Nicke Widyawati Archives -

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen 1768310184687

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen

Hedi Batubara 13 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja keuangan PT Pelita Air Service (PT PAS), anak usaha PT Pertamina (Persero), kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan penerbangan milik negara tersebut tercatat mengalami kerugian besar pada tahun buku 2023.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa PT PAS mencatat kerugian mencapai USD 20.107.160 pada 2023. Kerugian tersebut, menurutnya, tidak dapat ditutupi oleh perolehan laba perusahaan yang hanya sebesar USD 5.914.075 pada tahun 2024.

“Tahun 2023 PT PAS rugi besar, mencapai USD 20.107.160. Kerugian ini tidak bisa ditutupi oleh laba perusahaan yang hanya sekitar USD 5,9 juta,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

PT Pelita Air Service merupakan perusahaan penerbangan yang saat ini mengoperasikan 12 unit pesawat dan dimiliki hampir sepenuhnya oleh PT Pertamina. Berdasarkan struktur kepemilikan saham, PT Pertamina menguasai 828.744 lembar saham atau 99,997 persen, sementara PT Pertamina Pedeve Indonesia hanya memiliki 26 lembar saham atau sekitar 0,003 persen.

Sejak 4 November 2024, PT Pertamina dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, menggantikan Nicke Widyawati. Dengan posisi Pertamina sebagai induk usaha, kinerja PT PAS dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap anak perusahaan.

Yang paling disorot CBA adalah kebijakan remunerasi manajemen PT PAS di tengah kondisi perusahaan yang merugi. Uchok Sky menyebut, pada saat perusahaan mengalami kerugian, Direktur Utama PT PAS Dendy Kurniawan justru tetap menerima tantiem sebesar Rp808.886.154, serta remunerasi mencapai Rp131.444.000.

“Ini menggelikan. Perusahaan merugi, tapi Direksi masih menikmati tantiem dan remunerasi besar. Seharusnya ketika perusahaan rugi, Direksi dan Komisaris ‘puasa’ dulu, misalnya dengan pemotongan remunerasi,” tegas Uchok Sky.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan menimbulkan kesan bahwa jajaran direksi dan komisaris hanya menjadikan perusahaan sebagai tempat mencari keuntungan pribadi, tanpa komitmen kuat meningkatkan kinerja dan memperbaiki core bisnis.

“Jangan sampai publik menilai Direksi dan Komisaris hanya numpang cari makan di PT PAS, tanpa ada upaya serius memajukan perusahaan,” sindirnya.

Lebih lanjut, CBA mendesak Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk bersikap tegas terhadap anak perusahaan yang terus merugi.

“Kalau ada anak perusahaan yang rugi dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, pecat saja mulai dari jajaran Direksi sampai Komisaris agar tidak terus membebani perusahaan induk,” pungkas Uchok Sky.

Sorotan terhadap PT Pelita Air Service ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola keuangan BUMN, khususnya terkait konsistensi antara kinerja perusahaan dan pemberian kompensasi kepada para petinggi perusahaan.

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit! 1754559464463

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit!

Hedi Batubara 7 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, kembali menjadi sorotan tajam. Sudah lebih dari satu tahun menjabat, namun menurut pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi dari Center For Budget Analysis (CBA), belum ada terobosan atau capaian membanggakan yang ditorehkan oleh Mantiri. Bahkan, kondisi perusahaan pelat merah tersebut dinilai mengalami kemunduran signifikan di bawah kepemimpinannya.

“Bila dibandingkan dengan Nicke Widyawati (mantan Dirut Pertamina), Presiden Prabowo Subianto bisa saja berkerut kening melihat performa Simon yang biasa-biasa saja,” kritik Uchok dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Uchok, Pertamina saat ini seperti berada dalam “ruangan gelap” karena beberapa indikator penting perusahaan justru mengalami penurunan drastis. Ia mengungkapkan bahwa aset, pendapatan, dan laba Pertamina dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kemerosotan signifikan, seperti kendaraan yang meluncur tanpa rem.

Berdasarkan data yang dikutip Uchok, aset Pertamina pada 2023 tercatat sebesar USD 95.434.278.000, namun pada 2024 menurun menjadi USD 94.160.959.000. Artinya, terjadi penurunan sebesar USD 1.273.319.000 atau sekitar Rp 20,3 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS.

Hal serupa terjadi pada sisi pendapatan perusahaan, yang pada tahun 2023 tercatat USD 75.787.812.000, namun di tahun 2024 hanya mampu meraih USD 75.326.967.000. Artinya, turun sebesar USD 460.845.000 atau sekitar Rp 7,3 triliun.

Paling mengkhawatirkan, menurut Uchok, adalah penurunan laba Pertamina yang sangat tajam. Dari USD 4.769.994.000 pada 2023, laba bersih anjlok menjadi hanya USD 3.446.897.000 pada 2024. Itu berarti penurunan sebesar USD 1.323.097.000 atau setara Rp 21,1 triliun.

“Ini bukan sekadar penurunan biasa, tapi penurunan tajam yang menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan strategi bisnis dari Simon,” tegas Uchok.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sisi yang sedikit menggembirakan, yakni penurunan liabilitas atau utang perusahaan dari USD 54.193.435.000 pada 2023 menjadi USD 50.267.454.000 pada 2024. Total penurunan utang mencapai USD 3.925.981.000 atau sekitar Rp 62,8 triliun.

Namun, bagi Uchok, capaian itu bukanlah prestasi yang cukup untuk membenarkan posisi Simon sebagai Direktur Utama. Justru, ia menyindir tajam bahwa Simon lebih cocok jadi “tukang kredit” daripada memimpin perusahaan energi sebesar Pertamina.

“Naikin pendapatan dan laba enggak punya keahlian. Tapi kalau nurunin utang, bisa jadi jagonya. Ya, cocoknya sih jadi tukang kredit saja,” tutup Uchok Sky Khadafi dengan nada satir.

Di tengah tantangan global dan fluktuasi harga energi dunia, memang diperlukan figur pemimpin korporasi yang memiliki visi kuat, kemampuan inovatif, serta daya dorong untuk menavigasi perubahan. Ketika Pertamina merupakan pemain kunci dalam sektor energi nasional, apalagi saat Indonesia sedang gencar mendorong transisi energi dan kemandirian energi nasional, kritik terhadap kinerja direksi tentu tidak bisa dianggap sepele.

Penurunan tiga indikator penting aset, pendapatan, dan laba menjadi catatan serius bagi pemegang saham, khususnya Kementerian BUMN dan Presiden. Apakah Presiden Prabowo akan mempertahankan Simon, atau mencari sosok baru yang lebih tangguh dan progresif untuk membawa Pertamina ke arah yang lebih kompetitif di era globalisasi energi, patut ditunggu.

CERI: Jaksa Agung Jangan Mengkhianati Komitmen Presiden Untuk Melibas Mafia Minyak di Pertamina Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

CERI: Jaksa Agung Jangan Mengkhianati Komitmen Presiden Untuk Melibas Mafia Minyak di Pertamina

Hedi Batubara 18 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai mustahil dua nama penting di tubuh Pertamina, yakni Nicke Widyawati dan Mars Ega Legowo Putra serta perusahaan batubara Adaro milik Boy Tohir terbebas dari jerat hukum terkait dugaan korupsi tata kelola minyak pada periode 2018–2023.

Pernyataan itu merujuk perhitungan kerugian negara dari BPK RI dan penjelasan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar dalam konferensi pers 10 Juli 2025 yang telah menguraikan peran masing masing dari sembilan tersangka, termasuk Alvian Nasution dan kawan kawan serta the gasoline godfather Moch Reza Chalid sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak.

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengatakan, dengan posisi kunci yang mereka duduki, mustahil Nicke dan Mars Ega tidak mengetahui ataupun menyetujui setiap keputusan strategis yang diambil dalam rapat direksi Pertamina terkait optimalisasi hilir maupun tata kelola impor bahan bakar dan telah memberikan persetujuan ekspor minyak mentah Banyu Urip dan SLC milik Pertamina dan bagian negara.

“Kalau melihat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang setiap tahun mereka tanda tangani, secara logika tidak mungkin keduanya tidak ikut bertanggung jawab,” ujar Yusri di Jakarta, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Yusri menambahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang beredar luas juga memperkuat dugaan keterlibatan tersebut.

Laporan itu mengungkap peran Nicke Widyawati selaku Direktur Utama Pertamina (Persero) periode 2018–2021, bersama Mars Ega Legowo yang kala itu menjabat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis.

Mereka diduga bersama Alvian Nasution, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2021–2023, terlibat penjualan solar industri di bawah harga pokok penjualan kepada sejumlah perusahaan tambang, termasuk kelompok usaha Adaro milik Boy Thohir.

Praktik itu diduga merugikan keuangan negara Rp9,4 triliun.

Tidak hanya itu, Yusri juga menyoroti kebijakan usulan formula harga Pertalite Ron 90 yang disampaikan Mars Ega dan Alvian melalui Nicke kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Usulan itu menggunakan dasar perhitungan jenis BBM umum (JBU) Pertalite yang menurut audit BPK justru menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp13,11 triliun sepanjang 2018–2023.

Selain itu, BPK mencatat potensi kerugian Rp 2,905 triliun terkait sewa terminal BBM PT Orbit Terminal Merak oleh Pertamina (Persero) dan Pertamina Patra Niaga dalam rentang 2014–2024 yang seharusnya tidak dikeluarkan.

“Semua data itu ada, sehingga kami meyakini bahwa Nicke Widyawati dan Mars Ega Legowo dalam waktu dekat akan menyusul kawan-kawannya menjadi tersangka,” kata Yusri.

Yusri juga menanggapi isu yang beredar luas bahwa pada Kamis (10/7/2025), Nicke sempat dijemput tim Pidana Khusus Kejagung dari sebuah rumah sakit swasta di Jakarta untuk diperiksa dan diproses penahanan, namun status tersangka itu disebut mendadak dibatalkan JA katanya atas permintaan mantan Kajati yang terakhir bertugas di Jawa.

“Kalau benar ada intervensi yang menghentikan proses hukum, itu jelas penyalah gunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Yusri.

Kapan Diumumkan Kejagung Tersangka Korupsi Tatakelola Sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)? Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Kapan Diumumkan Kejagung Tersangka Korupsi Tatakelola Sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)?

Hedi Batubara 8 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kasus korupsi minyak mentah Pertamina yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin mencurigakan. Proses hukum yang berjalan dinilai tidak ada perkembangan yang signifikan. Kejagung hanya berani menindak Direktur anak perusahaan Pertamina, sementara mantan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, serta Menteri BUMN, Erick Thohir, belum dipanggil atau diperiksa. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai ketidakberanian Kejagung untuk menyentuh pejabat tinggi tersebut.

Tidak hanya itu, terdapat juga dugaan korupsi terkait tata kelola sawit yang melibatkan pejabat eselon I dan II di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2005 hingga 2024. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat di KLHK telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Namun, yang sangat mengherankan adalah hingga saat ini, Kejagung tidak mengungkapkan nama-nama tersangka tersebut ke publik, sehingga menimbulkan kecurigaan tentang transparansi dan kejelasan kasus ini.

Menurut Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Jaksa Agung dalam menangani kasus korupsi tata kelola sawit ini dinilai seakan bermain sulap. Arah penyidikan yang tidak jelas dan gelapnya proses hukum membuat kasus ini terkesan seperti kasus korupsi Pertamina yang sampai saat ini masih jalan di tempat.

Ini mencerminkan kurangnya keberanian Kejagung untuk menindak pejabat-pejabat yang lebih tinggi, seperti mantan Menteri Siti Nurbaya Bakar, yang menurut Uchok Sky harusnya dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan peranannya dalam kasus ini.

Berdasarkan hal tersebut, Kejagung diharapkan tidak hanya berfokus pada pejabat eselon I dan II di KLHK, namun juga menindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa mantan Menteri Siti Nurbaya Bakar yang telah menjabat selama beberapa tahun di kementerian tersebut, lanjut Uchok Sky

Tindakan yang mirip dengan kasus Pertamina ini, yang enggan memanggil atau memeriksa pejabat tinggi seperti Nicke Widyawati dan Erick Thohir, patut dicurigai sebagai bentuk penyembunyian atau perlindungan terhadap elit tertentu. Kejagung harus membuktikan bahwa ia memiliki integritas dan keberanian untuk menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, kata Uchok Sky

Pada 3 Oktober 2024, penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di kantor KLHK. Ruangan yang digeledah antara lain adalah Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) KLHK, serta beberapa direktorat yang membidangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penegakan Hukum.

Dan Uchok Sky menyarankan kepada Penyidik Kejagung, dimana Kasus KLHK tersebut cenderung akan terjerat dengan menggunakan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk sanksi pidana bagi para pelaku korupsi di sektor publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Penyalahgunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang kewajiban pengawasan atas pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya hutan dan perkebunan sawit.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang melibatkan pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan dan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit.

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penataan Perkebunan Sawit, yang mengatur tata kelola perkebunan sawit di Indonesia agar sesuai dengan standar lingkungan dan ekonomi yang berlaku, pungkasnya.

Selain Mafia Minyak, ada juga Mafia Alkes dan Obat – obatan Di Pertamina 1736848256927

Selain Mafia Minyak, ada juga Mafia Alkes dan Obat – obatan Di Pertamina

Hedi Batubara 14 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – dr Jimmy Waworuntu adalah mertua dari Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ST, MBA. Dimana Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Langsung Simon ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari Senin, 4 November 2024.

Selain mengurus Minyak, sebaik Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga harus memperbaiki tata kelola kesehatan pekerja termasuk alat kesehatan (Alkes) dan obat obatan di Perusahaan Pertamina.

Disinyalir mafia kesehatan di Pertamina bisa disebut gila – gilaan. Para mafia umumnya bermain di Alat kesehatan dan obat obatan. Ada modus alat kesehatan yang diduga Mark up. Dan juga ada modus lainnya yang bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Gara gara mafia kesehatan bermain di Pertamina, yang menjadi tumbal pertama adalah dr Jimmy Waworuntu Mertua dari Direktur Utama Pertamina sendiri.

Dimana waktu itu, dr Jimmy bertugas di kesehatan Pertamina, dan oleh atasannya kemudian dipindahkan ke rumah sakit di Sorong. Dan Rumah sakit Sorong ini, dr Jimmy yang lugu dan polos dijebak oleh permainan canggih para mafia alat kesehatan dan Obat obatan.

Maka untuk itu, Direktur Eksekutif CBA(Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi meminta kepada Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk segera membersihkan para mafia yang bermain di alat alat kesehatan dan obat obatan.

Jangan ada lagi korban atau tumbal seperti yang sudah dialami oleh dr Jimmy Waworuntu. Perusahaan Pertamina harus dibersihkan dari segala macam mafia termasuk mafia di bidang kesehatan dan obat obatan, ujar Uchok Sky

Para mafia ini harus disikat agar perusahaan Pertamina selalu dalam kinerja yang baik dan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan negara,tutup Uchok Sky.

Wow, Laba Bersih Pertamina Rp56 Triliun

Ali Ramadan 26 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

PT Pertamina berhasil membukukan kinerja positif untuk periode tahun 2022 dengan mencatatkan laba bersih sebesar US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun. Raihan tersebut meningkat 86% dari laba perusahaan pada tahun 2021.

Di tengah kondisi volatilitas harga minyak dan dinamisnya nilai tukar Rupiah, Pertamina terbukti tetap dapat meningkatkan kinerja tahun 2022 dengan melakukan berbagai upaya baik secara operasional maupun finansial.

Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

Jumlah setoran ke negara ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2021. Adapun khusus setoran pajak, Pertamina pada tahun 2022 telah membayarkan pajak sebesar Rp219,06 triliun, meningkat 88% dibandingkan tahun 2021.

“Pencapaian ini tentu berkat kerja bersama seluruh Perwira Pertamina. Kinerja positif ini juga tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Jakarta.

Pertamina, dengan komitmen untuk selalu bertumbuh, telah berhasil meningkatkan kinerja operasional tahun 2022 di semua Subholding.

Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6%, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5%, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89% atau tumbuh 3%, produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lainnya mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760%.

Pertamina sangat mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.159/2022 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi.

Dengan perubahan PMK tersebut Pemerintah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun (termasuk pajak) yang terdiri atas piutang 2019 – 2021 sebesar Rp83,41 triliun (termasuk pajak) dan periode sampai dengan Triwulan III 2022 sebesar Rp236,40 triliun (termasuk pajak).

Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022.

Dalam memitigasi pergerakan nilai tukar kurs yang dinamis, Pertamina secara aktif melakukan transaksi lindung nilai dan penyeimbangan akun moneter yang berhasil memitigasi risiko nilai tukar sebesar US$657 juta.

Pertamina juga telah melakukan upaya-upaya untuk menekan biaya bunga atas pinjaman yang meningkat akibat dampak dari fluktuasi Indonesia Crude Price (ICP) dengan optimalisasi pengelolaan dana secara konsolidasi dan melakukan early repayment saat dana kompensasi telah diterima. Upaya ini menghasilkan penghematan atas biaya bunga secara konsolidasian sebesar US$466,75 juta.

Sebagai upaya untuk memitigasi volatilitas harga minyak mentah dunia, Pertamina melakukan penghematan melalui lindung nilai komoditas, strategi inventory management yang optimal, serta optimalisasi penggunaan minyak mentah domestik.

Selama tahun 2022, Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi penyaluran JBT Solar adalah 17,5 juta KL vs kuota 17,6 juta KL dan realisasi penyaluran JBKP Pertalite adalah 29,5 juta KL vs kuota 29,9 juta KL.

Pertamina terus berupaya agar BBM bersubsidi dikonsumsi oleh yang berhak melalui berbagai program antara lain digitalisasi SPBU, penggunaan dashboard berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan distribusi BBM Bersubsidi di SPBU secara real time, mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat melalui website, dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Dalam hal efisiensi, Pertamina telah melaksanakan program efisiensi di seluruh Pertamina Group yang berkontribusi pada penghematan sebesar US$838,4 juta.

Program-program tersebut di antaranya program penghematan biaya transportasi & handling minyak mentah di Subholding Upstream, optimasi biaya pengadaan minyak mentah dan ekspor produk di Subholding Refining & Petrochemicals, efisiensi pengadaan impor BBM di Subholding Commercial & Trading, optimasi biaya sewa kapal di Subholding Integrated Marine Logistics, dan sentralisasi serta penghematan pengadaan barang dan jasa di Holding Pertamina dan subholding PNRE, serta liability management di subholding Gas.

Pertamina terus mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk mengurangi emisi karbon dan melestarikan bumi.

Pertamina juga menyadari bahwa tantangan tahun 2023 tidak lebih mudah dibandingkan 2022.

“Oleh karena itu, Pertamina tetap akan menjaga dan meningkatkan kinerjanya serta memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pertamina akan terus berkomitmen memenuhi kebutuhan energi, serta menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional,” pungkas Nicke.

Nicke Widyawati

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit!

CERI: Jaksa Agung Jangan Mengkhianati Komitmen Presiden Untuk Melibas Mafia Minyak di Pertamina

Kapan Diumumkan Kejagung Tersangka Korupsi Tatakelola Sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)?

Selain Mafia Minyak, ada juga Mafia Alkes dan Obat – obatan Di Pertamina

Wow, Laba Bersih Pertamina Rp56 Triliun

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo