MoneyTalk, Jakarta – Dalam percakapan mendalam bersama Darmawan Sepriyossa di Podcast Madilog Forum Keadilan (31,072025), ekonom senior Anthony Budiawan memaparkan analisis yang mengerikan namun telanjang tentang wajah gelap perpajakan dan krisis distribusi kekayaan di Indonesia. Ia menyoroti kombinasi maut antara turunnya kepercayaan publik terhadap institusi pajak, dominasi pajak konsumsi terhadap rakyat kecil, serta kebijakan fiskal yang kian menjauh dari prinsip keadilan sosial.
Budiawan dengan gamblang menyebut kasus Gayus Tambunan sebagai titik balik kejatuhan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Trust publik sudah lama runtuh,” tegasnya. Masyarakat, meskipun muak dan frustrasi, tetap dipaksa tunduk karena kewajiban pajak diatur dalam undang-undang. Ia juga mengungkap skandal besar yang menyeret pejabat DJP dan tiga perusahaan raksasa – termasuk kasus suap oleh perusahaan tambang batubara milik Haji Isam serta Bank Panin – yang menunjukkan bahwa mereka yang beruang bisa “bernegosiasi”, sementara hukum tumpul terhadap pelaku utama.
“Harusnya bayar Rp900 miliar, tapi cuma bayar Rp300 miliar,” kata Budiawan merujuk pada Bank Panin. “Sisanya dikompensasikan ke pejabat pajak. Ini sudah fakta persidangan.”
Menurut Budiawan, pasca kebijakan Sunset Policy 2008, tarif pajak korporasi diturunkan secara progresif dari 35% menjadi hanya 22%. Sementara itu, beban perpajakan rakyat kecil terus meningkat lewat berbagai pajak konsumsi seperti PPN, pajak makanan, rokok, bahkan parkir.
“Negara ini seperti menguliti tetelan terakhir rakyat,” katanya getir. Budiawan menyebut 194 juta penduduk hidup di bawah penghasilan Rp1,25 juta per bulan—mereka tidak layak membayar PPh, tapi justru dikejar lewat pajak tidak langsung. “PPN naik dari 10% ke 11%, mau dinaikkan ke 12%. Untung ditahan,” imbuhnya.
Fungsi utama APBN menurut UUD 1945 adalah untuk “memelihara fakir miskin,” namun kini, menurut Budiawan, anggaran negara hanya menjadi alat pemerintah, bukan rakyat. “Sekarang APBN itu bukan untuk redistribusi, tapi seolah hak eksklusif pemerintah,” tegasnya.
Ia memaparkan data bahwa setiap kali subsidi dikurangi – seperti subsidi kereta ekonomi 2015 dan subsidi BBM 2022 – angka kemiskinan melonjak. Bahkan, ketika subsidi dicabut pada 2022, kemiskinan meningkat signifikan, seiring dengan kenaikan PPN dan harga BBM. “Orang tidak bisa lagi makan cukup, maka stunting pun meningkat.”
Budiawan memperingatkan bahwa koefisien Gini Indonesia dari sisi pendapatan telah menyentuh angka 0,55 batas kritis menuju kerusuhan sosial. “Kalau rakyat sudah tidak bisa makan lagi, ledakan pasti terjadi,” ujarnya. Ia mengutip Voltaire: “Jangan biarkan rakyat lapar, karena mereka akan bangkit dan menggigit.”
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat saat ini ditahan oleh “obat penenang” berupa bantuan sosial (bansos) era Jokowi. Namun ia menduga, di era pasca-Jokowi, bansos itu mulai dikurangi dan digantikan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hanya menyasar sebagian kecil populasi. “Orang dewasa miskin tetap lapar. Apa cukup dengan hanya kasih makan anak sekolah?” tanyanya retoris.
Anthony Budiawan tidak hanya menyampaikan peringatan, tetapi juga membongkar sistem fiskal Indonesia yang gagal menghadirkan keadilan. Ia menyerukan perlunya reformasi perpajakan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Bila tidak, maka krisis fiskal, sosial, dan moral hanya tinggal menunggu pemicunya.
