16 November 2026

NTT

MoneyTalk, Jakarta – Tuduhan terhadap aparat penegak hukum, termasuk Polri, yang terlibat dalam praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencerminkan masalah serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Jika tuduhan ini terbukti benar, ini menunjukkan bahwa prinsip presisi yang dijunjung oleh Polri—profesional, transparan, dan akuntabel—belum sepenuhnya diterapkan.

Kasus-kasus seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan memperburuk kondisi keamanan serta ketertiban. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini, termasuk penyelidikan yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Dalam sebuah wawancara yang viral di media sosial dan mainstream, seorang anggota Polri, Iptu Rudi, mengungkapkan kronologi keterlibatannya dalam pengungkapan praktik mafia BBM di NTT. Dalam pernyataannya, Rudi menjelaskan bahwa praktik ini melibatkan oknum-oknum di dalam tubuh Polri, termasuk penyerahan suap dan pemanfaatan minyak subsidi untuk keuntungan pribadi.

Menurut Rudi, salah satu pengusaha bernama Ahmad Ansar terlibat dalam pengiriman minyak ilegal ke perbatasan Timor Leste. Kasus ini menjadi lebih rumit ketika Rudi mengungkapkan bahwa ia menerima ancaman dan tekanan dari oknum Polri yang merasa terganggu dengan penyelidikannya. Hal ini menciptakan gambaran yang memprihatinkan tentang bagaimana praktik korupsi dapat berakar di dalam institusi penegak hukum.

Fakta dan Bukti

Rudi menunjukkan dokumen yang mencantumkan barcode nelayan yang digunakan oleh Ahmad Ansar untuk membeli minyak subsidi. Ia mengklaim bahwa sejak bulan Juni 2024, ia telah melaporkan kelangkaan minyak subsidi kepada Kapolres dan diminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, upaya tersebut dihalangi oleh oknum di dalam institusi yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.

Pada tanggal 25 Juni, Rudi beserta timnya merencanakan untuk menangkap Ahmad Ansar, namun mereka menerima peringatan untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Rudi menggambarkan situasi ini sebagai “musuh dalam selimut” dan menyatakan bahwa ada tekanan untuk menghentikan proses penyelidikan tersebut.

Setelah melanjutkan penyelidikan secara diam-diam, Rudi berhasil menemukan bukti tambahan tentang praktik mafia BBM yang melibatkan oknum Polri lainnya. Ia melaporkan bahwa Ahmad Ansar telah memberikan uang suap kepada anggota Polri untuk menjaga kelancaran operasinya. Ini menunjukkan bahwa ada jaringan korupsi yang lebih besar yang melibatkan aparat penegak hukum.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat tentang integritas institusi penegak hukum. Jika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik mafia BBM, maka kepercayaan publik terhadap Polri dan lembaga penegak hukum lainnya akan semakin menurun. Masyarakat berhak untuk merasa aman dan terlindungi, namun praktik-praktik korupsi semacam ini justru menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam penegakan hukum. Tindakan tegas yang diambil untuk menyelidiki dan menghukum para pelaku korupsi di dalam institusi penegak hukum akan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Tindakan yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

Penyelidikan Independen

Mendirikan tim penyelidikan independen untuk menyelidiki tuduhan keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik mafia BBM.

Transparansi Proses Hukum: Memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengetahui perkembangan kasus.

Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang etika dan integritas untuk mencegah praktik korupsi.

Memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat dalam praktik mafia BBM, termasuk pemecatan dan tuntutan pidana.

Tuduhan keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik mafia BBM di NTT merupakan isu serius yang harus ditangani dengan segera. Kasus ini tidak hanya mencerminkan masalah internal dalam institusi penegak hukum, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi, serta mempercayai bahwa institusi penegak hukum berfungsi sebagaimana mestinya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik baru-baru ini mengguncang publik, setelah ia membongkar dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemecatannya memicu spekulasi bahwa ada kaitan antara mafia BBM dan pemecatan tersebut.

Apakah benar ada oknum polisi yang terlibat dan ingin menghalangi langkah Rudy dalam mengungkap praktik ilegal ini? Apakah pemecatannya merupakan upaya untuk menutupi skandal besar di balik distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut?

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Kamis (24/10), membedah kasus ini secara mendalam. Bersama host Charlie Adolf LT, Sugeng mengupas tuntas berbagai kejanggalan dalam pemecatan Rudy Soik, keterlibatan oknum polisi, hingga bagaimana mafia BBM beroperasi.

NTT dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan bagi banyak nelayan di sana, BBM bersubsidi adalah kebutuhan mendasar untuk melaut dan mencari nafkah. Namun, ketersediaan BBM bersubsidi diduga “dirampok” oleh mafia BBM yang bekerja dengan cara-cara ilegal.

Rudy Soik, yang saat itu masih menjabat sebagai perwira polisi di Polres Kupang, mulai menyelidiki dugaan penimbunan dan distribusi ilegal BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

Sugeng Teguh Santoso menjelaskan bahwa Rudy Soik sejak awal memang menjadi target oleh kelompok tertentu yang diduga kuat terkait dengan mafia BBM.

“Dia sudah menjadi target untuk disingkirkan,” ujar Sugeng dalam podcast tersebut.

Dugaan ini diperkuat dengan laporan bahwa mafia BBM tidak hanya terdiri dari masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan oknum polisi dan petugas yang seharusnya berwenang mengungkap tindak pidana BBM ilegal.

Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi

Dalam diskusi tersebut, Sugeng menyampaikan bahwa kasus Rudy Soik adalah ironi besar.

“Polisi, yang seharusnya menegakkan hukum, malah melindungi pelaku kejahatan,” katanya.

Hal ini mengindikasikan adanya jaringan kuat yang melibatkan oknum polisi yang seharusnya bertugas mengungkap kejahatan, namun justru melindungi praktik-praktik ilegal tersebut.

“Rudy Soik ditarget oleh oknum-oknum dari Propam dan Krimsus, yang diduga kuat memiliki hubungan dengan mafia BBM,” lanjut Sugeng.

Menurut Sugeng, keterlibatan oknum Propam ini semakin menguatkan dugaan bahwa Rudy memang menjadi ancaman bagi mafia BBM yang sudah lama beroperasi dengan dukungan “orang dalam.”

Proses Pemecatan yang Dipertanyakan

Pemecatan Rudy Soik melalui keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menjadi hukuman terberat dalam pelanggaran kode etik kepolisian. Namun, Sugeng menilai hukuman ini terlalu berat dan penuh tanda tanya.

“Apakah tindakan Rudy yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan mafia BBM memang layak diganjar dengan pemecatan?” tanya Sugeng.

Sugeng membeberkan bahwa tindakan Rudy yang melakukan garis polisi di tempat penimbunan BBM ilegal sebenarnya sah menurut hukum. Rudy mendapatkan informasi dan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur, yaitu penyelidikan atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk nelayan.

Mafia BBM dan Kekuatan Mereka di NTT

Dalam podcast tersebut, Sugeng menjelaskan bagaimana mafia BBM di NTT beroperasi. Mereka bukan hanya sekadar penjahat biasa, tetapi jaringan yang terstruktur, melibatkan oknum masyarakat dan pejabat yang seharusnya menjaga kepentingan publik. Mafia BBM ini diduga mendapatkan pasokan BBM bersubsidi, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada pihak-pihak industri, yang tidak berhak mendapatkannya.

“BBM bersubsidi dijual dengan harga industri, yang lebih mahal, sehingga nelayan kecil yang seharusnya mendapat subsidi tidak bisa mendapatkan akses,” ujar Sugeng.

Praktik ini telah berlangsung lama, dan upaya Rudy Soik untuk menghentikannya dianggap sebagai ancaman bagi jaringan mafia tersebut.

Apa yang Terjadi pada Rudy Soik?

Menurut Sugeng, Rudy Soik adalah sosok polisi yang tidak takut melawan arus. Pada tahun 2014, ia sudah menunjukkan keberaniannya dengan mengungkap kasus perdagangan orang di NTT, yang juga melibatkan oknum polisi. Saat itu, IPW memberikan dukungan penuh kepada Rudy, yang meskipun sempat mendapatkan sanksi, akhirnya bisa naik pangkat karena prestasinya.

Namun, dalam kasus kali ini, Rudy tampaknya berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Ia menghadapi tujuh laporan yang menudingnya melakukan berbagai pelanggaran, termasuk tuduhan bolos kerja dan perilaku tidak profesional. Semua ini diduga sebagai cara untuk menyingkirkannya dari kepolisian.

Mafia BBM dan Institusi Kepolisian yang Terancam

Kasus Rudy Soik adalah gambaran menyedihkan tentang bagaimana institusi yang seharusnya melindungi masyarakat justru bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melindungi kejahatan. Mafia BBM, dengan dukungan oknum polisi, menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat kecil di NTT, terutama nelayan yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.

Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa kasus ini perlu ditelusuri lebih dalam.

“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa polisi benar-benar bekerja untuk melindungi mereka, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Apakah ada harapan bagi Rudy Soik untuk mendapatkan keadilan? Hanya waktu yang akan menjawab.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, harusnya pemerintah mencari tempat yang representatif tidak perlu lagi membangun berbagai macam infrastruktur. Terutama dalam penyelenggaran KTT ASEAN.

Pasalnya penyelenggaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, ia yakini banyak pemerintah gelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang di sana.

Padahal, bila lokasi kegiatannya dialihkan ke kota-kota yang sudah siap, pemerintah bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk biaya pendidikan anak putus sekolah dan kuliah gratis bagi para generasi penerus bangsa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau penyelenggaraannya di kota-kota yang sudah siap secara infrastruktur kan enak. Jadi APBN nya bisa alokasikan buat anak yang tak mampu. Jadi adik-adik di NTT yang kurang mampu tapi ingin kuliah dibantu pakai uang itu,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Menurut Jerry, justru bila anggaran banyak dikeluarkan untuk membangun sarana penunjang pelaksanaan KTT ASEAN namun di sisi lain di wilayah NTT masih banyak anak-anak tidak mampu melanjutkan studi karena terbatas biaya, maka berbalik dengan upaya memperkuat relevansi ASEAN.

Mengingat semangatnya ASEAN adalah merespon tantangan kawasan dan global, dan memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, demi kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

“Bagaimana rakyat mau makmur kalau banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya? Nah ini seharusnya para pembisik presiden tahu sebelum mengajukan tempat. Mendingan uangnya buat biaya sekolah gratis dan diberi pelatihan soft skill biar ada kemampun khusus bila masuk dunia kerja,” tutup Jerry.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa dan Petani NTT (Gempa NTT), tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo. Pasalnya mereka menilai putra-putri NTT lebih membutuhkan anggaran untuk revolusi pendidikan. Bukan hanya sekadar mengakomodasi antusiasme masyarakat sifatnya hanya sesaat.

“KTT Asean di Labuan Bajo otomatis menggerus banyak annggaran APBN. Khususnya untuk bangun jalan sana sini dan infrastruktuk penunjang lain.” kata Koordinator Gempa NTT Yohanes DN dalam keterangannya.

Harusnya lanjut Yohanes, KTT ASEAN digelar di wilayah yang telah maju seperti di wilayah Jawa ataupun Jakarta. Hal itu agar tidak menguras banyak anggaran APBN. Jadi anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membiayai anak putus sekolah di NTT. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di NTT.

Yohanes menambahkan, putra-putri NTT butuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah gratis bagi mahasiswa dan jaminan lapangan kerja untuk sarjana.(MT)