Perry Warjiyo Archives -

Konflik dengan Orang Kepercayaan Prabowo, Reuters Bongkar Alasan Purbaya Dicopot Purbaya Yudhi Sadewa

Konflik dengan Orang Kepercayaan Prabowo, Reuters Bongkar Alasan Purbaya Dicopot

Hedi Batubara 17 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan disebut bukan semata-mata berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi, tetapi dipicu perseteruan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Reuters dalam laporan 16 September 2026 menyebut, tiga sumber pemerintah mengatakan Purbaya dicopot Presiden Prabowo Subianto setelah terlibat konflik dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Perselisihan itu disebut berkaitan dengan perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut sumber Reuters, Djaka dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto keberatan dengan rotasi tersebut karena mereka tidak menyetujuinya. Djaka kemudian disebut menyampaikan keberatan itu langsung kepada Prabowo.

Dalam laporan Reuters, kedua pejabat tersebut berada di bawah Menteri Keuangan, tetapi disebut dipilih langsung oleh Prabowo. Djaka juga disebut pernah menjadi bagian dari tim pasukan khusus Prabowo ketika masih berdinas di militer.

Salah satu sumber Reuters bahkan menyebut Djaka memiliki akses langsung yang cukup kuat kepada Prabowo. Sumber yang sama mengatakan Purbaya membutuhkan persetujuan dari lingkaran dalam presiden untuk mendapatkan pertemuan dengan kepala negara.

Perselisihan tersebut disebut mencapai puncaknya pada acara pelantikan ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada Kamis pekan lalu. Dalam acara itu, Purbaya menyampaikan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional sekaligus melalui konsultasi dengan pejabat terkait.

Namun, dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Djaka kemudian mempersoalkan keputusan itu dan menyampaikannya langsung kepada Prabowo pada Jumat, sebelum Presiden bertolak ke India untuk menghadiri KTT BRICS.

Prabowo kembali ke Jakarta pada Senin. Pada hari yang sama, Purbaya disebut mendapat pemberitahuan mengenai pencopotannya melalui sambungan telepon dari Menteri Sekretaris Negara ketika dirinya sedang mengikuti rapat dengan DPD membahas rancangan anggaran pemerintah 2027.

Purbaya kemudian menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara dalam seremoni singkat. Setelah serah terima, Purbaya mengakui bahwa persoalan perombakan internal turut berperan dalam pencopotannya, meski tidak menjelaskan secara rinci.

“Saya mengikuti kebijakan Presiden,” kata Purbaya, sebagaimana diberitakan Reuters.

Reuters juga melaporkan, sumber pertama menyebut terdapat perbedaan antara Purbaya dan Bimo Wijayanto mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau tax refund.

Bimo disebut mendukung pengembalian dana secara tepat waktu. Sementara itu, Purbaya cenderung menunda pengembalian dengan alasan klaim perusahaan perlu diperiksa secara ketat guna mencegah kebocoran penerimaan negara.

Di sisi lain, Purbaya disebut menjelaskan kepada Prabowo bahwa rotasi pejabat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kedua direktorat tersebut.

Namun, setelah ditunjuk menggantikan Purbaya, Suahasil Nazara mengatakan akan meninjau kembali seluruh penempatan pejabat.

Reuters juga melaporkan adanya pesan WhatsApp Suahasil kepada pejabat senior Kementerian Keuangan pada Jumat yang menyebut dirinya telah menyarankan Purbaya menunda acara pelantikan sampai keberatan dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai diselesaikan.

Kantor Bea dan Cukai kemudian menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan yang baru terkait penempatan para pejabat tersebut.

Perselisihan dengan Djaka disebut bukan satu-satunya hubungan yang tegang antara Purbaya dengan pejabat tinggi lainnya.

Reuters mencatat Purbaya sebelumnya pernah berbeda pandangan dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait kebijakan penempatan dana pemerintah pada bank-bank BUMN untuk mendorong penyaluran kredit.

Purbaya juga sempat berbeda pandangan dengan Kepala Danantara Rosan Roeslani setelah Purbaya mengatakan sovereign wealth fund tersebut akan mentransfer keuntungan sebesar Rp120 triliun untuk membantu memenuhi target defisit fiskal tahun berjalan.

Rosan kemudian mengatakan tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana tersebut.

Laporan Reuters juga mengaitkan kasus tersebut dengan gaya pemerintahan Prabowo yang dinilai sejumlah analis lebih mengandalkan orang-orang kepercayaan dan loyalisnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan Prabowo menempatkan loyalitas sebagai sesuatu yang penting. Menurut dia, hal itu dapat dipahami mengingat panjangnya periode Prabowo berada di luar pemerintahan, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengorbankan sistem berbasis merit.

“Untuk sebuah negara agar berhasil, sistem politiknya harus sehat dan teknokratis, dan birokrasinya harus berdasarkan meritokrasi,” ujar Wijayanto, sebagaimana dikutip Reuters.

Prabowo sendiri sebelumnya mengatakan pemimpin yang berhasil harus memilih orang-orang “terbaik” untuk berada dalam timnya, bukan karena hubungan keluarga, pertemanan ataupun ikatan kepentingan.

Pencopotan Purbaya dengan demikian membuka kembali perdebatan mengenai sejauh mana pertimbangan teknokratis dan hubungan kepercayaan politik berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Prabowo.

Reuters menyebut sejumlah analis dan investor menyambut pergantian tersebut sebagai langkah yang dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, tiga sumber pemerintah yang dikutip Reuters memberikan penjelasan berbeda mengenai pemicu langsung pencopotan Purbaya, yakni perselisihan internal mengenai rotasi pejabat di Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan tersebut. Sementara Bimo Wijayanto dan pihak Kantor Kepresidenan tidak memberikan tanggapan kepada Reuters.

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI Ekonom Ferry Latuhihin

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI

Hedi Batubara 13 September 2026

MoneyTalk,id.Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai belum tentu berlangsung dalam jangka panjang. Ekonom Ferry Latuhihin mengingatkan masih terdapat sejumlah faktor eksternal maupun internal yang dapat kembali menekan rupiah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Ferry mengatakan, pertanyaan mengenai sampai kapan rupiah mampu bertahan menguat terus berdatangan kepadanya. Menurut dia, perlu dicermati apakah rupiah mampu menembus level Rp17.500 sesuai target dalam APBN 2027 atau justru kembali bergerak menuju Rp18.000.

“Banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya, sampai kapan ini rupiah bisa menguat? Apakah bisa ke Rp17.500 lagi bahkan lebih rendah lagi sesuai target APBN 2027 atau ini akan kembali tektok ke atas, ke Rp18.000,” ujar Ferry di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah potensi pelarian modal atau capital flight. Ferry menyebut fenomena tersebut tidak hanya dilakukan investor asing, tetapi juga dapat berasal dari warga negara Indonesia sendiri.

“Jadi bukan cuma asing saja yang keluar dari negeri ini, tapi uang daripada warga negara kita sendiri dilarikan ke luar negeri,” katanya.

Ferry juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai contingent liabilities atau kewajiban kontinjensi Bank Indonesia (BI). Ia mengaku khawatir terhadap komposisi cadangan devisa yang menurutnya memiliki porsi kewajiban yang cukup besar.

“Saya lebih khawatir lagi adalah posisi utang BI yang saya sebut namanya contingent liabilities. Dari cadangan devisa kita yang ada di BI, saya khawatir 40 persen ini adalah berupa utang,” ujarnya.

Ferry mengaitkan hal tersebut dengan transaksi swap. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dicermati dalam melihat fundamental nilai tukar rupiah dan ketahanan cadangan devisa.

Ia juga mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ferry menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan.

“Pertumbuhan yang tinggi itu tidak menghasilkan lapangan kerja, tidak mengentaskan kemiskinan sama sekali,” tegasnya.

Ferry kemudian menyinggung laporan Bank Dunia mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Ia menyebut angka yang mencapai 64,2 persen dari total penduduk Indonesia dan menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan serius.

Namun, angka dan definisi kemiskinan yang dimaksud Ferry dalam pernyataannya perlu dibaca berdasarkan metodologi serta garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, karena ukuran kemiskinan internasional dapat berbeda dengan angka kemiskinan resmi pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ferry menilai penguatan rupiah belakangan ini berkaitan dengan sejumlah perubahan dalam kebijakan dan kondisi pasar. Ia mencatat penguatan mulai terlihat sejak Perry Warjiyo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur BI dan semakin menguat setelah Destry Damayanti dikukuhkan sebagai Gubernur BI.

“Begitu Ibu Destry diangkat menjadi gubernur BI yang baru, penguatan rupiah terhadap dolar itu semakin kencang,” kata Ferry.

Selain rupiah, menurut Ferry, pergerakan mata uang negara lain seperti yen juga menjadi bagian dari dinamika nilai tukar global yang perlu diperhatikan

Ia mengingatkan, kekuatan rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik. Pergerakan dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury, harga minyak, serta berbagai kekuatan eksternal (external forces) dapat memengaruhi arah rupiah.

“Dolar itu masih tetap merupakan mata uang yang diidam-idamkan ketika yield obligasi Amerika itu tinggi,” ujarnya.

Karena itu, Ferry menilai penguatan rupiah saat ini masih perlu diuji keberlanjutannya. Pertanyaan utamanya bukan hanya seberapa kuat rupiah mampu menguat, tetapi apakah penguatan tersebut mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi atau lebih banyak dipengaruhi faktor sementara di pasar keuangan.

Jika tekanan eksternal kembali meningkat, sementara terjadi arus modal keluar dan terdapat persoalan pada fundamental ekonomi domestik, Ferry memperkirakan rupiah masih memiliki risiko kembali tertekan menuju level Rp18.000 per dolar AS.

Media Australia Sebut Kepercayaan Pasar terhadap Prabowo Mulai Memudar 1785830345859

Media Australia Sebut Kepercayaan Pasar terhadap Prabowo Mulai Memudar

Hedi Batubara 4 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Media asal Australia, The Australian, menerbitkan laporan khusus yang mengkritisi kondisi perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikel berjudul “How Prabowonomics’ Spell Was Broken”, koresponden Asia-Pasifik Amanda Hodge menilai kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics mulai mengalami kemunduran.

Laporan tersebut mengawali pembahasannya dengan pernyataan Prabowo yang menyebut ekonomi bukanlah ilmu yang rumit dan bahkan mengibaratkan pengelolaan ekonomi negara sesederhana mengelola warung kopi. Menurut artikel itu, pernyataan tersebut muncul ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi berbagai tekanan.

The Australian menyoroti sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga pangan, hingga hilangnya puluhan ribu lapangan kerja pada semester pertama 2026. Artikel tersebut juga mengaitkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap independensi bank sentral.

Selain itu, media tersebut mengutip hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Menurut laporan itu, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Meski demikian, The Australian juga menegaskan bahwa Indonesia belum berada dalam situasi krisis seperti krisis Asia 1997–1998. Artikel tersebut menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, antara lain karena tingkat utang yang dinilai terkendali, sektor perbankan yang lebih kuat, serta cadangan devisa yang lebih baik dibanding masa lalu.

Dalam analisisnya, Amanda Hodge menyebut tantangan utama bukan semata kondisi fundamental ekonomi, melainkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Artikel juga mengangkat keluhan sejumlah pelaku usaha asing mengenai kepastian regulasi dan iklim investasi di Indonesia.

Di sisi lain, laporan tersebut mengakui bahwa visi Prabowo untuk meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya demi mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045 merupakan tujuan yang dapat dipahami. Namun, The Australian berpendapat kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum, transparansi, serta independensi lembaga ekonomi agar kepercayaan investor tetap terjaga.

CBA: Rupiah Bisa Terus Melemah Usai Juni, Perry Warjiyo Harus Siap Mundur Uchok Sky Khadafi

CBA: Rupiah Bisa Terus Melemah Usai Juni, Perry Warjiyo Harus Siap Mundur

Hedi Batubara 4 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai optimisme Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait penguatan nilai tukar rupiah setelah Juni 2026 tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena faktor musiman, melainkan dipengaruhi persoalan struktural ekonomi yang lebih serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Uchok menanggapi penjelasan Perry Warjiyo yang menyebut pelemahan rupiah pada periode April hingga Juni bersifat teknikal dan musiman (seasonality). Menurut Perry, tingginya permintaan dolar Amerika Serikat oleh korporasi untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri menjadi faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah pada kuartal kedua setiap tahun.

Namun, Uchok menilai penjelasan tersebut lebih merupakan upaya pembelaan diri di hadapan DPR dan kalangan elite politik agar posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI tetap aman.

“Pernyataan Perry Warjiyo itu untuk membela diri di depan anggota DPR agar tidak disuruh mundur oleh para elite politik dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Uchok dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Uchok, keyakinan bahwa rupiah akan kembali menguat setelah Juni hanya membuat para pengambil kebijakan terlena. Ia bahkan menyebut anggota DPR dan Presiden Prabowo telah terhipnotis oleh narasi yang disampaikan Bank Indonesia.

Padahal, lanjutnya, pelemahan rupiah berpotensi terus berlanjut setelah Juni. Ia menilai rupiah akan semakin sulit dikendalikan apabila faktor-faktor fundamental ekonomi tidak segera dibenahi.

“Setelah Juni rupiah akan terus melemah. Rupiah akan merdeka dari intervensi BI, merdeka dari kendali Gubernur BI Perry Warjiyo, dan merdeka karena tidak memiliki kolateral yang cukup untuk memperkuat nilai mata uang tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang menurutnya semakin berat akibat tingginya beban utang negara. Ia menyebut total utang Indonesia telah melampaui Rp9.000 triliun, sementara kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian investor dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.

“Brankas pemerintah seperti tertutup karena investor dan kreditor kabur. Mereka tidak mau masuk ke pasar keuangan karena melihat beban utang yang sangat besar,” tegasnya.

Selain faktor ekonomi, Uchok juga mengaitkan menurunnya kepercayaan investor dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keterlibatan TNI dalam berbagai sektor sipil, mulai dari pengelolaan perkebunan sawit hingga sektor pertambangan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

“Investor dan kreditor tidak percaya karena Presiden Prabowo mempersilakan TNI masuk ke ranah sipil, mengurus kelapa sawit, tambang, hingga merebut jabatan-jabatan sipil,” katanya.

Atas dasar itu, Uchok memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Ia bahkan menilai posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat terancam apabila kondisi tersebut tidak segera membaik.

“Kalau setelah Juni rupiah tetap melemah, maka Perry Warjiyo harus siap-siap mundur atau dipaksa dicopot. Kalau mundur mungkin aman dari jeratan hukum. Tetapi kalau dicopot, siap-siap dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bank Indonesia masih berpegang pada proyeksi bahwa nilai tukar rupiah akan kembali stabil seiring meredanya kebutuhan valas korporasi dan membaiknya kondisi pasar keuangan global.

Pembentukan CCP Sebagai Amanat UU untuk Mitigasi Risiko Sistemik Pasar Keuangan

Hedi Batubara 1 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Peluncuran Central Counterparty (CCP) pada 30 September 2024 menandai tonggak penting dalam penguatan infrastruktur pasar keuangan Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta memenuhi kewajiban reformasi pasar derivatif over-the-counter (OTC) dari G20. Peluncuran ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua OJK Mahendra Siregar.

Central Counterparty (CCP) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT). Fungsi utamanya adalah untuk memitigasi risiko sistemik yang terkait dengan transaksi keuangan, terutama pada pasar derivatif yang beroperasi secara bilateral tanpa perantara yang kuat. Tanpa CCP, transaksi derivatif memiliki risiko kredit pihak lawan (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), serta volatilitas harga pasar (market risk). Risiko-risiko ini dapat menciptakan ketidakstabilan yang dapat berdampak pada seluruh sistem keuangan.

Dalam perannya, CCP bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin transaksi antara pembeli dan penjual melalui proses novasi. Artinya, CCP akan menjadi pihak yang mengambil alih posisi pembeli bagi penjual, dan penjual bagi pembeli. Hal ini menciptakan transparansi dan kepastian dalam penyelesaian transaksi, sehingga risiko kegagalan pihak lawan dapat diminimalisir.

Pembentukan CCP merupakan amanat dari UU P2SK yang dirancang untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia dan mengikuti ketentuan reformasi pasar derivatif OTC G20. Menurut Perry Warjiyo, Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara G20 yang telah memiliki CCP. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung stabilitas keuangan global dan reformasi pasar derivatif yang diinisiasi oleh G20 setelah krisis keuangan global 2008.

Modal awal pendirian CCP berjumlah Rp 408,16 miliar, di mana Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan konsorsium perbankan nasional menjadi kontributor utama. Bank Indonesia menyumbangkan Rp 40 miliar, BEI memberikan Rp 208,16 miliar, dan 8 bank besar Indonesia masing-masing menyetorkan Rp 20 miliar. Partisipasi institusi-institusi ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan modal, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap keberadaan CCP sebagai lembaga yang kredibel dan tepercaya.

Dengan beroperasinya CCP, ada beberapa manfaat signifikan yang diharapkan untuk pasar keuangan Indonesia:

Efisiensi Transaksi Pasar Uang dan Valas, Pasar derivatif yang sebelumnya dilakukan secara bilateral kini akan lebih terpusat, sehingga efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi meningkat. Transaksi pasar valas dan pasar uang tidak lagi melalui mekanisme bilateral, tetapi dikelola oleh CCP yang mengurangi risiko kegagalan pihak lawan dan mempercepat transmisi kebijakan moneter.

Pengurangan Risiko Sistemik, CCP akan memitigasi tiga risiko utama dalam transaksi keuangan, yaitu risiko kredit pihak lawan, risiko likuiditas, dan risiko volatilitas harga. Dengan pengelolaan yang terpusat, risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir sehingga stabilitas sistem keuangan terjaga.

Dukungan terhadap Kebijakan Moneter, Menurut Perry Warjiyo, keberadaan CCP akan mempercepat transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Dengan pasar yang lebih likuid dan efisien, penentuan suku bunga di pasar uang akan lebih transparan, dan hal ini akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Hedging dan Penguatan Likuiditas Pasar, CCP juga akan memfasilitasi instrumen hedging yang lebih baik bagi perbankan, investor, dan dunia usaha. Dengan adanya CCP, likuiditas di pasar uang dan obligasi pemerintah (SBN) akan meningkat signifikan, menciptakan pasar yang lebih dinamis dan stabil.

Sebagai bagian dari reformasi pasar keuangan, keberadaan CCP di Indonesia diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti sistem Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan platform perdagangan elektronik (ETP), dapat berfungsi dengan optimal.

Bank Indonesia, melalui berbagai regulasi, berkomitmen untuk memperkuat kerangka operasional CCP, termasuk pemanfaatan sistem RTGS (Real-Time Gross Settlement) dan BI-SSSS (Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System). Hal ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelesaian transaksi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap CCP.

Pembentukan CCP di Indonesia bukan hanya merupakan pemenuhan mandat hukum, tetapi juga upaya strategis untuk memitigasi risiko sistemik dalam pasar keuangan. Keberadaan lembaga ini akan memberikan stabilitas yang lebih baik pada pasar derivatif, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung kebijakan moneter dan stabilitas keuangan nasional. Dengan partisipasi aktif dari Bank Indonesia, OJK, BEI, dan perbankan nasional, CCP diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat infrastruktur keuangan Indonesia di masa depan.(c@kra)

Kurangi Penggunaan Dolar, ASEAN Sepakat Gunakan Uang Lokal Ilustrasi - Foto: Wirestock/Freepik

Kurangi Penggunaan Dolar, ASEAN Sepakat Gunakan Uang Lokal

Krisna Arjun 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan.

Mata uang suatu negara merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi proses perekonomian, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional, misalnya, mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi juga berperan penting bagi terjadinya kesepakatan perdagangan.

Nah, saat ini nilai mata uang dolar Amerika Serikat merupakan mata uang popular, bahkan bisa dikatakan sangat dominan dalam perdagangan internasional, karena statusnya sebagai mata uang internasional.

Dengan status tersebut, dunia internasional seolah bergantung pada dolar AS. Baik untuk kepentingan transaksi ekspor maupun impor, harus menyesuaikannya dengan nilai dolar AS.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, nilai mata uang dolar AS yang fluktuatif dinilai telah menggoyahkan daya tahan perekonomian banyak negara.

Alhasil, beberapa negara dunia pun kemudian melakukan kesepakatan baik secara bilateral maupun multilateral, demi mencari jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Salah satunya adalah BRICS, sebuah blok ekonomi dari negara-negara berkembang yang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (South Africa).

Dalam pertemuan belum lama ini, mereka telah berinisiatif untuk mengeluarkan mata uang baru sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing (dolar AS).

Dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (31/3/ 2023), disepakati kerja sama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal.

“ASEAN telah menyepakati penggunaan mata uang lokal untuk transaksi pembayaran lintas batasnya,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Penggunaan pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal tersebut kerap disebut sebagai skema local currency transaction (LCT). Alias transaksi tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

Perry menjelaskan, pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan bersama dalam mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital inklusif (digital economy).

“ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan, antara lain, dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN,” tambahnya.

Perry mengemukakan lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerja sama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia.

Kerja sama pembayaran lintas batas lima negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Perry mengeklaim, Indonesia kemudian berhasil mendorong lima anggota negara ASEAN lainnya untuk melakukan kerja sama serupa, yakni melakukan transaksi tanpa dolar AS.

“Jadi konektivitas ASEAN bukan hanya lima, melainkan akan diperluas menjadi 10 dan akan diperluas secara global dengan proyek berikutnya,” jelas Perry.

Vietnam, kata Perry menjadi salah satu negara yang siap lebih dahulu dalam mengimplementasikan perjanjian pembayaran lintas batas negara ini, lewat skema LCT. Kemudian, tiga negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bekerja sama.

“Namun ketiga negara ini masih perlu membangun dan memperkuat sistem pembayaran domestik mereka, sebelum bergabung dalam kerja sama transaksi pembayaran lintas batas,” ujar Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN sepakat untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk memperbaiki dan mempromosikan ekspor dan investasi guna memperkuat keseimbangan dan cadangan devisa.

Oleh karenanya, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di kawasan sepakat mengembangkan ASEAN Development Guideline untuk penyelesaian kerja sama dalam hal transaksi menggunakan mata uang lokal.

Terkait itu pula, Bank Indonesia bersedia menjadi contoh penerapan konektivitas pembayaran lintas batas negara.

Gegara Calon Tunggal Gubernur BI, CBA: DPR Harus Berani Menolak Ilustrasi Bank Indonesia

Gegara Calon Tunggal Gubernur BI, CBA: DPR Harus Berani Menolak

Hedi Batubara 2 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Adapun nama Perry Warjiyo disebut-sebut sebagai calon tunggal untuk kembali menjabat sebagai Gubernur BI.

“Kenapa harus calon tunggal? Padahal Indonesia banyak memiliki SDM berkualitas dan mumpuni untuk memimpin BI,” kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Senin (27/2/2023).

Lebih jauh Uchok mendesak agar DPR berani menolak usulan presiden terkait calon tunggal tersebut. Tentu dalam menentukan calon menjadi gubernur BI, presiden maupun DPR mempunyai posisi yang seimbang. “Hak prerogatif presiden itu mengusulkan. DPR yang menentukan,” ujarnya.

Harusnya, kata Uchok lagi, calon gubernur BI ke depan adalah sosok yang bisa menjaga independensi BI. “Karena UU PPSK yang baru, terkesan Bank Indonesia ini seperti dikerdilkan posisi independensinya,” paparnya.

Lebih jauh Uchok menyoroti fungsi Bank Indonesia pada KSSK yang ternyata berbagi beban lewat skema burden sharing dengan kementerian/lembaga lain ketika dibutuhkan. “Itu kan berarti dia dalam beberapa hal tidak independen, tidak bisa menolak apapun hasil keputusan KSSK, atau harus ikut serta burden sharing,” imbuhnya.

Ditanya soal calon gubernur BI lainya, Uchok menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Karena dia yang lebih mengetahui dan memahami persoalan.

Saat disinggung nama Akmal Umar, yang pernah berkiprah 33 tahun di Bank Indonesia, Uchok tak mempermasalahkan. Karena semakin banyak calon gubernu BI yang muncul, maka akan semakin baik, sehingga bisa mendapatkan yang berkualitas.

Uchok mendesak Presiden Jokowi tidak main-main dengan sosok calon gubernur BI ke depan. Karena tantangan semakin berat, apalagi perang Rusia-Ukraina belum jelas, kapan selesainya.[MT]

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Bertemu di Bali, Apa yang Dibicarakan? Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM)

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM)

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Bertemu di Bali, Apa yang Dibicarakan?

Rafi Mukarram 1 April 2023

NUSA DUA, MoneyTalk – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keuangan dan memajukan integrasi keuangan terhadap prospek ekonomi yang tidak menentu (uncertain) yang dapat berdampak pada momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Hal itu menjadi pesan utama yang disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada 31 Maret 2023 di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam), serta perwakilan dari enam organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Supervisory Board (FSB), Bank for International Settlement (BIS) dan World Bank.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan peran penting dan strategis ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.

“Kami percaya bahwa ASEAN memiliki tujuan untuk menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi ASEAN telah menjadi dan akan selalu menjadi bagian dari kisah ASEAN. Untuk memastikan bahwa keberhasilan ini akan berkelanjutan, kita harus memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan yang pernah dialami di masa lalu, termasuk yang tidak kalah penting adalah menghadapi tantangan baru yang muncul saat ini, hingga tantangan dua puluh tahun ke depan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berbagai upaya bersama dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut telah terefleksikan dalam tema Keketuaan Indonesia, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Dengan tema ini, Indonesia berharap bahwa ASEAN akan tetap relevan, strategis, dan penting bagi dunia, atau dengan kata lain ASEAN Matters. “Epicentrum of Growth” mencerminkan bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia.

“ASEAN selalu menjadi suatu titik terang dalam perekonomian dunia, di mana kawasan ini menawarkan prospek ekonomi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan prospek ekonomi dunia. Hal ini menjadi suatu landasan bahwa kolaborasi dan kerja sama ASEAN yang kuat perlu dilakukan agar ASEAN mampu bertahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam perekonomian kawasan,” tambah Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan ASEAN, anggota harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif.

“Sebagai Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan, kita harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif kita untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi. Tindakan tersebut dapat mencakup tiga agenda berikut.”

“Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas makroekonomi dan keuangan global dan regional serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal. Kedua, memanfaatkan agenda global di bidang pembayaran lintas batas. Ketiga, dengan dinamika pasar keuangan global saat ini yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga yang cepat oleh bank sentral utama, lebih penting bagi pasar negara berkembang untuk melindungi sektor eksternal dari konsekuensi yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Pada AFMGM tahun ini, para anggota menyambut tema Keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023, yaitu ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, dengan tiga dorongan strategis: (i) pemulihan dan pembangunan kembali, (ii) ekonomi digital, dan (iii) keberlanjutan. Sejak 28 Maret 2023, total 13 pertemuan tingkat tinggi (HLM) telah diadakan dengan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan serta Deputi.

Sejalan dengan tema, Epicentrum of Growth, ASEAN secara kolektif memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas makroekonomi. Misalnya, ekonomi ASEAN-5 tumbuh sebesar 5,3% tahun lalu, dan secara kolektif diperkirakan menjadi 4,6% tahun ini dan meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini antara lain akan terus berlanjut didukung oleh konsumsi, perdagangan, dan investasi yang kuat, serta perdagangan terbuka dan investasi ke negara lain. Meskipun demikian, ASEAN dan global masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dampak rambatan (spillover) dari perkonomian global, suku bunga tinggi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian keuangan global.

ASEAN perlu menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat, yang tergambar dalam Prioritas Ekonomi Indonesia (Priority Economic Deliverables/PED), untuk mengatasi risiko-risiko yang mengancam ekonomi kawasan. Beberapa agenda turunan PED yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan adalah kesiapsiagaan kesehatan (health preparedness); pendanaan infrastruktur, perpajakan internasional, kerja sama kepabeanan dan cukai, inklusi keuangan digital untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan.

Keenam agenda ini akan menguatkan kerja sama dan integrasi kerja sama sektor keuangan di ASEAN di bawah cetak biru 2025 dan akan membantu kawasan merespon tantangan global yang sedang dihadapi bersama untuk memastikan pemulihan ekonomi ASEAN.

Untuk menghadapi berbagai tantangan di ASEAN, ada 3 prioritas terkait agenda bank sentral. Pertama, memperkuat bauran kebijakan makroekonomi untuk menghadapi limpahan global dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Mempertimbangkan sifat tantangan yang multidimensi dan kompleks yang saat ini dihadapi kawasan ini, pertemuan tersebut menyoroti perlunya memperkuat bauran kebijakan yang mencakup reformasi fiskal, moneter, makroprudensial, dan juga struktural.

Kedua, memperluas Regional Payment Connectivity (RPC) di antara anggota ASEAN dengan cepat. Tahun lalu, di bawah Presidensi G20 Indonesia, 5 bank sentral ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina) telah menandatangani MOU mengenai interkonektivitas dan interoperabilitas lintas batas, penggunaan QR, pembayaran cepat dan LCT.

Melalui RPC, anggota ASEAN berupaya menyediakan sistem pembayaran yang mulus, cepat, dan efisien untuk seluruh kawasan ASEAN. Terakhir, pentingnya memitigasi risiko yang dapat muncul dari digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan regulasi, pengawasan, adopsi standar internasional, serta perlindungan konsumen.

Ketiga, memperkuat ketahanan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral kemudian menyetujui Pernyataan Bersama (Joint Ministrial Statement/JMS) yang berisi perkembangan, pencapaian, dan kesepakatan bersama atas agenda-agenda tersebut.

Selain diskusi terkait kebijakan, pertemuan AFMGM juga merupakan suatu kesempatan untuk mempromosikan keragaman budaya Indonesia. Dengan tema hospitality “Discover Indonesia”, rangkaian pertemuan ini secara khusus menunjukkan seni dan budaya Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Selain itu, delegasi dapat mengunjungi pameran UMKM produk berkualitas dari Indonesia Tengah dan Timur, serta menikmati kopi khas Indonesia.

Perkenalan keragaman budaya Indonesia selama pertemuan tersebut menunjukkan bagaimana solidaritas dapat dicapai di tengah perbedaan, dan bagaimana kolaborasi dalam komunitas ASEAN yang beragam dapat mendukung kemajuan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

Hasil pertemuan AFMGM pertama akan dilaporkan ke KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan pada Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian akan dilanjutkan dengan AFMGM kedua pada Agustus 2023 di Jakarta. Berbagai agenda diskusi di Jalur Keuangan Pilar Ekonomi diharapkan dapat menghasilkan hasil konkret yang bermanfaat signifikan dan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan ASEAN.[MT]

Perry Warjiyo

Konflik dengan Orang Kepercayaan Prabowo, Reuters Bongkar Alasan Purbaya Dicopot

Ekonom: Rupiah Bisa Kembali ke Rp18.000, Ada Risiko Pelarian Modal dan Beban Utang BI

Media Australia Sebut Kepercayaan Pasar terhadap Prabowo Mulai Memudar

CBA: Rupiah Bisa Terus Melemah Usai Juni, Perry Warjiyo Harus Siap Mundur

Pembentukan CCP Sebagai Amanat UU untuk Mitigasi Risiko Sistemik Pasar Keuangan

Kurangi Penggunaan Dolar, ASEAN Sepakat Gunakan Uang Lokal

Gegara Calon Tunggal Gubernur BI, CBA: DPR Harus Berani Menolak

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Bertemu di Bali, Apa yang Dibicarakan?

Baca Juga Berita Ini

Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran

Politikus Demokrat Sarankan Gibran Ikut Kejar Paket C agar Mendapat Ijazah SMA

Prudential Dikepung Keluhan Nasabah, Klaim Dipersoalkan hingga Kondisi Keuangan Jadi Sorotan!

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono