17 November 2026

program MBG

MoneyTalk.id,Jakarta – Pegiat media sosial Ferry Koto menyoroti kasus ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus tersebut terjadi pada Selasa, 1 September 2026. Berdasarkan data yang diberitakan sejumlah media, jumlah santri yang mendapat penanganan medis terus bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyebut sedikitnya 293 santri menjalani perawatan di delapan rumah sakit, dengan delapan orang dilaporkan mengalami gejala berat.

Dalam komentarnya, Ferry Koto menilai insiden tersebut sebagai peringatan serius terhadap pelaksanaan program MBG.

“Kembali MBG memakan korban, kali ini ratusan santri di sebuah pesantren di Sidoarjo,” kata Ferry Koto, Rabu (2/9/2026).

Ia kemudian mengkritik pelaksanaan program tersebut yang menurutnya perlu dievaluasi secara serius.

“Wis berbahaya sekali MBG ini. Program tanpa kajian, kejar target, serta klaim-klaim kosong atas keberhasilan MBG,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, kasus dugaan keracunan di Sidoarjo seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait pengawasan terhadap penyedia makanan dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program.

Ferry bahkan mengaku mengingatkan anaknya yang sekolahnya telah mulai menerima program MBG agar lebih berhati-hati.

“Bocil kembali saya ingatkan, karena sekolahnya sudah mulai terima MBG, untuk tidak makan MBG, bawa bekal saja dan belanja di kantin sekolah,” ucapnya.

Berdasarkan laporan yang beredar, para santri tingkat MTs dan MA di Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengonsumsi makanan MBG pada Selasa siang. Makanan tersebut dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin. Sejumlah laporan menyebut sekitar 1.010 porsi makanan disiapkan untuk para siswa.

Menu yang dikonsumsi dilaporkan terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis dan baby corn, tempe bumbu Bali, serta buah apel. Makanan tersebut disebut dikirim sekitar pukul 10.00 WIB sebelum dibagikan kepada para santri.

Setelah mengonsumsi makanan, sejumlah santri mulai mengalami keluhan seperti mual, muntah, sakit perut, hingga diare. Keluhan kemudian dialami semakin banyak santri sehingga mereka harus dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap SPPG yang menyuplai makanan ke pesantren tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kejadian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terhadap sampel makanan yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Karena itu, istilah “keracunan MBG” dalam pemberitaan ini masih merujuk pada dugaan berdasarkan kronologi dan keterangan awal, sementara penyebab pasti dan hasil pemeriksaan resmi masih menunggu proses penyelidikan.

Kasus di Sidoarjo kembali memicu sorotan terhadap aspek keamanan pangan dalam program MBG. Bagi Ferry Koto, kejadian yang melibatkan ratusan santri tersebut menjadi alasan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat dan target distribusi, tetapi juga memastikan kualitas makanan, proses produksi, distribusi, hingga pengawasan terhadap penyedia makanan benar-benar berjalan ketat.

“Bawa bekal saja dan belanja di kantin sekolah,” demikian pesan Ferry Koto kepada anaknya, di tengah sorotan atas kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait upaya mencegah kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jhon menilai, imbauan agar guru makan bersama siswa justru berpotensi menambah jumlah orang yang terdampak apabila makanan yang disajikan dalam program MBG mengalami masalah keamanan pangan.

“Kirain Sudaryono ini lebih baik dari Nanik & Dadan, ternyata sama saja kualitasnya, sering blunder,” ujar Jhon Sitorus dalam pernyataannya, Selasa (11/8/2026).

Menurut Jhon, meminta guru ikut makan bersama siswa sebagai langkah pencegahan keracunan MBG bukan solusi yang tepat. Ia berpendapat, apabila makanan yang dikonsumsi siswa ternyata tidak aman, guru juga berpotensi mengalami gangguan kesehatan.

“Meminta guru makan bersama dengan siswa untuk cegah keracunan MBG sama saja dengan menambah potensi angka keracunan. Bukan hanya siswa yang keracunan, tapi guru juga ikut keracunan,” katanya.

Jhon kemudian menyarankan agar mekanisme pengawasan terhadap keamanan makanan dilakukan lebih dekat pada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur MBG.

Ia mengusulkan agar kepala dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) makan bersama siswa di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus mendorong pengelola dapur SPPG lebih serius memastikan kualitas makanan sebelum didistribusikan.

“Seharusnya, Sudaryono menyuruh kepala dan pegawai SPPG makan bersama siswa di sekolah agar mereka sebagai pelaksana dan pengelola dapur MBG benar-benar serius mengelola dapur masing-masing,” ujar Jhon.

Ia juga meminta agar persoalan keamanan dan kesehatan makanan menjadi perhatian utama sebelum makanan MBG diberikan kepada siswa maupun tenaga pendidik.

“Jangan lempar sesuatu yang tak pasti keamanan dan kesehatannya ke sekolah, terutama siswa dan para guru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jhon mempertanyakan dampak terhadap kegiatan belajar mengajar apabila persoalan kesehatan akibat makanan MBG terus terjadi. Menurut dia, siswa dan guru semestinya dapat menjalankan aktivitas pendidikan secara optimal, bukan justru berulang kali berurusan dengan fasilitas kesehatan.

“Kalau siswa dan guru selalu berurusan dengan rumah sakit, lalu kapan mereka belajarnya? Kapan tujuan BGN dan pendidikan nasional akan tercapai?” katanya.

Kritik tersebut menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Selain memastikan makanan memenuhi standar gizi, proses pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi di sekolah menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan SPPG sebagai unit yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Karena menyasar pelajar dalam jumlah besar, aspek keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dalam politik, air mata sering kali lebih cepat dipercaya daripada argumentasi. Ia membangkitkan empati, mengundang simpati, dan dalam sekejap mampu mengubah arah perdebatan. Ketika itu terjadi, publik tidak lagi diajak menguji benar atau salahnya sebuah kebijakan, tetapi digiring untuk memilih siapa yang dianggap paling peduli kepada rakyat. Di situlah, menurut saya, dimulai apa yang saya sebut sebagai tarian air mata seorang menteri.

Tarian itu muncul ketika Menteri Jumhur Hidayat membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, “Orang yang lapar dikasih makan, Anda cerca, jangan dong.” Kalimat tersebut terdengar sederhana, menyentuh, bahkan sulit dibantah secara moral. Sebab siapa yang tega melihat orang lapar tidak diberi makan?

Namun justru karena itulah, publik perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menilai air matanya, melainkan untuk menguji argumentasinya.

Masalahnya bukan pada tangisan seorang menteri. Masalahnya terletak pada cara MBG dibingkai. Pernyataan tersebut menghadirkan kesan seolah-olah MBG adalah program yang dirancang untuk memberi makan orang lapar. Padahal, penjelasan resmi pemerintah menunjukkan gambaran yang lebih utuh.

Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa MBG merupakan strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, memperbaiki kesehatan, dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam penjelasan yang sama disebutkan bahwa program ini juga berkontribusi mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Artinya, mengatasi kelaparan memang menjadi salah satu manfaat yang diharapkan, tetapi bukan satu-satunya cara memahami tujuan MBG. Mereduksi program sebesar ini menjadi sekadar “memberi makan orang lapar” justru menyempitkan makna yang telah dijelaskan oleh pemerintah sendiri.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika MBG dibingkai sebagai program memberi makan orang lapar, kritik terhadap tata kelola program dengan mudah berubah menjadi persoalan moral. Siapa pun yang mempertanyakan efektivitas anggaran, kualitas makanan, ketepatan sasaran, atau mekanisme pengawasan dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai orang yang tidak memiliki empati terhadap mereka yang membutuhkan.

Padahal kritik terhadap kebijakan tidak pernah identik dengan penolakan terhadap tujuan kemanusiaannya. Demokrasi justru dibangun di atas hak warga negara untuk menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar mencapai tujuan yang dijanjikan. Kritik terhadap pelaksanaan bukanlah kritik terhadap kepedulian. Kritik terhadap tata kelola bukanlah penolakan terhadap perbaikan gizi.

Di titik inilah air mata berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar menjadi ekspresi empati, melainkan menjadi simbol yang berpotensi menggeser fokus perdebatan. Yang semula merupakan diskusi mengenai efektivitas kebijakan berubah menjadi perlombaan menunjukkan siapa yang paling berpihak kepada orang kecil. Akibatnya, ruang argumentasi menyempit, sementara ruang emosional semakin melebar.

MBG adalah program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Program sebesar ini tidak membutuhkan pembelaan yang emosional, melainkan penjelasan yang rasional. Publik berhak mengetahui bagaimana keberhasilannya diukur, bagaimana kualitas gizinya diawasi, bagaimana sasaran penerimanya ditetapkan, dan bagaimana pemerintah memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat.

Karena itu, saya tidak mempersoalkan air mata seorang menteri. Yang saya persoalkan adalah ketika air mata hadir bersamaan dengan penyederhanaan tujuan sebuah kebijakan. Empati tentu penting. Namun empati tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan ruang kritik. Sebab tanpa kritik, tidak ada evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak ada perbaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh seberapa mengharukan cara program itu dibela. Keberhasilannya akan ditentukan oleh apakah status gizi masyarakat meningkat, apakah angka stunting menurun, apakah kualitas sumber daya manusia membaik, dan apakah pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan.

Air mata bisa menggerakkan hati. Tetapi dalam negara demokrasi, kebijakan publik tidak boleh dimenangkan oleh air mata. Ia harus dimenangkan oleh argumentasi, data, dan hasil yang dapat dibuktikan. Sebab ketika emosi mengambil alih ruang nalar, yang menari bukan lagi air mata seorang menteri, melainkan kualitas demokrasi kita sendiri.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk.id – Pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas setelah beredar informasi di platform media sosial mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Sony Sonjaya yang menyebut sejumlah nama tokoh publik.

Informasi tersebut diunggah oleh akun Maria A Alkaff pada Minggu (15/6/2026) dan ramai diperbincangkan warganet.

Dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa nama Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, serta Patris Rumbayan yang santer disebut sebagai ibunda Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tercantum dalam BAP Sony Sonjaya.

Sony Sonjaya yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) disebut memasukkan sejumlah nama setelah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyatakan siap membuka seluruh informasi yang dimilikinya kepada Kejaksaan Agung guna membantu pengungkapan kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurut keterangan yang beredar, terdapat lebih dari 20 nama yang disebut memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan tata kelola program tersebut.

Berdasarkan dokumen daftar nama yang beredar di kalangan media, nama Felly Estelita Runtuwene dan Patris Rumbayan memang tercantum dalam BAP. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bentuk keterlibatan maupun peran spesifik dari masing-masing pihak yang namanya disebut.

Penyidik Kejaksaan Agung saat ini masih mendalami keterangan Sony Sonjaya. Proses penanganan perkara disebut masih berada dalam tahap penyelidikan sehingga seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Tim kuasa hukum Sony menegaskan kliennya siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan penyidik. Menurut mereka, Sony berkomitmen membantu mengurai dugaan penyimpangan anggaran dalam program yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Felly Estelita Runtuwene maupun Patris Rumbayan terkait penyebutan nama mereka dalam informasi yang beredar. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya fakta hukum yang berkekuatan tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan sejumlah kelemahan dan tantangan yang dinilai masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kritik yang muncul dari lawan politik maupun kelompok oposisi perlu dicermati secara serius sebagai bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam catatannya bertanggal 30 Mei 2026, Hatta mengidentifikasi sedikitnya 12 isu utama yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Prabowo, mulai dari persepsi kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya hingga efektivitas program-program unggulan yang menyerap anggaran besar.

Menurut Hatta, salah satu kritik yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persepsi ini muncul karena masih banyak tokoh era Jokowi yang menduduki posisi strategis di kabinet serta tetap berjalannya konfigurasi politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Sebagian pendukung perubahan menilai Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam menentukan arah pemerintahannya,” ujar Hatta.

Selain itu, ukuran kabinet yang besar juga menjadi sasaran kritik. Kabinet yang gemuk dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan.

Di bidang hukum dan penegakan aturan, Hatta mencatat masih adanya keraguan publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan reformasi institusi penegak hukum. Sebagian kelompok reformis menilai pengaruh oligarki lama masih cukup kuat sehingga mengurangi optimisme terhadap agenda perubahan.

Sorotan berikutnya tertuju pada program-program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, subsidi pangan, dan koperasi desa. Program-program tersebut dinilai membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.

“Jika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan, maka program-program populis berisiko menjadi beban bagi APBN,” katanya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus utama kritik. Hatta menyebut sejumlah kalangan mempertanyakan keberlanjutan program yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah. Selain persoalan pembiayaan, terdapat pula risiko kebocoran anggaran, korupsi pengadaan, permainan vendor, hingga masalah kualitas makanan yang berpotensi merusak citra program.

Di sisi lain, sebagian ekonom menilai MBG lebih bersifat populis dibandingkan reformasi struktural yang menyasar peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kritik lain yang muncul adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara jika program bantuan sosial tidak dibarengi dengan penguatan kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Terkait program koperasi desa, Hatta menilai skeptisisme publik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu. Banyak koperasi yang gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta praktik korupsi di tingkat pengurus.

Karena itu, menurutnya, keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada reformasi manajemen dan sistem pengawasan yang kuat.

Dalam bidang politik dan demokrasi, Hatta juga mencatat munculnya persepsi mengenai kecenderungan militeristik yang dilekatkan kepada Prabowo. Latar belakang militer Presiden serta kedekatan dengan aparat keamanan memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan aktivis bahwa ruang demokrasi dapat menyempit.

“Walaupun belum tentu benar secara faktual, persepsi tersebut tetap hidup dalam sebagian kelompok oposisi dan masyarakat sipil,” katanya.

Kritik lain yang cukup sering muncul adalah terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat langsung dari aktivitas diplomasi internasional di tengah berbagai persoalan ekonomi domestik seperti harga kebutuhan pokok dan ancaman pemutusan hubungan kerja.

Menurut Hatta, tantangan utama pemerintah adalah menjelaskan kepada publik bahwa hasil diplomasi internasional umumnya bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, isu Board of Peace (BOP) dan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian kelompok oposisi dan kelompok Islam-politik mengaitkan aktivitas diplomasi internasional Prabowo dengan dugaan kedekatan terhadap agenda geopolitik Barat.

Namun Hatta menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan perubahan sikap Indonesia terhadap Palestina maupun normalisasi hubungan dengan Israel.

“Posisi resmi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Israel,” tegasnya.

Meski demikian, isu Palestina tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam politik Indonesia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang melibatkan negara-negara Barat sering kali memunculkan beragam interpretasi politik.

Pada akhirnya, Hatta menilai tidak semua kritik terhadap pemerintahan Prabowo dapat dianggap sepenuhnya benar. Sebagian merupakan kritik yang rasional dan layak diperdebatkan, sementara sebagian lainnya masih berada pada level persepsi, kekhawatiran, atau pertarungan narasi politik.

Menurutnya, isu yang paling penting untuk mendapat perhatian pemerintah adalah keberlanjutan fiskal program MBG, efektivitas koperasi desa, reformasi aparat penegak hukum, pengawasan terhadap potensi korupsi proyek besar, serta efektivitas diplomasi luar negeri.

“Secara objektif, kelemahan terbesar Prabowo bukan terletak pada slogan nasionalismenya, melainkan pada kemampuan eksekusi birokrasi, pembiayaan program besar, pengawasan korupsi, konsistensi reformasi, dan komunikasi publik,” ujar Hatta.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi kebijakan, transparansi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin transformasi nasional atau sekadar pemimpin populis dengan proyek-proyek besar, semuanya akan ditentukan oleh hasil yang mampu diwujudkan pemerintahannya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum pertama Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan di lingkaran Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan forum Madilog yang disampaikan pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Dalam analisanya, Lukas menegaskan polemik mengenai Teddy Indra Wijaya sebenarnya hanyalah pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar: bagaimana akses terhadap presiden disebut semakin tersentralisasi dan dikendalikan oleh lingkaran kecil kekuasaan.

“Teddy is nobody,” kata Lukas dalam forum tersebut. Menurutnya, posisi sekretaris kabinet pada dasarnya bersifat administratif dan terbatas pada koordinasi kerja kabinet serta pengaturan agenda presiden.

Namun yang menjadi persoalan, kata dia, adalah ketika seorang pejabat setingkat menteri koordinator disebut harus melewati Teddy terlebih dahulu untuk dapat bertemu langsung dengan presiden.

“Ada laporan yang saya dapat, memang tidak bisa diverifikasi sepenuhnya, tapi logis. Ada menko hampir setahun tidak bisa bertemu empat mata dengan presiden karena aksesnya diatur,” ujar Lukas.

Ia menilai kondisi tersebut bukan lagi persoalan personal, melainkan sudah masuk ke wilayah tata kelola negara.

“Menstruasi”, Sindiran Politik dan Kepanikan Kekuasaan

Lukas juga menyinggung istilah “menstruasi” yang belakangan ramai dipakai publik sebagai satire politik terkait Teddy.

Mengutip pemikiran Sutan Sjahrir, Lukas mengatakan rakyat kerap menggunakan humor dan olok-olok sebagai cara terakhir untuk melawan kekuasaan yang dianggap berlebihan.

Menurut dia, di balik candaan itu tersimpan kritik serius bahwa Teddy dianggap sudah melampaui batas peran institusionalnya.

Ia mencontohkan sorotan publik ketika Teddy masuk ke mobil lebih dahulu sementara presiden masih berada di luar kendaraan.

“Itu bukan cuma soal sopan santun. Itu menunjukkan seseorang merasa terlalu invincible dalam lingkar kekuasaan,” katanya.

Lukas juga menilai langkah pemerintah melalui Komdigi yang menurunkan video kritik Amien Rais justru memperlihatkan kepanikan kekuasaan.

“Yang dipersoalkan bukan isu orientasi seksual. Yang dipersoalkan adalah cara kekuasaan dijalankan,” tegasnya.

“Raja Telanjang” di Sekitar Prabowo

Dalam bagian paling keras analisanya, Lukas menggambarkan Presiden Prabowo seperti “raja telanjang” yang dikelilingi para penjilat politik.

Ia menyebut banyak pihak di sekitar presiden tidak lagi berani menyampaikan kenyataan sebenarnya demi menjaga kenyamanan penguasa.

Lukas mencontohkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya bermasalah namun tetap berjalan tanpa kritik internal berarti.

Mulai dari program MBG, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi yang dinilai tidak strategis, hingga reshuffle kabinet yang diisi kembali oleh figur-figur lama.

“Yang diterima presiden adalah realitas yang sudah dipoles dan dibungkus agar menyenangkan,” ujarnya.

Dalam analoginya, Lukas menyebut Amien Rais berperan seperti anak kecil dalam dongeng klasik yang berani berteriak, “Raja telanjang!”

“Prabowo Berubah Terlalu Cberkuasberkuas

Lukas juga membuat perbandingan historis yang tajam mengenai perubahan sikap para presiden Indonesia setelah berkuasa.

Menurutnya, Soeharto membutuhkan sekitar delapan tahun sebelum memasuki fase otoritarianisme penuh.

Sementara Soekarno disebut memerlukan sekitar 14 tahun, dan Joko Widodo sekitar lima tahun.

“Prabowo baru satu setengah tahun,” kata Lukas.

Ia menilai banyak janji politik Prabowo sebelum berkuasa justru tidak tercermin setelah menjadi presiden.

Kabinet yang dijanjikan ramping disebut tetap gemuk. Banyak tokoh era Jokowi masih dipertahankan, termasuk Teddy yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan presiden pada masa pemerintahan Jokowi.

Lukas membaca situasi itu sebagai tanda bahwa Prabowo mulai mengadopsi pola konsolidasi kekuasaan ala Jokowi dengan penguatan kontrol terhadap TNI, Polri, dan birokrasi.

Peringatan Menjelang 2029

Di akhir paparannya, Lukas mengingatkan bahwa loyalitas elite politik sangat mudah berubah ketika situasi memburuk.

Ia menyinggung peristiwa 1998 saat banyak loyalis meninggalkan pemerintahan Soeharto ketika krisis memuncak.

Menurut Lukas, situasi ekonomi global, tekanan geopolitik Timur Tengah, serta menurunnya kepercayaan publik bisa menjadi faktor yang menggerus stabilitas politik pemerintahan saat ini.

“Politikus itu setia selama menguntungkan. Begitu kapal oleng, mereka lompat paling cepat,” katanya.

Lukas menegaskan satu-satunya jalan bagi Prabowo untuk menjaga stabilitas politik adalah membuka diri terhadap kritik dan mendengar realitas dari luar lingkaran kekuasaan.

“Ini bukan soal Teddy. Ini soal apakah republik dijalankan oleh sistem atau oleh kedekatan personal,” tutupnya.