18 November 2026

PN Jakarta Pusat

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabahnya menggugat PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata itu diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana nasabah senilai Rp2,58 miliar melalui transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi.

Sidang perdana perkara tersebut digelar pada Senin, 27 Juli 2026. Para penggugat diwakili kantor hukum Ismangun & Co.

Kuasa hukum penggugat, Andre Ismangun, mengatakan perkara bermula dari transaksi pada 21 November 2025 yang melibatkan 10 Rekening Dana Nasabah (RDN), dua rekening perusahaan, dan satu rekening pribadi. Dana disebut berpindah ke sejumlah rekening pihak ketiga yang tidak terdaftar dalam daftar rekening tujuan (whitelist).

Menurut Andre, transaksi tersebut juga tidak melalui tahapan maker pada layanan KlikBCA Bisnis milik perusahaan.

“Transaksi tersebut menunjukkan pola yang tidak lazim karena dilakukan hampir bersamaan pada sejumlah RDN tanpa melalui tahapan maker dan dialihkan ke rekening di luar whitelist,” ujar Andre dalam keterangannya.

Andre menilai transaksi itu semestinya tidak dapat diproses. Alasannya, dua bulan sebelumnya telah berlaku Surat Edaran Bersama Self Regulatory Organization (SRO) yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 12 September 2025.

Surat edaran tersebut, kata dia, mengatur kewajiban bank administrator RDN menerapkan verifikasi rekening tujuan (whitelist), autentikasi berlapis, serta Fraud Detection System (FDS).

“Berdasarkan Surat Edaran Bersama SRO, transaksi seperti ini seharusnya melewati proses validasi, verifikasi, autentikasi, serta mekanisme pendeteksian transaksi tidak wajar sebelum diproses. Namun transaksi tetap dijalankan meski ditujukan ke rekening di luar whitelist tanpa validasi yang memadai,” kata Andre.

Ia menyebut dugaan kelalaian itu berdampak pada kondisi keuangan PAS. Menurut dia, hilangnya dana nasabah menyebabkan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan turun hingga PAS kehilangan status Anggota Bursa dan kini beroperasi sebagai perusahaan sekuritas non-Anggota Bursa.

Melalui gugatan tersebut, para penggugat meminta majelis hakim menguji apakah sistem pengamanan transaksi RDN yang diterapkan BCA telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk mekanisme validasi transaksi, autentikasi, sistem deteksi fraud, serta pengawasan terhadap transaksi yang dinilai tidak wajar.

Selain menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, penggugat berharap perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dana investor di pasar modal.

“RDN merupakan benteng utama perlindungan investor. Jika transaksi ke rekening di luar whitelist bisa lolos tanpa instruksi dan validasi yang memadai, maka kepercayaan terhadap pasar modal ikut dipertaruhkan,” ujar Andre.

Ia mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap persidangan dapat memberikan kepastian mengenai standar kehati-hatian yang wajib diterapkan bank administrator RDN.

“Sangat tidak adil apabila persoalan sistemik di RDN justru seluruh dampak operasional dan reputasinya ditanggung oleh perusahaan sekuritas dan nasabah. Kami berharap BCA bersikap terbuka, mendukung evaluasi bersama, serta menghadirkan solusi konkret. Selanjutnya kami menghormati proses hukum dan menyerahkan seluruh penilaian kepada Majelis Hakim,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak BCA mengenai gugatan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Prof. Paiman Raharjo, mantan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), menyampaikan kabar kemenangan gugatan perdata yang diajukannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melawan Yayasan Moestopo dan Hermanto. Dalam putusan tersebut, pihak Prof. Paiman dinyatakan menang, sementara Yayasan Moestopo dan Hermanto terbukti bersalah.

Prof. Paiman menuturkan, permasalahan ini berawal dari penugasan yang diberikan Yayasan kepadanya pada tahun 2013 untuk menyelesaikan sengketa internal Moestopo. Saat itu, yayasan sedang menghadapi gugatan dari adik-adik Hermanto dan bahkan diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Sejak tahun 2013 hingga 2021 saya berjuang menyelesaikan masalah besar ini, hingga berhasil menuntaskan semua proses hukum sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” ujar Prof. Paiman dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Atas keberhasilan itu, tercapai kesepakatan tertulis yang menyatakan Prof. Paiman akan menjabat sebagai rektor selama 10 tahun, mulai 2022 hingga 2032. Perjanjian tersebut juga mencantumkan klausul bahwa jika pihak Yayasan dan Hermanto mengingkari janji, maka Prof. Paiman berhak menerima ganti rugi langsung sebesar Rp500 miliar.

Namun, baru satu tahun menjabat, Prof. Paiman mengaku sudah dua kali diberhentikan secara sepihak oleh Yayasan. Menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Karena janji tersebut tidak dipenuhi, Prof. Paiman menggugat ke PN Jakarta Pusat dan kini memenangi perkara tersebut. “Jika putusan ini inkrah atau saya menang, saya akan serahkan Moestopo kepada lima cucu Prof. Moestopo yang secara sah berhak menyelamatkan UPDM,” tegasnya.

Prof. Paiman menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya para alumni Moestopo.

MoneyTalk,Jakarta – Sidang lanjutan keperdataan PT Tiphone Mobile Indonesia oleh termohon PT Bank CTBC Indonesia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda kesimpulan, Selasa (5/8/2025). Dalam agenda tersebut, Majlis Hakim yang diketuai oleh Anton Rizal Setiawan SH, MH, menerima dan mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

“Kesimpulanya yaitu menerima dan mengabulkan Permohonan dari PT Bank CTBC Indonesia yang diajukan oleh mereka terhadap Para Termohon (PT Tiphone Mobile Indonesia yang telah beganti nama menjadi PT Omni Inovasi Indonesia, PT Telesindo Shop, PT Simpatindo Multimedia, PT Perdana Mulia Makmur, PT Poin Multi Media Nusantara. Selanjutnya tentang Pembatalan Perdamaia (Homologast) PKPU Nomor 147/Pát Sue PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pet. Tanggal 04 Januari 2021 untuk sel 1 untuk seluruhnya,” kata Hakim Ketua Anton Rizal saat membacakan kesimpulan dengan didampingi oleh anggota Hakim Marper Perdiangan dan Muhamad Firman Akbar, Selasa (5/8/2025)

Selain itu, Hakim juga menyatakan Para Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pa da Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pat Sus PKPU/2020/PN Maga Jkt Pat. Tanggal 04 Januari 2021). Selanjutnya, dalam kesimpulan tersebut juga telah membatalkan Perjanjian Perdamaian yang disepakati pada tanggal 14 Desember 2020 antara Para Termohon dan Para Kreditornya dengan Skema Penyelesaian Utang yang ditawarkan dalam Rencana Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt. Sus-PKPLJ/2020/PN Niaga Jez. Pet. Tanggal 04 Januari 2 021

“Menyatakan Para Termohon dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya,” ucap Anton Rizal di ruang sidang Oemar Seno Adji.

Kemudian, dalam kesimpulan tersebut juga menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam per karu a quo. Hakim juga membacakan tentang biaya kepallitan dan imtalan jasa kurator (fee kurator) akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasn

“Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo,” ujar Hakim.

Selanjutnya, Menunjuk dan mengangkat EVA FITRIANI yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-236 AH 04.03-2020, Tertanggal 13 Juli 2020. EV A dan GUNAWAN LAW OFFICE yang beralamat di Menara 165, 2th Floor, J. Simatuparig Kav 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamat an Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

ANGGRIAN RAHMANU yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomer: AHU-184 АН 04.03-2020. Tertanggal 20 Februari 2020, berkantor di Kantor Hukum Nt Lawfirm yang beralamat di Komplek Gallery Niaga Jl. H Nawi Raye No. 9 N. Cilandak, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan LITARI ELISA PUTRI, SH., yang terdaftar sebagai Kutator dan Pengurus di Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia Ri, sebegaimana Surut Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-56AH 04.05-2023, Tertanggal 20 Oktober 2023, berkantor di Haji Nawi Raya No. 108 B Lantai R, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Selaku Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Untuk diketahui, PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dimiliki oleh Hengky Setiawan yang menjabat sebagai Direktur dan Adiknya Welly Setiawan menjabat sebagai Komisaris di perusahaan tersebut.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Direktur Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi, dia meminta Majlis Hakim di PN Jakarta Pusat yang menangani kasus dugaan penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh crazy rich si Raja Voucher Hengky Setiawan sebagai Direktur PT Tiphone Mobile Indonesia, Ricky Lim, dan Willy Setiawan sebagai Komisaris di PT Tiphone Mobile Indonesia agar dimiskinkan.

Menurut Uchok, Majlis Hakim bisa menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tersangka terancam dimiskinkan. Kata Uchok, sepanjang penyitaan itu diatur dalam undang-undang dan ada regulasinya, hal ini tentu bisa jadi cara yang efektif untuk membuat para penipu investasi bodong jera. Menurutnya, penyitaan itu bisa membuat para nasabah untuk lebih berhati-hati, ketika hendak menerima tawaran investasi.

“Saya mendukung pernyataan penyidik Polda Metro Jaya yang akan menghukum dan memiskinkan dugaan penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh crazy rich si Raja Voucher Hengky Setiawan sebagai Direktur PT Tiphone Mobile Indonesia, Ricky Lim, dan Willy Setiawan.sebagai Komisaris. Makanya Hakim harus menyita seluruh aset milik Hengky yang dikenal juga sebagai crazy rich si raja Voucher,’’ kata Direktur Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi, Senin (5/8/2025).

Uchok menyebut, PT Upaya Cipta Sejahtera/ PT UCS sahamnya dimiliki oleh Hengky Setiawan dan adiknya Welly Setiawan saat ini kasus keperdataanya sedang digugat di PN Jakarta Pusat oleh PT Bank CTBC Indonesia. Hengky sebagai Dirut dan Welly sebagai komisaris PT UCS memiliki aset berupa saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk sebesar 37% (2,7 milyar lembar) Pada tahun 2018 saham 2,7Milyar lembar digadaikan oleh PT UCS ke bank Sinar Mas.

“Tahun 2019-2020, PT UCS menerbitkan bilyet investasi dengan menjadikan 1 milyar saham PT Tiphone mobil Indonesia Tbk sebagai dasar jaminan. Kegiatan ini tidak memiliki izin dari OJK. Dan saham yang dijadikan dasar jaminan sudah digadaikan sebelumnya,’’ ucap Uchok.

Kronologi Kasus Investasi Bodong 362 Miliar

Informasi yang didapat, kata Uchok, ada nasabah sekitar 300 orang lebih dengan total kerugian kurang lebih 362 milyar. Kata Uchok, karena semua investor menagih uang nya maka untuk mengalihkannya maka PT UCS di PKPU kemudian dipailitkan oleh Hengky sendiri sebagai modus akal akalan menghindar dari upaya nasabah menagih.

Sejak kasus bergulir sudah ada 2 laporan di di Polda:

1. LP/B/3614/IV/2024/SPKT/polda metro jaya tanggal 28 Juni 2024. Ditangani oleh Dirreskrimsus kasubdit II ekonomi perbankan.

2. STTLP/B/963/II/2025/SPKT/polda metro jaya tanggal 10 Februari 2025 ditangani oleh Dirreskrimum kasubdit IV tipiter

Uchok menyebut sosok Hengky yang selama ini dikenal sebagai “Crazy Rich” Indonesia dan pemilik Telesindo Group ini masuk dalam kasus platform trading investasi bodong. Kata Uchok, Kasusnya saat ini sudah naik ke tahap persidangan.

“Nama Hengky tercoreng setelah puluhan korban melaporkan dugaan penipuan investasi berkedok skema imbal hasil tinggi kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya,’’ jelas Uchok.

Kata Uchok, Hengky telah melakukan skema menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat, yang menurut Uchok merupakan ciri khas investasi ilegal. Terlepas dari sanksi tersebut, Uchok mengimbau kepada masyarakat untuk mempelajari terlebih dahulu secara bijak produk investasi. “Secara umum penyitaan aset itu dilakukan agar bisa menjadi pelajaran ke depanya.

Jadikan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Hengky Setiawan ini sebuah pelajaran, supaya ke depannya kasus investasi bodong seperti yang dilakukan beberapa oknum itu tidak terjadi lagi,” ucap Uchok.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir angkat suara terkait kasus dugaan investasi bodong yang melibatkan HS. Kasus tersebut tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Adies menegaskan pelaku investasi ilegal yang merugikan masyarakat harus dihukum seberat-beratnya. Dia juga mendorong aparat penegak hukum menyita aset para pelaku guna mengembalikan dana korban.

“Yang pasti menurut saya, jenis investasi yang merugikan masyarakat umum dan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, harus diberikan hukuman maksimal. Kalau tidak dapat mengembalikan uang masyarakat, sita aset-asetnya, sampai semua uang masyarakat terselamatkan,” ujar Adies kepada wartawan, dilansir pada Selasa, 20 Mei 2025.

Dia juga meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lain agar lebih sigap dalam mengantisipasi berbagai modus investasi ilegal yang menawarkan keuntungan cepat. Adies mendorong regulasi terkait investasi diperketat para pemangku kepentingan untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali.

“Pihak Polri dan aparat penegak hukum lainnya harus sudah dapat mengendus modus-modus seperti ini, yang sedang marak dengan menawarkan investasi cepat dan menggiurkan di berbagai bidang. Regulasi investasi seperti ini juga harus diperketat oleh stakeholder terkait,” ujar dia.

Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran investasi. Masyarakat diminta selalu memverifikasi latar belakang dan rekam jejak perusahaan sebelum menanamkan modal.

“Saya mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan cermat dalam menerima tawaran-tawaran investasi seperti ini. Teliti betul latar belakang dan track record dari perusahaan investasi tersebut,” kata Adies.

Sekedar informasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut pihaknya saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Dia menjelaskan, laporan tersebut teregistrasi dengan nomor laporan LP/B/963/II/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 10 Februari 2025 dengan pelapor Sayidito Hatta yang merupakan kuasa hukum dari 7 korban dari kasus tersebut.

“Saat ini perkara tersebut tengah ditangani oleh Kasubdit IV Tipidter Dirreskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk perkembangan penanganan perkara aquo, terlapor dalam laporan sebanyak 3 orang,” terang Ade Safri.

“Dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor dalam laporan adalah perihal perbankan, penipuan, penggelapan, dan TPPU. Jadi kerugian yang dilaporkan dalam laporan adalah Rp3,2 miliar,” sambung dia.

Menurut Ade Safri, adapun, pasal yang disangkakan yakni Pasal 46 UU Perbankan; Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, serta Pasal 3, 4, 5 UU TPPU.

“Waktu kejadiannya pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 di Taman Sari Jakarta Barat,” tandas Ade Safri.

MoneyTalk, Jakarta – Taufik Nasution, SH dan Hugo Tambunan, SH selaku kuasa hukum Arny Ternatani menyampaikan kepada wartawan sidang nomor Perkara 45/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang berlangsung hari ini berlangsung singkat dengan agenda menghadirkan Bank Mandiri yang sebelumnya tidak datang. kata Taufik kepada wartawan Selasa, (11/2/2025).

Majelis hakim selanjutnya memerintahkan Penguggat, Iwan Sumule dan Bank Mandiri minggu depan tanggal 18 Februari 2025 mendatang menghadap hakim mediator untuk menjalani proses mediasi.

“Minggu depan klien kami akan hadir dan ingin berhadapan langsung dengan saudara Iwan Sumule yang telah di tunggu selama 10 tahun selalu menghindar,” ungkap Taufik.

“Dalam tahap mediasi nanti akan terlihat apakah Iwan Sumule beritikad baik atau tidak untuk mengembalikan uang sebesar Rp 5 Miliar kepada klien kami,” ujar Taufik.

“Kami berprasangka baik saja jika saudara Iwan Sumule nanti datang, Karena dengan latar belakang aktivis dan sekarang telah menjabat Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di pemerintahan Prabowo Subianto harusnya Dia berani datang hadir kepengadilan, Tapi jika tidak datang, Ya kita mintakan ke mediator agar memerinntahkan beliau datang,” tegas Taufik.

“Dengan kedatangan pihak Bank Mandiri pada sidang hari ini, Maka nantinya akan terungkap secara gamblang jika memang benar Iwan sumule lah yang menarik secara Tunai/Cash uang sebanyak Rp 5 Miliar dalam rekening bersama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan klien kami, Dimana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk biaya kampanye Pileg tahun 2014 di Papua,” terangnya.

“Kita lihat saja nanti minggu depan apakah Iwan Sumule yang katanya Aktivis Demokrasi Pembela Rakyat itu berani hadir dalam persidangan menunjukan batang hidungnya di hadapan klien kami terlebih di hadapan Hakim mediator,” tegas Hugo Tambunan.

Awal persoalan ini bermula saat Pileg tahun 2014 silam, Dimana saudari Arny Ternatani menyampaikan kepada Iwan Sumule yang notabene adalah teman sekolah di papua dan sesama kader Partai Gerindra mempunyai dana sebesar Rp 5 Miliar yang dapat digunakan bersama untuk kampanye, Dan kemudian Iwan Sumule mengajak untuk di buat rekening bersama di Bank Mandiri Sorong, Papua. Padahal saat itu sebenarnya sangat perlu uang tunai. Tapi kemudian setelah rekening bersama itu dibuat atas nama keduanya, 14 hari kemudian setelah uang sebesar Rp 5 Miliar di setorkan ke Bank Mandiri, Iwan Sumule menarik uang tersebut tanpa sepengetahuan Arny Ternatani. Selama 10 tahun Arny Ternatani mencoba menghubungi Iwan Sumule tapi keadilan itu tidak pernah datang, kemudian Iwan Sumule di Somasi tahun 2025 juga tidak ada tanggapan, Dan akhirnya kami menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat barulah saudara Iwan Sumule muncul kepermukaan dengan mengirim kuasa hukum,” pungkas Taufik.

Jakarta,MoneyTalk – Pepatah mengatakan, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Karena, putusan hakim, seharusnya, ya seharusnya, sangat jujur dan adil, sangat sempurna. Artinya, putusan hakim tidak memihak, tetapi atas dasar keadilan.

Maka itu, institusi yang menegakkan keadilan dinamakan lembaga peradilan, dan tempat proses untuk mencari keadilan dinamakan pengadilan.

Sedangkan proses peradilan dipimpin oleh hakim, sebuah jabatan yang sangat terhormat dan mulia, dibandingkan dengan profesi lainnya. Sehingga hakim senantiasa dipanggil dengan ‘Yang Mulia’ di dalam persidangan. Karena putusan hakim selalu berdasarkan kejujuran dan keadilan.

Tetapi, putusan hakim bisa menjadi bias, dan tidak adil, ketika ada intervensi dari luar, baik intervensi dari penguasa atau intervensi materi alias suap.

Penyuapan kepada hakim akan mengubah putusan hakim, dari putusan yang jujur dan adil menjadi putusan yang memihak kepada penguasa, atau kepada yang bayar, meskipun mereka salah tetapi dicarikan pembenaran.

Penyuapan membuat hakim tidak lagi menjadi wakil Tuhan di muka bumi, dan tidak lagi mulia. Penyuapan membuat hakim menjadi hamba setan dan terhina, karena mempermainkan keadilan serta nasib manusia.

Denga kata lain, dalam lingkungan steril dan tanpa intervensi atau suap, putusan hakim akan selalu berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Karena tidak ada alasan sama sekali bagi hakim untuk memutus perkara dengan tidak adil.

Sehingga, setiap putusan hakim yang tidak berdasarkan keadilan, hampir dapat dipastikan akibat intervensi atau suap, meskipun tidak ada bukti. Tetapi dapat dirasakan ketidakadilannya.

Beberapa kasus suap kepada hakim ada yang terbongkar. Tetapi, mungkin masih banyak kasus suap lainnya yang tidak terungkap. Tetapi dapat dirasakan, karena putusannya terasa janggal dan tidak adil.

Memang hakim adalah manusia biasa yang tidak sempurna, dan tidak luput dari kesalahan. Sehingga bisa saja hakim membuat putusan salah dan tidak adil.

Untuk mengurangi risiko kemungkinan terjadi kesalahan, maka ditempatkan lebih dari satu hakim dalam setiap proses peradilan. Sehingga kemungkinan salah dalam memutuskan perkara hukum relatif menjadi lebih kecil.

Semakin banyak jumlah hakim dalam satu proses peradilan, maka kemungkinan salah dalam memutuskan perkara hukum juga semakin kecil.

Oleh karena itu, proses peradilan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi, terbanyak dari semua proses peradilan di Indonesia. Hal ini nenandakan perkara konstitusi merupakan perkara yang sangat penting bagi negara. Salah satunya, antara lain, mengadili permohonan pemberhentian presiden.

Belum lama berselang, Mahkamah Konstitusi, tidak dengan suara bulat, mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dengan suara 5-4. Lima hakim konstitusi setuju, empat menolak.

Lima hakim konstitusi berpendapat, masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun melanggar konstitusi, melanggar pasal 28D ayat (1) UUD, karena dianggap diskriminatif terhadap masa jabatan pimpinan 12 komisi independen lainnya.

Sedangkan empat hakim konstitusi lainnya menilai ketidakseragaman mengenai masa jabatan antar komisi independen tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, yaitu wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Masyarakatpun menilai, putusan lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut terasa sangat janggal, karena tidak konsisten, dan tidak berdasarkan keadilan hukum konstitusi yang berlaku. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh sebagian besar, atau mungkin seluruh, masyarakat.

Karena, dalam uji materiil yang hampir sama, yaitu terkait masa jabatan dan periode jabatan kepala desa, yang ditetapkan 6 tahun dan 3 periode, semua hakim konstitusi setuju tidak ada pelanggaran konstitusi.

Meskipun masa jabatan kepala desa tersebut sangat lama, dan berbeda dengan masa jabatan kepala daerah lainnya, yaitu 5 tahun dan 2 maksimal 2 periode.

Apakah putusan lima hakim konstitusi yang dirasakan tidak adil tersebut termasuk yang 99 persen, yaitu akibat suap? Atau termasuk yang hanya 1 persen, yaitu hakim sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan? (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)