21 November 2026

Prof Hendri Subiakto

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Hendri Subiakto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi meninggalkan persoalan serius terhadap legitimasi moral dan etika hukum Wakil Presiden RI tersebut.

Dalam keterangannya pada 6 Oktober 2026, Prof. Hendri mengatakan, berdasarkan putusan MK, Gibran dinilai tidak memiliki ijazah yang setara dengan SLTA. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta berujung pada diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena hal itu bukan kewenangan MK.

“Menurut Putusan MK, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA, tapi dalam amar putusannya MA menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena bukan kewenangannya,” ujar Hendri.

Dengan demikian, menurut dia, Gibran tetap akan menjabat sebagai Wakil Presiden, tetapi menghadapi persoalan legitimasi yang berpotensi melekat secara politik.

“Jadi Gibran akan terus jadi Wapres, namun dalam kondisi sudah cacat secara legitimasi moral dan etika hukum. Hal itu akan jadi persoalan politik yang melekat pada Gibran,” katanya.

Hendri menilai putusan tersebut tidak secara langsung mengubah struktur kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan persepsi publik dan narasi politik dalam jangka panjang.

“Putusan ini tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi menciptakan luka legitimasi yang panjang dan dapat menjadi persoalan secara politis. Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, namun dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera,” jelasnya.

Berpotensi Masuk Ranah DPR dan MPR

Lebih jauh, Prof. Hendri melihat putusan MK membuka kemungkinan persoalan tersebut berlanjut melalui lembaga negara lain yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

Menurutnya, ketika MK menyerahkan persoalan kepada “lembaga terkait yang berwenang” sesuai UUD 1945, secara teoretis terbuka ruang bagi DPR dan MPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional.

“Potensi lanjutan dari putusan MK ini ada di lembaga lain. MK secara eksplisit menyerahkan persoalan ini ke ‘lembaga terkait yang berwenang’ sesuai UUD 1945,” kata Hendri.

“Secara teoretis, ini membuka ruang bagi DPR dan MPR, untuk melakukan proses impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat menurut kekuatan politik yang menguasahi parlemen,” lanjutnya.

Namun, Hendri menegaskan bahwa kelanjutan proses tersebut sangat ditentukan oleh konfigurasi dan kehendak politik pemerintah bersama partai-partai koalisi.

“Diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Pemerintahan Prabowo bersama para ketua partai koalisi,” ujarnya.

Ia bahkan menilai pusat keputusan politik kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya semakin memainkan peran sentral dalam menentukan arah politik dan hukum nasional.

“Bolanya ada di pak Prabowo sekarang, yang sudah makin menunjukkan peran sentralnya sebagai satu satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol dan kekuasaan terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini,” tutur Hendri.

Pemberitaan ini merupakan penyampaian pandangan Prof. Hendri Subiakto mengenai putusan MK dan implikasi politiknya. Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR) Prof. Dr. Hendri Subiakto mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dari sisi pemberantasan kejahatan, tetapi juga mencermati potensi penyalahgunaannya jika kewenangan besar tersebut berada di tangan penguasa dan aparat penegak hukum yang tidak berintegritas.

Peringatan tersebut disampaikan Prof. Hendri melalui pernyataannya pada 30 Agustus 2026 terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah dipersiapkan untuk menjadi UU.

“Seandainya UU itu sudah disahkan dan pemegang kuasa Indonesia adalah orang yang zalim, sewenang-wenang, yang menggunakan UU dan hukum untuk kepentingan politik mereka, maka UU Perampasan Aset itu sangat berisiko tinggi untuk disalahgunakan,” ujar Hendri.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut perlu menjadi perhatian serius dengan melihat pengalaman mengenai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum.

“Terutama belajar dari pengalaman banyaknya penegak hukum yang sangat korup. Ada Jaksa Agung Muda yang nyimpen harta gak masuk akal, ada jenderal polisi hingga hakim yang korup,” katanya.

Hendri menilai, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada keberadaan UU Perampasan Aset, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan kewenangan tersebut.

“Intinya selama SDM penegak hukum banyak yang korup dan rusak, hingga mereka hobi memainkan UU yang ada, dengan menerapkan secara serampangan seperti pengalaman UU ITE hingga UU Tipikor,” tutur Hendri.

Ia mengingatkan, penerapan hukum yang dilakukan secara sepihak berpotensi menimbulkan persoalan apabila instrumen hukum justru digunakan untuk menyasar pihak tertentu.

“Nyasar lebih banyak mengenai lawan politik, atau orang-orang yang jadi target dengan tafsir sepihak, UU Perampasan Aset berpotensi jadi sangat bahaya,” tegasnya.

Karena itu, Hendri menilai masyarakat perlu memahami substansi RUU Perampasan Aset secara lebih mendalam sebelum regulasi tersebut disahkan.

“Makanya sangat penting bagi kita memahami isi RUU Perampasan Aset yang lagi disiapkan segera menjadi UU,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat mengikuti pembahasan mengenai draf RUU tersebut agar publik dapat memahami kewenangan yang nantinya diberikan kepada negara melalui UU Perampasan Aset.

“Yuk kita ikuti peringatan teman kita yang membahas draft RUU yang lagi ramai dibahas ini,” ujar Hendri.

Pada akhirnya, Hendri mengingatkan agar negara tidak memberikan kewenangan yang berpotensi menjadi “check kosong” kepada penguasa maupun aparat penegak hukum.

“Intinya jangan sampai penguasa itu kita beri check kosong yang bisa dipakai sebagai senjata sembarangan menyasar mereka yang dianggap ‘musuh’ atau lemah dijadikan objek,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pembentuk UU dan pihak-pihak terkait yang mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset belum memberikan tanggapan atas kekhawatiran Prof. Hendri Subiakto tersebut. Ruang klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait tetap terbuka dan akan dipublikasikan secara proporsional.