7 November 2026

Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA)

MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan kritik keras terhadap langkah Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL) yang diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Dalam pernyataannya, Khozinudin menilai pertemuan tersebut sebagai jebakan politik yang justru merusak posisi dan reputasi keduanya di mata publik serta kalangan aktivis.

Menurut Khozinudin, kesalahan paling fatal ES dan DHL adalah mengikat komitmen dengan Jokowi, yang ia sebut sebagai sosok tidak dapat dipercaya. Ia menyebut, kebocoran informasi pertemuan tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario politik untuk membusukkan citra dan memecah barisan pejuang yang selama ini mengkritisi Jokowi.

“Mereka naif. Mengira bisa membuat kesepakatan dengan orang yang tidak pernah menepati janji. Pertemuan itu dijanjikan rahasia, tapi justru dibocorkan,” ujar Khozinudin dalam pernyataannya, Kamis (15/1).

Khozinudin menilai ada sejumlah indikasi kuat bahwa ES dan DHL sebenarnya menyadari pertemuan itu bermasalah. Ia menyoroti tidak adanya pembahasan rencana kunjungan ke Solo dalam internal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), sikap tertutup selama perjalanan, hingga tidak adanya konferensi pers pascapertemuan.

“Kalau itu pertemuan terhormat dan strategis, mengapa disembunyikan? Mengapa mengendap-endap dan menghindari kamera?” kata Khozinudin.

Ia juga menilai kebocoran informasi—baik melalui ajudan Jokowi maupun relawan—sebagai bentuk serangan politik berlapis. Menurutnya, publikasi soal pelukan, doa, dan narasi saling memaafkan sengaja disebarkan untuk menciptakan persepsi bahwa konflik telah selesai, sehingga menekan proses hukum agar tidak berlanjut ke pengadilan.

Dalam pandangan Khozinudin, posisi ES dan DHL kini menjadi serba salah. Di satu sisi, status hukum keduanya belum berubah, namun di sisi lain kepercayaan publik dan basis perjuangan telah runtuh.

“Target Jokowi tercapai: nama ES dan DHL rusak. Tapi perjuangan tidak berhenti, karena membongkar dugaan ijazah palsu bukan milik individu, melainkan milik rakyat,” tegasnya.

Khozinudin juga memperingatkan pihak-pihak lain agar tidak mencoba mendorong “jalan damai” dengan Jokowi atas nama strategi atau keselamatan pribadi. Ia menolak keras narasi kompromi tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nurani dan perjuangan.

“Jangan pernah berdamai dengan penipu. Ini peringatan keras agar tidak ada lagi yang masuk jebakan serupa,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Khozinudin menyampaikan pesan langsung kepada ES dan DHL agar melakukan introspeksi dan pertobatan.

“Secara politik, posisi kalian sudah tamat. Jangan sampai terlambat menyadari sebelum ajal menjemput,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo (RS), ahli digital forensik Rismon Sianipar (RSM), Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah (RF), dan dokter Tifauzia Tyassuma (TT) dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat  atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, Rabu siang (23/4/2025).

Keempatnya dilaporkan oleh Organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama Relawan Jokowi.

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah, mengatakan, empat terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT.

“Yang dilaporkan itu inisial RS, RSM, RF, dan TT. Teman-teman mungkin sudah familiar,” kata Rusdiansyah di Mapolres Jakarta Pusat.

Saat ditanya lebih lanjut, Rusdiansyah mengindikasikan bahwa satu terlapor adalah mantan menteri.

“Ya, bisa jadi (mantan menteri),” ujarnya singkat.

Diketahui, empat sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

Rusdiansyah menyebut, bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan.

“Akibat penghasutan itu, terjadi kegaduhan, misalnya ada orang yang menggeruduk UGM, ke Solo, bahkan ke sekitar rumah Pak Jokowi,” ungkap Rusdiansyah.

Pihak Pemuda Patriot Nusantara, sendiri menilai jika penghasutan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, mencontohkan jika kegaduhan itu terjadi Universitas Gadjah Mada dan di sekitar kediaman Jokowi di Solo.

“Kami juga bawa beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya,” kata Andi.

“Respon atas pelaku-pelaku yang menuduh ijazah Pak Jokowi sebagai ijazah yang palsu sehingga kami harus cepat. Mestinya ini tanpa dilapor karena ini adalah delik biasa itu, mestinya bisa langsung diproses hukum,” imbuhnya.