PPh Archives -

Pelaku Judi Online Diburu, Langkah Serius Pemerintah Atasi Shadow Economy

Hedi Batubara 31 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyoroti pentingnya menjaring pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy di Indonesia. Salah satu sektor ekonomi bayangan yang menjadi perhatian khusus adalah judi online. Aktivitas ilegal ini, termasuk taruhan skor sepak bola dan bentuk perjudian daring lainnya, menjadi tantangan karena penghasilannya tidak tercatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga mengurangi penerimaan pajak negara.

Shadow Economy dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak

Ekonomi bayangan, atau aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi, diperkirakan mencakup sekitar 30%-40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Artinya, hampir sepertiga dari total ekonomi negara tidak tercatat dalam sistem resmi, yang mengakibatkan penerimaan pajak Indonesia stagnan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tingginya aktivitas ilegal yang tidak dilaporkan, seperti judi online, menurunkan potensi pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh).

Anggito menekankan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam judi online, seperti taruhan pertandingan sepak bola di Inggris. Ketika mereka memenangkan taruhan, pendapatan mereka tidak tercatat dan mereka tidak dikenakan pajak. “Ketika menang taruhan itu, penghasilan mereka seharusnya dikenakan PPh, tetapi karena aktivitas tersebut ilegal dan tidak dilaporkan, pajaknya terlewatkan,” ungkap Anggito. Persoalan ini bahkan menjadi bahasan penting dalam kegiatan retret yang diadakan oleh Presiden Prabowo di Magelang beberapa waktu lalu.

Langkah-Langkah DJP untuk Menangani Judi Online. DJP kini menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menjaring pelaku judi online untuk memastikan bahwa pendapatan mereka tercatat dan dikenakan pajak. Untuk mencapai ini, DJP berencana melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

Memanfaatkan Teknologi dan Analisis Data. Menggunakan big data dan data mining untuk melacak transaksi digital yang mencurigakan di situs-situs perjudian daring. DJP akan memanfaatkan data transaksi keuangan untuk mengidentifikasi dan memetakan aktivitas ekonomi ilegal, termasuk judi online.

Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan bekerja sama untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang berasal dari situs perjudian online. Kolaborasi ini memungkinkan kedua instansi untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai arus keuangan yang terjadi di platform judi online.

Salah satu langkah preventif yang diambil pemerintah adalah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs judi daring yang terdeteksi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi akses masyarakat terhadap situs perjudian daring.

Untuk mengurangi partisipasi masyarakat dalam judi online, pemerintah akan menggelar kampanye kesadaran mengenai dampak negatif dari judi daring. Kampanye ini juga akan menekankan pentingnya kewajiban membayar pajak dari semua sumber pendapatan.

Ketika seseorang menang taruhan judi online, seharusnya ada penghasilan tambahan yang diperoleh. Namun, karena aktivitas ini tidak dilaporkan, negara kehilangan potensi penerimaan pajak. Dalam skala besar, judi online yang tidak tercatat memberikan kontribusi negatif terhadap tax base atau basis pajak, yang stagnan akibat tingginya ekonomi bayangan. Hal ini juga berdampak pada kekuatan fiskal negara yang menjadi terbatas untuk membiayai program-program pembangunan.

Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa judi online termasuk dalam golongan aktivitas yang berpotensi menjadi super income yang besar tetapi tidak tercatat dalam radar pajak. Tanpa penanganan yang tepat, shadow economy akan terus meningkat dan merugikan negara secara finansial.

Meski upaya serius telah dilakukan, memberantas judi online bukanlah hal mudah karena beberapa faktor berikut:

Keterbatasan Otoritas dalam Memantau Platform Internasional. Banyak situs judi daring yang beroperasi di luar negeri, sehingga otoritas Indonesia memiliki keterbatasan dalam memantau dan mengakses data transaksi di platform tersebut.

Kepatuhan Pajak yang Rendah. Budaya patuh pajak masih rendah di Indonesia, terutama untuk penghasilan dari aktivitas ilegal atau ekonomi bayangan. Tantangan ini menjadi hambatan bagi DJP untuk memastikan setiap individu melaporkan pendapatannya.

Kendala Hukum dan Perizinan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelaku judi online dapat dengan mudah berpindah platform atau memanfaatkan metode pembayaran yang sulit dilacak, seperti mata uang kripto. DJP perlu memperbarui sistem pengawasan yang fleksibel untuk mengatasi kendala ini.

Rencana Jangka Panjang untuk Mengatasi Shadow Economy. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi bayangan yang lebih luas, pemerintah merancang langkah-langkah strategis jangka Panjang. Anta lain adalah:

Pembenahan Regulasi Pajak. Memperbaiki regulasi pajak dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku ekonomi bayangan, termasuk judi online. Regulasi yang jelas akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan pajak.

Pembentukan Tim Khusus di DJP. Membentuk tim khusus yang fokus pada penanganan aktivitas ekonomi bayangan, termasuk judi online. Tim ini akan dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk membantu dalam proses pelacakan dan pemetaan transaksi.

Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Internasional. Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk melacak aliran dana dari dan ke Indonesia terkait dengan judi online. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data dengan lembaga keuangan di negara-negara lain guna mengidentifikasi warga negara Indonesia yang terlibat dalam aktivitas judi daring di luar negeri.

Perang terhadap judi online menjadi bagian dari upaya lebih luas pemerintah dalam menekan ekonomi bayangan. DJP bersama instansi terkait akan terus berinovasi dalam melacak dan mengidentifikasi aktivitas judi online.

Pendekatan berbasis teknologi, kerjasama internasional, serta kampanye kesadaran hukum dan pajak diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi partisipasi masyarakat dalam judi daring, sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dari sumber-sumber pendapatan tersembunyi.(c@kra)

Pajak Kripto Dikenakan, Ini Panduan Bagi Trader di Indonesia Crypto dalam Bahaya, Akankah Komputer Kuantum Menghancurkan Bitcoin?

Pajak Kripto Dikenakan, Ini Panduan Bagi Trader di Indonesia

Hedi Batubara 28 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dengan semakin populernya cryptocurrency atau kripto sebagai aset investasi, aspek perpajakan menjadi hal yang penting untuk dipahami, terutama bagi para trader dan investor. Di Indonesia, pajak atas transaksi kripto telah mulai diterapkan sejak 2022, diatur oleh peraturan Kementerian Keuangan. Hal ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1% dari nilai transaksi bruto.

Penggunaan kripto sebagai alat investasi kini menarik perhatian banyak pihak, termasuk otoritas pajak, yang melihat potensi penghasilan negara dari transaksi aset digital ini. Artikel ini menguraikan bagaimana pajak kripto dikenakan, apa saja ketentuannya, serta dampak perpajakan terhadap trader di Indonesia.

Pajak kripto merujuk pada kewajiban pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan atau pertukaran aset kripto. Setiap transaksi kripto yang dilakukan di Indonesia dikenai PPN dan PPh, dan ini berlaku untuk setiap pembelian, penjualan, maupun pertukaran aset kripto. Pajak ini berlaku baik untuk trader pemula maupun profesional, sehingga setiap orang yang berinvestasi dalam aset digital harus memahami aturan perpajakan yang berlaku.

Menghitung pajak kripto melibatkan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh trader. Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk menghitung pajak kripto di Indonesia:

1. Simpan Catatan Transaksi, Setiap transaksi, baik itu pembelian, penjualan, maupun pertukaran kripto, harus dicatat secara rinci. Hal ini termasuk tanggal transaksi, harga beli dan jual, serta jumlah aset yang diperdagangkan.

2. Hitung PPN dan PPh, Pajak yang dikenakan terdiri dari PPN sebesar 0,11% dan PPh sebesar 0,1% dari total nilai transaksi bruto. Sebagai contoh, jika seorang trader melakukan transaksi senilai Rp 100 juta, maka ia akan dikenakan PPN sebesar Rp 110.000 dan PPh sebesar Rp 100.000.

3. Laporkan Pajak Kripto, Para trader diwajibkan untuk melaporkan pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, hal ini dilakukan melalui platform yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pajak atas kripto tidak selalu dikenakan pada setiap transaksi, melainkan pada kondisi tertentu.

Penjualan Aset Kripto, Jika seorang trader menjual kripto dengan nilai lebih tinggi dari harga belinya, maka keuntungan ini akan dikenakan pajak.

Pertukaran Aset Kripto, Jika seorang trader menukar kripto dengan mata uang fiat atau aset kripto lainnya, pajak juga dapat dikenakan, terutama jika nilai aset yang diterima lebih tinggi dari aset yang ditukarkan.

Kripto sebagai Penghasilan, Jika seseorang menerima kripto sebagai hadiah atau pembayaran, nilai dari aset tersebut dianggap sebagai penghasilan yang bisa dikenai pajak.

Meskipun peraturan perpajakan kripto di Indonesia sudah mulai berjalan, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal pencatatan transaksi yang akurat dan pelaporan yang sesuai. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana pajak kripto dikenakan juga bisa menjadi kendala bagi para trader.

Penting bagi setiap pelaku pasar untuk memahami aturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi di kemudian hari. Otoritas pajak Indonesia telah menetapkan mekanisme yang cukup jelas untuk menghindari pelanggaran perpajakan.

Penerapan pajak atas transaksi kripto di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur pasar aset digital yang berkembang pesat. Dengan adanya aturan pajak, para trader dan investor diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan melaporkan kewajiban pajak mereka dengan benar. Pemahaman mengenai perhitungan pajak dan kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.(c@kra)

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas Emas Antam

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas

Bintang Muhammad Ramadhan 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu juga jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti menjelaskan pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

“Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” kata Dwi.

Selanjutnya, Dwi juga menjelaskan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, diantaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir.

Mereka wajib pula memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya.

Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0% dari harga jual.

Tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014, dimana PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2% dari harga jual atau penggantian).

Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN.

Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP49/2022.

Pengusaha Emas Batangan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm.

PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual.

Namun, pendekatan pengaturan baru ini tidak hanya memperhatikan dari sisi emas perhiasan saja, tetapi juga memperhatikan dari sisi Pengusaha Emas Perhiasan.

Oleh karena itu, apabila PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, kini perlakuan PPN-nya sama dengan emas perhiasan.

PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual.

Tak hanya itu, sama seperti pengusaha emas batangan, Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), atau WP yang memiliki SKB pemungutan PPh. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Selain itu, PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari penggantian atas penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu, atas imbalan jasa tersebut, dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 sesuai ketentuan umum oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa, kecuali WP penerima imbalan merupakan WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), dan WP yang memiliki SKB pemotongan PPh.

PPh

Pelaku Judi Online Diburu, Langkah Serius Pemerintah Atasi Shadow Economy

Pajak Kripto Dikenakan, Ini Panduan Bagi Trader di Indonesia

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo