21 November 2026

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

MoneyTalk.id, Jakarta – Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan penyebab ban depan mobilnya tiba-tiba robek dan kempes setelah dirinya keluar dari sebuah tempat di kawasan Jakarta Selatan.

Melalui unggahan di platform X pada Sabtu (22/8/2026), Dokter Tifa menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah ia selesai mengikuti meeting.

“Usai meeting di suatu tempat di kawasan Jakarta Selatan, ambil mobil lalu keluar dari parkir ke jalan raya,” tulis Dokter Tifa dalam unggahannya.

Ia mengatakan, mobil baru berjalan sekitar 50 meter ketika terdengar suara dari bagian ban.

“Baru jalan sekira 50 meter tiba-tiba krotok-krotok…. Ban depan ambles tinggal velg,” tulisnya.

Setelah memeriksa kondisi kendaraan, Dokter Tifa mendapati ban depan mobilnya dalam keadaan kempis hingga menyisakan velg.

“Begitu dilihat, ban depan kempes tinggal velg,” ujarnya.

Menurut dia, kejanggalan muncul setelah melihat kondisi fisik ban tersebut. Ia mengaku menemukan robekan berukuran besar dan panjang.

“Setelah dilihat kenapa kok bisa habis-bis anginnya. Ternyata ban robek besar sekali dengan robekan panjang yang hanya mungkin dirobek oleh pedang atau linggis yang sangat tajam,” tulis Dokter Tifa.

Namun, Dokter Tifa sendiri menegaskan bahwa dugaan tersebut masih sebatas perkiraan dan ia tidak mengklaim mengetahui secara pasti penyebab kerusakan ban.

“Ini cuma kira-kira ya,” tulisnya.

Ia kemudian meminta penjelasan dari masyarakat, khususnya mereka yang memahami persoalan teknis kendaraan dan ban, mengenai kemungkinan penyebab kerusakan tersebut.

“Ada yang bisa memberikan penjelasan ilmiah dan logis kejadian ini?” tanyanya.

Dokter Tifa juga mengaku tidak memahami secara mendalam mengenai persoalan ban kendaraan.

“Saya awam dalam urusan perban-an. Tahunya nyetir dan isi bensin,” tulisnya.

“Bisa bantu?” lanjutnya.

Unggahan tersebut muncul sehari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Dokter Tifa tidak dapat diterima karena perkara pidana yang menjeratnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Belum Ada Kesimpulan Penyebab Robeknya Ban

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan independen yang memastikan apakah kerusakan ban tersebut disebabkan oleh benda tajam, faktor teknis, benturan, atau sebab lainnya.

Karena itu, dugaan adanya tindakan sengaja terhadap kendaraan Dokter Tifa belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan terhadap kondisi ban, lokasi kejadian, rekaman kamera pengawas (CCTV), maupun keterangan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Pihak yang mengetahui secara teknis penyebab kerusakan ban juga belum memberikan penjelasan dalam unggahan tersebut.

Dengan demikian, pernyataan mengenai kemungkinan ban sengaja dirobek sebagaimana disampaikan Dokter Tifa masih merupakan dugaan dari pihak yang mengalami kejadian dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Tim Pembela Dr. Tifa (TPDT) mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai kegiatan bertajuk “Agenda Resmi Perjuangan Rakyat Hari Ini” berupa aksi ke Komisi Yudisial pada 10 Juli 2026.

Dalam pernyataan resminya, TPDT menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan, keterlibatan, maupun koordinasi dalam bentuk apa pun dengan kegiatan tersebut. Tim juga memastikan tidak pernah melakukan komunikasi ataupun bekerja sama dengan penyelenggara aksi dimaksud.

“Dr. Tifa dan TPDT tidak memiliki hubungan, keterlibatan, maupun koordinasi dalam bentuk apa pun dengan kegiatan tersebut,” demikian salah satu poin dalam klarifikasi resmi TPDT, Senin (13/7/2026).

TPDT menjelaskan bahwa proses persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berjalan dengan baik, tertib, dan profesional. Menurut tim, majelis hakim bersikap kooperatif, jaksa penuntut umum menjalankan tugas secara proporsional, dan seluruh tahapan persidangan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“TPDT menyampaikan bahwa komunikasi dengan Komisi Yudisial telah dilakukan secara langsung dan proporsional oleh tim advokat kepada pimpinan lembaga tersebut sesuai koridor hukum, sehingga tidak diperlukan langkah-langkah lain di luar mekanisme resmi,” tulis TPDT.

Melalui klarifikasi tersebut, TPDT juga mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan, tidak mengatasnamakan perjuangan yang tidak terkoordinasi, serta tidak mengambil langkah di luar kendali tim resmi. Menurut TPDT, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan agenda tertentu yang kontraproduktif, memperkeruh suasana, dan dapat merugikan proses hukum yang sedang berjalan.

TPDT menambahkan bahwa Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis & Akademisi saat ini masih fokus menangani dan mengawal tiga klien yang berstatus tersangka. Oleh karena itu, seluruh upaya pendampingan hukum dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab.

Dalam keterangannya, TPDT juga memastikan kondisi Dr. Tifa dalam keadaan baik dan telah mendapatkan pendampingan dari tim hukum yang solid selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sementara itu, TPDT turut menyampaikan bahwa Dr. Roy Suryo saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pendampingan Tim Kuasa Hukum TALK-HAM yang disebut bekerja secara profesional sesuai koridor hukum.

Melalui klarifikasi ini, TPDT berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait berbagai informasi yang beredar, sekaligus mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memerintahkan Jurusita Arrief Romy Wibowo untuk melayangkan panggilan resmi kepada Jon Panses Situmorang terkait perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Tim. Perkara ini mencuat setelah Oscar Siregar, seorang mantan pegawai Kementerian Keuangan yang pensiun pada 2014, melayangkan gugatan terhadap Jon Panses Situmorang. Gugatan tersebut berfokus pada praktik pinjam-meminjam uang dengan skema retenir atau bunga sebesar 2,5 persen per bulan yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan dokumen yang ada, skema pinjaman beserta tingkat bunganya diduga disusun oleh istri Oscar Siregar, yakni Hikmah Sirait, yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Jon Panses Situmorang. Sebagai catatan, Hikmah Sirait merupakan mantan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur yang pernah dicopot dari jabatannya menjelang peringatan Hari Buruh pada tahun 2014 lalu.

Menanggapi masuknya perkara ini ke meja hijau, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah hukum Oscar Siregar sangat berani. Uchok menyoroti bahwa praktik pinjam-meminjam dengan bunga memiliki aturan yang ketat, di mana lembaga serupa seperti Pinjaman Online (Pinjol) wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, ia menengarai bahwa praktik “pinjol ala Oscar Siregar” ini telah berjalan dalam waktu yang cukup lama.

Kecurigaan tersebut didasari oleh beredarnya data keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana fantastis dari pihak Jon Panses Situmorang melalui PT Biotek ke rekening BNI atas nama Hikmah Sirait. Data tersebut mencatat transfer sebesar Rp1,2 miliar pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi Rp2,4 miliar pada tahun 2020. Aliran dana terus berlanjut pada tahun 2021 sebesar Rp3 miliar dan pada tahun 2022 mencapai Rp4,5 miliar. Secara total, akumulasi dana yang diterima Hikmah Sirait sebagai seorang ASN dari pengusaha tersebut telah melampaui angka Rp11,1 miliar.

Uchok Sky Khadafi berharap temuan ini tidak luput dari perhatian aparat penegak hukum. Ia mendesak penyidik OJK maupun Bareskrim Polri untuk segera turun tangan menelusuri perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh diam dan harus segera merespons indikasi adanya praktik keuangan yang menyimpang di balik perkara perdata ini.

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 8 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi sorotan publik dalam sidang perkara nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt. Psr. Kasus ini menyoroti gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah tokoh publik terhadap Presiden Joko Widodo, dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum.

(lebih…)