9 November 2026

Pengawas Perbankan OJK

MoneyTalk.id,Jakarta – Sorotan tajam kembali mengarah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kali ini, kritik datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menilai fokus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, terhadap isu kenaikan suku bunga kredit terlalu sempit dan mengabaikan persoalan fundamental yang jauh lebih krusial dalam industri perbankan nasional. Bagi Uchok, fluktuasi suku bunga hanyalah “puncak gunung es”. Di bawah permukaan, terdapat masalah struktural yang jauh lebih mengakar, mulai dari transparansi laporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), hingga perlindungan nasabah yang kerap luput dari radar pengawasan.

Dalam berbagai kesempatan, Uchok menekankan bahwa obsesi berlebihan terhadap suku bunga sering kali membuat regulator terlambat mendeteksi “penyakit kronis” di tubuh perbankan. “Jika OJK hanya sibuk membahas apakah suku bunga naik atau turun, mereka bisa kehilangan jejak atas praktik-praktik tidak sehat lainnya, seperti penggelembungan aset, kredit macet yang disembunyikan, atau remunerasi direksi yang tidak berbanding lurus dengan kinerja riil,” ujar Uchok.

Kritik ini mengemuka di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut ketahanan sektor keuangan yang kokoh. Namun, bagi masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beban hidup bukan sekadar ditentukan oleh besaran bunga semata. Mereka juga dihadapkan pada sulitnya akses pembiayaan, biaya tersembunyi (hidden fees), hingga ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa dengan pihak bank.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kendati demikian, CBA mengingatkan bahwa stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan transparansi serta keadilan bagi nasabah. CBA menyoroti beberapa titik buta (blind spots) pengawasan yang mendesak untuk segera dibenahi oleh OJK, di antaranya praktik bank yang mencatatkan laba fantastis namun minim pembagian dividen atau menyembunyikan rasio kredit macet (Non-Performing Loan / NPL); evaluasi menyeluruh terhadap besaran gaji dan tunjangan pejabat bank agar berbanding lurus dengan kontribusi nyata terhadap kesehatan sektor keuangan; serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini sering kali dinilai lebih berpihak kepada institusi besar daripada individu atau nasabah kecil.

Kritik dari CBA ini harus dibaca sebagai alarm atau peringatan dini bagi OJK. Jika regulator terlalu nyaman bermain di zona makroekonomi dan abai terhadap realitas mikro di lapangan, maka pengikisan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tinggal menunggu waktu. Dian Ediana Rae ditantang untuk membuktikan bahwa OJK bukan sekadar “penjaga angka”, melainkan juga “pelindung hak”. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan suku bunga yang stabil, tetapi sistem perbankan yang bersih, adil, dan benar-benar berpihak pada perekonomian rakyat—bukan sekadar demi mempercantik laporan tahunan.

Sebab, stabilitas finansial tanpa keadilan sosial hanyalah sebuah ilusi.

Penulis :

Richard E. G. A. Angkuw, Pengamat Komunikasi Politik dan Kebijakan

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melontarkan kritik tajam terhadap fokus pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di tengah langkah OJK yang meminta perbankan untuk cermat memperhitungkan kemampuan bayar debitur menghadapi kenaikan suku bunga, CBA mendesak agar OJK tidak melupakan isu krusial lainnya, yakni pengawasan investigatif terhadap potensi suap atau gratifikasi dalam proses pencairan kredit.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa isu kenaikan suku bunga kredit bukanlah satu-satunya hal utama yang harus diperhatikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Menurutnya, celah terbesar yang memicu risiko kredit macet justru bermula dari proses seleksi kredit yang berpotensi dicederai oleh praktik suap. CBA meminta OJK tidak hanya berfokus pada kemampuan bayar debitur, melainkan mengungkap dan menyelidiki secara mendalam apakah lolosnya suatu kredit dari perbankan telah sesuai persyaratan atau justru melibatkan suap kepada pejabat bank. Lolosnya kredit perbankan yang diwarnai praktik suap-menyuap dinilai sangat berisiko memicu terjadinya kredit macet, yang pada akhirnya akan merugikan bank yang bersangkutan.

Sebelumnya, OJK meminta industri perbankan untuk lebih cermat dan mempertimbangkan secara mendalam kemampuan bayar debitur sebelum melakukan penyesuaian suku bunga kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah preventif ini penting guna mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa penyesuaian suku bunga perbankan yang terus berlanjut merupakan respons terhadap pergerakan naik BI Rate serta perubahan struktur biaya dana. Tercatat pada periode April hingga Juli 2026, BI Rate meningkat sebesar 100 bps. Kenaikan ini direspons dengan kenaikan rata-rata tertimbang suku bunga DPK rupiah sebesar 19 bps dan suku bunga kredit rupiah secara terbatas sebesar 15 bps.

“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transmisi kenaikan BI rate ke suku bunga kredit berlangsung secara bertahap,” sebagaimana dikutip dari jawaban tertulis, Senin (21/9/2026).

Kendati demikian, OJK menegaskan agar perbankan tidak menaikkan suku bunga secara terlalu cepat dan tinggi tanpa memperhitungkan kapasitas finansial nasabah. Bank juga didorong untuk mengoptimalkan porsi dana murah guna menciptakan fleksibilitas, menjaga daya saing, profitabilitas, serta transparansi informasi kepada nasabah agar mereka dapat mengambil keputusan finansial secara bijak dan terlindungi.

Di tengah dinamika penyesuaian suku bunga tersebut, kinerja sektor perbankan nasional pada Juli 2026 terpantau tetap mencatatkan pertumbuhan yang solid dan terjaga dengan baik. Penyaluran kredit mencapai Rp9.135 triliun atau tumbuh 13,58% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,67%. Dari sisi kualitas aset, rasio NPL gross tercatat stabil di level 2,10%, sementara NPL net membaik menjadi 0,81%, dan Loan at Risk menunjukkan perbaikan dengan turun ke level 8,39%. OJK akan terus memantau konsistensi perbankan dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan biaya pendanaan, kualitas aset, dan keberlanjutan penyaluran kredit demi mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.