17 November 2026

Podcast Madilog Forum Keadilan

MoneyTalk, Jakarta – Dalam percakapan mendalam bersama Darmawan Sepriyossa di Podcast Madilog Forum Keadilan (31,072025), ekonom senior Anthony Budiawan memaparkan analisis yang mengerikan namun telanjang tentang wajah gelap perpajakan dan krisis distribusi kekayaan di Indonesia. Ia menyoroti kombinasi maut antara turunnya kepercayaan publik terhadap institusi pajak, dominasi pajak konsumsi terhadap rakyat kecil, serta kebijakan fiskal yang kian menjauh dari prinsip keadilan sosial.

Budiawan dengan gamblang menyebut kasus Gayus Tambunan sebagai titik balik kejatuhan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Trust publik sudah lama runtuh,” tegasnya. Masyarakat, meskipun muak dan frustrasi, tetap dipaksa tunduk karena kewajiban pajak diatur dalam undang-undang. Ia juga mengungkap skandal besar yang menyeret pejabat DJP dan tiga perusahaan raksasa – termasuk kasus suap oleh perusahaan tambang batubara milik Haji Isam serta Bank Panin – yang menunjukkan bahwa mereka yang beruang bisa “bernegosiasi”, sementara hukum tumpul terhadap pelaku utama.

“Harusnya bayar Rp900 miliar, tapi cuma bayar Rp300 miliar,” kata Budiawan merujuk pada Bank Panin. “Sisanya dikompensasikan ke pejabat pajak. Ini sudah fakta persidangan.”

Menurut Budiawan, pasca kebijakan Sunset Policy 2008, tarif pajak korporasi diturunkan secara progresif dari 35% menjadi hanya 22%. Sementara itu, beban perpajakan rakyat kecil terus meningkat lewat berbagai pajak konsumsi seperti PPN, pajak makanan, rokok, bahkan parkir.

“Negara ini seperti menguliti tetelan terakhir rakyat,” katanya getir. Budiawan menyebut 194 juta penduduk hidup di bawah penghasilan Rp1,25 juta per bulan—mereka tidak layak membayar PPh, tapi justru dikejar lewat pajak tidak langsung. “PPN naik dari 10% ke 11%, mau dinaikkan ke 12%. Untung ditahan,” imbuhnya.

Fungsi utama APBN menurut UUD 1945 adalah untuk “memelihara fakir miskin,” namun kini, menurut Budiawan, anggaran negara hanya menjadi alat pemerintah, bukan rakyat. “Sekarang APBN itu bukan untuk redistribusi, tapi seolah hak eksklusif pemerintah,” tegasnya.

Ia memaparkan data bahwa setiap kali subsidi dikurangi – seperti subsidi kereta ekonomi 2015 dan subsidi BBM 2022 – angka kemiskinan melonjak. Bahkan, ketika subsidi dicabut pada 2022, kemiskinan meningkat signifikan, seiring dengan kenaikan PPN dan harga BBM. “Orang tidak bisa lagi makan cukup, maka stunting pun meningkat.”

Budiawan memperingatkan bahwa koefisien Gini Indonesia dari sisi pendapatan telah menyentuh angka 0,55 batas kritis menuju kerusuhan sosial. “Kalau rakyat sudah tidak bisa makan lagi, ledakan pasti terjadi,” ujarnya. Ia mengutip Voltaire: “Jangan biarkan rakyat lapar, karena mereka akan bangkit dan menggigit.”

Menurutnya, ketidakpuasan rakyat saat ini ditahan oleh “obat penenang” berupa bantuan sosial (bansos) era Jokowi. Namun ia menduga, di era pasca-Jokowi, bansos itu mulai dikurangi dan digantikan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hanya menyasar sebagian kecil populasi. “Orang dewasa miskin tetap lapar. Apa cukup dengan hanya kasih makan anak sekolah?” tanyanya retoris.

Anthony Budiawan tidak hanya menyampaikan peringatan, tetapi juga membongkar sistem fiskal Indonesia yang gagal menghadirkan keadilan. Ia menyerukan perlunya reformasi perpajakan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Bila tidak, maka krisis fiskal, sosial, dan moral hanya tinggal menunggu pemicunya.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam perbincangan mendalam di Podcast Madilog Forum Keadilan, ekonom Anthony Budiawan membeberkan potret suram kondisi fiskal dan perpajakan Indonesia. Ia menyebut bahwa sistem perpajakan yang ada bukan hanya tidak efektif, tapi juga kontraproduktif terhadap iklim usaha dan investasi. Bahkan lebih jauh, ia menuding adanya intervensi asing dalam penyelamatan figur sentral di sektor keuangan nasional.

Budiawan menyoroti praktik perpajakan yang cenderung represif terhadap wajib pajak. Alih-alih menciptakan rasa aman dan adil, otoritas pajak justru terkesan mencari-cari kesalahan demi memenuhi target penerimaan. “Kalau iklim usaha kondusif, investasi akan bergairah. Tapi sekarang malah sebaliknya, orang takut karena bisa dikriminalisasi secara pajak,” ujarnya.

Hal ini, menurut Budiawan, menciptakan suasana ketidakpastian hukum yang membuat para investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Bukan karena kurangnya potensi ekonomi, melainkan karena ketidakpastian dan pendekatan koersif dalam pelaksanaan pajak.

Fakta mengejutkan diungkap Budiawan: tax ratio Indonesia kini jatuh di bawah 10% terhadap PDB—angka yang ia sebut “sangat tidak sehat”. Padahal tax ratio ideal untuk negara berkembang umumnya di atas 15%. Yang lebih mencemaskan, sekitar 25% dari penerimaan pajak justru habis untuk membayar bunga utang. Ini membuat struktur fiskal makin rapuh dan tidak berkelanjutan.

“Kalau pendapatan negara terus turun, sementara defisit anggaran dibatasi 3%, maka belanja negara harus dipangkas. Akibatnya ekonomi bisa kontraksi. Dan bila itu tidak dilakukan, satu-satunya jalan adalah menambah pajak baru, yang akan makin memperparah situasi,” katanya.

Budiawan menyebut dua momen reformasi perpajakan besar yang justru memperburuk keadaan: sunset policy tahun 2008 dan tax amnesty tahun 2016–2017. Kedua kebijakan ini, menurutnya, menguntungkan kelompok kaya dan gagal meningkatkan tax ratio.

“Tax ratio tertinggi kita pernah mencapai 13,3% pada 2008. Tapi setelah itu terus menurun hingga 9,8% pada 2019, padahal saat itu digembar-gemborkan akan naik sampai 14,6%. Itu pembohongan publik,” tegasnya.

Ia menyesalkan fakta bahwa dua kebijakan gagal tersebut justru diinisiasi oleh figur yang sama: Menteri Keuangan Sri Mulyani. Budiawan mempertanyakan mengapa tidak ada evaluasi serius terhadap kinerja pejabat tersebut, meskipun terbukti gagal dalam dua reformasi besar.

Lebih jauh, Budiawan memunculkan isu serius mengenai integritas kebijakan fiskal Indonesia. Ia mengungkap bahwa Sri Mulyani sempat “diselamatkan” oleh Bank Dunia saat sedang diperiksa dalam kasus Century pada 2010. “Ia bukan melamar kerja ke Bank Dunia. Tapi ditawari. Itu bentuk intervensi terhadap kedaulatan hukum kita,” tudingnya.

Menurut Budiawan, tindakan Bank Dunia yang merekrut Menteri Keuangan aktif dari negara anggota yang sedang dalam penyelidikan hukum adalah preseden buruk dan tidak etis. Ia menduga kuat ada kompromi politik yang membuat kasus tersebut dihentikan, dan figur yang bersangkutan kembali menduduki posisi penting di kabinet beberapa tahun kemudian.

Budiawan juga mengkritik pendekatan ekonomi pemerintah yang cenderung memeras rakyat ketimbang mencari solusi produktif. Ia mencontohkan bahwa stimulus ekonomi justru semestinya dilakukan dengan menurunkan pajak agar konsumsi meningkat. “Kalau ekonomi melemah, menaikkan pajak justru kontraproduktif. Itu artinya negara mengambil uang rakyat di saat rakyat kesulitan,” ujarnya.

Ia menyarankan agar fokus pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar basis pajak membesar secara alami—bukan lewat intimidasi atau perluasan objek pajak yang hanya menambah beban rakyat.

Menjelang pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo, Budiawan mengingatkan bahwa target menaikkan tax ratio hingga 14–15% bahkan 18% adalah ilusi jika tidak disertai perubahan sistemik. Ia menyebut bahwa menaikkan tax ratio ke level 13,3% saja sudah sangat menantang, apalagi lebih dari itu, dalam kondisi ekonomi yang “tidak baik-baik saja”.

Menurutnya, sektor-sektor SDA seperti nikel dan sawit seharusnya bisa memberi kontribusi besar, namun kenyataannya dana-dana tersebut tidak sepenuhnya masuk ke kas negara. “Kalau sumber daya alam dikelola benar, rakyat tidak perlu lagi diperas,” katanya.

Paparan Anthony Budiawan menggambarkan urgensi reformasi fiskal yang tidak berhenti pada penambahan pajak, tapi menyentuh akar masalah: kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, keadilan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan negara. Ia mengajak publik untuk kritis terhadap janji-janji manis kenaikan penerimaan pajak yang pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi rakyat sendiri.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, sudah saatnya Indonesia tidak hanya mengejar angka, tetapi juga membangun sistem fiskal yang adil, transparan, dan berdaulat.