12 November 2026

perekonomian Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menanggapi fenomena deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Berbeda dari pandangan para pengusaha yang khawatir terhadap potensi penurunan daya beli, Sri Mulyani melihat deflasi ini sebagai perkembangan positif bagi perekonomian, terutama karena penurunan harga pangan.

Deflasi secara sederhana berarti penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks saat ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan yang bersifat bergejolak, atau dikenal sebagai volatile food.

Penurunan harga pangan ini tidak hanya menstabilkan kondisi pasar, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang pengeluarannya mayoritas diarahkan untuk kebutuhan pangan. Menurut Sri Mulyani, penurunan harga pangan yang stabil adalah perkembangan positif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Penurunan harga bahan makanan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, yang tentunya berdampak baik pada konsumsi mereka,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Bagi masyarakat menengah ke bawah, pengeluaran untuk makanan mencapai porsi yang cukup besar dalam keseluruhan pengeluaran bulanan mereka, sehingga penurunan harga pangan langsung berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, sudut pandang ini bertentangan dengan pandangan kalangan pengusaha yang menyatakan bahwa tren deflasi dapat menjadi tanda lemahnya daya beli masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa deflasi yang berlangsung lama bisa berdampak pada turunnya tingkat konsumsi. Menurut pengusaha, daya beli yang menurun akan menghambat perputaran ekonomi di sektor riil, yang pada akhirnya bisa menekan pendapatan para pedagang dan produsen.

Perbedaan ini mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap dampak deflasi. Bagi pengusaha, permintaan yang stagnan atau menurun bisa berujung pada penurunan keuntungan. Sedangkan bagi pemerintah, penurunan harga pangan yang menyebabkan deflasi justru dilihat sebagai penyeimbang daya beli masyarakat di sektor konsumsi pokok.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa deflasi yang terjadi tidak berarti pemerintah mengabaikan stabilitas harga dan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan fiskal adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara optimal untuk menopang kesejahteraan masyarakat.

Contohnya bantuan sosial berupa beras, telur, dan bahan makanan lainnya telah disalurkan secara konsisten untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli kelompok-kelompok tersebut di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Selain itu, pemerintah tetap memantau inflasi inti (core inflation), yang lebih mencerminkan permintaan domestik dan dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi yang lebih stabil. Pada bulan September 2024, inflasi inti masih tercatat di atas 2 persen, yang menandakan bahwa permintaan domestik masih cukup kuat, meskipun terjadi deflasi pada harga pangan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun harga pangan turun, ekonomi masih bergerak cukup baik.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih dalam terkait deflasi ini, terutama mengenai fluktuasi harga komoditas. Beberapa komoditas mengalami penurunan harga yang sangat tajam, yang tidak hanya merugikan petani, tetapi juga bisa berdampak pada ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Zulkifli mencontohkan harga cabai yang anjlok dari Rp40 ribu menjadi Rp15 ribu per kilogram, yang berpotensi membuat petani merugi.

Fenomena seperti ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola komoditas yang harga pasarnya sangat sensitif terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Pemerintah akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menyeimbangkan harga komoditas agar tetap stabil dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi produsen maupun konsumen.

Perbedaan pandangan mengenai deflasi antara pemerintah dan pengusaha menunjukkan kompleksitas dalam mengelola ekonomi. Bagi pemerintah, deflasi saat ini memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan harga pangan yang lebih terjangkau, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Namun, di sisi lain, pengusaha melihatnya sebagai potensi ancaman terhadap daya beli yang bisa menurunkan konsumsi dan keuntungan.

Bagaimanapun, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan mengandalkan bantuan sosial dan pengelolaan komoditas yang lebih baik. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa penurunan harga tidak merugikan produsen, sambil tetap memberikan manfaat bagi konsumen.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami berbagai tantangan demokrasi, termasuk pembahasan terkait RUU Pilkada yang berpotensi membatasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah kuliah umum yang disiarkan pada Senin, 30 September 2024, menyinggung bahwa krisis demokrasi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan.

Demokrasi dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Stabilitas politik yang dihasilkan dari pemerintahan yang demokratis biasanya berbanding lurus dengan iklim ekonomi yang kondusif. Ketika negara memiliki mekanisme demokrasi yang sehat, pengambilan keputusan ekonomi menjadi lebih transparan, kompetitif, dan menguntungkan bagi semua pihak. Namun, jika demokrasi terganggu, sebagaimana terlihat dari pembatasan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung, ketidakpastian politik meningkat, yang pada gilirannya dapat mengguncang kepercayaan pasar dan investor.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa salah satu fondasi perekonomian negara adalah sistem tata kelola yang baik dan kepastian hukum. Demokrasi yang sehat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketika mekanisme ini terganggu, investor mulai meragukan keberlanjutan kebijakan ekonomi yang stabil, yang akhirnya dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan munculnya perdebatan terkait RUU Pilkada, berbagai kekhawatiran muncul mengenai dampak krisis demokrasi ini terhadap ekonomi. Salah satu dampak utama adalah ketidakpastian politik. Investor asing maupun domestik seringkali mengandalkan stabilitas politik untuk menilai risiko investasi mereka. Ketika ketidakpastian politik meningkat, mereka cenderung menunda investasi atau menarik modal dari negara tersebut.

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam kondisi politik yang tidak stabil, terdapat risiko bahwa keputusan ekonomi yang diambil akan lebih banyak didasarkan pada agenda politik jangka pendek, bukan kepentingan ekonomi jangka panjang. Ini bisa memperburuk pengelolaan fiskal dan kebijakan moneter, yang akhirnya akan mempengaruhi inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, krisis demokrasi dapat menghambat proses reformasi ekonomi yang diperlukan. Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis-krisis besar sebelumnya, seperti krisis moneter 1998 dan krisis global 2008, di mana kebijakan-kebijakan yang tepat dan reformasi mendasar sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Namun, jika krisis demokrasi mengganggu kebijakan ekonomi yang seharusnya, maka proses pemulihan ekonomi bisa tertunda, atau bahkan gagal terwujud.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani juga menyinggung bahwa negara-negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, didorong oleh inovasi dan kapitalisme yang berkembang pesat dalam kerangka sistem demokrasi yang kokoh. Demokrasi memungkinkan adanya kompetisi yang sehat, yang pada akhirnya mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi.

Sebaliknya, di negara-negara yang mengalami regresi demokrasi atau mengalami tata kelola yang buruk, inovasi dan kompetisi seringkali ditekan oleh oligarki atau kelompok-kelompok berkuasa. Hal ini membuat perekonomian negara tersebut berjalan stagnan, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas populasi tertinggal. Krisis demokrasi semacam ini, jika dibiarkan, akan memunculkan siklus ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang semakin sulit diatasi.

Untuk menghindari krisis lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan pentingnya memperkuat kembali institusi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, tata kelola yang baik dan sistem demokrasi yang kuat akan memberikan kepercayaan kepada pasar dan investor, sehingga ekonomi dapat berkembang dengan lebih stabil. Selain itu, pemerintah dan institusi harus tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Krisis demokrasi di Indonesia berpotensi membawa dampak buruk bagi perekonomian jika tidak segera ditangani. Penting bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik dan memperkuat institusi demokrasi agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, inklusif, dan berkelanjutan.(c@kra)