MoneyTalk, Jakarta – Pada diskusi di kanal Total Politik, Rabu (30/10), Muhammad Qodari (Mr. Q) menguraikan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola inflasi. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi mengenai inflasi diadakan secara rutin dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota, dengan format rapat yang kini lebih fleksibel berkat adanya teknologi hibrid—menggabungkan kehadiran fisik dan virtual melalui Zoom. Dalam kesempatan ini, Qodar menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lintas kementerian dalam menangani fluktuasi inflasi sejak awal 2022.
Mengatasi Inflasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Menurut Mr. Q, langkah kolaboratif yang diinisiasi pemerintah untuk menangani inflasi dimulai pada tahun 2022, ketika inflasi nasional mencapai sekitar 6,5 persen. Hal ini memacu pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala yang melibatkan berbagai kementerian serta instansi pemerintah daerah.
“Dengan kerja sama semua pihak, inflasi bisa dikelola,” ujar Qodar, menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan ini tidak lepas dari konsistensi dalam koordinasi sampai tingkat daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa inflasi perlu dijaga layaknya tekanan darah, yang tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Apabila inflasi terlalu rendah, kondisi ini bisa menyebabkan deflasi, yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Ketika inflasi turun, daya beli masyarakat juga bisa berkurang karena adanya penurunan harga yang terus-menerus.
Tantangan Baru, Menghadapi Deflasi
Saat ini, Indonesia justru dihadapkan pada tantangan yang berbeda, yakni deflasi. Dalam paparannya, Mr. Q menjelaskan bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas pangan utama, sementara kategori lain, seperti pendidikan dan kebutuhan pribadi (personal care), tetap mencatatkan angka inflasi yang positif. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih stabil pada kebutuhan sekunder. Dalam istilahnya, “personal care dan konsumsi restoran masih mencatatkan inflasi positif, artinya masyarakat masih punya daya beli untuk kebutuhan tersebut.”
Dampak Positif bagi Rakyat dari Penurunan Harga Pangan
Qodari menegaskan bahwa penurunan harga bahan pangan membawa keuntungan bagi masyarakat, karena harga kebutuhan pokok yang rendah memberikan ruang ekonomi lebih besar bagi rakyat. Meski begitu, menurutnya, tren deflasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab harga pangan yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi.
“Rakyat akan senang dengan harga bahan pokok yang turun, tetapi inflasi yang terlalu rendah tetap perlu dijaga,” tambahnya.
Kontribusi Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi
Melalui sinergi kementerian dan koordinasi yang efektif, pemerintah berhasil mengelola inflasi dari level tinggi di tahun 2022 hingga ke level stabil pada saat ini. Qodari juga menyoroti peran dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) yang terus memantau indikator ekonomi secara ketat untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terlebih dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang perlu terus dijaga di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan.
Kerjasama Lintas Kementerian dan Daerah untuk Ekonomi yang Stabil
Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Peran kementerian yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memonitor harga-harga kebutuhan pokok, dinilai sangat membantu dalam menciptakan daya tahan ekonomi di level makro dan mikro.
Pernyataan Muhammad Qodari ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melindungi daya beli masyarakat sambil menyesuaikan strategi menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pemantauan dan koordinasi yang solid akan menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menjaga inflasi yang seimbang serta mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi ekonomi nasional.(c@kra)
