23 November 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik sekaligus akademisi, M. Hatta Taliwang, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil melalui berbagai program strategis sejak awal pemerintahannya. Namun demikian, kritik keras yang terus muncul di ruang publik tidak sepenuhnya berkaitan dengan kinerja program, melainkan soal ekspektasi publik terhadap keberanian politik Presiden.

“Secara objektif, Presiden Prabowo sudah bekerja keras untuk rakyat. Program-programnya langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Hatta Taliwang, Senin (5/1/2026).

Menurut Hatta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol utama kebijakan pro-rakyat. Program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan menggerakkan ekonomi desa melalui peningkatan permintaan produk pertanian dan peternakan.

“MBG bukan sekadar program gizi, tapi juga stimulus ekonomi desa. Petani, peternak, UMKM, semuanya bergerak. Ini program strategis jangka panjang,” katanya.

Selain MBG, Hatta juga menyoroti penurunan harga pupuk bersubsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg, kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen, pembangunan tiga juta rumah rakyat, hingga program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Kalau dilihat satu per satu, ini kebijakan yang jelas berpihak kepada rakyat kecil. Tidak elitis, tidak kosmetik,” tegasnya.

Meski demikian, Hatta menilai kritik keras terhadap Presiden Prabowo tetap bermunculan karena sebagian publik merasa penegakan keadilan terhadap aktor kekuasaan lama belum disentuh.

“Kritik yang kencang di media sosial itu bukan karena MBG atau pupuk, tapi karena kekecewaan publik terhadap sikap Presiden yang dianggap belum berani menyentuh Jokowi dan Luhut,” ujarnya.

Hatta menjelaskan, Jokowi dan Luhut bukan sekadar individu, melainkan simpul kekuasaan yang terhubung dengan birokrasi, aparat penegak hukum, oligarki ekonomi, hingga jaringan media.

“Kalau disentuh secara frontal, risikonya nyata. Bisa terjadi resistensi aparat, sabotase birokrasi, tekanan pasar keuangan, bahkan delegitimasi Presiden,” jelasnya.

Menurut Hatta, persepsi bahwa Presiden Prabowo “takut” perlu dilihat secara lebih jernih. Ia menilai yang terjadi lebih merupakan kalkulasi kekuasaan, bukan ketakutan personal.

“Dalam teori politik, ada model pembersihan kekuasaan frontal, kooptasi, dan erosi bertahap. Prabowo tampaknya memilih kombinasi kooptasi dan erosi bertahap,” kata Hatta.

Ia mengingatkan, sejarah menunjukkan banyak pemimpin yang melakukan “bersih-bersih total” di awal pemerintahan justru jatuh lebih cepat karena perlawanan elite.

“Masalahnya, kalau konsolidasi terlalu lama, risikonya justru lebih besar. Presiden bisa kehilangan legitimasi moral di mata rakyat bawah,” ujarnya.

Hatta menegaskan tantangan terbesar Presiden Prabowo saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keberanian moral.

“Rakyat sudah melihat kerja nyata. Sekarang yang ditunggu adalah sinyal keberanian. Kalau rakyat merasa tidak ada perbedaan dengan rezim sebelumnya, kritik bisa berubah menjadi oposisi sosial,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai fenomena baru dalam lanskap pemerintahan Indonesia. Dalam podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Bambang Widjajanto, Selasa (14/10), Ray menyebut Purbaya tampil sebagai sosok yang berani keluar dari tradisi komunikasi politik penuh basa-basi yang mengakar selama satu dekade terakhir.

“Saya merasa tipe pemimpin seperti ini memang dibutuhkan. Setelah 10 tahun kita hidup dalam era politik yang penuh kehati-hatian dan basa-basi, muncul figur yang berbicara apa adanya,” ujar Ray.

Menurut Ray, gaya komunikatif dan lugas yang diperlihatkan Purbaya menandakan perubahan paradigma dalam birokrasi pemerintahan. Selama ini, ia menilai pejabat publik cenderung berhati-hati hingga terkesan menutupi fakta yang tidak nyaman bagi publik.

Namun, gaya terbuka Purbaya juga membawa konsekuensi. Ia memperingatkan, sikap tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dengan berbagai pihak, terutama di lingkar kekuasaan yang selama ini terbiasa dengan koordinasi politik yang tertutup.

“Sekarang kelihatan Pak Prabowo masih membiarkannya. Tapi kalau gaya Pak Purbaya begini terus, mungkin akan ada satu-dua pihak yang merasa tersinggung. Itu bisa menjadi ujian bagi soliditas kabinet,” kata Ray.

Dari Sidak ke Sidik

Ray juga menyoroti metode inspeksi mendadak (sidak) yang sering dilakukan Menteri Purbaya di berbagai lembaga keuangan dan bank. Menurutnya, langkah itu patut diapresiasi jika berujung pada tindakan nyata, bukan sekadar pencitraan.

“Mudah-mudahan sidaknya bukan cuma membuat orang tersedak, tapi juga ada sidik untuk menindaklanjuti. Kalau cuma sidak-sidakiduk, ya kita tidak tahu ke mana arahnya,” ujarnya dengan nada satir.

Langkah-langkah Purbaya, lanjut Ray, memang berhasil mengguncang zona nyaman birokrasi ekonomi yang selama ini dianggap steril dari kritik. Namun, ia mengingatkan pentingnya sistem dan arah kebijakan yang jelas, agar setiap intervensi tidak berhenti di level simbolik.

“Letupan-letupan Purbaya menarik, tapi belum terlihat kerangka kebijakan yang sistematis. Kita belum tahu apa strategi konkret untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dijanjikan Presiden Prabowo,” kata Ray.

Menguji Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu topik yang menjadi perhatian Ray adalah evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG)  program unggulan pemerintah baru yang belakangan dikritik karena penyerapan anggaran rendah dan munculnya kasus keracunan di beberapa daerah.

Menurut Ray, kritik Purbaya terhadap lemahnya pelaksanaan program tersebut menunjukkan sikap keberanian menteri baru ini untuk membuka fakta di lapangan, meskipun berisiko memunculkan ketegangan di internal pemerintahan.

“Dia berani bicara apa adanya, termasuk soal serapan rendah dan penyalahgunaan dana di daerah. Tapi kalau tidak ada sistem pengawasan dan koordinasi yang kuat, kritik itu bisa menjadi bumerang bagi kabinet sendiri,” jelasnya.

Ray menilai pendekatan Purbaya yang lebih berbasis data dan angka merupakan kelebihan, namun bisa menjadi kelemahan jika mengabaikan aspek sosial dan politik yang melingkupi kebijakan publik.

“Beliau ini tipikal teknokrat yang kuat di angka, tapi kebijakan ekonomi tidak hanya soal angka. Ada dimensi sosial dan politik yang menentukan efektivitasnya,” tambah Ray.

Antara Ketegasan dan Konsolidasi

Dalam bagian akhir diskusi, Ray Rangkuti menegaskan bahwa keberanian Purbaya untuk “menabrak kelaziman” memang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, keberanian tanpa strategi konsolidasi bisa menjadi sumber friksi politik baru.

“Purbaya ini memberi warna baru, tapi juga menguji batas toleransi kekuasaan. Pertanyaannya: apakah gaya seperti ini akan terus dibiarkan, atau nanti akan dipasang ‘lampu kuning’ oleh Presiden?” ujar Ray.

Ia menutup dengan refleksi bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan figur yang keras dan terbuka. Diperlukan sistem yang mengintegrasikan keberanian personal dengan tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.

“Kita butuh pemimpin yang jujur dan tegas, tapi juga sistematis dan terarah. Purbaya bisa jadi harapan baru, atau justru pertaruhan besar bagi pemerintahan ini,” pungkas Ray.

MoneyTalk, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo justru menuai badai kritik tajam.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, dalam podcast yang tayang Jumat (10/10), menyebut program tersebut “enggak bergizi dan enggak gratis”, bahkan menuding ada indikasi proyek besar yang tak punya dasar hukum.

“Sampai hari ini MBG itu masih jadi nama aja. Tapi di lapangan enggak bergizi, enggak gratis. Kami temukan nasi sama tempe tipis, ada makanan basi, bahkan belatung. Ini bukan program gizi, tapi program bahaya,” tegas Ubaid.

10.842 Anak Keracunan, 1 Diduga Tewas

JPPI mencatat, hingga 4 Oktober 2025, sedikitnya 10.842 anak mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. Bahkan, satu siswi SMKN 1 Cihampelas bernama Bunga diduga meninggal dunia setelah makan menu MBG yang sama dengan teman-temannya.

“Kami laporkan kasus ini ke Komnas HAM agar ada investigasi independen. Dinas Kesehatan terlalu cepat bilang bukan karena MBG, padahal gejala, waktu, dan makanan yang dikonsumsi sama persis,” ungkap Ubaid.

Program Ratusan Triliun Tanpa Payung Hukum

Ubaid menyebut MBG bukan program negara yang sah, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Padahal, anggarannya fantastis: Rp335 triliun, atau 40% dari total anggaran pendidikan nasional.

“Program sebesar itu enggak punya undang-undang, enggak ada peraturan presiden, enggak ada peraturan turunan apa pun. Ini bukan program, ini proyek. Dan proyek sebesar itu sangat rawan diselewengkan,” ujar Ubaid.

Menurut JPPI, hanya 1,9% dapur MBG yang memiliki sertifikasi higienis. Selebihnya, 98% dapur dinilai tak layak dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Presiden Dianggap Tak Punya Perspektif Perlindungan Anak

Menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kasus keracunan “hanya 0,0017% dari total 30 juta porsi”, Ubaid menyebut pernyataan itu melukai hati rakyat.

“Satu anak keracunan saja tanggung jawab negara. Ini 10 ribu lebih, bahkan ada yang meninggal. Kok malah bilang 0,0017%? Itu seperti menyepelekan nyawa anak-anak,” ujar Ubaid dengan nada geram.

Ia menegaskan, keracunan massal bukanlah ‘kecelakaan kecil’, tapi kegagalan sistemik yang menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Konflik Kepentingan dan Dugaan Bisnis Proyek

JPPI menemukan banyak dapur MBG dikelola oleh aparat penegak hukum dan politisi, termasuk 400 dapur oleh TNI dan 600 dapur oleh Polri, serta beberapa dikelola oleh anggota DPR/DPRD.

“Ini conflict of interest! Bagaimana mungkin aparat penegak hukum jadi pelaku usaha MBG, lalu diawasi oleh dirinya sendiri?” kata Ubaid.

“Kalau dapur milik polisi, siapa yang menegakkan hukum kalau ada pelanggaran? Enggak bisa! Makanya semua dapur harus ditutup dulu dan diaudit total.”

Ubaid juga menuding adanya pemotongan harga dan manipulasi bahan pangan. Menu bergizi yang dijanjikan berubah jadi semangka setipis kartu ATM, telur secuil, dan nasi tanpa lauk.

MBG Tidak Menolong UMKM, Justru Matikan Ekonomi Lokal

Meski pemerintah menyebut MBG memutar ekonomi rakyat, JPPI menemukan fakta sebaliknya:

kantin sekolah tutup, UMKM sekitar sekolah gulung tikar, dan hanya pemasok besar yang diuntungkan.

“Ekonominya bukan ekonomi rakyat, tapi ekonomi tengkulak besar. UMKM di pasar malah mati. Jadi kalau bilang program ini menumbuhkan ekonomi akar rumput, itu bohong besar,” tegas Ubaid.

JPPI: Hentikan Dulu, Audit Total!

Ubaid Matraji menutup dengan desakan keras agar Presiden segera menghentikan sementara seluruh dapur MBG, dan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelola, anggaran, dan keamanan pangan.

“Kami minta semua dapur MBG ditutup total. Jangan main-main dengan nyawa anak-anak. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah bisa masuk ranah pidana,” ujarnya.

Menurut JPPI, setelah penutupan sebagian dapur, jumlah korban justru meningkat menjadi 1.833 anak dalam seminggu terakhir, membuktikan evaluasi setengah hati justru memperparah masalah.

Kasus MBG kini menjadi gelombang protes nasional. Banyak orang tua murid melaporkan anaknya keracunan, dan sebagian sekolah menolak menerima makanan MBG  namun terpaksa karena ada ancaman pemutusan bantuan.

Surat edaran dari BGN yang meminta orang tua menandatangani pernyataan tidak menuntut bila anak keracunan makin memperburuk kepercayaan publik.

“Surat itu ada kop resmi BGN. Itu mencerminkan betapa negara seolah cuci tangan. Kalau begini caranya, rakyat kehilangan kepercayaan,” tutup Ubaid.

MoneyTalk, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan serius dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, yang menilai program tersebut sebenarnya sangat istimewa dan visioner, namun belum ditopang oleh mekanisme pelaksanaan yang baik dan terukur.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Habib Umar mengatakan bahwa ribut-ribut soal kasus keracunan sejumlah siswa akibat konsumsi makanan dari program MBG di beberapa daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak program tersebut. Kejadian itu seharusnya justru menjadi pelajaran penting agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan, distribusi, dan kualitas penyedia makanan.

“Program MBG ini luar biasa, bahkan bisa disebut program istimewa. Tapi sayangnya tidak didukung dengan mekanisme yang baik. Maka perlu ada kajian ulang agar cita-cita mulia Presiden Prabowo untuk mencerdaskan generasi emas bangsa ini benar-benar tercapai,” ujar Habib Umar Alhamid Kamis (9/10/2025).

Habib Umar menegaskan bahwa tujuan utama program MBG bukan sekadar memberikan makanan gratis setiap hari, tetapi memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang benar, sehat, dan berkualitas. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar program MBG tidak diberikan setiap hari, melainkan tiga kali dalam seminggu dengan standar gizi yang lebih tinggi.

“Untuk makan bergizi itu tidak harus setiap hari. Cukup tiga kali seminggu, tapi makanannya berkualitas dan memenuhi standar gizi yang baik untuk anak-anak,” tegasnya.

Habib Umar juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas anggaran per porsi agar hasilnya lebih optimal. Ia menyarankan agar nilai makanan per anak ditingkatkan menjadi Rp20.000 per porsi, dibandingkan dengan anggaran rendah yang sering membuat kualitas makanan tidak layak konsumsi.

Selain itu, Habib Umar mengusulkan sistem distribusi berbasis kartu elektronik (smart card) yang bisa diberikan kepada setiap siswa. Kartu tersebut akan berisi saldo mingguan setara tiga kali makan bergizi, yang dapat digunakan untuk membeli makanan di kantin-kantin sekolah yang sudah bekerja sama dengan program MBG.

“Anak-anak cukup diberi kartu yang berisi uang untuk satu minggu, yang bisa ditukarkan di kantin sekolah. Dengan begitu, sistemnya lebih transparan, mudah diawasi, dan memberdayakan ekonomi sekolah itu sendiri,” papar Habib Umar.

Menurutnya, pola ini juga akan mengurangi beban logistik pemerintah dalam pengadaan dan distribusi makanan, sekaligus meminimalisir risiko makanan basi atau tidak higienis karena diolah di tempat yang jauh dari sekolah.

Lebih jauh, Habib Umar menyebut MBG sebagai “rumusan langit”  sebuah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan kebijakan dengan nilai kemanusiaan dan spiritual yang tinggi. Ia meyakini, jika dikelola dengan baik, MBG akan menjadi investasi besar negara untuk kecerdasan dan masa depan anak-anak Indonesia.

“Ini investasi negara untuk generasi emas. Jangan sampai program istimewa seperti ini gagal hanya karena kesalahan teknis. Pemerintah harus membangun mekanisme yang sehat, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.

Habib Umar juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, ikut mengawal dan mendukung program MBG dengan semangat kolaboratif, bukan mencibir atau mencari kesalahan.

“Masalah di lapangan itu wajar, apalagi untuk program baru yang menyentuh jutaan anak-anak. Tapi justru di sinilah tanggung jawab moral kita bersama, memastikan agar setiap anak Indonesia bisa tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” tutup Habib Umar.

MoneyTalk,Jakarta – Guru besar dan pendiri Rumah Perubahan, Prof. Renaldi Kasali, kembali menyita perhatian publik lewat narasinya di kanal YouTube Renaldi Kasali Official yang tayang pada Minggu (5/10). Dalam video bertajuk reflektif itu, Renaldi menyoroti secara tajam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menuai kontroversi akibat sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah.

“Selama berminggu-minggu kita hanya habis membicarakan ijazah mantan presiden dan anaknya. Tapi begitu muncul kasus makan bergizi gratis, tiba-tiba semua beralih bicara tentang keracunan. Bahkan cucu saya juga kena. Satu kelas di Jogja muntah-muntah,” ujar Renaldi membuka dengan nada prihatin.

Kasus yang viral di media sosial, lanjutnya, bukan sekadar soal ulat di nasi atau sayur di SMK Jambi, tetapi cerminan dari lemahnya pengawasan dan minimnya perencanaan. Menurutnya, program MBG yang semula dimaksudkan untuk memberi keadilan gizi bagi anak-anak sekolah justru menimbulkan potensi bahaya baru mulai dari sampah makanan yang mencapai 425–850 ton per hari, hingga munculnya praktik bisnis terselubung di balik proyek sosial.

“Tujuannya mulia, tapi jangan dibisniskan. Kalau ini proyek sosial, jangan ada motif keuntungan. Tapi kalau mau dijadikan bisnis, ya jangan pakai uang rakyat,” tegasnya.

Renaldi mengungkap keresahan publik yang mulai mempertanyakan kompetensi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikabarkan berlatar belakang entomologi, bukan gizi.

“Dari pemimpinnya saja bukan ahli gizi. Maka tak heran publik gelisah. Ini soal anak-anak, bukan soal serangga,” sindirnya pedas.

Ia kemudian membandingkan implementasi program serupa di luar negeri. Jepang dan Korea, katanya, telah menjalankan program makan sehat sejak tahun 1950-an dengan pendekatan pendidikan, kebersihan, dan partisipasi masyarakat.

“Anak-anak di Jepang dilatih membersihkan kelas, memasak, bahkan menanam sayuran sendiri. Jadi, program gizi di sana bukan sekadar makan gratis, tapi membangun karakter dan kesadaran,” paparnya.

Sementara di Indonesia, kata Renaldi, pelaksanaannya terlalu tergesa-gesa, tanpa bukti ilmiah yang kuat (evidence-based policy).

“Kita ingin hasil besar dalam waktu cepat, padahal dasar ilmiahnya belum ada. Ini yang dikhawatirkan para akademisi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti praktik penunjukan dapur MBG yang kental nuansa bisnis.

“Saya dengar di lapangan ada yang bilang, ‘Bapak mau pegang satu dapur 3.500 orang? Siapkan saja Rp2 miliar, Rp4 miliar.’ Ini sudah jadi bisnis. Padahal uangnya uang rakyat,” katanya.

Menurut Renaldi, program seperti MBG tak bisa diserahkan pada logika proyek instan. Ia menegaskan pentingnya tiga prioritas utama:

1. Keamanan pangan, Dapur harus higienis dan diawasi ketat.

2. Standar nutrisi yang jelas,Menu harus sesuai kebutuhan usia anak.

3. Profesionalisme staf,Kokinya harus terlatih dan paham gizi.

Selain itu, Renaldi memaparkan 10 langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan pemerintah, mulai dari transparansi anggaran, partisipasi masyarakat lokal, pengawasan independen, hingga uji coba terbatas (pilot project) di daerah tertentu sebelum program dijalankan nasional.

“Jangan paksakan seragam di seluruh Indonesia. Makanan di Jember beda dengan di Padang. Ada anak dikasih spageti, ada yang dikasih salad — padahal mereka tak kenal itu. Akhirnya tidak dimakan dan basi,” ujarnya memberi contoh.

Dengan gaya bercerita khasnya, Renaldi bahkan menyinggung pengalamannya memberi pizza kepada para pekerja bangunan 15 tahun lalu.

“Saya pikir mereka senang, ternyata ditinggal. Mereka tak kenal makanan itu. Begitu juga anak-anak kita. Jangan paksakan selera kota ke daerah,” katanya sambil tersenyum getir.

Di dalam narasinya, Renaldi menyerukan agar pemerintah kembali ke niat awal program: membangun generasi sehat, bukan proyek politik atau bisnis terselubung.

“Kalau 1% anak keracunan, jangan bilang kecil. Itu nyawa manusia. Kita harus berani evaluasi, jangan menutup mata,” tegasnya.

“Mari kita jadikan kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memperbaiki bangsa. Karena uang yang dipakai adalah uang kita semua.”

Renaldi dengan kalimat reflektif khasnya:

“Stay relevan. Karena bangsa besar bukan yang banyak program, tapi yang belajar dari kesalahannya.”

MoneyTalk, Jakarta –

Center for Budget Analysis (CBA) menilai kebijakan pemerintah yang mengambil Rp223,6 triliun dari anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah keliru, tidak tepat sasaran, dan mengkhianati masa depan pendidikan Indonesia.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan ironisnya kebijakan tersebut terjadi di saat yang sama DPR justru mendorong kenaikan gaji dan tunjangan bagi para anggotanya.

“Negeri ini tampaknya lebih sibuk mengurus kenyamanan kursi DPR ketimbang memperbaiki bangku sekolah yang reyot,” ujar Jajang dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Menurut Jajang, paradoks ini begitu telanjang: ratusan triliun dari pos pendidikan dikuras untuk MBG, sementara DPR menambah “gizi” kantong pribadi mereka lewat kenaikan gaji.

“Guru honorer masih ada yang digaji setara uang parkir di mal, ribuan sekolah negeri rusak berat menunggu perbaikan, jutaan anak masih terancam putus sekolah. Tetapi wakil rakyat malah menuntut hak istimewa dengan alasan beban kerja berat,” tegasnya.

Jajang menambahkan, seandainya gaji dan tunjangan DPR yang mencapai ratusan juta per bulan dipangkas 50 persen saja, dalam setahun negara bisa menghemat triliunan rupiah. Dana itu cukup untuk membangun ribuan ruang kelas baru.

“Pertanyaan sederhana: mengapa yang dipotong justru anggaran pendidikan, bukan gaji DPR?” kata dia.

CBA menegaskan bahwa MBG bukan fungsi pendidikan. Menurut Jajang, program tersebut lebih tepat ditanggung sektor kesehatan atau perlindungan sosial.

“Dengan menyedot 67 persen dana MBG dari pendidikan, pemerintah sama saja menukar buku dengan piring nasi. Perut anak mungkin kenyang sebentar, tetapi akalnya tetap kosong karena kelas rusak, guru tak terlatih, dan kurikulum amburadul,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah justru abai terhadap kebutuhan dasar pendidikan. “Apa gunanya piring bergizi kalau anak-anaknya tidak punya sekolah yang layak?” ucap Jajang.

Lebih jauh, Jajang melihat ada pola politisasi anggaran yang vulgar. MBG, kata dia, dijual dengan jargon “pro rakyat”, padahal sumber dananya merampas hak rakyat di bidang pendidikan.

“DPR menutup mata sambil mengamankan kenaikan gaji mereka. Publik pantas bertanya: apakah APBN kini menjadi alat untuk mengenyangkan elite politik, atau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi?” ungkapnya.

Rekomendasi CBA

CBA menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR:

1. Hentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG, dan pindahkan ke pos kesehatan atau perlindungan sosial.

2. Batalkan kenaikan gaji DPR sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat.

3. Prioritaskan pembenahan pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sekolah rusak, serta memperluas akses pendidikan gratis.

Buka transparansi politik anggaran agar rakyat tahu siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini.

Jajang menegaskan, bangsa tidak akan maju jika politik anggaran hanya berpihak pada selera elite.

“Yang kita butuhkan bukan DPR yang gajinya terus naik, tetapi ruang kelas yang tidak bocor, guru yang tidak lagi hidup dari belas kasihan, dan anak-anak yang tidak putus sekolah. Jika pemerintah terus mengorbankan pendidikan demi program populis, maka yang lahir adalah generasi yang kenyang di perut, tapi lapar dalam pengetahuan,” pungkasnya.