M. Qodari Archives -

Dijabat Qodari, Nicho Silalahi: KSP Akan Jadi “Kantor Sure Pay Presiden” Ujaran Kebencian M. Qodari atas Deklarasi Dukungan Anies Baswedan ke Pram dan Doel

Ujaran Kebencian M. Qodari atas Deklarasi Dukungan Anies Baswedan ke Pram dan Doel

Dijabat Qodari, Nicho Silalahi: KSP Akan Jadi “Kantor Sure Pay Presiden”

Hedi Batubara 18 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan pengamat politik M. Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik paling keras datang dari aktivis Nicho Silalahi yang menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan Qodari di posisi strategis itu bisa mengubah fungsi KSP menjadi sekadar “Kantor Sure Pay Presiden” sebuah istilah sindiran yang ia gunakan untuk menuding praktik “survei bayaran” atau survei yang dipesan untuk kepentingan politik.

M. Qodari selama ini dikenal luas sebagai analis dan pengamat politik yang kerap tampil di berbagai media dengan beragam analisis elektoral. Rekam jejaknya dalam memimpin lembaga survei Indobarometer membuatnya akrab dengan dunia survei politik dan opini publik. Setelah Presiden Prabowo resmi melantiknya sebagai Kepala KSP, publik pun menaruh perhatian besar, mengingat KSP berperan penting dalam mengawal kebijakan strategis pemerintahan serta menjadi jembatan komunikasi antara presiden dan masyarakat sipil.

Nicho Silalahi, aktivis yang dikenal vokal dalam isu-isu demokrasi dan integritas politik, menilai kehadiran Qodari di KSP membawa potensi konflik kepentingan. Menurut Nicho, latar belakang Qodari sebagai praktisi survei politik bisa menggeser fungsi KSP dari lembaga yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat menjadi tempat “survei pesanan” untuk menopang citra politik pemerintah.

“Sure pay yang saya maksud adalah survei bayaran, survei yang diarahkan sesuai pesanan. Dengan posisi Qodari sekarang, saya khawatir KSP justru menjadi ruang legitimasi untuk hasil survei yang menguntungkan pemerintah, bukan lagi menjalankan fungsi kontrol dan pelayanan publik,” ujar Nicho di akun media sosialnya, Kamis (18/9/2025)

Kantor Staf Presiden berdiri sebagai lembaga yang mendukung presiden dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan menyerap aspirasi masyarakat. Tugas utamanya meliputi pengawasan program prioritas nasional, manajemen isu strategis, hingga penyelesaian konflik kebijakan di lapangan.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, jika lembaga ini kehilangan independensi karena kepentingan politik elektoral, kepercayaan publik pada pemerintah bisa terganggu.

Rokhmat, misalnya, menilai bahwa kekhawatiran publik wajar muncul karena keterkaitan erat Qodari dengan dunia survei. “Meski tidak otomatis menandakan praktik tidak etis, persepsi publik soal konflik kepentingan harus diantisipasi. Transparansi dan akuntabilitas KSP akan menjadi ujian awal bagi Qodari,” kata Rokhmat

Hingga kini, M. Qodari belum memberikan tanggapan panjang terhadap kritik Nicho Silalahi. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menekankan komitmennya untuk menjaga profesionalisme serta memisahkan aktivitas lembaga survei dari tugas-tugas pemerintahan. Tantangan utama baginya adalah membuktikan bahwa KSP di bawah kepemimpinannya tetap netral, fokus pada kinerja pemerintahan, dan tidak terjebak pada kepentingan elektoral.

Penunjukan tokoh berlatar belakang survei sebagai Kepala KSP memang bukan hal baru, tetapi konteks politik pasca-pemilu 2024 menjadikannya lebih sensitif. Pemerintahan Prabowo yang tengah fokus pada konsolidasi kekuasaan menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat untuk menjaga keterbukaan dan integritas. Kritik seperti yang dilontarkan Nicho Silalahi menjadi pengingat bahwa lembaga strategis seperti KSP tidak boleh bergeser dari mandat utamanya.

Dalam waktu dekat, langkah-langkah Qodari terutama dalam membentuk tim, merancang program prioritas, dan mengelola komunikasi publik akan menjadi indikator apakah kekhawatiran “Kantor Sure Pay Presiden” akan terbukti atau justru terbantahkan. Bagi publik, pengawasan terhadap kinerja KSP adalah kunci agar lembaga ini tetap menjadi penjaga kebijakan strategis negara, bukan sekadar pusat produksi citra politik.

Ujaran Kebencian M. Qodari atas Deklarasi Dukungan Anies Baswedan ke Pram dan Doel

Hedi Batubara 21 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Waktu pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tanggal 27 November 2024 kurang satu minggu lagi. Kerja keras tim sukses partai politik selama beberapa bulan terakhir akan dilihat hasilnya sebentar lagi. Strategi kampanye menjelang masa tenang mulai ditingkatkan dan makin massif.

Kampanye terakhir semakin seru ketika masing-masing Tim Kampanye mulai menurunkan ‘jagoan’ yang dianggap dapat meningkatkan dan menguatkan para pemilih untuk memberikan suaranya pada masing-masing kandidat yang didukungnya. Tak terkecuali Pilkada Gubernur di Daerah Khusus Jakarta. Pasangan calon Gubernur Ridwan Kamil dan Suswono memunculkan figure Joko Widodo dan pasangan calon Gubernur Pramono dan si Doel memunculkan figure Anies.

Munculnya tokoh-tokoh pendukung pasangan calon menambah ‘ramai’ suasana kampanye pilkada di Jakarta. Bukan hanya tokoh yang meramaikan, bahkan pengamat politik dan praktisi survey M. Qodari pun ikut berkomentar atas keterlibatan para tokoh dalam mendukung para jagoannya.

Dalam Podcast Total Poltik, tanggal 20 November 2024, M. Qodari dengan gaya ‘khasnya’, menilai bahwa kehadiran Anies yang mendukung pasangan calon Pram dan Doel bukannya akan meningkatkan suara, tapi malah akan membuat dukungan masyarakat ke Pram dan Doel akan menurun. Deklarasi dukungan Anies akan menjadi blunder politik dan menggagalkan kemenangan Pram dan Doel, kata Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi), Mahmud Hamdani.

Secara lugas M. Qodari menjelaskan bahwa Anies akan menjadi “Hantu” yang lebih menyeramkan dari PKS bagi Minoritas. Bahkan dalam paparan lanjutannya, Qodari berani menyatakan bahwa Anies adalah Game Changer. bukan untuk kebaikan tapi dalam keburukan. Menutup dialognya, dengan istilah khas Gen Z beliau menegaskan Anies dikira Suhu ternyata Cupu, jelas Mahmud Hamdani.

Beberapa Pernyataan M. Qodari dalam dialog Podcast Total Politik, mungkin biasa saja dalam tataran konsep atau kajian ilmiah, namun ketika disampaikan dalam suasana kampanye tentu menjadi beda maknanya. Kritikan terhadap keterlibatan Anies atas deklarasi dukungan ke pramono dan Doel, tidak lagi terlihat sebagai kritikan tetapi sudah dapata dimaknai sebagai ujaran kebencian (hate Speech), lanjut Mahmud Hamdani.

Ini ulasan dan kajian Mahmud Hamdani atas Pernyataan Qodari, pertama bahwa Anies akan menjadi ‘Hantu” yang lebih menyeramkan dari PKS bagi minoritas. Jelas merupakan penggiringan “opini” kepada masyarakat dan menganggap bahwa Anis Baswedan merupakan figure yang anti perbedaan dan jika memimpin akan membahayakan minoritas etnis dan agama lain.

Kedua, Pernyataan Qodari bahwa Anis Baswedan sebagai Game Changer, bukan untuk kebaikan tapi untuk keburukan semakin memperjelas tontonan “ketidaksukaan” dan ungkapan ujaran kebencian (hate speech) seorang Qodari terhadap Anis Baswedan. Jikalau pernyatan itu hanya sampai kata Game Changer kekalahan pram dan doel, mungkin masih bisa ditolerir. Namun tambahan kalimat bukan untuk kebaikan tapi untuk keburukan mempunyai makna lain, yaitu menyebarkan ujaran kebencian (hate Speech).

Terakhir, pernyataan meskipun bercanda bahwa Anies dikira Suhu ternyata Cupu, merupakan ujaran untuk menghina dan melecehkan secara pribadi Anies Baswedan.

Selain itu Mahmud Hamdani juga menyayangkan Beberapa Pernyataan Qodari seperti sebagai Wakil Kepala Kantor Komunikasi Presiden seharusnya Qodari berhati-hati ketika mengeluarkan pendapat pribadinya. Karena sekarang bukan lagi sebagai manusia bebas berkomentar, tapi setiap ucapannya adalah kebijakan negara.

Dan Mahmud Hamdani Pengingat, berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Adapun enam fungsi diantaranya menganalisis, mengelola isu dan informasi terkait program prioritas presiden, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai program prioritas tersebut. Uraian lebih lengkapnya diatur pada Pasal 4. Selain itu juga berdasarkan Pasal 17 disebutkan Kepala Kantor Kepresidenan juga bisa bertindak sebagai Juru Bicara Presiden.

Paparan Tupoksi Kantor Komunikasi Presiden menjelaskan bahwa keberadaan institusi itu untuk komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Sehingga seorang wakil Kepala kantor Komunikasi Presiden ketika berbicara diwilayah publik jelas akan membawa isntitusi lembaganya (meskipun sedang cuti). Pernyataan dengan “enteng” mendiskriditkan seorang Anies Baswedan sebagai tokoh yang berbahaya dan Anti keberagaman. Menunjukkan adanya arogansi kekuasaan dan upaya menutup perbedaan pilihan.

Semoga, ke depan tidak ada lagi pernyataan pejabat publik yang asal bicara meskipun di forum ilmiah sekalipun. Semoga, tutup Mahmud Hamdani.

Penulis: Mahmud Hamdani, Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

Peran Strategis dan Sinergi Multi-Level Pemerintahan dalam Menangani Inflasi

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada diskusi di kanal Total Politik, Rabu (30/10), Muhammad Qodari (Mr. Q) menguraikan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola inflasi. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi mengenai inflasi diadakan secara rutin dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota, dengan format rapat yang kini lebih fleksibel berkat adanya teknologi hibrid—menggabungkan kehadiran fisik dan virtual melalui Zoom. Dalam kesempatan ini, Qodar menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lintas kementerian dalam menangani fluktuasi inflasi sejak awal 2022.

Mengatasi Inflasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Menurut Mr. Q, langkah kolaboratif yang diinisiasi pemerintah untuk menangani inflasi dimulai pada tahun 2022, ketika inflasi nasional mencapai sekitar 6,5 persen. Hal ini memacu pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala yang melibatkan berbagai kementerian serta instansi pemerintah daerah.

“Dengan kerja sama semua pihak, inflasi bisa dikelola,” ujar Qodar, menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan ini tidak lepas dari konsistensi dalam koordinasi sampai tingkat daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa inflasi perlu dijaga layaknya tekanan darah, yang tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Apabila inflasi terlalu rendah, kondisi ini bisa menyebabkan deflasi, yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Ketika inflasi turun, daya beli masyarakat juga bisa berkurang karena adanya penurunan harga yang terus-menerus.

Tantangan Baru, Menghadapi Deflasi

Saat ini, Indonesia justru dihadapkan pada tantangan yang berbeda, yakni deflasi. Dalam paparannya, Mr. Q menjelaskan bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas pangan utama, sementara kategori lain, seperti pendidikan dan kebutuhan pribadi (personal care), tetap mencatatkan angka inflasi yang positif. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih stabil pada kebutuhan sekunder. Dalam istilahnya, “personal care dan konsumsi restoran masih mencatatkan inflasi positif, artinya masyarakat masih punya daya beli untuk kebutuhan tersebut.”

Dampak Positif bagi Rakyat dari Penurunan Harga Pangan

Qodari menegaskan bahwa penurunan harga bahan pangan membawa keuntungan bagi masyarakat, karena harga kebutuhan pokok yang rendah memberikan ruang ekonomi lebih besar bagi rakyat. Meski begitu, menurutnya, tren deflasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab harga pangan yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi.

“Rakyat akan senang dengan harga bahan pokok yang turun, tetapi inflasi yang terlalu rendah tetap perlu dijaga,” tambahnya.

Kontribusi Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi

Melalui sinergi kementerian dan koordinasi yang efektif, pemerintah berhasil mengelola inflasi dari level tinggi di tahun 2022 hingga ke level stabil pada saat ini. Qodari juga menyoroti peran dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) yang terus memantau indikator ekonomi secara ketat untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terlebih dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang perlu terus dijaga di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan.

Kerjasama Lintas Kementerian dan Daerah untuk Ekonomi yang Stabil

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Peran kementerian yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memonitor harga-harga kebutuhan pokok, dinilai sangat membantu dalam menciptakan daya tahan ekonomi di level makro dan mikro.

Pernyataan Muhammad Qodari ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melindungi daya beli masyarakat sambil menyesuaikan strategi menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pemantauan dan koordinasi yang solid akan menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menjaga inflasi yang seimbang serta mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi ekonomi nasional.(c@kra)

Pendekatan Prabowo dalam Kepemimpinan Demokrasi Berlandaskan Militerisme

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam acara Total Politik pada 30 Oktober, Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai Mr. Q, menyampaikan pemikirannya terkait peran militer dalam pemerintahan sipil dan bagaimana hal ini terefleksi dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Pernyataan ini menyoroti dinamika antara supremasi sipil dan simbol militer yang kuat, serta bagaimana latar belakang militer Prabowo mempengaruhi gaya kepemimpinannya.

Demokrasi dan Supremasi Sipil di Bawah Simbol Militer

Menurut Mr. Q, demokrasi memiliki aturan permainan yang diterima oleh semua pihak, dan salah satu syarat dalam demokrasi adalah supremasi sipil. Namun, dengan kepemimpinan sipil yang dipimpin Prabowo, pertanyaan muncul ketika ia mengajak para menteri dan wakil menteri ke Akademi Militer Magelang, yang dianggap sebagai simbol kekuatan militer. Hal ini menimbulkan spekulasi terkait posisi supremasi sipil dalam konteks pemerintahan yang dipimpin oleh mantan petinggi militer seperti Prabowo.

Mr. Q juga mengklarifikasi bahwa kepemimpinan Prabowo ini bukan junta militer, karena tidak ada jenderal aktif yang memegang kendali, dan Prabowo pun naik melalui proses demokrasi, bukan kudeta. Namun, simbol kuat militer dalam gaya kepemimpinannya menimbulkan beragam penafsiran di kalangan masyarakat.

Psikologi Pribadi dan Pengaruh Latar Belakang Militer

Mr. Q menilai bahwa tindakan Prabowo mengadakan pertemuan di Akademi Militer memiliki akar pada psikologi dan pengalaman pribadi yang sangat menghargai masa lalu. “Saya rasa Prabowo adalah orang yang melankolis dan patriotik, jadi tempat seperti Akademi Militer di Magelang memiliki makna khusus bagi beliau,” ujar Mr. Q. Ia membandingkan hal ini dengan kebiasaan pribadi, bahwa seseorang cenderung merasa terhubung dengan tempat yang membentuknya, sebagaimana Mr. Q sendiri merasa nyaman saat pulang ke kampung halaman di Palangkaraya.

Menghargai Nilai Sejarah dan Kebersamaan

Akademi Militer, menurut Mr. Q, adalah tempat yang penuh sejarah, termasuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Selain itu, tempat ini juga membangun nilai-nilai seperti kedisiplinan, kekompakan, dan kebersamaan yang sejalan dengan gaya kepemimpinan Prabowo. Nilai-nilai tersebut terlihat saat kegiatan di Magelang yang mencakup PBB (Pelatihan Baris-Berbaris), olahraga, dan makan bersama, yang menjadi simbol dari team building.

Mr. Q menjelaskan bahwa selama acara makan bersama, Prabowo selalu memulai dan mengakhiri dengan doa syukur, mengingatkan peserta untuk bersyukur dan refleksi terhadap mereka yang kesulitan memperoleh makanan. “Beliau mengajak kita mengingat nikmat yang kita peroleh. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan kesyukuran yang mendalam,” tambah Mr. Q.

Jawaban Terhadap Tantangan Nasional, Kemandirian Pangan, Energi, dan Kesehatan

Dalam diskusi tersebut, Prabowo turut mengangkat isu ketahanan nasional. Beliau menekankan pentingnya swasembada pangan, kemandirian energi, serta ketahanan kesehatan sebagai upaya persiapan menghadapi tantangan global seperti pandemi dan potensi konflik besar. Prabowo memandang bahwa ketahanan pangan dan energi, dengan langkah-langkah seperti hilirisasi dan penggunaan sumber energi lokal, menjadi prioritas nasional untuk memastikan Indonesia tidak tergantung pada pihak asing.

Kebijakan Prabowo, Bukan Militeristik, Tetapi Efisien dan Terstruktur

Sebagai figur dengan latar belakang militer, gaya Prabowo kerap dinilai memiliki nuansa militeristik. Mr. Q menegaskan bahwa bukan pemerintahannya yang militeristik, tetapi lebih pada cara mengelola kepemimpinan secara efisien dan terstruktur. Menurutnya, gaya Prabowo bukan soal dominasi militer, tetapi pemanfaatan disiplin dan kebersamaan dalam tim.

Ia membandingkan Prabowo dengan presiden terdahulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga berlatar belakang militer tetapi memiliki pendekatan berbeda. Setiap pemimpin, lanjut Mr. Q, punya karakteristik dan pendekatan yang unik, dan perbedaan ini tidak menunjukkan ada yang lebih baik atau buruk.

Pernyataan Mr. Q di Total Politik memberikan perspektif unik mengenai Prabowo Subianto yang dinilai sebagai pemimpin yang mengedepankan kedisiplinan dan kesederhanaan sebagai dasar kepemimpinan. Ia melihat bahwa tindakan Prabowo yang membawa timnya ke Akademi Militer merupakan refleksi dari penghargaan terhadap masa lalu dan keinginan untuk membentuk tim yang kuat dan solid demi Indonesia yang lebih maju. Meskipun gaya ini mungkin terkesan militeristik, Mr. Q menekankan bahwa Prabowo tetap berkomitmen pada supremasi sipil dan aturan demokrasi yang menjadi fondasi pemerintahan.(c@kra)

Megawati Bagian dari Pemerintahan Prabowo?

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Diskusi mengenai dinamika politik Indonesia selalu menarik perhatian, terutama saat spekulasi muncul mengenai hubungan antar-elite politik. Baru-baru ini, pernyataan dari Muhammad Qodari (Mr. Q) di kanal Total Politik pada Rabu, 30 Oktober 2024, mencuatkan spekulasi bahwa Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, turut menjadi bagian dari pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dalam sesi tersebut, Mr. Q memberikan pandangan yang menantang anggapan umum bahwa pemerintahan Prabowo akan bernuansa militeristik.

Megawati dan Posisi Strategis dalam Pemerintahan

Mr. Q dalam pernyataannya menyinggung bahwa Megawati saat ini menduduki posisi penting sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kedua posisi ini adalah lembaga strategis yang bertujuan membentuk landasan ideologis dan kemajuan ilmiah bagi Indonesia. Kedekatan Megawati dengan pemerintahan saat ini dianggap sebagai bukti bahwa pengaruhnya tetap signifikan meski bukan dalam kabinet eksekutif.

Menurut Qodari, kehadiran figur-figur dari PDI Perjuangan di sekitar pemerintahan menandakan hubungan sinergis antara Prabowo dan partai yang dipimpin oleh Megawati. Meski Dedi Sitorus dari PDI Perjuangan menyangkal keterkaitan resmi PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo, Mr. Q menilai bahwa pandangan ini bersifat pribadi dan tidak mewakili seluruh perspektif PDI Perjuangan.

Spekulasi Militeristik

Di tengah persepsi umum yang melihat sosok Prabowo dengan gaya kepemimpinan yang tegas, bahkan dianggap militeristik, Mr. Q justru menilai sebaliknya. Menurutnya, Prabowo bukanlah sosok yang akan menerapkan pendekatan militer secara kaku dalam pemerintahannya. Dalam wawancara tersebut, Mr. Q menggambarkan suasana di pemerintahan yang ia sebut lebih “humanis” dan “terbuka,” serta jauh dari kesan “militan”. Ia bahkan menyebut adanya kebebasan berpendapat dalam perumusan kebijakan di pemerintahan Prabowo.

Hal ini tercermin dalam retret yang diadakan di Magelang baru-baru ini, di mana Prabowo berinteraksi akrab dengan para menteri dan pejabat lain, termasuk figur-figur dari latar belakang militer dan sipil, seperti Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat sipil lainnya. Aktivitas seperti jalan baris-berbaris dan latihan dasar yang lebih kasual disebutkan oleh Mr. Q sebagai upaya Prabowo untuk menciptakan kekompakan antar-anggota kabinet.

Antusiasme Terhadap Produk Dalam Negeri: Mobil Maung

Di acara yang sama, Mr. Q juga berbagi kisah mengenai keputusan Prabowo untuk menggunakan mobil Maung, sebuah kendaraan buatan PT Pindad. Menurutnya, Prabowo memilih Maung atas mobil dari negara lain sebagai bentuk keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Dalam sebuah cerita ringan, Prabowo dikatakan menolak tawaran mobil merek asing dan lebih memilih produk nasional yang merefleksikan komitmennya terhadap kemajuan industri Indonesia. Mr. Q melihat bahwa antusiasme Prabowo terhadap Maung sebagai cerminan dari sikapnya yang pro-Indonesia. Lebih dari sekadar pilihan kendaraan, langkah ini dinilai sebagai dorongan bagi pejabat lain untuk ikut mendukung produk nasional.

Megawati sebagai Penyeimbang Pemerintahan?

Kedudukan Megawati di BPIP dan BRIN bisa ditafsirkan sebagai bentuk keseimbangan dalam pemerintahan. Bagi Mr. Q, keberadaan Megawati di posisi tersebut menandakan bahwa pengaruh PDI Perjuangan tetap terjaga, meski Prabowo menduduki kursi presiden. Dalam kondisi ini, Megawati berperan sebagai figur yang mengarahkan kebijakan ideologis dan ilmiah Indonesia, sementara Prabowo menjadi eksekutor kebijakan di lapangan.

Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa pemerintahan mendatang tidak semata-mata akan didominasi oleh pandangan militeristik, tetapi juga oleh nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dan Megawati sendiri.

Spekulasi mengenai “Megawati sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo” menimbulkan interpretasi bahwa Prabowo ingin merangkul lebih banyak elemen masyarakat untuk menciptakan pemerintah yang inklusif dan harmonis. Dengan menjaga tokoh senior seperti Megawati di posisi strategis, Prabowo tampak berupaya membangun pemerintahan yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga memiliki pijakan kuat di bidang ideologi dan inovasi.

Pernyataan Mr. Q memberikan pandangan menarik bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan berfokus hanya pada pendekatan yang keras, melainkan mengutamakan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif.(c@kra)

Dipanggil Belum Tentu Jadi, Tidak Dipanggil Belum Tentu Tidak Jadi

Hedi Batubara 19 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Rabu, 16 Oktober 2024, pernyataan menarik disampaikan oleh Muhammad Qodari, yang lebih dikenal sebagai Mr. Q. Ia menyoroti dinamika politik seputar pembentukan kabinet, khususnya dalam kaitannya dengan pelantikan yang dijadwalkan pada 21 Oktober 2024.

Melalui refleksi yang santai, namun tajam, Mr. Q menyampaikan bahwa dalam dunia politik, “dipanggil belum tentu jadi, yang tidak dipanggil belum tentu tidak jadi.” Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan makna mendalam terkait ketidakpastian dalam dinamika politik.

Mr. Q dengan penuh humor menggambarkan bagaimana kondisi politik Indonesia saat ini sering kali tidak bisa diprediksi. Proses penyusunan kabinet selalu menjadi sorotan utama setelah terpilihnya presiden baru. Sering kali, nama-nama yang sudah dipanggil atau dibahas secara publik, belum tentu akan menduduki kursi kementerian. Sebaliknya, individu yang tidak terduga, bahkan tidak pernah dipanggil atau disebut dalam bursa calon menteri, bisa saja pada akhirnya mendapatkan posisi strategis.

Pernyataan ini menggambarkan dinamika politik yang penuh dengan ketidakpastian. Mr. Q menegaskan bahwa proses pemilihan menteri bukanlah sekadar mekanisme formalitas, melainkan juga hasil dari negosiasi politik yang kompleks. “Dipanggil belum tentu jadi” merujuk pada bagaimana mereka yang tampaknya dijagokan bisa saja tersingkir di menit-menit terakhir, karena berbagai faktor mulai dari negosiasi antarpartai hingga perubahan strategi.

Sebaliknya, “yang tidak dipanggil belum tentu tidak jadi” menunjukkan bahwa individu yang tampaknya di luar radar bisa saja mendapatkan jabatan penting. Hal ini sering kali terjadi karena faktor-faktor lain yang lebih mendalam, seperti kebutuhan strategis atau latar belakang profesional yang belum terungkap secara luas.

Konteks Kabinet ‘Gemoi’: Mr. Q juga menyampaikan pandangannya mengenai kabinet Prabowo yang digambarkan sebagai “Kabinet Gemoi.” Istilah “gemoi” awalnya diasosiasikan dengan kabinet yang gemuk karena bertambahnya jumlah kementerian dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Mr. Q, istilah “gemoi” sebenarnya lebih tepat menggambarkan kabinet yang “menggemaskan” atau “menarik” karena jumlah kementerian yang bertambah ini menunjukkan langkah strategis untuk memperbaiki pemerintahan.

Dalam acara ILC tersebut, Mr. Q menyinggung bahwa meski kabinet ini dianggap “gemoi,” masyarakat harus menahan diri dalam memberikan penilaian sebelum seluruh komposisi dan nomenklatur kabinet diumumkan secara resmi. Karena hingga saat ini, formasi kabinet masih dalam tahap penyesuaian dan negosiasi intensif, terutama terkait pembagian pos dan kejelasan struktur kementerian.

Fungsi Kabinet yang Diperluas: Penambahan jumlah kementerian dan posisi wakil menteri menurut Mr. Q bukan hanya sekadar untuk menambah beban anggaran, melainkan langkah untuk memperjelas fokus dan spesialisasi tugas.

Sebagai contoh ia menyebutkan, kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM akan dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM. Dengan adanya pemecahan ini, masing-masing menteri dapat fokus secara spesifik pada persoalan yang selama ini sulit diselesaikan karena tumpang tindih fungsi.

Selain memperbanyak kementerian, Mr. Q juga menyoroti peran penting wakil menteri dalam kabinet. Menurutnya, posisi wakil menteri bukan hanya sekadar pembantu administratif, melainkan seorang koordinator untuk memastikan bahwa setiap direktorat jenderal di bawah kementerian berjalan dengan efisien. Contoh yang diambilnya adalah Kementerian BUMN yang dalam periode sebelumnya berhasil menciptakan kluster-kluster untuk menangani sektor-sektor strategis, seperti keuangan, infrastruktur, dan lainnya.

Dalam kabinet mendatang, Mr. Q yakin penambahan posisi wakil menteri juga akan membantu meringankan beban tugas menteri, sehingga kementerian dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa Fadli Zon dan Fahri Hamzah kemungkinan besar akan mendapatkan posisi wakil menteri di kementerian yang strategis, dengan tugas yang spesifik sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Pernyataan Muhammad Qodari bahwa “Dipanggil belum tentu jadi, yang tidak dipanggil belum tentu tidak jadi” adalah pengingat akan dinamika politik yang selalu bergerak dengan ritme tak terduga. Proses pembentukan kabinet adalah salah satu tahap paling krusial dalam pemerintahan, di mana negosiasi, perhitungan politik, dan kepentingan nasional semuanya bertemu dalam satu titik. Dalam konteks ini, masyarakat diingatkan untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian atau menyimpulkan sesuatu yang belum pasti.

Sikap ini penting dalam era politik modern di mana spekulasi mudah sekali berkembang, dan keputusan akhir sering kali berbeda dengan apa yang diprediksi publik. Dengan demikian, pernyataan Mr. Q bukan hanya sekadar pandangan pribadi, tetapi juga sebuah refleksi dari realitas politik yang penuh intrik, negosiasi, dan ketidakpastian.(c@kra)

Hubungan Megawati, Prabowo, dan Jokowi dalam Konteks Politik Terkini

Hedi Batubara 12 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada acara Zulfan Lindan Unparking pada Jumat, 11 Oktober, Direktur Indo Barometer, Muhammad Qodari, memberikan pandangannya terkait dinamika hubungan antara Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo. Qodari menjelaskan sejumlah aspek dari hubungan ini, mulai dari pertemuan, kerja sama politik, hingga persepsi publik terhadap hubungan tersebut.

Pertemuan Megawati dan Prabowo. Mengalah demi Kepentingan Bersama. Qodari menyoroti bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo seharusnya terjadi di tempat Prabowo, karena ia kini merupakan Presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang.

Qodari menegaskan, Megawati sebagai tokoh senior dalam politik Indonesia, mengalah dan menyesuaikan diri dengan situasi ini. Ini menunjukkan kesediaannya untuk mengakomodasi Prabowo dalam konteks politik saat ini, dengan harapan memperkuat stabilitas nasional.

Hubungan Prabowo dan Jokowi, Bukti Kerja sama dan Persahabatan. Lebih lanjut, Qodari juga berbicara tentang kedekatan antara Prabowo dan Jokowi yang sering terlihat dalam berbagai acara resmi. Kedekatan ini dinilai sebagai bukti bahwa hubungan mereka harmonis dan solid, yang berbeda dari persepsi sebagian publik yang mungkin menganggap hubungan tersebut renggang.

Menurut Qodari, keakraban Prabowo dan Jokowi yang sering bertemu membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Ia juga menekankan bahwa intensitas pertemuan adalah tanda bahwa mereka saling nyaman satu sama lain.

PDI Perjuangan dan Partisipasi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Qodari menyoroti posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ia menyebut bahwa PDI Perjuangan perlu mengambil sikap jelas, termasuk mengenai gugatan terhadap Gibran yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sikap ini penting, karena menurut Qodari, untuk dapat berkontribusi dalam kabinet, sebaiknya PDI Perjuangan menunjukkan keseriusannya melalui tindakan yang jelas, seperti mencabut gugatan tersebut sebagai langkah awal untuk menciptakan suasana kolaboratif.

Prabowo dan Transisi Pemerintahan. Dalam wawancara tersebut, Qodari juga menyoroti rencana-rencana Prabowo dalam pemerintahan barunya. Ia menyebutkan tentang pembentukan lembaga seperti Badan Gizi Nasional, yang dirancang untuk mendukung program makan bergizi gratis, yang dipelopori oleh Presiden Jokowi.

Menurut Qodari, Prabowo terlihat fokus untuk menjalankan program yang berbasis teknokrasi, dengan penajaman terhadap kementerian-kementerian agar lebih efisien dan efektif.

Konteks Kebijakan dan Tantangan di Masa Depan. Menurut Qodari, Prabowo perlu mewaspadai berbagai tantangan politik di masa depan. Salah satunya adalah kemungkinan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri.

Qodari menyarankan agar Prabowo selektif dalam memilih pihak-pihak yang akan bekerja sama dengannya. Ia juga mengingatkan bahwa politik tidak selalu dapat menyenangkan semua pihak, dan ada kalanya kebijakan harus diambil meski tidak didukung oleh semua orang.

Situasi ini memberikan gambaran yang mendalam tentang hubungan antara Megawati, Prabowo, dan Jokowi. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan kepercayaan antara para pemimpin untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Dalam menghadapi periode transisi ini, Qodari berharap bahwa para elit politik mampu meredam konflik internal dan fokus pada agenda yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan kemajuan Indonesia di masa depan.(c@kra)

Tantangan Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan di Indonesia

Hedi Batubara 10 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada tayangan Cokro TV yang disiarkan pada Rabu (09/10), Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai seorang analis politik terkemuka, menyampaikan pandangan mendalam tentang kondisi demokrasi di Indonesia serta tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan efektivitas.

Dalam wawancara tersebut, Qodari, yang akrab dipanggil “Mr. Q,” menekankan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih tidak selalu tinggi, hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator penurunan demokrasi. Ia juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan teknokrasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Demokrasi dan Partisipasi Pemilih, Qodari memulai dengan menyoroti bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tidak selalu menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sistem demokrasi. Ia membandingkan situasi ini dengan negara-negara maju, di mana partisipasi pemilih mungkin hanya sekitar 60%, namun demokrasi tetap dianggap legitimate.

Qodari menegaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat, dengan semakin banyaknya partai politik yang bermunculan dan berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi ini, menurutnya, adalah bukti bahwa Indonesia masih memberikan ruang kebebasan politik yang besar bagi warganya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun ada partai yang mungkin tidak dipilih oleh masyarakat, hal itu tidak berarti sistem demokrasi sedang melemah.

“Orang bisa mengkritik pemerintah setiap hari tanpa ada tindakan represif,” ujar Qodari, menekankan bahwa ruang kebebasan berpendapat adalah salah satu fondasi utama demokrasi Indonesia.

Tantangan Bonus Demografi, Salah satu isu utama yang disampaikan oleh Qodari adalah tantangan bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa bonus demografi membawa potensi besar, tetapi juga risiko besar apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Jika tidak ada lapangan kerja, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi, dengan meningkatnya angka pengangguran yang bisa memicu masalah sosial seperti kriminalitas dan penyalahgunaan obat-obatan.

Qodari menegaskan bahwa untuk menciptakan lapangan kerja, diperlukan investasi yang signifikan, dan hal ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Infrastruktur fisik, seperti jalan dan jembatan, adalah langkah awal yang krusial untuk mendukung masuknya investasi dan menciptakan peluang ekonomi bagi generasi mendatang.

Peran Politik dalam Pembangunan, Dalam wawancara ini, Qodari juga membahas tentang pentingnya dukungan politik dalam jumlah besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan, undang-undang, APBN, dan APBD semuanya membutuhkan persetujuan dari DPR. Tanpa koalisi besar yang solid di parlemen, sulit bagi eksekutif untuk melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan.

Qodari juga menyinggung tentang koalisi politik yang sering dianggap sebagai bentuk “kartel politik” oleh para pengkritik. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi multi-partai seperti Indonesia, konsolidasi politik adalah hal yang wajar dan diperlukan untuk mencapai efektivitas pemerintahan.

“Ini adalah keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi,” tegasnya.

Dilema Demokrasi vs Pemerintahan yang Efektif: Menanggapi diskusi mengenai dilema antara demokrasi dan efektivitas pemerintahan, Qodari menyebutkan bahwa di beberapa negara, seperti Tiongkok, efektivitas pemerintahan tinggi namun tidak ada demokrasi.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemimpin Indonesia adalah bagaimana menavigasi demokrasi yang hidup, dengan sistem multi-partai, sekaligus mencapai pemerintahan yang efektif. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kebutuhan untuk mencapai stabilitas serta pembangunan.

Situasi ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Indonesia di era demokrasi modern. Meskipun demokrasi tetap menjadi “satu-satunya permainan yang berlaku,” ada kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan dengan efektivitas pemerintahan guna mengatasi berbagai tantangan teknokratis, seperti bonus demografi dan middle-income trap.

Qodari mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada aspek demokrasi, tetapi juga memperhatikan pentingnya pembangunan yang efektif dan stabilitas politik demi masa depan Indonesia yang lebih baik.c@kra)

Tentang Tuduhan bahwa Jokowi Anti-Demokrasi Perselingkuhan Jokowi dengan Partai Coklat di Pilkada

Tentang Tuduhan bahwa Jokowi Anti-Demokrasi

Hedi Batubara 10 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Tuduhan bahwa Jokowi anti demokrasi bukanlah hal baru di ranah politik Indonesia. Tuduhan ini semakin mengemuka seiring dengan dinamika politik dan berbagai keputusan kontroversial yang muncul di masa pemerintahannya.

Artikel ini akan membahas tuduhan tersebut dengan merujuk pada wawancara Muhammad Qodari yang disiarkan oleh Cokro TV pada 9 Oktober 2024, serta sudut pandang intelektual Ulil Abshar Abdalla yang memaparkan perbedaan pandangan terkait isu tersebut.

Tuduhan terhadap Jokowi sebagai anti-demokrasi muncul dalam konteks berbagai keputusan politik, seperti dugaan pembegalan konstitusi, degradasi demokrasi, dan munculnya fenomena “kartel politik,” di mana partai-partai besar cenderung merapat ke pemerintahan.

Fenomena ini mengakibatkan lemahnya oposisi, yang dalam teori demokrasi diperlukan untuk memastikan adanya “check and balances” dalam pemerintahan. Dengan melemahnya oposisi, sebagian pihak menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia menjadi terganggu.

Tuduhan ini diperkuat oleh beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berpihak kepada pemerintah atau elite politik tertentu, salah satunya terkait dengan perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini mengakibatkan persepsi bahwa Jokowi dan lingkaran politiknya sedang merancang skenario untuk melanggengkan kekuasaan melalui keluarganya.

Dalam wawancara tersebut, Ulil Abshar Abdalla membagi pandangan politik di Indonesia menjadi dua mazhab: Mazhab SM dan Mazhab Q. Mazhab SM, yang mengacu kepada Saiful Mujani, adalah pandangan yang menekankan pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Pandangan ini menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemerosotan akibat kartelisasi politik, lemahnya oposisi, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Sementara itu, Mazhab Q, yang mengacu kepada Muhammad Qodari, melihat demokrasi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu percepatan kemajuan dan stabilitas politik. Demokrasi dalam pandangan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Menurut pandangan ini, yang terpenting adalah efisiensi pemerintahan dan kemaslahatan (kebermanfaatan) yang dihasilkan, bukan semata-mata menjaga prosedur demokrasi secara rigid.

Ulil, dalam analisisnya, cenderung mendukung pandangan Mazhab Q yang lebih pragmatis. Dia menilai bahwa meski demokrasi penting, ada maslahat lain yang harus diperhatikan, seperti stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Dalam konteks ini, Jokowi dianggap berhasil membawa Indonesia menuju kemajuan, meski mungkin beberapa pihak menganggap bahwa pengorbanan pada aspek demokrasi tidak dapat diabaikan.

Kritik Terhadap Mahkamah Konstitusi dan Tuduhan Pembegalan Konstitusi, Salah satu titik panas dalam tuduhan anti-demokrasi terhadap Jokowi adalah terkait peran Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa keputusan MK, termasuk yang terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden, dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk keluarga Jokowi. Ini memunculkan tuduhan bahwa Jokowi berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan melalui keluarganya dan merancang skenario politik untuk memastikan keberlangsungan dinasti politik.

Namun, Qodari menolak anggapan bahwa keputusan-keputusan MK tersebut merupakan bentuk pembegalan konstitusi. Ia menekankan bahwa keputusan-keputusan tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang wajar, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke MK jika merasa hak-haknya terlanggar oleh undang-undang. Sebagai contoh, ia membandingkan kasus gugatan batas usia calon wakil presiden dengan kasus yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan terkait pembatasan keluarga calon kepala daerah.

Menurut Qodari, tuduhan bahwa MK berpihak atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi hanya karena putusannya tidak menguntungkan pihak tertentu adalah simplifikasi yang berlebihan. Ia juga menyoroti bahwa tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan MK tersebut merusak demokrasi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia, Fakta atau Framing? Salah satu argumen yang digunakan oleh pihak yang menuduh Jokowi anti-demokrasi adalah penurunan skor demokrasi Indonesia dalam beberapa indeks global. Sebagai contoh, Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat penurunan nilai dari 6,7 menjadi 6,5 pada 2022-2023. Namun, Qodari dengan tegas menyatakan bahwa penurunan 0,2 poin ini tidak berarti Indonesia jatuh dari kategori “flawed democracy” (demokrasi yang cacat) ke “hybrid regime” (rezim campuran), apalagi menjadi negara otoritarian.

Ia menjelaskan bahwa meskipun ada penurunan nilai, Indonesia tetap berada dalam kategori demokrasi, meskipun tidak sempurna. Pandangan bahwa Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi adalah framing yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

Dalam konteks ini, Qodari berargumen bahwa demokrasi Indonesia tetap kuat dan tidak ada bukti bahwa sistem demokrasi sedang berada dalam ancaman serius. Penurunan nilai tersebut, menurutnya, lebih mencerminkan dinamika politik yang biasa terjadi dalam negara-negara demokratis.

Tuduhan bahwa Jokowi anti-demokrasi adalah bagian dari narasi politik yang dibangun oleh lawan-lawan politiknya, terutama terkait dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika politik yang melibatkan keluarganya. Namun, seperti yang disampaikan oleh Qodari dan Ulil Abshar Abdalla, tuduhan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Demokrasi bukanlah satu-satunya indikator kemajuan bangsa, dan stabilitas politik serta kemaslahatan juga penting untuk diperhatikan.

Jokowi mungkin memiliki pendekatan yang pragmatis dalam menjalankan pemerintahannya, yang bagi sebagian pihak dianggap mengorbankan beberapa elemen demokrasi. Namun, sejauh ini, Indonesia tetap berada dalam jalur demokrasi, meski dengan segala tantangan yang dihadapi.(c@kra)

Tantangan Bangsa dan Intrik Politik Prabowo-Jokowi-Mega

Hedi Batubara 9 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Ada topik menarik dalam edisi terbaru Seruput Kopi, Selasa (08\10) bersama pengamat politik M. Qodari. Perbincangan semakin mendalam tentang tantangan bangsa Indonesia saat ini serta intrik di panggung politik nasional menjelang pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Tak hanya isu domestik, M. Qodari juga menyoroti ancaman global seperti pandemi dan potensi perang dunia ketiga. Isu ini menjadi ancaman nyata bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pada pembukaan diskusi, Qodari menyebutkan bahwa Indonesia dan seluruh negara saat ini menghadapi ancaman-ancaman yang jauh lebih kompleks dibandingkan 10-20 tahun yang lalu.

“Pandemi bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti COVID-19, yang datang tanpa menunggu ratusan tahun lagi. Kita juga menghadapi potensi ancaman serius lainnya, seperti perang dunia ketiga,” ujar Qodari.

Tantangan-tantangan ini, menurutnya hanya bisa diatasi jika bangsa Indonesia bersatu dan menjaga persatuan serta kesatuan.

Persatuan bangsa, tegasnya, adalah modal utama untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Jika tantangan besar ini benar-benar terjadi, kebersamaan dan kekompakan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menavigasi situasi yang sulit.

“Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi kalau terjadi, kita harus siap dengan persatuan,” tambahnya.

Pembahasan politik kemudian beralih ke hubungan antara Prabowo Subianto, Presiden Jokowi, dan Megawati Soekarnoputri. Qodari memberikan pandangannya mengenai rumor yang beredar bahwa PDI-P, di bawah kepemimpinan Megawati, memiliki syarat tersendiri untuk bergabung dengan kabinet Prabowo. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa Mega hanya akan masuk ke dalam kabinet jika hubungan Prabowo dengan Jokowi merenggang.

“Banyak yang berspekulasi bahwa jika Prabowo bertemu dengan Mega, itu berarti dia siap meninggalkan Jokowi,” kata Qodari.

Namun, Qodari menegaskan bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi.

“Prabowo telah berkomitmen terhadap Jokowi, baik dalam hal program-program maupun kontribusi besar Jokowi dalam kemenangan Prabowo,” ujarnya.

Menurut Qodari, Prabowo tidak mungkin meninggalkan Jokowi, karena mereka sudah menyatu dalam visi yang sama, termasuk dalam hal keberadaan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih.

Isu lain yang menarik perhatian adalah posisi Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Beberapa kalangan menilai bahwa Gibran bisa menjadi beban bagi Prabowo. Qodari membantah spekulasi ini dan menyatakan bahwa Gibran sebenarnya sangat berhati-hati dalam menempatkan dirinya dalam berbagai situasi politik.

“Gibran memang cenderung diam dan jarang berbicara, tapi dia bukan orang yang sombong. Dia menahan diri dan mempelajari situasi,” jelasnya.

Qodari juga mengingatkan agar Gibran belajar dari pengalaman Jusuf Kalla (JK) yang dianggap terlalu dominan ketika menjadi wakil presiden.

“Jangan sampai Gibran mengulangi kesalahan Pak JK yang dalam beberapa hal dianggap terlalu maju ke depan, hingga akhirnya tidak dipilih lagi untuk periode kedua,” katanya.

Menurut Qodari, Gibran harus menempatkan dirinya dengan bijaksana dan mengikuti peran yang sesuai dengan yang diberikan oleh Prabowo sebagai presiden.

Isu tentang PDI-P juga tak luput dari diskusi. M. Qodari menyebutkan bahwa meskipun koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo sudah sangat kuat dengan 82% kursi di parlemen, ada argumen bahwa oposisi tetap dibutuhkan sebagai saluran bagi suara-suara yang tidak puas dengan pemerintahan.

“Oposisi adalah representasi penting bagi rakyat yang merasa tidak terwakili oleh pemerintah, dan jika PDI-P masuk kabinet, kita mungkin kehilangan fungsi oposisi tersebut,” paparnya.

Bahkan, Qodari menyebut gugatan PDI-P terhadap pencalonan Gibran sebagai wapres menjadi tanda tanya besar.

“Di satu sisi mereka ingin bergabung ke kabinet, tapi di sisi lain mereka menolak Gibran sebagai wapres. Ini penyakit lama PDI-P, mau menterinya tapi tidak mau presidennya,” sindirnya.

Dalam perbincangan yang padat dan penuh wawasan ini, M. Qodari menegaskan bahwa tantangan besar yang dihadapi Indonesia, baik dari ancaman global maupun intrik politik dalam negeri, hanya bisa dihadapi dengan persatuan.

Relasi antara Prabowo, Jokowi, dan Mega, serta posisi Gibran sebagai wapres, menjadi sorotan utama dalam membangun pemerintahan yang solid pasca pelantikan. Namun, peran oposisi juga tak boleh diabaikan demi menjaga keseimbangan politik yang sehat di Indonesia.

Dengan semakin dekatnya pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden, peran PDI-P dan posisi Gibran akan menjadi topik yang terus berkembang, memberikan dinamika baru dalam lanskap politik Indonesia.(c@kra)

M. Qodari

Dijabat Qodari, Nicho Silalahi: KSP Akan Jadi “Kantor Sure Pay Presiden”

Ujaran Kebencian M. Qodari atas Deklarasi Dukungan Anies Baswedan ke Pram dan Doel

Peran Strategis dan Sinergi Multi-Level Pemerintahan dalam Menangani Inflasi

Pendekatan Prabowo dalam Kepemimpinan Demokrasi Berlandaskan Militerisme

Megawati Bagian dari Pemerintahan Prabowo?

Dipanggil Belum Tentu Jadi, Tidak Dipanggil Belum Tentu Tidak Jadi

Hubungan Megawati, Prabowo, dan Jokowi dalam Konteks Politik Terkini

Tantangan Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan di Indonesia

Tentang Tuduhan bahwa Jokowi Anti-Demokrasi

Tantangan Bangsa dan Intrik Politik Prabowo-Jokowi-Mega

Baca Juga Berita Ini

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah