20 November 2026

Pondok Pesantren

MoneyTalk, Jakarta – Politisi senior Akbar Faizal melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) terkait maraknya dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi anak-anak, khususnya santriwati, dari praktik predator seksual yang disebutnya berulang terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Akbar Faizal melalui akun media sosialnya, menyusul mencuatnya dugaan kasus asusila di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Dalam unggahannya, ia menyoroti kondisi korban yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, bahkan yatim, sehingga menjadi kelompok yang sangat rentan.

“Segera ambil tindakan nyata menyelamatkan anak-anak kita dari para pemangsa di pondok-pondok pesantren. Puluhan santriwati dari keluarga miskin bahkan yatim dimangsa oleh pengelola pondok pesantren,” tulisnya dengan nada geram, Selasa (5/5/2026).

Akbar menilai peristiwa semacam ini bukan kasus tunggal, melainkan berulang dan menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Ia juga mengkritik prioritas kebijakan Kemenag yang dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar perlindungan santri.

Menurutnya, alih-alih fokus pada wacana pengelolaan dana umat atau kebijakan lain yang dianggap tidak mendesak, Kemenag seharusnya menempatkan isu keselamatan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. “Perilaku beberapa manusia bejat berjubah agama itu harus diakhiri sekarang juga. Tunjukkan bahwa kementerian ini ada gunanya,” tegasnya.

Tak hanya kepada Kemenag, Akbar juga menyerukan keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Ia menandai Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataannya, meminta penanganan serius dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku.

Kasus di Pati kembali membuka diskursus publik mengenai sistem pengawasan pondok pesantren di Indonesia. Selama ini, pesantren memiliki otonomi yang cukup luas dalam pengelolaan internal, termasuk dalam aspek pendidikan dan pembinaan santri. Namun, sejumlah pihak menilai pengawasan eksternal masih lemah, terutama dalam hal perlindungan anak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Agama terkait desakan tersebut. Namun, publik menanti langkah konkret yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah tertinggi, Indonesia diuntungkan dengan jumlah pondok pesantren yang mencapai 37 ribu dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di berbagai wilayah.

Pondok pesantren memiliki peran yang strategis, terlebih hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.

Besarnya potensi ekonomi dalam ekosistem pondok pesantren tersebut dinilai mampu mendukung salah satu upaya Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan melalui pengembangan ekonomi berbasis pesantren yang dapat meningkatkan aktivitas keuangan dengan memanfaatkan layanan keuangan formal.

Inklusi keuangan sendiri diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

“Tentu pendidikan pesantren menjadi penting terutama untuk mendorong kewirausahaan dan hanya dengan praktik langsung kewirausahaan bisa disejajarkan jadi tidak hanya dengan teori tapi langsung berpraktik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Ponpes Raudhatul Tarbiyah dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Purwakarta, Rabu (5/04).

Akselerasi upaya inklusi keuangan tersebut juga dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 untuk mendukung perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemda, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga berkesempatan untuk melakukan tinjauan langsung ke peternakan sapi limosin dan konveksi yang dimiliki oleh Ponpes Raudhatul Tarbiyah sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan keterampilan santri.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong kemandirian Ponpes Raudhatul Tarbiyah tersebut dengan memberikan bantuan permodalan usaha melalui KUR dengan jumlah kumulatif sebesar Rp4,5 miliar dan bunga hanya 6%.

”Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pesantren Raudhatul Tarbiah yang sudah mandiri secara ekonomi. Tadi berbicara mengenai kepemilikan sawah, ternak sapi, dan juga usaha konveksi, ini merupakan contoh bahwa pondok pesantren bisa berdiri mandiri, dan tentu ini bisa terjadi karena ekosistem pesantren yang kuat,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelum mengunjungi Ponpes Raudhatul Tarbiyah, Menko Airlangga juga mengunjungi Ponpes Al Muhajirin guna mempererat silaturahmi sekaligus meninjau secara langsung perkembangan ekosistem ekonomi pada pesantren tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi VIII DPR RI, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, serta Bupati Purwakarta.[MT]