertentu, serta kemungkinan pidana mati dalam keadaan tertentu.

“Kalau mau jujur, sebenarnya bukan DPR RI yang harus terus-menerus didesak. Cukup optimalkan undang-undang yang sudah ada,” demikian inti pandangan Nicho.

Ia menilai persoalan utama justru terletak pada implementasi. Menurutnya, sebanyak apa pun regulasi baru yang dilahirkan tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan apabila aparat penegak hukum tidak menjalankannya secara konsisten.

Nicho bahkan mengingatkan bahwa banyaknya regulasi dapat menimbulkan persoalan baru apabila penegakan hukum tidak dibarengi dengan integritas aparat.

“Jadi mau berjuta undang-undang pun dibuat, jika pelaksanaan atau implementasinya tidak berjalan, justru bisa menjadi masalah,” tegasnya.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, Indonesia memang telah mengalami beberapa perubahan regulasi. Nicho menyinggung keberadaan UU Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini telah menyediakan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku korupsi.

Pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sedangkan Pasal 2 ayat (1) membuka kemungkinan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, tergantung unsur tindak pidana yang terbukti.

Selain pidana badan, Undang-Undang Tipikor juga mengenal pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti dan perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Karena itu, menurut Nicho, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah Indonesia membutuhkan aturan baru, melainkan sejauh mana aturan yang telah ada benar-benar diterapkan secara maksimal.

Untuk memperkuat argumentasinya, Nicho menyoroti sejumlah vonis perkara korupsi yang dinilainya tidak sebanding dengan besarnya dampak kejahatan terhadap negara dan masyarakat.

Salah satu contoh yang disebut adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam perkara suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Juliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan tersebut juga memuat kewajiban pembayaran uang pengganti sekitar Rp14,5 miliar.

Bagi Nicho, kasus-kasus semacam itu harus menjadi bahan evaluasi serius mengenai filosofi pemidanaan terhadap korupsi.

Ia mempertanyakan apakah vonis yang dijatuhkan telah cukup memberikan efek jera, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan dana publik dan kepentingan masyarakat luas.

Nicho juga menyinggung sejumlah perkara lain, termasuk kasus yang melibatkan mantan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai contoh pentingnya pembenahan internal lembaga peradilan.

Kasus Zarof Ricar, misalnya, telah menjadi perhatian besar publik. Zarof dijatuhi vonis 16 tahun penjara dalam perkara pemufakatan jahat terkait penyuapan hakim dan gratifikasi. Sementara itu, penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengannya juga terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Dalam penyidikan, Kejaksaan Agung menelusuri aset dan aliran dana yang nilainya sangat besar.

Nicho, yang menyebut berasal dari Gerakan Lawan Mafia Peradilan, juga mengangkat persoalan mekanisme pengawasan terhadap hakim.

Ia menyatakan kelompoknya, melalui kuasa hukum Rumbi Sitompul SH, MH, telah beberapa kali menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menurut Nicho, respons terhadap sejumlah laporan yang diajukan dinilai belum memuaskan. Karena itu, ia melontarkan kritik keras terhadap efektivitas pengawasan internal.

Namun secara kelembagaan, mekanisme pengawasan hakim memang melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, termasuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Nicho menilai pengawasan terhadap hakim harus diperkuat agar tidak muncul persepsi bahwa penegakan disiplin internal justru melindungi pelanggaran yang dilakukan oknum.

Menurut Nicho, demonstrasi dan tekanan publik selama ini terlalu banyak diarahkan kepada DPR, khususnya dalam tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Ia tidak menolak pentingnya pembentukan atau penyempurnaan regulasi. Namun ia menilai perhatian publik juga harus diberikan kepada lembaga yudikatif dan keseluruhan rantai penegakan hukum.

“Pertanyaannya, mana yang lebih penting bagi bangsa ini, melahirkan undang-undang baru atau membenahi sistem peradilan?” ujar Nicho.

Menurut dia, undang-undang yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila dijalankan oleh aparat yang tidak memiliki integritas. Sebaliknya, sistem pengawasan yang kuat, transparansi putusan, penindakan terhadap mafia peradilan, serta konsistensi dalam penerapan pidana dapat menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan publik.

Nicho meminta masyarakat tidak hanya memusatkan tekanan kepada lembaga legislatif, tetapi juga mendorong pembenahan serius di sektor peradilan.

Baginya, perang melawan korupsi tidak cukup dilakukan dengan menambah pasal atau membuat undang-undang baru. Yang lebih mendesak, menurut dia, adalah memastikan setiap aparat penegak hukum menjalankan aturan yang sudah ada secara konsisten dan bebas dari konflik kepentingan.

“Kalau undang-undangnya sudah menyediakan pidana berat, lalu vonis, pengawasan, dan pelaksanaannya masih menjadi persoalan, maka yang harus dibenahi adalah seluruh sistemnya,” demikian garis besar kritik Nicho.

MoneyTalk.id,Jakarta  – Aktivis pergerakan Nicho Silalahi mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Namun, ia mengingatkan agar UU tersebut tidak justru menjadi instrumen yang dapat disalahgunakan oleh oknum penegak hukum untuk menekan dan memeras masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Nicho Silalahi pada 31 Agustus 2026. Menurutnya, pengawasan terhadap implementasi UU Perampasan Aset menjadi penting agar kewenangan yang diberikan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

“Kita mendukung lahirnya UU Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor, tapi kita juga harus mengawal agar isi dari UU Perampasan Aset tidak menjadi pisau yang justru malah digunakan para oknum penegak hukum korup untuk memeras Rakyat,” kata Nicho.

Nicho menilai praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan maupun penerapan UU Perampasan Aset.

“Kita sudah sama-sama tau bahwa prilaku korup yang dilakukan oknum penegak hukum sering mempraktekkan jual beli pasal untuk memeras rakyat, dari mulai tingkat penyidikan hingga proses persidangan rakyat selalu dirampok oleh para oknum penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan permainan pasal pidana yang menurutnya dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang.

“Para oknum penegak hukum jahanam itu sering memainkan pasal yang ancaman hukumnya diatas 5 Tahun agar legal penahanan yang mereka lakukan,” kata Nicho.

Menurut dia, persoalan kemudian dapat berkembang menjadi dugaan permintaan uang dengan iming-iming perubahan pasal atau penanganan perkara.

“Setelah ditahan maka masuklah para penyidik bangsat dengan berdalih akan membantu tapi dengan kompensasi puluhan juta hingga milyaran rupiah untuk merubah pasal-pasal yang bisa diperjualbelikan itu,” tuturnya.

Nicho selanjutnya meminta agar mekanisme perampasan aset tidak hanya diarahkan kepada masyarakat atau pelaku tindak pidana tertentu, tetapi juga dapat menyasar penyelenggara negara dan aparat penegak hukum apabila terdapat ketidaksesuaian antara kekayaan dengan sumber penghasilan yang sah.

“Lihat saja para oknum penegak hukum korup itu dengan pangkat kecil tapi memiliki harta kekayaan yang fantastis, bahkan yang pangkat lebih tinggi jauh lebih parah lonjakan Harta kekayaannya,” ujar Nicho.

Ia mempertanyakan adanya lonjakan kekayaan yang menurutnya tidak sebanding dengan penghasilan resmi seorang pejabat atau aparat.

“Sementara jika mengacu pada penghasilan resmi mereka maka tidak masuk akal terjadi lonjakan Harta kekayaanya, bahkan sudah banyak Oknum Polisi, Oknum Jaksa, Oknum KPK, Hingga Oknum Hakim yang ditangkap karena melakukan praktek² merampok rakyat dengan menjadikan hukum sebagai barang dagangan mereka,” katanya.

Karena itu, Nicho mendorong agar UU Perampasan Aset memiliki mekanisme yang kuat untuk menguji asal-usul kekayaan para penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum.

“Untuk itu kita harus mendorong UU Perampasan Aset Menyasar para penyelenggara negara termasuk penegak hukum agar membuktikan lonjakan harta kekayaan mereka, jika tidak bisa dibuktikan lonjakan harta kekayaan mereka dari hasil yang Sah maka harta kekayaan mereka harus segera disita untuk Negara,” tegasnya.

Lebih jauh, Nicho bahkan mengusulkan agar hukuman mati dapat diberlakukan terhadap penyelenggara negara maupun penegak hukum yang terbukti melakukan korupsi.

“Bila perlu dalam UU Perampasan Aset diberlakukan hukuman mati pada penyelenggara negara termasuk para penegak hukum yang korup, itu baru namanya UU yang berisi spirit pemberantasan korupsi,” pungkas Nicho.

Pernyataan Nicho Silalahi tersebut merupakan pandangan dan penilaiannya terhadap praktik penegakan hukum serta urgensi UU Perampasan Aset. Tuduhan terhadap individu atau institusi tertentu dalam pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum.

Redaksi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau disebut dalam pernyataan tersebut untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan yang akan dipublikasikan secara proporsional.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis Pergerakan Nicho Silalahi menegaskan penolakannya terhadap apa yang disebutnya sebagai arogansi kekuasaan dalam menyikapi aksi-aksi rakyat. Meski kelompoknya belum menentukan sikap mendukung atau menolak aksi pada 27 Agustus 2026, Nicho menyatakan keberatan jika suara masyarakat dibungkam melalui pembatasan atau penundaan transaksi rekening milik aktivis.

Pernyataan itu disampaikan Nicho melalui unggahan di platform media sosial pada Minggu, 24 Agustus 2026, menanggapi pemberitaan Harian Disway berjudul “Polisi Buka Suara Soal Pemblokiran Rekening Supriyono Botok: Bukan Diblokir, tapi Ditunda Transaksinya.”

“Meskipun barisan kami belum menentukan sikap mendukung atau menolak aksi 27 Agustus 2026, namun kami dengan tegas menolak arogansi kekuasaan yang ingin membungkam suara rakyat dengan cara melakukan blokir terhadap rekening aktivis,” tulis Nicho.

Ia menilai, pengumpulan donasi melalui rekening untuk mendukung kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai tindakan melanggar hukum.

“Apalagi pengumpulan donasi di rekening itu untuk kegiatan dalam menyampaikan pendapat di muka umum telah dilindungi oleh undang-undang,” katanya.

Menurut Nicho, Indonesia telah memilih sistem demokrasi sehingga, menurut pandangannya, tidak seharusnya ada pihak atau institusi negara yang menggunakan kewenangannya untuk membungkam suara rakyat tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kita menyepakati negara ini menggunakan demokrasi, jadi tidak boleh seorang pun ataupun institusi negara yang berhak membungkam suara-suara rakyat dengan cara melakukan pemblokiran rekening, sebab pemilik rekening itu bukan pelaku kriminal ataupun organisasi terlarang di negeri ini,” tegasnya.

Nicho juga melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan ketegasan aparat dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan asal-usul lonjakan kekayaan sejumlah pejabat negara.

“Seharusnya para penegak hukum berani mengaudit dan mengusut dari mana asalnya lonjakan kekayaan dan harta para pejabat negara,” ujar Nicho.

Dalam unggahannya, Nicho juga menyampaikan tuntutan hukuman yang sangat keras terhadap pejabat yang, menurutnya, terbukti memiliki kekayaan tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan tersebut merupakan sikap pribadi Nicho dan bukan pernyataan atau kebijakan resmi institusi penegak hukum.

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan yang ditanggapi Nicho, pihak kepolisian memberikan penjelasan berbeda mengenai status rekening milik Supriyono alias Botok. Polisi disebut menyatakan bahwa rekening tersebut bukan “diblokir”, melainkan mengalami penundaan transaksi.

Perbedaan istilah antara “pemblokiran” dan “penundaan transaksi” menjadi penting untuk diperjelas karena keduanya memiliki konsekuensi dan dasar prosedural yang berbeda. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan lengkap dalam materi unggahan Nicho mengenai dasar hukum, pihak yang mengambil tindakan, maupun rincian prosedur penundaan transaksi terhadap rekening tersebut.

Media membuka ruang bagi kepolisian, perbankan terkait, Supriyono, maupun otoritas yang berwenang untuk memberikan penjelasan atau tanggapan atas kritik dan pernyataan Nicho Silalahi. Tanggapan tersebut akan dimuat sebagai bagian dari keberimbangan informasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pegiat media sosial Nicho Silalahi melontarkan kritik keras kepada PDI Perjuangan (PDIP) terkait peringatan peristiwa Kudatuli. Menurutnya, partai tersebut dinilai melupakan para pejuang dan korban yang dahulu mempertaruhkan segalanya demi mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ketika berada di tampuk kekuasaan.

Melalui pernyataannya, Nicho menilai semangat perjuangan yang pernah ditunjukkan para pendukung Megawati pada masa konflik internal PDI kini tidak lagi mendapat perhatian yang layak.

“Saat tidak berkuasa mereka memperingati peristiwa Kudatuli dengan menggunakan atribut bertuliskan Pro Mega, tapi saat berkuasa mereka melupakan orang-orang yang berani mengorbankan segalanya untuk mendukung Mega,” ujar Nicho, Sabtu (1/7/2026).

Ia juga menyinggung perlawanan yang terjadi dalam Kongres Medan serta aksi “Cap Darah Pro Mega” di Lapangan Merdeka Medan yang, menurutnya, menjadi bagian penting dari sejarah lahirnya peristiwa Kudatuli.

Menurut Nicho, perjuangan para aktivis dan simpatisan Pro Mega pada masa itu seharusnya tidak hanya dikenang melalui seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan dalam penghormatan terhadap para korban dan pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan politik tersebut.

Pernyataan Nicho muncul di tengah momentum peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli. Pada akhir Juli 2026, PDIP menggelar rangkaian acara peringatan, termasuk peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban peristiwa 27 Juli 1996.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari DPP PDIP terkait kritik yang disampaikan Nicho Silalahi.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis sosial Nicho Silalahi menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah menyusul kabar tragis seorang anak sekolah dasar yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena.

Melalui pernyataannya di media sosial, Nicho menilai pemerintahan yang beradab seharusnya lebih memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi para orang tua dibanding sekadar memberikan bantuan makan kepada anak. Menurutnya, ketersediaan pekerjaan yang layak akan menjaga martabat keluarga sekaligus memastikan kebutuhan pendidikan anak terpenuhi secara berkelanjutan.

Sorotan tersebut muncul setelah pemberitaan media nasional, termasuk laporan dari Kompas.id, mengungkap kondisi keluarga miskin ekstrem yang bahkan kesulitan membeli alat tulis dengan harga di bawah Rp10.000. Peristiwa itu dinilai menjadi tamparan keras bagi negara dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh warga.

Sebagai bagian dari jaringan aktivisme Molekul Pancasila, Nicho menekankan bahwa kemiskinan struktural tidak bisa diselesaikan hanya dengan program bantuan jangka pendek. Ia mendorong kebijakan ekonomi yang membuka kesempatan kerja luas, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan tidak ada anak Indonesia yang terhambat sekolah karena faktor biaya sederhana.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi makan, tetapi memastikan orang tua memiliki pekerjaan bermartabat agar anak-anak dapat tumbuh dan belajar dengan layak,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik mengenai efektivitas program bantuan sosial, kualitas perlindungan pendidikan bagi keluarga miskin, serta tanggung jawab negara dalam mencegah tragedi serupa terulang.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis nasional Nicho Silalahi menyuarakan kritik keras terhadap sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan rangkaian bencana besar di Sumatera sebagai Bencana Nasional, meskipun jumlah korban jiwa telah melampaui seribu orang dan terus bertambah.

Dalam pernyataannya yang ramai diperbincangkan publik, Nicho membandingkan respons negara terhadap Bencana Lombok pada 2018 dengan kondisi bencana yang saat ini melanda wilayah Sumatera.

“Pak @prabowo, bencana Lombok dengan korban 458 jiwa hanya terjadi di 1 dari 38 provinsi. Tapi bencana di Sumatera sudah menewaskan 1.053 orang, terdampak di 3 provinsi sekaligus, dan jumlah korban masih akan terus bertambah,” ujar Nicho, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, fakta tersebut seharusnya cukup menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk segera menaikkan status bencana Sumatera menjadi Bencana Nasional, sebagaimana yang pernah dilakukan pada kasus-kasus bencana besar sebelumnya.

Nicho menegaskan bahwa bencana yang melanda Sumatera bukan hanya persoalan jumlah korban jiwa, tetapi juga menyangkut luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur, lumpuhnya aktivitas ekonomi, serta dampak sosial jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat.

Tiga provinsi terdampak disebut mengalami kondisi darurat yang hampir serupa: banjir besar, longsor, kerusakan jalan nasional, jembatan putus, hingga terisolasinya sejumlah desa. Ribuan warga terpaksa mengungsi dengan keterbatasan logistik dan layanan kesehatan.

“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini bencana regional dengan dampak nasional. Kalau ini belum dianggap bencana nasional, lalu ukurannya apa?” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Nicho secara langsung menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sebagai kekuatan politik utama pemerintahan saat ini. Ia mempertanyakan keberpihakan negara dalam menangani krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Pulau Sumatera.

“Apa kami harus bersuara lebih keras, bahkan sampai meneriakkan Sumatera merdeka, baru bencana ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional?” ujar Nicho dengan nada kritis.

Pernyataan tersebut, menurut Nicho, bukanlah seruan separatisme, melainkan ekspresi kekecewaan mendalam terhadap negara yang dinilai lamban dan abai terhadap penderitaan rakyatnya.

Penetapan status Bencana Nasional bukan sekadar simbol administratif. Menurut para pemerhati kebencanaan, status ini akan membuka akses terhadap:

-Mobilisasi anggaran pusat yang lebih besar

-Keterlibatan lintas kementerian secara penuh

-Penguatan peran TNI–Polri dalam distribusi logistik

-Akselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Tanpa status tersebut, penanganan bencana cenderung bergantung pada kemampuan daerah yang justru sedang lumpuh akibat bencana itu sendiri.

Nicho menekankan bahwa isu ini seharusnya ditempatkan di atas kepentingan politik. Menurutnya, negara wajib hadir tanpa diskriminasi wilayah.

“Korban bencana di Lombok, di Sumatera, di Papua, semua adalah rakyat Indonesia. Negara tidak boleh pilih-pilih dalam empati dan kebijakan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pengambilan keputusan akan memperbesar risiko korban tambahan, baik akibat penyakit di pengungsian, kelaparan, maupun minimnya akses layanan medis.

Bagi Nicho, penanganan bencana Sumatera menjadi ujian moral dan kepemimpinan nasional. Cara pemerintah merespons tragedi ini akan menjadi penanda apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar mengelola krisis secara administratif.

“Ini soal nyawa manusia, bukan soal citra politik. Jangan sampai sejarah mencatat negara terlambat hadir,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis sosial dan lingkungan, Nicho Silalahi, kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan kerusakan hutan di Sumatera Utara yang dinilai sudah mencapai titik kritis. Dalam unggahan dan pernyataan publiknya, Nicho meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menangkap dan memeriksa sejumlah pejabat serta pengusaha yang diduga terlibat dalam pemberian izin maupun eksekusi penghancuran kawasan hutan yang menjadi bagian penting dari ekosistem Tanah Batak.

Menurut Nicho, kerusakan hutan yang meluas bukan lagi isu teknis, tetapi telah menjadi masalah moral, politik, dan kemanusiaan karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sumber air, bencana ekologis, hingga hilangnya wilayah adat.

Dalam pernyataannya, Nicho menyebut beberapa nama pejabat yang menurutnya perlu diperiksa secara hukum terkait dugaan keterlibatan dalam penerbitan izin perusakan hutan:

-Zulkifli Hasan – Menteri Kehutanan 2009–2014

-Siti Nurbaya Bakar – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam Kabinet Kerja (2014–2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019–2024)

-Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan Era Prabowo

Selain itu, Nicho juga mendesak pemerintah untuk memeriksa taipan Sukanto Tanoto, yang menurut sejumlah laporan LSM lingkungan hidup disebut memiliki keterkaitan dengan industri bubur kertas dan pengelolaan hutan tanaman industri yang diduga menjadi penyebab utama degradasi lingkungan di Sumatera Utara.

“Saatnya rakyat bersuara. Presiden Prabowo harus segera bertindak. Tangkap dan periksa semua yang terlibat dalam penghancuran hutan kami. Termasuk para oligark yang menjadi eksekutor. Jangan biarkan Tanah Batak hancur hanya demi kepentingan bisnis,” tegas Nicho, Rabu (3/12/2025).

Dalam seruannya, Nicho menegaskan bahwa perusahaan pulp & paper PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus segera ditutup karena dianggap menjadi sumber utama kerusakan ekologis di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.

TPL yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama telah lama menjadi objek protes masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga pemerintah daerah. Perusahaan ini dituding membuka hutan alam secara besar-besaran untuk keperluan hutan tanaman industri (HTI), terutama eucalyptus, yang berdampak pada: hilangnya hutan lindung, rusaknya sumber mata air, konflik agraria dengan masyarakat adat, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya potensi banjir bandang dan longsor, serta ancaman terhadap hutan habitat Harimau Sumatera dan satwa endemik lainnya.

Masyarakat adat dari wilayah Pandumaan-Sipituhuta, Aek Lung, Humbang Hasundutan, hingga kawasan sekitar Danau Toba berkali-kali terlibat bentrok karena mempertahankan tanah ulayat yang mereka klaim dirambah perusahaan.

Laporan NGO seperti WALHI, Forest Watch Indonesia, dan laporan investigasi lokal menunjukkan pola kerusakan yang konsisten di sekitar konsesi perusahaan-perusahaan besar, termasuk TPL.

Seruan Nicho Silalahi muncul di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pemerintahan yang tegas, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurut Nicho, kasus kehutanan ini harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar isu daerah.

Aktivis itu menilai, jika pemerintah berani menindak para pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan serta oligark yang menguasai industri kehutanan, maka itu akan menjadi langkah awal pemulihan ekosistem Tanah Batak dan daerah-daerah lain di Indonesia yang mengalami masalah serupa.

Isu kerusakan hutan di kawasan Toba bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal identitas dan budaya. Bagi masyarakat Batak, hutan adalah bagian dari habitat leluhur, ruang hidup, dan fondasi keberlangsungan generasi mendatang.

Seruan “Tutup TPL!” telah berkali-kali digaungkan dalam aksi massa, marga adat, organisasi gereja, dan kelompok pemuda Batak.

Kini, seruan serupa kembali mengemuka melalui pernyataan Nicho Silalahi yang menuntut tindakan konkret dari pemerintah pusat.

MoneyTalk, Jakarta – Suara keadilan kembali menggema dari Kota Cilegon. Kali ini datang dari aktivis Nicho Silalahi yang menyoroti langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam membantu warga Lapak Kampung Periuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai pemulung, pedagang kaki lima, dan buruh harian lepas itu selama berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang ancaman penggusuran akibat sengketa lahan seluas ± 11 hektare yang dulunya merupakan area kuburan China.

Menurut Nicho, operasi senyap yang dilakukan Dasco telah memberikan harapan baru bagi warga yang sudah tinggal di lokasi itu selama 20 hingga 40 tahun. “Mereka yang merasakan operasi senyap Prof @bang_dasco tahu mengucapkan terima kasih. Sejak Bang Dasco turun tangan, mereka mendapatkan kedamaian kembali. Semoga beliau sehat selalu agar semakin banyak rakyat kecil yang terlindungi,” ujar Nicho.

Persoalan sengketa lahan ini dinilai penuh kejanggalan. Nicho menyoroti munculnya sertifikat hak milik (SHM) yang diduga terbit pada tahun 2024. Padahal warga sudah menempati lahan itu selama puluhan tahun, hidup secara damai, dan tidak pernah mengenal sosok-sosok yang mengklaim sebagai pemilik sah.

“Sangat janggal konflik agraria ini muncul sejak Hotel Aston berdiri di lahan eks kuburan China, dan sertifikat SHM baru muncul tahun ini. Patut kita duga ada mafia tanah bermain,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa selama puluhan tahun tidak ada satu pun warga yang mengenal klaim pemilik lahan tersebut. Fakta ini, katanya, menunjukkan indikasi kuat praktik mafia tanah yang mencoba menguasai tanah bernilai triliunan rupiah.

Dengan estimasi harga tanah mencapai Rp10 juta hingga Rp25 juta per meter persegi, area seluas 11 hektare itu memiliki nilai fantastis. Nicho menyebut angka tersebut bisa mencapai triliunan rupiah jumlah yang cukup untuk menggugah pihak-pihak tertentu melakukan manuver ilegal.

“Inilah alasan kenapa lahan ini menjadi rebutan. Ada uang besar yang sedang diincar para mafia tanah beserta kaki tangannya,” kata Nicho dalam pernyataannya.

Ia menegaskan bahwa warga yang hidup dari profesi serba pas-pasan justru menjadi korban dari permainan besar yang melibatkan kepentingan bisnis dan spekulasi tanah.

Nicho dengan lantang menyodorkan solusi strategis: kembalikan lahan bekas kuburan China tersebut kepada negara. Tidak hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk memperkuat fasilitas pemerintahan Kota Cilegon. Ia menyebut bahwa kantor-kantor penting pemerintahan saat ini masih menumpang di lahan milik Krakatau Steel.

“Bukankah lebih baik lahan itu digunakan untuk kantor Walikota, Polres Cilegon, Kodim Cilegon, dan DPRD Cilegon? Selama ini gedung-gedung itu masih menumpang. Ini kesempatan emas,” tegas Nicho.

Ia menilai langkah ini bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan fungsi strategis jangka panjang bagi kepentingan publik.

Nicho memastikan bahwa dirinya bersama perwakilan warga akan menghadiri undangan mediasi yang diagendakan. Salah satu fokus utama yang akan dibawa adalah kejanggalan penerbitan SHM di atas tanah bekas kuburan China.

“Kami pasti hadir dan memaksimalkan perjuangan. Kami akan mempertanyakan bagaimana SHM bisa muncul padahal warga sudah tinggal 20–40 tahun di sana,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa negara harus hadir, bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil yang selama ini menjadi penghuni sah secara sosial, meskipun belum secara administratif.

Peran Dasco Ahmad mendapatkan banyak apresiasi dari warga. Selain turun langsung, Dasco disebut memberikan rasa aman dan mendorong pergerakan hukum untuk mengungkap siapa sebenarnya pihak di balik klaim kepemilikan lahan tersebut.

“Masyarakat merasakan bahwa negara hadir melindungi mereka,” kata Nicho.

Konflik agraria di Kota Cilegon ini menjadi satu dari sekian banyak contoh bagaimana mafia tanah beroperasi dan mengincar wilayah bernilai tinggi. Namun upaya advokasi yang kuat—ditambah kehadiran figur publik yang responsif—menjadi harapan baru bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas, dan publik menanti langkah tegas pemerintah dalam mengungkap kejanggalan sertifikat SHM yang diduga menjadi sumber masalah.