23 November 2026

pemerhati politik

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemilu 2029 memang masih cukup jauh. Namun, pertarungan politik menuju 2029 pada dasarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah Pemilu 2024 selesai, partai politik, tokoh politik, kelompok relawan, lembaga survei, hingga pemilih mulai membaca siapa figur yang berpotensi menjadi pusat gravitasi politik nasional berikutnya.

Salah satu nama yang semakin menarik perhatian adalah Kang Dedi Mulyadi atau KDM.

Kemunculan KDM dalam bursa kandidat potensial Pilpres 2029 bukan tanpa alasan. Ia memiliki modal elektoral yang relatif kuat, terutama setelah kemenangan besar pada Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22 persen suara sah. Angka tersebut menunjukkan bahwa KDM memiliki kemampuan mengonsolidasikan dukungan dalam skala yang sangat besar di Jawa Barat.

Yang lebih menarik, kekuatan KDM tidak berhenti pada angka elektoral. Ia mempunyai tingkat pengenalan publik yang tinggi, gaya komunikasi politik yang berbeda, serta kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan maupun media sosial.

Sejumlah survei dan analisis politik pada 2026 bahkan mulai menempatkan nama KDM dalam persaingan menuju Pilpres 2029. Salah satu laporan yang mengutip survei SMRC menyebut KDM memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi tertentu, sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Angka survei tentu bukan hasil Pemilu dan masih sangat mungkin berubah, tetapi ia memperlihatkan satu hal penting: nama KDM sudah mulai masuk ke radar pertarungan politik nasional.

Dari sinilah pembicaraan mengenai coattail effect menjadi menarik.

Dalam politik elektoral, coattail effect menggambarkan kemampuan seorang kandidat populer untuk ikut mengangkat perolehan suara partai atau kandidat lain yang berada dalam satu tiket politik.

Dalam sistem pemilu serentak, fenomena ini menjadi semakin penting karena pemilih memberikan suara untuk pasangan presiden-wakil presiden sekaligus memilih calon legislatif. Sejumlah kajian tentang Pemilu Indonesia memang menempatkan keserentakan pemilu sebagai salah satu faktor yang memungkinkan munculnya coattail effect.

Artinya, figur capres bukan hanya aset untuk memenangkan kursi kepresidenan. Ia juga dapat menjadi mesin elektoral bagi partai pengusung.

Di titik inilah KDM memiliki nilai strategis.

Jika popularitas dan elektabilitas KDM mampu dipertahankan sampai masa kampanye 2029, partai yang berhasil mendapatkan posisi sebagai pengusung utama berpotensi memperoleh keuntungan elektoral.

Pemilih yang datang ke TPS karena tertarik kepada KDM berpeluang memberikan suara kepada partai yang berada di belakangnya. Kandidat-kandidat legislatif dari partai pengusung juga dapat memanfaatkan popularitas capres tersebut untuk memperluas basis suara.

Partai harus mampu menghubungkan popularitas figur dengan mesin organisasi. Tanpa organisasi yang kuat, coattail effect dapat berhenti pada kemenangan kandidat presiden tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap suara partai.

Karena itu, persoalan terbesar bagi partai politik bukan hanya siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi siapa yang mampu mengubah elektabilitas personal menjadi suara institusional.

KDM memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan sebagian politisi nasional yang membangun popularitas melalui struktur partai.

Kekuatan politik KDM tumbuh melalui kombinasi pengalaman birokrasi, politik elektoral, kedekatan dengan masyarakat, komunikasi populis, serta kemampuan menggunakan media digital.

Ia pernah menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode, kemudian menjadi anggota DPR RI, dan selanjutnya memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 dengan margin yang sangat besar. Perjalanan tersebut memberikan pengalaman politik dari level lokal hingga nasional.

Ada pula fakta bahwa KDM pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian menjadi kader Gerindra. Dalam Pemilu 2024, ia maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra dan memperoleh suara personal yang sangat besar.

Ini penting karena menunjukkan bahwa daya tarik politik KDM tidak sepenuhnya bergantung pada nama partai.

KDM memiliki personal vote.

Personal vote adalah suara yang diberikan pemilih karena ketertarikan kepada kandidat, bukan semata-mata karena identifikasi terhadap partai.

Bagi partai politik, tipe kandidat seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena partai dapat memperoleh keuntungan dari basis pemilih yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan partai tersebut.

Pemilih KDM belum tentu semuanya pemilih Gerindra. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang politik. Ada pemilih nasionalis, pemilih konservatif, pemilih muda, pemilih desa, pemilih perkotaan, bahkan pemilih yang sebelumnya tidak terlalu aktif mengikuti politik kepartaian.

Jika KDM menjadi capres, tantangannya adalah bagaimana partai pengusung mengubah keragaman basis tersebut menjadi sebuah koalisi elektoral yang solid.

Jawa Barat merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik KDM.

Dengan jumlah pemilih yang sangat besar, Jawa Barat selalu menjadi medan strategis dalam pemilu nasional. Siapa pun kandidat yang mampu memperoleh dukungan kuat di provinsi ini mempunyai modal besar untuk bersaing secara nasional.

KDM sudah membuktikan kekuatannya di Jawa Barat. Perolehan 14,13 juta suara pada Pilgub 2024 merupakan angka yang sangat signifikan.

Namun, tantangan Pilpres 2029 jauh lebih besar.

Kemenangan di Jawa Barat tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan nasional. KDM harus membangun penerimaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Karena itu, periode 2025–2029 menjadi fase yang sangat menentukan.

Jika selama memimpin Jawa Barat KDM mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, menjaga komunikasi publik, serta menghasilkan kebijakan yang dianggap nyata oleh masyarakat, maka modal Jawa Barat dapat berkembang menjadi modal nasional.

Sebaliknya, jika popularitas tersebut menurun karena persoalan pemerintahan, konflik politik, atau kejenuhan publik, maka elektabilitas nasional juga dapat terpengaruh.

Partai Mana yang Paling Diuntungkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: partai mana yang paling diuntungkan jika mengusung KDM? Jawabannya belum tentu partai yang paling besar.

Dalam politik elektoral, partai dengan suara besar belum tentu memperoleh tambahan suara terbesar dari seorang capres populer. Justru partai yang memiliki mesin politik tetapi membutuhkan tambahan daya tarik kandidat dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

Ada setidaknya tiga skenario.

Pertama, KDM tetap menjadi kendaraan elektoral utama Gerindra. Jika Gerindra mempertahankan KDM sebagai kader dan berhasil menjadikannya kandidat utama pada 2029, maka Gerindra mempunyai keuntungan berupa hubungan antara figur capres dan identitas partai. KDM dapat menjadi penguat brand Gerindra di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlalu kuat.

Kedua, KDM menjadi figur koalisi lintas partai. Dalam skenario ini, beberapa partai akan berebut mendapatkan manfaat dari popularitas KDM. Partai yang memperoleh posisi paling strategis dalam koalisi akan memiliki peluang menikmati coattail effect terbesar.

Ketiga, KDM membangun kendaraan politik yang lebih personal. Ini adalah skenario paling kompleks. Jika hubungan KDM dengan partai pengusung tidak berjalan ideal, personal vote yang dimilikinya dapat menjadi sumber kekuatan tawar terhadap partai.

Dalam politik Indonesia, kandidat populer dapat menjadi magnet yang membuat partai datang kepadanya, bukan kandidat yang harus mengejar partai.

Ada satu kesalahan analisis yang sering terjadi ketika membicarakan coattail effect.

Orang menganggap bahwa jika seorang capres populer menang, partainya pasti menang besar.

Tidak sesederhana itu.

Kajian mengenai Pemilu Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara suara kandidat presiden dan suara partai dapat berbeda-beda. Bahkan terdapat penelitian yang menemukan bahwa efek tersebut dapat muncul secara tidak seragam antardaerah dan antarpartai.

Pemilih Indonesia semakin terbiasa melakukan split-ticket voting.

Seorang pemilih bisa menyukai capres A, tetapi memilih calon legislatif dari partai B.

Seorang pemilih juga bisa menyukai KDM sebagai individu, tetapi tidak otomatis menyukai semua kebijakan partai yang mengusungnya.

Karena itu, partai pengusung harus memiliki kemampuan mengintegrasikan tiga unsur:

figur, partai, dan kandidat legislatif.

Jika ketiganya berjalan bersama, coattail effect akan maksimal.

Jika tidak, popularitas KDM bisa menjadi fenomena personal yang tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada partai.

Untuk memperoleh keuntungan dari popularitas KDM, partai tidak cukup hanya memasang foto KDM pada baliho.

Partai harus mempunyai calon legislatif yang memiliki basis sosial sendiri.

KDM dapat membuka pintu elektoral, tetapi caleg harus mampu masuk dan mengambil suara.

Di sinilah kualitas mesin partai diuji.

Caleg yang hanya bergantung pada popularitas capres bisa kehilangan momentum ketika berhadapan dengan kandidat lain yang memiliki basis lokal lebih kuat.

Sebaliknya, caleg yang mampu membangun jaringan sosial, komunitas, relawan, tokoh masyarakat, dan basis pemilih akan lebih mudah mengonversi popularitas KDM menjadi suara partai.

Dengan kata lain, KDM dapat menjadi lokomotif, tetapi gerbong partai harus benar-benar tersedia dan berjalan di atas rel yang sama.

Kekuatan lain KDM adalah potensi menjangkau pemilih yang tidak terlalu terikat kepada partai.

Dalam politik Indonesia saat ini, loyalitas terhadap partai tidak selalu sekuat loyalitas terhadap figur.

Pemilih bisa berganti pilihan antarpartai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Faktor kandidat, kinerja pemerintah, media sosial, isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta persepsi terhadap kepemimpinan nasional dapat memengaruhi keputusan pemilih.

KDM mempunyai kemampuan masuk ke ruang tersebut.

Gaya komunikasinya yang informal membuat dirinya relatif mudah diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak terlalu menyukai bahasa politik elite.

Jika KDM mampu mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, maka partai yang mengusungnya berpotensi memperoleh akses kepada pemilih yang sebelumnya berada di luar basis tradisional partai.

Popularitas yang tinggi selalu mempunyai dua sisi.

Semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula potensi kekecewaan jika kinerja tidak sesuai harapan.

Sebagai gubernur, setiap kebijakan KDM akan menjadi bagian dari evaluasi publik. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, hubungan dengan birokrasi, hingga persoalan sosial di Jawa Barat akan memengaruhi citra politiknya.

Media sosial juga mempunyai sifat yang sangat cepat.

Tokoh yang setiap hari mendapat perhatian publik dapat mengalami kenaikan popularitas secara cepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan secara cepat.

Karena itu, perjalanan menuju 2029 tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan popularitas.

KDM harus mempertahankan trust. Popularitas membuat orang mengenal. Elektabilitas membuat orang memilih. Tetapi kepercayaan membuat orang bertahan.

Partai yang mengusung KDM juga harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan antara KDM dan partai hanya bersifat transaksional.

Jika partai melihat KDM hanya sebagai mesin suara, hubungan politik akan mudah mengalami ketegangan.

Sebaliknya, jika partai memberikan ruang kepada KDM untuk mengembangkan gagasan nasional, membangun jaringan politik, serta menyusun agenda pemerintahan bersama, maka koalisi akan mempunyai fondasi lebih kuat.

Partai harus memahami bahwa kekuatan KDM justru terletak pada karakter personalnya.

Jika identitas personal tersebut terlalu dipaksa masuk ke dalam struktur komunikasi partai, daya tariknya bisa berkurang.

KDM perlu tetap menjadi KDM.

Partai harus menjadi kendaraan institusional yang memperluas jangkauan, bukan menghilangkan karakter politik kandidat.

Pemilu 2029 Bisa Menjadi Pertarungan Figur dan Mesin Partai

Jika tren politik saat ini berlanjut, Pemilu 2029 berpotensi menjadi pertarungan antara dua kekuatan.

Pertama, personalitas kandidat.

Kedua, kapasitas organisasi partai.

Kandidat populer tanpa mesin politik akan kesulitan memperluas suara secara nasional.

Sebaliknya, partai dengan mesin politik kuat tetapi tidak mempunyai figur yang menarik dapat menghadapi masalah dalam merebut pemilih mengambang.

KDM berada di persimpangan dua kekuatan tersebut.

Ia mempunyai basis personal yang sudah terbukti di Jawa Barat. Tinggal bagaimana kekuatan itu dikembangkan menjadi kekuatan nasional.

Di sinilah coattail effect menjadi sangat penting. Jika KDM menjadi capres dan mampu mempertahankan elektabilitas tinggi, partai yang mengusungnya mempunyai peluang mendapatkan keuntungan suara. Tetapi besarnya keuntungan tersebut bergantung pada kemampuan partai membangun jaringan, memilih caleg berkualitas, menyatukan pesan kampanye, serta menjaga hubungan antara kandidat presiden dan struktur partai.

Dalam perspektif partai politik, Pemilu 2029 tidak boleh hanya dibaca sebagai pertarungan memperebutkan kursi presiden.

Ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta struktur kekuasaan politik yang terbentuk setelah pemilu.

Presiden membutuhkan dukungan politik di parlemen. Partai membutuhkan figur presiden untuk meningkatkan suara. Hubungan tersebut saling menguntungkan.

Karena itu, capres dengan elektabilitas tinggi akan menjadi komoditas politik yang sangat berharga. KDM berpotensi berada dalam posisi tersebut.

Partai yang berhasil mengusung KDM bukan hanya mendapatkan kandidat untuk Pilpres, tetapi berpotensi mendapatkan efek ekor jas yang dapat mengerek perolehan suara legislatif.

Namun, semua itu baru menjadi potensi. Pemilu tetap ditentukan oleh suara rakyat.

Survei dapat menunjukkan arah, tetapi bukan hasil akhir. Popularitas dapat menjadi modal, tetapi bukan jaminan kemenangan. Mesin partai dapat bekerja, tetapi tanpa kandidat yang dipercaya masyarakat, mesin tersebut dapat kehilangan daya.

Maka, sejak sekarang yang menarik bukan hanya apakah KDM akan maju sebagai capres 2029.

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

partai mana yang akan menjadi kendaraan politik KDM?

Dan lebih jauh lagi: siapa yang paling mampu mengubah popularitas KDM menjadi kemenangan partai?

Jika KDM terus mempertahankan popularitas, meningkatkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat, memperluas jaringan nasional, dan berhasil menjaga citra politiknya, posisi tawarnya terhadap partai akan semakin kuat.

Pada titik tertentu, partai bukan lagi bertanya apakah KDM membutuhkan partai.

Partai justru akan bertanya: berapa besar keuntungan elektoral yang dapat diperoleh jika berada di belakang KDM?

Inilah nilai strategis coattail effect.

KDM berpotensi menjadi lokomotif elektoral bagi partai yang mengusungnya. Tetapi agar lokomotif itu menarik gerbong dalam jumlah besar, partai harus memiliki rel politik yang kuat, gerbong yang berkualitas, serta strategi yang terintegrasi.

Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Banyak hal dapat berubah.

Figur baru dapat muncul. Elektabilitas dapat berbalik. Koalisi dapat berubah. Partai dapat berganti strategi. Bahkan konfigurasi politik nasional dapat mengalami transformasi besar.

Namun satu hal sudah terlihat: KDM telah menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Jika tren tersebut bertahan, maka pencalonan KDM tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk kursi kepresidenan.

Ia juga dapat menjadi pertarungan memperebutkan efek elektoral KDM.

Dan bagi partai politik, efek tersebut bisa sama berharganya dengan tiket menuju Istana.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik

MoneyTalk.id, Jakarta – Langit politik Indonesia kembali dipenuhi awan gelap. Di balik hiruk-pikuk pemberantasan korupsi, publik menyaksikan sebuah drama kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding perkara hukum itu sendiri. Terbukanya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menghadirkan dugaan adanya pertarungan dua poros kekuatan yang sama-sama berada di lingkaran kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Bagi masyarakat awam, perkara ini mungkin hanya terlihat sebagai perseteruan antara kepolisian dan kejaksaan. Namun, bagi mereka yang mengikuti dinamika politik nasional, peristiwa tersebut menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih serius. Apakah penegakan hukum sedang berjalan secara independen, atau justru menjadi arena perebutan pengaruh di antara kelompok elite?

Dalam politik Indonesia, pertarungan tidak selalu berlangsung terbuka. Banyak konflik berlangsung sunyi, bergerak melalui jaringan, komunikasi tertutup, hingga operasi politik yang tidak mudah terlihat oleh publik. Yang muncul ke permukaan hanyalah serpihan-serpihan peristiwa yang apabila disusun menjadi satu akan memperlihatkan gambaran yang lebih besar.

Di balik dinamika itu, muncul istilah “dua gajah”. Sebuah metafora mengenai dua tokoh besar yang sama-sama memiliki akses kepada Presiden Prabowo, namun berasal dari latar belakang yang berbeda.

Gajah pertama merupakan figur militer. Ia adalah teman lama Presiden Prabowo sejak sama-sama bertugas di Kopassus. Kedekatan yang dibangun puluhan tahun melahirkan hubungan yang tidak hanya profesional, tetapi juga emosional. Kini ia berada di lingkaran kabinet sebagai salah satu menteri yang memiliki pengaruh besar.

Sementara gajah kedua berasal dari kalangan sipil. Di banyak kalangan, ia dikenal piawai membangun komunikasi politik. Kemampuan melobi berbagai pihak membuatnya mendapat julukan “Kancil”. Ia bukan pejabat yang banyak tampil di depan publik, namun mempunyai jaringan luas yang menjangkau elite politik, aparat penegak hukum, dunia usaha hingga kelompok masyarakat. Karakter lain yang sering dilekatkan kepadanya adalah royal dalam membangun relasi.

Perbedaan latar belakang tersebut melahirkan dua model kekuatan. Yang satu bertumpu pada jejaring militer dan birokrasi negara. Yang lain mengandalkan kekuatan komunikasi, jaringan sipil, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Keduanya memiliki akses terhadap pusat kekuasaan.

Apabila dugaan yang berkembang benar, maka kasus Febrie Adriansyah bukan lagi semata persoalan dugaan tindak pidana korupsi. Perkara itu telah berubah menjadi simbol pertarungan dua kelompok yang sama-sama berusaha mempertahankan pengaruh di sekitar Presiden.

Laporan yang berkembang menyebut adanya dugaan bahwa tokoh militer tersebut memiliki hubungan yang baik dengan mantan Jampidsus. Bahkan beredar narasi bahwa melalui jalur komunikasi politik, perkara tersebut sempat diarahkan agar penanganannya berada di Kejaksaan Agung. Tidak lama setelah itu muncul perkembangan berupa perubahan status hukum Febrie dari tersangka menjadi saksi oleh pihak kejaksaan.

Di sisi lain, kepolisian disebut memperoleh dukungan dari tokoh sipil yang memiliki kedekatan dengan Presiden. Dukungan tersebut diyakini memperkuat posisi kepolisian untuk mempertahankan independensi penyidikan, termasuk dalam menghadapi berbagai tekanan politik maupun hukum yang muncul selama proses penanganan perkara.

Apabila narasi tersebut benar adanya, maka yang sedang dipertontonkan kepada publik bukan lagi persaingan antar-lembaga penegak hukum. Yang terjadi adalah benturan kepentingan antar-kelompok elite yang sama-sama memiliki akses menuju pusat kekuasaan.

Masyarakat tentu berharap institusi hukum bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang berada di belakang seorang tersangka. Hukum seharusnya menjadi panglima, bukan alat tawar-menawar politik.

Ironisnya, yang terlihat justru sebaliknya. Publik menyaksikan bagaimana setiap perkembangan perkara selalu diiringi spekulasi mengenai siapa yang sedang unggul dalam pertarungan politik. Fokus bergeser dari substansi perkara menuju siapa yang berhasil mengendalikan arah permainan.

Bayangkan suasana sebuah papan catur raksasa. Bidak-bidak bergerak perlahan, tidak tergesa. Ada yang maju satu langkah, ada yang mundur untuk menyusun strategi baru. Dari kejauhan, rakyat hanya menjadi penonton. Mereka melihat para pemain elite saling membaca langkah lawan, saling menguji kekuatan jaringan, dan saling memperlihatkan pengaruh. Di tengah permainan itu, suara masyarakat hampir tidak terdengar.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kesan adanya praktik saling menyandera melalui perkara hukum. Ketika satu kelompok membuka dugaan kasus tertentu, kelompok lain menghadirkan perkara yang berbeda. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan wajah independennya dan berubah menjadi arena adu kekuatan.

Fenomena semacam ini bukan barang baru dalam politik Indonesia. Pada banyak periode pemerintahan, tarik-menarik kepentingan antar-elite sering memanfaatkan lembaga negara sebagai instrumen untuk memperkuat posisi masing-masing. Bedanya, kali ini pertarungan tersebut berlangsung pada masa pemerintahan yang baru berjalan dan berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menjanjikan pemerintahan yang solid.

Bagi Presiden, situasi seperti ini tentu menjadi ujian kepemimpinan yang tidak ringan. Presiden harus memastikan seluruh pembantunya bekerja untuk kepentingan negara, bukan membangun faksi-faksi kekuasaan yang saling berhadapan. Bila konflik elite dibiarkan berlarut, energi pemerintah akan habis untuk mengelola pertikaian internal dibanding menyelesaikan persoalan rakyat.

Di saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, kebutuhan lapangan pekerjaan, harga pangan yang berfluktuasi, hingga harapan terhadap pelayanan publik yang lebih baik, perhatian publik justru tersedot oleh konflik elite. Hal itu menciptakan jarak antara agenda pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kepercayaan publik terhadap institusi hukum juga dipertaruhkan. Setiap keputusan aparat akan selalu dipandang melalui kacamata politik apabila tidak disertai transparansi yang memadai. Apa pun hasil akhirnya, akan selalu muncul tuduhan bahwa ada pihak yang sedang diuntungkan atau dilindungi.

Karena itu, jalan keluar terbaik bukanlah memenangkan salah satu “gajah”. Yang dibutuhkan adalah memastikan tidak ada satu pun kekuatan politik yang mampu mengintervensi proses hukum. Kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya harus berdiri di atas prinsip profesionalitas dan independensi.

Presiden Prabowo memiliki kepentingan besar untuk menjaga agar pemerintahan yang dipimpinnya tidak dipersepsikan sebagai arena pertarungan kelompok-kelompok dekat kekuasaan. Kepemimpinan yang kuat justru terlihat ketika mampu mengendalikan orang-orang terdekatnya agar tidak menggunakan negara sebagai alat memperbesar pengaruh pribadi.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan tontonan pertarungan dua gajah. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu, tanpa perlindungan politik, dan tanpa kompromi terhadap korupsi. Apabila hukum benar-benar ditegakkan secara adil, siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak terbukti bersalah, negara juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Di tengah riuhnya suara elite yang saling berhadapan, ada satu suara yang tidak boleh diabaikan, yaitu suara rakyat. Sebab pada akhirnya, bukan para gajah yang akan menanggung akibat dari konflik berkepanjangan, melainkan masyarakat yang menggantungkan harapan pada hadirnya pemerintahan yang bersih, stabil, dan mampu menegakkan hukum dengan adil.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam dunia politik, ada satu pelajaran yang terus berulang dari masa ke masa: tidak semua hal dapat dinilai dengan ukuran hari ini. Ada peristiwa yang baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Ada orang yang dahulu dicemooh, tetapi belakangan dipandang berbeda. Ada pula gagasan yang semula dianggap menyimpang, namun akhirnya menjadi bahan pembicaraan arus utama.

Nama Setiyardi Budiono berada dalam pusaran peristiwa semacam itu. Bagi generasi yang mengikuti Pilpres 2014, nama Setiyardi tidak bisa dipisahkan dari Tabloid Obor Rakyat. Publik masih mengingat bagaimana tabloid tersebut menjadi salah satu media yang paling kontroversial pada zamannya. Di tengah euforia politik yang mengiringi kemunculan Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh harapan baru, Tabloid Obor Rakyat hadir dengan berbagai laporan dan kritik yang berseberangan dengan arus besar pemberitaan saat itu. Akibatnya tidak main-main.

Setiyardi menjadi sasaran kritik dari berbagai arah. Ia dituduh menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kalangan media mengambil jarak. Bahkan sejumlah rekan lama yang pernah bekerja bersamanya ikut menyampaikan kecaman.

Di tengah situasi tersebut, sedikit orang yang berusaha melihat persoalan dari sudut kebebasan pers. Perdebatan lebih banyak berkisar pada benar atau salahnya isi pemberitaan, sementara pertanyaan yang lebih mendasar sering luput dibahas: sampai sejauh mana kritik terhadap tokoh politik boleh disampaikan tanpa berujung pada kriminalisasi?

Pertanyaan itu masih relevan hingga hari ini. Setiyardi kemudian harus menjalani proses hukum yang panjang. Ia ditahan selama delapan bulan dalam kasus yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai Jokowi. Bagi para pendukungnya, peristiwa itu menjadi simbol bahwa kritik terhadap penguasa memiliki risiko yang besar. Bagi pihak yang berseberangan, proses hukum tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari produk jurnalistik yang dinilai bermasalah. Perdebatan itu tidak pernah benar-benar selesai.

Setelah lebih dari satu dekade berlalu, Setiyardi kembali muncul melalui kanal YouTube Obor Rakyat Reborn. Kehadirannya menghidupkan kembali diskusi lama mengenai pers, kekuasaan, dan pencarian kebenaran.

Menariknya, Obor Rakyat Reborn tidak memilih jalan yang sama seperti masa lalu. Jika dahulu Tabloid Obor Rakyat dikenal melalui pemberitaan politik yang tajam, kini Setiyardi lebih banyak tampil sebagai pewawancara yang memberi ruang kepada orang-orang yang merasa pernah menjadi korban kebijakan, tekanan, maupun tindakan represif aparat di Era Jokowi.

Di kanal tersebut muncul berbagai kesaksian yang selama ini jarang mendapatkan perhatian luas. Mantan dosen IPB Abdul Basith, misalnya, menyampaikan pengalamannya yang mengaku mengalami penyiksaan. Ustadz Irshad Ahmad juga menceritakan perlakuan yang menurut pengakuannya melibatkan tindakan kekerasan oleh oknum aparat. Nama lain seperti Akhbar Husein turut menyampaikan pengalaman yang tidak kalah mengejutkan.

Kanal YouTube Obor Rakyat juga mengikuti perkembangan mutakhir seperti perang Iran vs AS-Israel dengan menghadirkan nara sumber pengamat Timur Tengah yang juga mantan wartawan Majalah Tempo Faisal Assegaf.

Terlepas dari perdebatan mengenai berbagai pengakuan tersebut, satu hal yang menarik adalah munculnya ruang bagi suara-suara yang selama ini merasa tidak memiliki panggung yang memadai.

Di sinilah kekuatan media alternatif bekerja. Media alternatif sering hadir bukan karena ingin menggantikan media arus utama, melainkan karena ada kelompok masyarakat yang merasa belum terwakili. Ketika sebagian cerita tidak memperoleh perhatian yang cukup, akan muncul saluran-saluran baru yang mencoba mengisi ruang kosong tersebut.

Fenomena itulah yang sedang terjadi pada Obor Rakyat Reborn. Di tengah menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap media besar, kanal-kanal independen memperoleh tempat tersendiri. Publik tidak lagi hanya mengonsumsi berita yang sudah dikemas oleh redaksi besar. Mereka ingin mendengar langsung dari narasumber. Mereka ingin melihat ekspresi wajah, intonasi suara, dan alur cerita tanpa banyak potongan.

Karena itu tidak mengherankan apabila banyak video Obor Rakyat Reborn memperoleh perhatian besar.

Namun bila ingin berkembang menjadi institusi media yang memiliki pengaruh jangka panjang, langkah berikutnya harus lebih besar daripada hanya mengandalkan platform YouTube.

Obor Rakyat Reborn memerlukan sebuah website yang profesional dan dikelola secara serius.

Website tersebut dapat menjadi pusat dokumentasi seluruh hasil kerja jurnalistik yang diproduksi. Wawancara yang berlangsung selama satu atau dua jam dapat diolah menjadi artikel panjang yang lebih mudah dibaca. Pernyataan-pernyataan penting dapat diperkuat dengan data, dokumen, dan penelusuran lapangan.

Lebih jauh lagi, website tersebut dapat menjadi ruang bagi laporan investigasi yang tidak ditemukan di media lain.

Indonesia membutuhkan lebih banyak jurnalisme investigatif. Persaingan media saat ini terlalu banyak berputar pada kecepatan. Semua berlomba menjadi yang pertama. Padahal yang sering dibutuhkan publik justru bukan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling dalam menggali persoalan.

Obor Rakyat Reborn memiliki peluang mengisi kebutuhan tersebut. Setiyardi bukan orang baru dalam dunia jurnalistik. Ia memahami bagaimana membangun jaringan sumber informasi. Ia mengerti cara menyusun laporan yang menarik perhatian pembaca. Pengalaman puluhan tahun di dunia media merupakan modal yang tidak dimiliki banyak orang.

Karena itu akan sangat disayangkan apabila potensi tersebut hanya berhenti pada konten video.

Membangun website investigasi dapat menjadi lompatan besar yang memperkuat pengaruh Obor Rakyat Reborn di masa mendatang.

Gagasan lain yang juga menarik adalah forum diskusi rutin setiap hari Sabtu yang selama ini diselenggarakan Obor Rakyat Reborn.

Di era ketika ruang dialog semakin sempit dan perdebatan publik sering berubah menjadi saling serang di media sosial, forum semacam ini memiliki nilai yang penting.

Bangsa yang sehat membutuhkan ruang diskusi yang hidup. Bukan ruang yang hanya berisi orang-orang yang sepakat satu sama lain, melainkan ruang yang mempertemukan berbagai pandangan. Dari perbedaan itulah lahir pemahaman yang lebih matang.

Jika dikelola secara konsisten, forum Sabtu tersebut dapat berkembang menjadi salah satu pusat diskusi publik yang diperhitungkan. Akademisi, aktivis, mantan pejabat, tokoh agama, peneliti, dan jurnalis dapat bertemu dalam satu forum untuk membahas berbagai persoalan bangsa secara terbuka.

Tradisi intelektual semacam itu pernah menjadi kekuatan besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, perjalanan Setiyardi Budiono mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang dipuji. Ada masa ketika orang yang sama dicela. Ada masa ketika ia dianggap salah. Ada masa ketika sebagian pandangan terhadap dirinya mulai berubah.

Waktu sering menjadi hakim yang lebih tenang dibandingkan manusia. Karena itu, keberadaan Obor Rakyat Reborn tidak hanya berbicara tentang satu kanal YouTube atau satu tokoh bernama Setiyardi Budiono. Ia berbicara tentang keberanian mempertahankan keyakinan, tentang pentingnya ruang bagi suara yang berbeda, dan tentang pencarian panjang terhadap kebenaran yang sering kali datang terlambat.

Mungkin tidak semua orang akan sepakat dengan Setiyardi. Mungkin tidak semua orang menyukai Obor Rakyat Reborn. Itu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun selama masih ada keberanian untuk bertanya, keberanian untuk mengkritik, dan keberanian untuk membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, maka obor itu akan terus menyala.

Dan dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa, sering kali nyala kecil itulah yang akhirnya membantu masyarakat melihat bagian-bagian yang selama ini tersembunyi di balik terang kekuasaan.

Penulis : Achsin El-Qudsy, Pemerhati Politik

MoneyTalk, Jakarta – Anda tahu rasanya menonton sinetron ribuan episode tapi ceritanya jalan di tempat? Nah, hari ini menuju Februari 2026, kita disuguhi tontonan serupa. Judulnya: “Ganti Sopir”. Mahendra Siregar turun panggung, digantikan Friderica Widyasari. Jangan tepuk tangan dulu. Ini bukan revolusi, ini cuma rotasi.

Mari bicara jujur. Mengganti Ketua OJK di tengah jalan itu aneh. Seperti piring ditarik pelayan saat Anda sedang makan enak. Ada apa sebenarnya? Kinerja pengawasan sudah bobrok? Atau ini cuma bagi-bagi kue kekuasaan yang remahannya tak sampai ke piring rakyat?

Friderica bukan orang baru. Dia “orang dalam” yang selama ini mengurus edukasi dan perlindungan konsumen. Pertanyaannya sederhana: selama menjabat di posisi lama, apakah Anda merasa terlindungi? Masih banyak nasabah menangis karena uang hilang. Masih banyak rakyat terjerat pinjol sampai ingin bunuh diri. Kalau di posisi lamanya saja perlindungannya bocor, apa jaminan kapal besar ini tidak karam di tangannya?

Ibarat kandang ayam yang sering dibobol musang. Solusinya bukan memperkuat pagar, tapi mengganti penjaga. Penjaga lama diganti yang lebih muda dan fotogenik. Musangnya? Tetap tertawa. Ia tahu, penjaga baru ini cuma ganti seragam, tapi mentalitasnya sama: lamban, reaktif, bukan antisipatif.

Pejabat kita sering seperti bunglon. Berubah warna bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. OJK punya kuasa besar, tapi sering tumpul saat berhadapan dengan pemain kakap. Giliran lawan BPR kecil atau rakyat biasa, baru galaknya minta ampun seperti singa lapar.

Kita butuh lebih dari sekadar ganti nama. Kita butuh nyali. Hukum itu soal eksekusi, bukan cuma pidato manis. Kalau Bu Friderica hanya meneruskan tradisi “asal bapak senang”, ya sudah. Anda akan terus menyaksikan drama investasi bodong dan asuransi gagal bayar.

Jadi, buat Bu Friderica, selamat bekerja. Ingat, kursi itu berisi paku, bukan busa empuk. Kalau Anda gagal membersihkan benalu di industri ini, sejarah akan mencatat Anda bukan penyelamat, melainkan figuran yang kebetulan mendapat peran utama di serial kegagalan ini. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar ganti foto profil.

Penulis : ET Hadi Saputro, pemerhati politik