Inflasi Archives -

Peran Strategis dan Sinergi Multi-Level Pemerintahan dalam Menangani Inflasi

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada diskusi di kanal Total Politik, Rabu (30/10), Muhammad Qodari (Mr. Q) menguraikan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola inflasi. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi mengenai inflasi diadakan secara rutin dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota, dengan format rapat yang kini lebih fleksibel berkat adanya teknologi hibrid—menggabungkan kehadiran fisik dan virtual melalui Zoom. Dalam kesempatan ini, Qodar menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lintas kementerian dalam menangani fluktuasi inflasi sejak awal 2022.

Mengatasi Inflasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Menurut Mr. Q, langkah kolaboratif yang diinisiasi pemerintah untuk menangani inflasi dimulai pada tahun 2022, ketika inflasi nasional mencapai sekitar 6,5 persen. Hal ini memacu pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala yang melibatkan berbagai kementerian serta instansi pemerintah daerah.

“Dengan kerja sama semua pihak, inflasi bisa dikelola,” ujar Qodar, menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan ini tidak lepas dari konsistensi dalam koordinasi sampai tingkat daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa inflasi perlu dijaga layaknya tekanan darah, yang tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Apabila inflasi terlalu rendah, kondisi ini bisa menyebabkan deflasi, yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Ketika inflasi turun, daya beli masyarakat juga bisa berkurang karena adanya penurunan harga yang terus-menerus.

Tantangan Baru, Menghadapi Deflasi

Saat ini, Indonesia justru dihadapkan pada tantangan yang berbeda, yakni deflasi. Dalam paparannya, Mr. Q menjelaskan bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas pangan utama, sementara kategori lain, seperti pendidikan dan kebutuhan pribadi (personal care), tetap mencatatkan angka inflasi yang positif. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih stabil pada kebutuhan sekunder. Dalam istilahnya, “personal care dan konsumsi restoran masih mencatatkan inflasi positif, artinya masyarakat masih punya daya beli untuk kebutuhan tersebut.”

Dampak Positif bagi Rakyat dari Penurunan Harga Pangan

Qodari menegaskan bahwa penurunan harga bahan pangan membawa keuntungan bagi masyarakat, karena harga kebutuhan pokok yang rendah memberikan ruang ekonomi lebih besar bagi rakyat. Meski begitu, menurutnya, tren deflasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab harga pangan yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi.

“Rakyat akan senang dengan harga bahan pokok yang turun, tetapi inflasi yang terlalu rendah tetap perlu dijaga,” tambahnya.

Kontribusi Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi

Melalui sinergi kementerian dan koordinasi yang efektif, pemerintah berhasil mengelola inflasi dari level tinggi di tahun 2022 hingga ke level stabil pada saat ini. Qodari juga menyoroti peran dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) yang terus memantau indikator ekonomi secara ketat untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terlebih dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang perlu terus dijaga di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan.

Kerjasama Lintas Kementerian dan Daerah untuk Ekonomi yang Stabil

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Peran kementerian yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memonitor harga-harga kebutuhan pokok, dinilai sangat membantu dalam menciptakan daya tahan ekonomi di level makro dan mikro.

Pernyataan Muhammad Qodari ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melindungi daya beli masyarakat sambil menyesuaikan strategi menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pemantauan dan koordinasi yang solid akan menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menjaga inflasi yang seimbang serta mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi ekonomi nasional.(c@kra)

Penyebab Deflasi Beruntun, Apakah Data Kita Masih Relevan?

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Isu deflasi beruntun yang dialami Indonesia selama lima bulan terakhir menjadi sorotan penting. Berbagai pandangan muncul di publik terkait fenomena ini. Ada yang berpendapat bahwa penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, adalah penyebab utama deflasi ini. Di sisi lain, ada juga tuduhan bahwa pemerintah daerah (Pemda) telah memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif. Namun, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama deflasi beruntun ini, dan seberapa akurat data inflasi yang kita miliki saat ini?

Deflasi merupakan penurunan umum harga barang dan jasa, yang sering kali disebabkan oleh penurunan permintaan di pasar. Menurut Chaikal Nuryakin, Kepala LPEM FEB UI Kamis (10/10), fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia ini cukup unik. Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut—sesuatu yang belum pernah terjadi sejak tahun 1999. Faktor penyebab deflasi dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama.

Inflasi Inti, mengukur harga barang dan jasa yang cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh harga-harga bergejolak.

Inflasi yang Diatur Pemerintah (Administered Price): Mengukur harga barang dan jasa yang ditetapkan atau dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Inflasi Volatile, Mengukur harga barang-barang yang cenderung bergejolak, seperti bahan pangan, cabai, bawang, dan sebagainya.

Deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir terutama disebabkan oleh turunnya harga barang-barang volatile. Produk-produk seperti cabai, bawang, ikan, dan daging mengalami penurunan harga karena faktor-faktor musiman. Contohnya, panen raya dan penurunan harga input produksi global, seperti harga pupuk, turut menurunkan biaya produksi sehingga harga pangan pun menurun.

Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan deflasi adalah penurunan daya beli kelas menengah. Teori ekonomi mengajarkan bahwa jika daya beli menurun, maka masyarakat akan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan fokus pada kebutuhan pokok seperti makanan. Namun, inflasi inti yang stabil menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah tidak sepenuhnya menurun. Dalam hal ini, daya beli tidak serta-merta ditunjukkan oleh inflasi volatile atau komponen pangan, melainkan lebih mencerminkan konsumsi kebutuhan dasar.

Deflasi ini lebih mencerminkan penurunan harga pangan karena faktor eksternal, seperti kondisi pasokan yang lebih stabil dan perbaikan dalam rantai distribusi. Jadi, meskipun daya beli kelas menengah mungkin menurun, hal ini belum cukup kuat untuk menggerakkan deflasi secara keseluruhan, terutama pada komponen pangan.

Tuduhan mengenai manipulasi data inflasi oleh Pemda demi mendapatkan insentif memang menarik perhatian. Dilaporkan bahwa beberapa Pemda diduga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah untuk mencatat inflasi lebih rendah. Insentif bagi daerah yang berhasil menekan inflasi bisa menjadi motivasi untuk manipulasi data, tetapi dampak yang dihasilkan dari intervensi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang lebih besar, seperti kondisi pasokan dan permintaan.

Menurut pernyataan Slyani, pihak Kemendagri telah melakukan koordinasi untuk memastikan akurasi data inflasi yang dikeluarkan BPS. Dengan begitu, walaupun mungkin ada intervensi dari Pemda di beberapa wilayah, data inflasi nasional tetap mencerminkan realitas yang ada secara umum.

Inflasi dihitung berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS untuk menentukan pola konsumsi masyarakat. Namun, dengan adanya perubahan pola konsumsi, terutama dalam bentuk digital, seperti langganan Netflix, pembelian item game, dan berlangganan cloud storage, survei yang ada mungkin sudah tidak relevan lagi. Pengeluaran untuk barang-barang digital ini kini menjadi bagian penting dari anggaran rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan. Akan tetapi, komponen-komponen ini masih belum banyak dimasukkan ke dalam survei biaya hidup.

Kebutuhan akan pembaruan survei biaya hidup ini sangat krusial agar data inflasi lebih akurat dalam mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pembaruan ini akan memberi gambaran yang lebih sesuai tentang dinamika ekonomi yang terjadi saat ini, serta membantu kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Deflasi beruntun yang dialami Indonesia saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi harga barang-barang volatile. Meskipun ada kekhawatiran terkait penurunan daya beli kelas menengah, indikator ini belum dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena deflasi yang terjadi.

Manipulasi data inflasi oleh Pemda juga tampaknya tidak signifikan memengaruhi data inflasi secara keseluruhan. Namun, kebutuhan untuk memperbarui survei biaya hidup dan memperluas cakupan komponen konsumsi menjadi penting agar data inflasi kita lebih relevan dengan kondisi aktual. Dengan begitu, kita dapat memahami kondisi ekonomi Indonesia secara lebih akurat dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung perekonomian negara.(c@kra)

Menghadapi Deflasi, Antara Resesi dan Tantangan Ekonomi di Indonesia

Hedi Batubara 3 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – William Sudhana melalui kanal YouTube-nya, Kamis (03/10), membahas topik yang hangat terkait ekonomi Indonesia, yaitu fenomena deflasi yang telah terjadi selama lima bulan berturut-turut. Dalam video tersebut, William memaparkan potensi dampak deflasi terhadap kehidupan sehari-hari dan sektor bisnis, serta memberikan pandangannya mengenai kemungkinan Indonesia terjerumus ke jurang resesi, bahkan mungkin lebih buruk dari krisis ekonomi 1998.

Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa menurun dalam jangka waktu yang signifikan. Meskipun penurunan harga tampaknya menguntungkan bagi konsumen, William mengingatkan bahwa situasi ini bisa berbahaya bagi perekonomian secara keseluruhan. Penurunan harga seringkali disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen, yang dapat memengaruhi pendapatan bisnis. Ketika harga produk turun, sementara biaya produksi (COGS – Cost of Goods Sold) tetap sama, profit margin perusahaan akan tergerus. Jika keuntungan terus menurun, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, yang salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja (layoff).

William menjelaskan, layoff dapat menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, yang pada gilirannya menurunkan daya beli mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan ekonomi: semakin banyak layoff, semakin sedikit orang yang mampu berbelanja, dan semakin tertekanlah sektor bisnis. Situasi ini sangat memukul kelas menengah ke bawah, kelompok terbesar dalam populasi Indonesia.

William juga membandingkan kondisi saat ini dengan krisis ekonomi 1998, yang ia alami secara langsung. Menurutnya, meskipun kondisi belum sepenuhnya mirip dengan 1998, tanda-tanda ke arah sana ada. Permintaan produk konsumsi menurun, terlihat dari penurunan penjualan motor dan mobil yang menjadi indikator penting daya beli masyarakat. Bahkan industri otomotif, yang biasanya menjadi andalan, mengalami penurunan signifikan.

Lebih jauh, William menyebut bahwa data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan klaim dari para pekerja yang terkena dampak layoff. Data ini menjadi sinyal bahwa perekonomian sedang mengalami tekanan yang serius. Banyak pengusaha yang melaporkan tidak mencapai target penjualan, yang semakin memperburuk kondisi.

William menekankan bahwa dalam menghadapi deflasi dan potensi resesi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya angkatan kerja. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah “skilling up” dan “reskilling,” yaitu memperkuat keterampilan dan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. Menurutnya, pekerja yang hanya bekerja sesuai perintah atasan tanpa inisiatif lebih besar berisiko tinggi untuk terkena layoff. Sebaliknya, pekerja yang proaktif dalam memberikan kontribusi dan solusi lebih mungkin bertahan.

Di sisi lain, William juga memperingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam jeratan pinjaman online (pinjol) atau perjudian, yang sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan uang. Dia mengacu pada film dokumenter yang menunjukkan bagaimana orang dapat kehilangan segalanya karena kecanduan judi.

William memberikan pesan penting bahwa semua orang harus bersiap untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Perusahaan akan berusaha mempertahankan produktivitas dengan biaya seminimal mungkin, yang berarti tuntutan kerja bisa semakin tinggi. William menekankan pentingnya memiliki mentalitas “karyawan” yang tidak hanya bekerja tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Meskipun tidak ada yang dapat memprediksi dengan pasti bagaimana kondisi ekonomi ke depan, persiapan dan kemampuan beradaptasi adalah kunci. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kesempatan justru akan muncul bagi mereka yang terus mengembangkan diri dan siap menghadapi perubahan.(c@kra)

Perbankan Indonesia Sudah Menyerah Dengan Transisi Energi kripto-cryptocurrency-crypto-bitcoin

Perbankan Indonesia Sudah Menyerah Dengan Transisi Energi

moneytalkadmin 31 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Sejak kesepakatan iklim Paris, perbakkan sudah mendapat tekanan untuk berhenti membiayai fosil dan segala industri turunannya. Bank bank besar internasional memang tidak menyerah 100 persen, tapi mengurangi pembiayaan mereka secara significant.

Sekarang tekanan datang lebih besar lagi tidak hanya dari kesepkatan iklim atau dari United Nation, namun juga dari organisasi perdangan dunia, organisasi internasional, dari G20, G7 dan lain sebagainya. Juga tekanan datang dari lembaga keuangan mulilateral termasuk Bank Dunia, IMF dan world bank. Intinya dunia tak mau lagi membiayai selain transisi energi karena nanti hasilnya akan disebut sebagai uang kotor.

Sebelumnya bank di Indonesia tidak memperdulikan masalah ini. Namun sekarang bank di Indonesia aktif menerbitkan greend bond yang selama ini selalui dianggap gak penting. Sekarang rame dan yang sibuk adalah bank BUMN.

Ada dua tiga penyebab yakni 1. Desakan publik internasional yang tidak mau uang mereka digunakan untuk industri yang merusak lingkungan termasuk di indonesia. 2. Industri kotor di indonesia sudah tidak lagi leluasa mendapatkan pembiayaan, sehingga sulit membayar kewajiban kepada bank bank nasioal. Liquditas kering. 3. Bank bank di Indonesia memang terancam gagal sistemik, termasuk bank syariah yang dibawah bank BUMN, karena masalah tata kelola sehingga terpaksa menerbitkan green bond.

Maka terpaksalah bank bank BUMN menerbitkan green bond dengan konsekuensi yang banyak. Salah satunya mereka harus pisah dengan industri yang merusak lingkungan yang selama ini membesarkan pundi pundi bank bank BUMN.

Jadi dengan demikian maka bank bank BUMN terutama ke depan memikiki kewajiban yang besar membiayai isue iklim atau transisi eneregi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kewajiban yang melekat ini akan membantu pencapaian target iklim pemerimtahan Jokowi sebagaimana janjinya pada pertemuan Paris, G20 termasuk kewajiban berdasarkan UU ratifikasi perubahan Iklim.

Ini pertanda bahwa bank bank BUMN harus mengubah misi mereka. Selama ini bank bank di Indonesia aktif membiayai tambang tambang yang merusak lingkungan. Bank bank tidak memiliki tanggung jawab sosial sama sekali terhadap masalah maslaah lingkungan. Belum pernah bank di indonesia didemo aktivis lingkungan karena membiayai industri kotor. Sekarang harus peduli dengan mengalokasikan dana mereka untuk itu.

Demikian juga OJK dan BI selama ini tidak memiliki roadmap transisi energi sekarang harus membuat lebih detail. Tidak lagi sekedar aturan payung tapi detail. BI dan OJK boleh dikatakan memiliki andil besar menghambat pencapaian target penurunan emisi indonesia karena rendahnya komitmen mereka atas masalah ini. (MT)

Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi

Infografis: Inflasi Indonesia April 2023 Capai 4,33 Persen Inflasi Indonesia April 2023. Sumber: BPS

Infografis: Inflasi Indonesia April 2023 Capai 4,33 Persen

Monica Putri 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Abstraksi:

Pada April 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,74. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 6,75 persen dengan IHK sebesar 121,12 dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen dengan IHK sebesar 114,15.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,80 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,60 persen; kelompok transportasi sebesar 11,96 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,79 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,67 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2023 sebesar 0,33 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2023 sebesar 1,01 persen.

Tingkat inflasi y-on-y komponen inti April 2023 sebesar 2,83 persen, inflasi m-to-msebesar 0,25 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,88 persen.

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil

Ali Ramadan 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Aktivitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 2023 pasca dibukanya kembali aktivitas ekonomi masyarakat di tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah peningkatan aktivitas maupun permintaan masyarakat, inflasi bulan April 2023 tetap terjaga stabil.

Secara bulanan, inflasi bulan April 2023 tercatat sebesar 0,33% (mtm) yang berarti lebih rendah dari inflasi Ramadan dan Idulfitri pada tahun 2022 yakni 0,95% (mtm) pada April 2022 dan 0,40% (mtm) pada Mei 2022. Sementara secara tahunan, inflasi pada April 2023 sebesar 4,33% (yoy) dan dalam tren menurun sejak Januari 2023.

Secara historis, pada momen Ramadan dan Idulfitri akan terjadi peningkatan inflasi akibat lonjakan permintaan terutama pangan dan transportasi. Inflasi Administered Prices (AP) tercatat 0,69% (mtm) atau 10,32% (yoy).

Tarif angkutan udara dan tarif angkutan antar kota menjadi komoditas AP yang dominan menyumbang inflasi April dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,03%. Peningkatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara mencapai 26,93% dibanding lebaran tahun 2022.

Inflasi Volatile Food (VF) pada April cukup terkendali tercatat sebesar 0,29% (mtm) atau 3,74% (yoy). Capaian ini sesuai dengan kesepakatan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (HLM TPIP) 20 Februari 2022 untuk menjaga inflasi VF dalam kisaran 3- 5% .

Sementara itu, komoditas pangan yang dominan menyumbang inflasi April yakni beras dan daging ayam ras. Beras masih mengalami kenaikan harga didorong tingginya permintaan masyarakat ditengah panen yang masih berlangsung.

Kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat eceran sebesar 0,84% (mtm) pada April 2023. Sementara harga beras di penggilingan sudah mulai menurun, tercatat 0,14% (mtm). Sementara inflasi VF masih tertahan penurunan harga komoditas aneka cabai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ”Capaian inflasi Ramadan dan Idulfitri 2023 yang tetap terjaga stabil merupakan hasil sinergi yang kuat dari TPIP dan TPID. Selain itu juga didukung cuaca yang relatif kondusif sehingga pasokan pangan terutama produk hortikultura terjaga dan ditopang panen yang berlangsung Maret- April,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai upaya menjaga harga pangan tetap terkendali dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) penyaluran, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur ayam).

Selain itu, Pemerintah daerah juga aktif melaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

“Kondisi cuaca yang relatif kondusif mendukung capaian inflasi April. Namun, ke depan kita perlu mewaspadai terjadinya El Nino. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga capaian inflasi tahun 2023 dapat kembali dalam rentang sasaran,” ujar Menko Airlangga.

Selain rilis inflasi oleh BPS, hari ini S&P juga merilis data perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode April 2023.

Data tersebut menyebutkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada pada level ekspansif sebesar 52,7. Level tersebut naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 51,9 dan merupakan level tertinggi sejak September 2022.

Kinerja PMI negara-negara ASEAN cukup bervariasi, beberapa diantaranya berada di posisi ekspansif, seperti Thailand (60,4: rekor tertinggi di Thailand), Myanmar (57,4), dan Filipina (51,4). Di sisi lain, Malaysia masih di zona kontraktif sebesar 48,8.

”Terus menguatnya aktivitas ekonomi membuat PMI Indonesia melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan selama 20 bulan beruntun. Ini meningkatkan ekspektasi positif pelaku usaha atas kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri,” kata Menko Airlangga.

Perusahaan manufaktur menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam output produksi, order baru, serta aktivitas pembelian.

Di saat yang sama, laju penciptaan lapangan kerja merupakan yang paling tinggi selama lima bulan terakhir. Secara umum, ekspektasi perusahaan manufaktur ke depan bertahan di level positif dan menunjukkan tingkat optimisme bisnis paling kuat sejak bulan November 2022.

“Meski ekonomi global masih dalam tren melemah, aktivitas manufaktur Indonesia terus melaju ditopang oleh aktivitas ekonomi yang menggeliat dan permintaan dalam negeri yang terus tumbuh kuat. Alhasil, kita terus melihat bahwa berbagai aspek penting determinan penggerak ekonomi terus berada pada jalur yang tepat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh,” pungkas Menko Airlangga.

Pemerintah Klaim Ekspansi Manufaktur Menguat dan Inflasi Terkendali pabrik emas antam

Pemerintah Klaim Ekspansi Manufaktur Menguat dan Inflasi Terkendali

Farah Akhmad 5 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Permintaan dalam negeri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri turut mendorong penguatan PMI manufaktur.

Dengan begitu, sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7 (Maret 2023: 51,9).

Penguatan aktivitas produksi tercermin pada tingkat pembelian barang untuk memenuhi permintaan juga ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang turut meningkat. Namun, permintaan ekspor diindikasikan masih moderat seiring dengan perlambatan ekonomi global.

Sejalan dengan PMI Indonesia, PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Myanmar juga tercatat meningkat di bulan April yaitu masing-masing di level 60,4 dan 57,4. Sementara, PMI Jepang dan Malaysia masih terkontraksi di level 49,5 dan 48,8.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, sentimen bisnis pada sektor manufaktur tetap menunjukkan optimisme yang kuat dan tertinggi sejak November 2022.

Produsen memandang prospek pertumbuhan jangka pendek masih relatif baik untuk mendorong output produksi mereka di masa depan.

“Dengan optimisme ini, perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, laju inflasi masih terkendali selama masa HBKN Ramadan dan Idulfitri karena didukung oleh terjaganya pergerakan harga bahan pangan serta menurunnya inflasi inti dan administered price.

Inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada April 2023, lebih rendah dari angka Maret 2023 yang mencapai 4,97% (yoy). Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri 2022 lalu.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) turun tajam dari angka Maret 2023 yang mencapai 5,83% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) pada April 2023.

Langkah-langkah pengendalian harga pangan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, pemantauan stok pasar dan distributor, serta kebijakan fasilitasi distribusi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan.

Terkendalinya inflasi pangan ini juga didukung melimpahnya stok seiring panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April.

Ke depan, Pemerintah terus berfokus untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama adanya risiko ancaman El Nino yang berpengaruh pada produktivitas pangan.

Namun secara umum, pengendalian inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah (administered price).

Inflasi inti April 2023 mencapai 2,83% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret (2,94%, yoy). Seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan inflasi, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki.

Inflasi administered price juga mengalami perlambatan 11,56% (yoy) pada Maret dan menurun pada April mencapai 10,32% (yoy). Kebijakan transportasi/angkutan pada masa Idulfitri 2023 mengalami peningkatan kualitas meskipun pergerakan Idulfitri meningkat 45% lebih tinggi dibandingkan Idulfitri 2022.

Pemerintah terus melakukan antisipasi, termasuk dalam pengaturan tarif angkutan, penyiapan ketersediaan moda transportasi, serta rekayasa lalu lintas pada arus mudik 2023.

Menurut Febrio, langkah antisipasi Pemerintah dalam mengatasi potensi gejolak harga pada HBKN Ramadan dan Idulfitri menunjukkan peningkatan kualitas dalam menurunkan tingkat inflasi, terutama dalam menciptakan sinergi kebijakan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah terus melakukan upaya terintegrasi dalam melakukan intervensi harga dan pasokan sebagai langkah antisipasi terjadinya gejolak harga akibat permintaan yang melonjak. Program penyaluran bantuan pangan nasional juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Komitmen pengendalian inflasi terus diupayakan guna mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan target 2023,” tutup Febrio.

Inflasi Indonesia Bulan Maret 2023 Mengalami Penurunan grafik turun

Inflasi Indonesia Bulan Maret 2023 Mengalami Penurunan

Krisna Arjun 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Inflasi Bulan Maret 2023 mengalami penurunan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini menjadi cerita positif di sisi perekonomian Indonesia.

“Ini hal yang positif, pasti membantu dari sisi persepsi confidence masyarakat untuk melakukan belanja. Daya beli masyarakat juga bisa terlindungi kalau inflasi makin menurun,” ungkap Menkeu.

Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional. Inflasi volatile food mengalami penurunan, disusul core inflation dengan level 2,9% yang juga mengalami penurunan.

“Ini adalah tren yang positif. Inflasi di negara-negara lain masih sangat struggle,” tandas Menkeu.

Sisi positif inflasi Indonesia perlu dijaga. Hal ini karena inflasi di negara lain masih cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 104,3% dan Turki mencapai 50,5%.

Inflasi Terkendali, Stabilitas Harga Jelang Lebaran Terjaga Ilustrasi Sembako- Foto- pereslavtseva Freepik

Inflasi Terkendali, Stabilitas Harga Jelang Lebaran Terjaga

Rafi Mukarram 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Memasuki periode Ramadan 2023, inflasi dapat terkendali dengan baik. Laju inflasi Maret 2023 tercatat hanya mencapai 4,97% (yoy), menurun cukup signifikan dari bulan Februari yang tercatat sebesar 5,47% (yoy).

Hal ini karena berbagai upaya pengendalian harga pangan menjelang Ramadan yang dilakukan Pemerintah terbukti cukup efektif menurunkan inflasi pangan. Peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sangat krusial, terutama dalam memastikan kecukupan dan ketersediaan pasokan berbagai bahan pangan pokok.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mampu diturunkan secara signifikan dari sebelumnya 7,62% (yoy) pada bulan lalu, menjadi 5,83% (yoy) pada Maret 2023. Meskipun demikian, secara bulan ke bulan, terjadi sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan menjelang Ramadan seiring naiknya permintaan.

Selain dari sisi pangan, perlambatan inflasi secara umum juga didorong oleh melambatnya komponen inflasi inti, yaitu sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dari inflasi inti Februari (3,09%). Perlambatan terjadi hampir di semua kelompok barang dan jasa seiring menurunnya tekanan harga komoditas global.

Inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat 11,56% (yoy), melambat dari bulan Februari yang mencapai 12,24% (yoy), di antaranya dipengaruhi oleh penurunan tarif air PAM.

Meskipun demikian, pemerintah juga mengantisipasi risiko kenaikan harga minyak global dalam beberapa hari terakhir akibat kebijakan OPEC+ yang berencana untuk memangkas produksinya.

Pemerintah terus menjaga stabilitas harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran. Pemerintah Pusat dan Daerah akan terus memonitor harga dan ketersediaan pangan serta melakukan berbagai kebijakan intervensi, diantaranya melalui operasi pasar dan pasa murah bahan pangan pokok, serta memperkuat stok pangan dan kelancaran distribusi pasokan.

Program tambahan bantuan sosial beras yang mulai bergulir akhir Maret juga diperkirakan mampu mengendalikan tekanan harga di pasar domestik dan menjaga akses pangan pokok masyarakat.

“Stabilitas harga pada masa HBKN menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat,” terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu sebagaimana rilisnya, Senin (03/04).[MT]

Bank Indonesia Klaim Inflasi Maret 2023 Terkendali Ilustrasi Bank Indonesia

Bank Indonesia Klaim Inflasi Maret 2023 Terkendali

Rafi Mukarram 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Bank Indonesia mengklaim inflasi Maret 2023 yang bersamaan dengan dimulainya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), tetap terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Maret 2023 tercatat 0,18% (mtm), tidak berbeda jauh dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 0,16% (mtm).

Realisasi inflasi IHK Maret 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pola historis inflasi periode awal Ramadan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan turun menjadi 4,97% (yoy) dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,47% (yoy).

Perkembangan ini tidak terlepas dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% mulai September 2023 setelah berakhirnya base effect penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tahun lalu. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi, termasuk menyambut periode HBKN.

Inflasi IHK pada Maret 2023 dipengaruhi oleh kenaikan inflasi inti. Inflasi inti tercatat sebesar 0,16% (mtm), sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,13% (mtm).

Peningkatan terbatas inflasi inti tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan yang bersifat gradual di tengah tekanan harga komoditas global yang menurun. Komoditas utama penyumbang inflasi inti adalah komoditas kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, dan emas perhiasan.

Secara tahunan, inflasi inti Maret 2023 tercatat sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy).

Inflasi kelompok volatile foods tetap terkendali. Kelompok volatile foods mencatat inflasi sebesar 0,29% (mtm), stabil dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,28% (mtm). Perkembangan tersebut terutama disumbang oleh deflasi komoditas cabai merah dan bawang merah.

Sementara itu, komoditas beras, cabai rawit, dan bawang putih menyumbang inflasi. Kelompok volatile foods secara tahunan mengalami inflasi 5,83% (yoy), turun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 7,62% (yoy).

Inflasi kelompok administered prices tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 0,12% (mtm), turun dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,14% (mtm). Inflasi bulanan yang lebih rendah terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif Perusahaan Air Minum (PAM) di daerah.

Penurunan inflasi kelompok administered prices lebih lanjut tertahan oleh inflasi angkutan udara, bensin, dan aneka rokok seiring dengan peningkatan mobilitas udara, penyesuaian harga bensin nonsubsidi, dan kenaikan tarif cukai tembakau.

Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi sebesar 11,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,24% (yoy).[MT]