MoneyTalk, Jakarta – Sekitar 45 anggota Parlemen Inggris dan anggota House of Lords dilaporkan menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah Inggris untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi atas Balfour Declaration, sebuah dokumen bersejarah yang menjadi dasar dukungan Inggris terhadap pendirian “tanah air bagi bangsa Yahudi” di wilayah Palestina.
Surat tersebut juga mengkritik kebijakan Inggris selama masa British Mandate for Palestine, yang berlangsung dari 1917 hingga 1948 dan dianggap berkontribusi terhadap konflik panjang antara Israel dan Palestina.
Beberapa tokoh yang menandatangani surat tersebut antara lain anggota parlemen Layla Moran dari Partai Liberal Demokrat, Nadia Whittome dari Partai Buruh, serta Carla Denyer dari Partai Hijau.
Langkah ini muncul setelah adanya petisi yang diajukan pengusaha Palestina Munib al-Masri yang menuntut pemerintah Inggris mengakui tanggung jawab historisnya terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah puluhan politisi Inggris tersebut bukan sekadar isu sejarah, tetapi bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar di Barat.
Menurut Amir Hamzah, tekanan untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour menunjukkan adanya perubahan sikap politik di Eropa terhadap konflik Palestina–Israel.
“Dalam perspektif intelijen geopolitik, ini adalah indikator bahwa narasi Barat terhadap konflik Timur Tengah mulai bergeser. Selama puluhan tahun, dukungan politik Barat cenderung solid kepada Israel, tetapi sekarang muncul tekanan dari dalam sistem politik mereka sendiri,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut tidak terlepas dari dinamika global setelah konflik berkepanjangan di Gaza dan meningkatnya kritik publik internasional terhadap kebijakan Israel.
Secara historis, Deklarasi Balfour 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada masa Perang Dunia I dianggap sebagai salah satu titik awal konflik geopolitik di Palestina. Deklarasi tersebut memberikan dukungan politik kepada gerakan Zionis untuk membangun tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah yang saat itu dihuni mayoritas penduduk Arab Palestina.
Ketika Inggris kemudian memegang mandat atas Palestina, migrasi Yahudi meningkat dan ketegangan antara komunitas Arab dan Yahudi semakin membesar hingga akhirnya berujung pada berdirinya negara Israel pada 1948 dan pecahnya perang Arab–Israel pertama.
Amir Hamzah menilai persoalan tersebut masih menjadi “bom geopolitik” yang belum sepenuhnya selesai hingga saat ini.
“Dalam kajian intelijen strategis, Deklarasi Balfour adalah contoh klasik bagaimana keputusan geopolitik kolonial dapat menciptakan konflik jangka panjang. Dampaknya tidak hanya regional, tetapi juga mempengaruhi konfigurasi politik global,” jelasnya.
Meski demikian, Amir Hamzah menilai bahwa surat dari 45 politisi Inggris itu belum tentu akan berujung pada kebijakan resmi pemerintah.
Menurutnya, sistem politik Inggris memungkinkan anggota parlemen menyampaikan tekanan moral terhadap pemerintah tanpa harus langsung mengubah kebijakan negara.
“Dari sudut pandang geopolitik, ini lebih merupakan manuver politik dan tekanan moral. Namun, jika dukungan publik di Barat terus meningkat, bukan tidak mungkin dalam jangka panjang Inggris dipaksa melakukan pengakuan historis,” katanya.
Ia juga menilai isu permintaan maaf atas Deklarasi Balfour berpotensi menjadi bagian dari pertarungan narasi global mengenai legitimasi historis konflik Palestina–Israel.
“Perang modern bukan hanya perang militer, tetapi juga perang narasi. Siapa yang berhasil menguasai narasi sejarah akan memiliki keunggulan dalam diplomasi internasional,” ujar Amir Hamzah.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Amir Hamzah melihat meningkatnya kritik terhadap kebijakan Barat di Timur Tengah sebagai bagian dari perubahan keseimbangan kekuatan global.
Negara-negara di kawasan Global South, termasuk di Asia dan Timur Tengah, semakin vokal menyoroti warisan kolonial Barat yang dianggap menjadi akar berbagai konflik modern.
“Jika tekanan politik seperti ini terus berkembang di Eropa, maka peta diplomasi internasional terkait Palestina bisa berubah. Ini akan mempengaruhi hubungan Barat dengan dunia Islam dan juga dinamika politik global,” pungkasnya.
