23 November 2026

Perpol 10/2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto telah masuk ke dalam jebakan politik yang dirancang secara sistematis oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Jokowi”, menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Menurut Muslim Arbi, kebijakan tersebut bukan hanya berpotensi melanggar prinsip konstitusional, tetapi juga secara perlahan merusak legitimasi politik Prabowo di mata publik, khususnya di ruang media sosial yang kini menjadi arena utama pembentukan opini politik.

“Prabowo sedang masuk jebakan politik yang sangat halus. PP untuk Perpol 10/2025 ini justru menjadi alat untuk menjatuhkan Prabowo dari dalam kekuasaan itu sendiri,” kata Muslim Arbi kepada media, Senin (29/12).

Muslim Arbi menyoroti substansi Perpol 10/2025 yang dinilainya bertentangan secara langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang secara tegas melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil di luar fungsi kepolisian.

Putusan MK tersebut selama ini dianggap sebagai pilar penting reformasi sektor keamanan pasca-Reformasi 1998, yang bertujuan menjaga profesionalisme Polri sekaligus mencegah kembalinya dwifungsi aparat bersenjata dalam ranah sipil dan politik.

“MK sudah jelas melarang polisi aktif masuk jabatan sipil. Tapi Perpol ini justru membuka ruang abu-abu, bahkan terang-terangan. Ini kemunduran reformasi,” tegas Muslim.

Ia menilai bahwa penerbitan PP sebagai dasar hukum Perpol tersebut merupakan langkah berisiko tinggi yang dapat menyeret Presiden Prabowo pada konflik konstitusional, sekaligus membuka pintu gugatan hukum dan tekanan politik dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Lebih jauh, Muslim Arbi mengamati bahwa sejak isu Perpol 10/2025 mencuat, citra Presiden Prabowo di media sosial mengalami penurunan signifikan. Narasi yang berkembang, kata dia, bukan lagi soal konsolidasi pemerintahan baru, melainkan tudingan bahwa Prabowo justru melanjutkan bahkan memperparah praktik kekuasaan lama.

“Di media sosial, Prabowo mulai dipersepsikan bukan sebagai pemimpin perubahan, tapi sebagai kelanjutan dari rezim sebelumnya. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Menurut Muslim, kondisi tersebut justru menguntungkan kelompok politik di sekitar Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyebut, setiap polemik yang melemahkan posisi Prabowo akan memperkuat daya tawar politik “Geng Jokowi” di dalam dan di luar pemerintahan.

“Mereka senang. Karena semakin Prabowo diserang publik, semakin tergantung dia pada jaringan lama,” kata Muslim.

Dalam analisisnya, Muslim Arbi menyebut manuver ini sebagai permainan politik tingkat tinggi yang sangat canggih. Ia menduga, jebakan tersebut dirancang agar Prabowo tampak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan kontroversial, sementara aktor-aktor lama tetap berada di balik layar.

“Ini bukan jebakan kasar. Ini jebakan konstitusional, jebakan opini publik, jebakan sejarah. Kalau Prabowo tidak sadar, dampaknya bisa sangat fatal,” ujarnya.

Ia bahkan memperingatkan bahwa jika konflik ini terus membesar, bukan tidak mungkin stabilitas politik pemerintahan Prabowo akan terganggu sejak awal masa jabatan.

Muslim Arbi menilai bahwa polemik Perpol 10/2025 berpotensi menjadi titik masuk krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Terlebih, isu ini menyentuh sektor sensitif: relasi sipil-militer-polisi dan penghormatan terhadap konstitusi.

“Presiden bisa jatuh bukan karena kudeta, tapi karena kehilangan legitimasi. Sejarah Indonesia dan dunia penuh contoh seperti itu,” tegasnya.

Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PP dan Perpol tersebut, termasuk berani mengambil jarak dari pengaruh politik lama yang dinilainya masih sangat kuat mencengkeram struktur kekuasaan.

Bagi Muslim Arbi, polemik ini merupakan ujian awal yang sangat menentukan bagi Presiden Prabowo Subianto: apakah ia akan tampil sebagai pemimpin independen yang taat konstitusi, atau justru terjebak dalam skenario kekuasaan yang diwariskan rezim sebelumnya.

“Kalau Prabowo ingin selamat secara politik dan sejarah, dia harus keluar dari jebakan ini sekarang juga,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Presiden maupun Mabes Polri terkait kritik terhadap PP dan Perpol 10/2025 tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Perpol 10/2025 benar-benar bikin masalah. Kritik membuncah dari segala arah. Bukan cuma datang dari obrolan warung kopi, tapi juga dari para akademisi sekelas Mahfud MD. Namun Kapolri Listyo Sigit Prabowo bergeming. Baginya, segala masukan dan kritik itu bak semilir angin yang memainkan anak rambut di pelipis perawan.

Yang membuat lebih miris lagi, Presiden Prabowo Subianto tetap saja abai. Dia sama sekali merasa tak terusik oleh polah pembantunya. Padahal Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan Perpolnya terang-benderang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif duduk di jabatan sipil. Padahal, kita paham betul putusan MK bersifat final dan mengikat. Siapa pun mesti tunduk dan mematuhinya. Perpol 10/2025 juga melabrak dua undang-undang sekaligus. Prabowo? Dia seperti tak peduli. Tak ada teguran. Apalagi pencopotan.

Pertanyaan publik hari ini bukan lagi soal teknis hukum. Ia telah berubah menjadi pertanyaan politik yang jauh lebih mendasar: mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak tegas terhadap Perpol itu? Terhadap Kapolri Sigit?

Jawaban normatif tentu tersedia. Bahwa ini sedang dikaji. Bahwa pemerintah berhati-hati. Bahwa negara tak boleh gegabah. Namun dalam praktik kekuasaan, jawaban normatif sering kali justru menutupi persoalan yang lebih nyata: relasi kuasa.

Prabowo secara de facto dan de jure adalah presiden dengan mandat elektoral kuat. Dia punya dkungan parlemen dominan dan legitimasi politik penuh. Sulit diterima akal sehat bila Prabowo ragu mengambil langkah konstitusional yang sederhana: memerintahkan Kapolri mencabut Perpol yang cacat hukum. Keraguan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari realitas bahwa Polri hari ini berada dalam posisi sangat dominan dalam lanskap kekuasaan.

Polisi aktor politik?

Dalam satu dekade terakhir, Polri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penegak hukum. Ia menjelma menjadi aktor politik de facto. Mengelola keamanan, mengawal stabilitas, menangani konflik sosial, hingga memasuki ruang-ruang sipil yang sebelumnya dianggap tabu. Polisi juga jadi alat pemukul bagi lawan politik dan atau mereka yang dianggap mengganggu. Dalam beberapa kali hajatan demokrasi, Polri malah tampil sebagai mesin pemenangan yang efektif. Dalam konteks itu, Perpol bukan sekadar produk administratif. Ia sekaligus penanda arah konsolidasi kekuasaan.

Peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo semula dipersepsikan sebagai momen koreksi politik. Paling tidak, begitulah yang diharapkan. Publik berharap ada jarak dari praktik kekuasaan lama. Namun tanda-tanda yang muncul justru menunjukkan kontinuitas. Bukan koreksi. Relasi mesra negara dengan aparat, khususnya Polri, tetap dipertahankan sebagai pilar utama stabilitas rezim.

Prabowo tentu membaca realitas ini dengan sangat sadar. Dia bukan politisi sipil yang asing terhadap peta kekuatan negara. Ia purnawirawan jenderal yang memahami arti loyalitas institusi bersenjata dan peran aparat dalam menopang kekuasaan. Maka wajar jika muncul dugaan bahwa sikap lunak terhadap Perpol bukan karena ketidaktahuan, melainkan kalkulasi politik.

Kalkulasinya sederhana dan klasik: Polri adalah instrumen penting stabilitas. Tanpa aparat yang solid dan “aman”, kekuasaan selalu berada di atas fondasi rapuh. Jokowi memahami hal ini dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahannya, Polri ditempatkan sebagai garda depan pengamanan politik. Kritik dipersempit, oposisi ditekan, hukum kerap tampil sebagai alat kontrol. Stabilitas tercapai, tetapi dengan harga mahal: menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Pertanyaan krusialnya kini: apakah Prabowo sedang melanjutkan pola itu?

Sayangnya sinyal-sinyalnya tidak bisa diabaikan. Perpol yang membuka jalan bagi polisi aktif masuk ke jabatan sipil. Wacana Peraturan Pemerintah untuk “menyiasati” putusan MK. Dan di depan mata, pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 dengan sejumlah pasal kontroversial yang memberi ruang luas kriminalisasi terhadap kritik. Semua ini membentuk satu garis lurus: negara dengan aparat kuat dan ruang oposisi yang kian sempit.

Dalam konfigurasi seperti ini, Polri menjadi aktor sentral. Bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penjaga stabilitas kekuasaan. Dan kekuasaan, seperti selalu dicatat sejarah, cenderung memilih aparat yang patuh ketimbang konstitusi yang kaku.

Prabowo takut pada Polri?

Di titik inilah publik berhak bertanya lebih jauh: apakah Prabowo takut pada Polri? Atau, lebih tepatnya, apakah Prabowo memilih bergantung pada Polri? Dua-duanya sama berbahayanya bagi negara hukum.

Ketergantungan pada aparat selalu melahirkan simbiosis yang tidak sehat. Aparat diberi ruang dan privilese. Kekuasaan diberi rasa aman. Yang dikorbankan adalah konstitusi dan hak warga negara. Negara tampak stabil. Namun stabilitas semacam itu rapuh karena dibangun di atas ketakutan. Bukan keadilan.

Masihkah Prabowo bisa diharapkan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Jawabannya belum sepenuhnya tertutup. Namun waktunya sempit. Dan ujian itu ada di depan mata. Bukan pada pidato atau niat. Tapi pada tindakan nyata: berani menegakkan konstitusi meski berisiko mengganggu kenyamanan politik.

Jika Perpol yang jelas-jelas melanggar Putusan MK saja tidak berani dibatalkan, publik patut bersiap menghadapi masa depan yang lebih suram. Negara yang tampak tenang, tetapi perlahan kehilangan jiwanya sebagai negara hukum. Dan ketika kritik dipersempit, sejarah selalu memberi peringatan yang sama: negara tidak runtuh karena kritik. Negara roboh karena kekuasaan yang menutup telinga dari kritik.

Jadi, Prabowo adalah Jokowi periode tiga?

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015, Din Syamsuddin, menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diterbitkan Kapolri berpotensi menjadi bentuk pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience) yang serius.

Penilaian itu disampaikan Din karena Perpol tersebut dinilai bertentangan secara langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang secara tegas melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Putusan MK itu eksplisit dan tidak membuka ruang tafsir lain. Frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Din dalam pernyataannya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Guru Besar Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, penerbitan Perpol 10/2025 di tengah kuatnya tuntutan Reformasi Polri juga bermasalah secara etik. Ia menilai langkah tersebut dapat dipersepsikan sebagai upaya memanfaatkan situasi secara tidak patut.

“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga etika profesi kepolisian. Bisa dipandang sebagai mencuri kesempatan dalam kesempitan,” tegas Din.

Sebagai Presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 (G-45), Din menekankan bahwa Kapolri seharusnya lebih memprioritaskan penguatan fungsi utama Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan justru memperluas fungsi ke ranah-ranah lain yang berpotensi menimbulkan multi fungsi kepolisian.

Ia juga menyoroti persoalan klasik dalam penegakan hukum di Indonesia yang kerap dinilai publik tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menurutnya, inilah yang seharusnya menjadi fokus utama reformasi internal Polri.

Din mengingatkan bahwa Reformasi 1998 secara tegas mengoreksi Dwi Fungsi ABRI yang dinilai merusak tatanan demokrasi. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa Polri kini justru dibiarkan mengulang pola serupa dalam bentuk lain.

“Reformasi 1998 sudah mengoreksi Dwi Fungsi ABRI. Lalu mengapa Polri dibiarkan mengulangnya dalam berbagai fungsi yang melampaui tugas utamanya?” tanyanya.

Pada bagian akhir pernyataannya, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dan tidak ragu melakukan Reformasi Polri secara menyeluruh.

Ia juga mengingatkan agar Presiden tidak memberikan ruang sedikit pun kepada para pembantunya untuk membangkangi konstitusi.

“Presiden harus berdiri tegak sebagai penjaga konstitusi dan memastikan seluruh kebijakan negara sejalan dengan UUD 1945,” pungkas Din.

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Ia menilai aturan tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius konstitusi karena secara nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Edy, Perpol 10/2025 menghidupkan kembali praktik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil, padahal MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah melarang secara tegas. Dalam putusan itu, MK menyatakan anggota Polri aktif hanya boleh menduduki jabatan sipil jika mengundurkan diri atau pensiun.

“Putusan MK itu final dan mengikat. Tidak boleh ditafsirkan ulang oleh siapa pun, apalagi lewat peraturan di bawah undang-undang,” tegas Edy dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/12/2025).

Edy menilai Perpol 10/2025 justru membuka kembali celah yang telah ditutup MK, dengan dalih penugasan, koordinasi, dan kebutuhan negara. Secara substansi, kata dia, aturan tersebut menghidupkan norma yang sudah dibatalkan oleh konstitusi.

Ia juga mengutip pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyebut Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK, Undang-Undang Polri, serta prinsip negara hukum. Bagi Edy, sikap Mahfud mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan pembangkangan konstitusional.

“Ini bukan kritik dari aktivis jalanan, tapi dari orang yang paham betul anatomi dan daya ikat putusan MK,” ujar Edy.

Lebih jauh, Edy menyoroti pernyataan Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Laksma (Purn) Moeryono Aladin, yang menyebut langkah Kapolri sebagai bentuk “makar konstitusional”. Meski istilah itu terdengar keras, Edy menilai kegelisahan tersebut berangkat dari kekhawatiran yang rasional terhadap runtuhnya negara hukum.

Menurut Edy, dalam negara hukum tidak ada satu pun lembaga yang berhak menegosiasikan atau mengakali konstitusi. Putusan MK bukan rekomendasi, melainkan hukum tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara, termasuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri.

Edy juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum memberikan pernyataan terkait polemik Perpol 10/2025. Ia menilai, diamnya Presiden justru memunculkan sinyal politik yang berbahaya.

“Kapolri adalah pembantu Presiden. Mustahil aturan sepenting ini terbit tanpa sepengetahuan Presiden. Diamnya Presiden bukan sikap netral, tapi sikap politik,” kata Edy.

Ia mengingatkan bahwa salah satu amanat utama Reformasi 1998 adalah menarik aparat bersenjata dari jabatan sipil demi menjaga profesionalisme, netralitas birokrasi, dan demokrasi. Jika Perpol 10/2025 dibiarkan, Edy menilai hal itu sebagai kemunduran serius reformasi.

“Jika putusan MK saja bisa diakali, publik wajar bertanya: siapa sebenarnya yang berdaulat di republik ini, konstitusi atau kekuasaan?” pungkas Edy.