MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan pengamat politik M. Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik paling keras datang dari aktivis Nicho Silalahi yang menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan Qodari di posisi strategis itu bisa mengubah fungsi KSP menjadi sekadar “Kantor Sure Pay Presiden” sebuah istilah sindiran yang ia gunakan untuk menuding praktik “survei bayaran” atau survei yang dipesan untuk kepentingan politik.
M. Qodari selama ini dikenal luas sebagai analis dan pengamat politik yang kerap tampil di berbagai media dengan beragam analisis elektoral. Rekam jejaknya dalam memimpin lembaga survei Indobarometer membuatnya akrab dengan dunia survei politik dan opini publik. Setelah Presiden Prabowo resmi melantiknya sebagai Kepala KSP, publik pun menaruh perhatian besar, mengingat KSP berperan penting dalam mengawal kebijakan strategis pemerintahan serta menjadi jembatan komunikasi antara presiden dan masyarakat sipil.
Nicho Silalahi, aktivis yang dikenal vokal dalam isu-isu demokrasi dan integritas politik, menilai kehadiran Qodari di KSP membawa potensi konflik kepentingan. Menurut Nicho, latar belakang Qodari sebagai praktisi survei politik bisa menggeser fungsi KSP dari lembaga yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat menjadi tempat “survei pesanan” untuk menopang citra politik pemerintah.
“Sure pay yang saya maksud adalah survei bayaran, survei yang diarahkan sesuai pesanan. Dengan posisi Qodari sekarang, saya khawatir KSP justru menjadi ruang legitimasi untuk hasil survei yang menguntungkan pemerintah, bukan lagi menjalankan fungsi kontrol dan pelayanan publik,” ujar Nicho di akun media sosialnya, Kamis (18/9/2025)
Kantor Staf Presiden berdiri sebagai lembaga yang mendukung presiden dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan menyerap aspirasi masyarakat. Tugas utamanya meliputi pengawasan program prioritas nasional, manajemen isu strategis, hingga penyelesaian konflik kebijakan di lapangan.
Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, jika lembaga ini kehilangan independensi karena kepentingan politik elektoral, kepercayaan publik pada pemerintah bisa terganggu.
Rokhmat, misalnya, menilai bahwa kekhawatiran publik wajar muncul karena keterkaitan erat Qodari dengan dunia survei. “Meski tidak otomatis menandakan praktik tidak etis, persepsi publik soal konflik kepentingan harus diantisipasi. Transparansi dan akuntabilitas KSP akan menjadi ujian awal bagi Qodari,” kata Rokhmat
Hingga kini, M. Qodari belum memberikan tanggapan panjang terhadap kritik Nicho Silalahi. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menekankan komitmennya untuk menjaga profesionalisme serta memisahkan aktivitas lembaga survei dari tugas-tugas pemerintahan. Tantangan utama baginya adalah membuktikan bahwa KSP di bawah kepemimpinannya tetap netral, fokus pada kinerja pemerintahan, dan tidak terjebak pada kepentingan elektoral.
Penunjukan tokoh berlatar belakang survei sebagai Kepala KSP memang bukan hal baru, tetapi konteks politik pasca-pemilu 2024 menjadikannya lebih sensitif. Pemerintahan Prabowo yang tengah fokus pada konsolidasi kekuasaan menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat untuk menjaga keterbukaan dan integritas. Kritik seperti yang dilontarkan Nicho Silalahi menjadi pengingat bahwa lembaga strategis seperti KSP tidak boleh bergeser dari mandat utamanya.
Dalam waktu dekat, langkah-langkah Qodari terutama dalam membentuk tim, merancang program prioritas, dan mengelola komunikasi publik akan menjadi indikator apakah kekhawatiran “Kantor Sure Pay Presiden” akan terbukti atau justru terbantahkan. Bagi publik, pengawasan terhadap kinerja KSP adalah kunci agar lembaga ini tetap menjadi penjaga kebijakan strategis negara, bukan sekadar pusat produksi citra politik.
