17 November 2026

PT Agrinas Palma Nusantara

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, menyoroti keras penanganan kasus kebun sawit ilegal akibat pelanggaran alih fungsi hutan yang dinilai sarat ketimpangan dan minim transparansi. Ia menilai penegakan hukum dalam kasus sawit ilegal menunjukkan praktik tebang pilih yang berpotensi merusak legitimasi negara.

Kasus kebun sawit ilegal milik Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma, kerap dijadikan simbol keberhasilan negara menindak pelanggaran alih fungsi hutan. Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara serta dikenai denda Rp2,2 triliun, dengan nilai kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai Rp39,7 triliun. Vonis tersebut sempat dipersepsikan sebagai bukti bahwa hukum akhirnya menyentuh para taipan sawit.

Namun, menurut Laksamana Sukardi, realitas di lapangan justru menunjukkan gambaran yang bertolak belakang.

“Duta Palma ternyata bukan satu-satunya. Audit BPK RI tahun 2022 menemukan sekitar 3 juta hektar kebun sawit ilegal berada di kawasan hutan tanpa izin alih fungsi,” tulis Laksamana Sukardi dalam artikelnya, Ahad (4/1/2025).

Ia menambahkan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bahkan telah menyita sekitar 3,3 juta hektar kebun sawit ilegal, yang kemudian berkembang menjadi sekitar 4 juta hektar. Sekitar 3 juta hektar di antaranya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah BUMN.

Jika dibandingkan, luas kebun sawit ilegal milik Duta Palma yang disita negara sekitar 222 ribu hektar terlihat sangat kecil dibandingkan total 4 juta hektar kebun sawit ilegal lainnya. Namun, perlakuan hukumnya sangat timpang. Pemilik Duta Palma diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman berat, sementara pelanggaran alih fungsi hutan dengan skala jutaan hektar justru diselesaikan melalui skema “penyesuaian administratif”.

“Para pelanggar hanya diminta membayar denda sekitar Rp6,6 triliun, tanpa proses peradilan pidana yang terbuka,” ungkapnya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Laksamana, proses tersebut berlangsung nyaris tanpa transparansi. Nama-nama pelanggar, dasar pertimbangan, hingga kriteria penetapan sanksi tidak pernah diumumkan ke publik. Padahal, skala pelanggarannya jauh lebih besar dan bersifat kolosal bahkan jika dibandingkan dengan luas negara Singapura yang hanya sekitar 74 ribu hektar.

Situasi ini memunculkan kecurigaan publik yang tak terhindarkan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dinilai mengubah hukum dari mekanisme keadilan menjadi alat tawar-menawar kekuasaan.

“Cukup dengan melihat kenyataan bahwa pelanggaran bersifat masif dan diketahui luas, sementara penindakan bersifat selektif dan tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” tulisnya.

Ia menyebut, pameran tumpukan uang Rp6,6 triliun tanpa penjelasan asal-usul justru menyerupai “pertunjukan sulap abrakadabra” di hadapan publik.

Dalam perspektif tersebut, kasus Duta Palma dinilai lebih menyerupai simbol ketakutan ketimbang penegakan hukum substantif. Laksamana Sukardi mengibaratkannya seperti pepatah “menyembelih seekor ayam di depan banyak monyet”.

“Pesannya ambigu namun efektif: lihat apa yang bisa terjadi. Namun juga jelas tersirat, nasibmu bisa berbeda tergantung sikapmu,” tulisnya.

Ia mengingatkan, jika proses ekstra-yudisial semacam ini terus berlangsung, maka ketakutan akan menjadi instrumen kebijakan, dan ketidakpastian menjadi mata uang kekuasaan. Akibatnya, kepatuhan yang lahir bukan kepatuhan hukum, melainkan kepatuhan transaksional.

Lebih jauh, praktik tersebut dinilai berbahaya karena merusak legitimasi negara. Publik tidak lagi melihat keadilan, pelaku usaha tidak memperoleh kepastian hukum, dan aparat penegak hukum justru belajar bahwa hukum bukan standar, melainkan opsi.

Laksamana Sukardi menegaskan, jika negara benar-benar ingin memperbaiki kerusakan ekologis akibat alih fungsi hutan ilegal, maka jawabannya adalah aturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan proses peradilan yang transparan tanpa pengecualian.

“Tanpa itu, setiap kasus besar hanya akan dikenang sebagai pengebirian hukum. Di republik ini, hukum bukan soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang dipilih dan siapa yang salah bernegosiasi,” pungkasnya.

Ia mengingatkan, selama hukum digunakan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menata negara, maka keadilan hanya akan menjadi fatamorgana sementara bencana ekologis seperti banjir bandang terus menjadi beban APBN dan menyengsarakan rakyat.

MoneyTalk, Jakarta – Bayangkan negara baru saja berhasil merebut kembali ratusan ribu hektare lahan sawit ilegal, tapi malah menitipkannya ke sebuah korporasi tanpa lelang, tanpa status hukum yang pasti, dan tanpa keahlian kehutanan. Inilah yang sedang terjadi dalam kasus Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan PT Agrinas Palma Nusantara, pasca terbitnya Perpres No. 5 tahun 2025 dari Presiden Prabowo Subianto.

Niat Presiden membentuk Satgas PKH untuk menyelamatkan kawasan hutan dari sawit ilegal adalah keputusan tepat. Tapi pelaksanaan teknisnya? Justru menjadi titik perusak kebijakan. Jadi anomali bukan?

Dari satgas penertiban dan skema penyerahan ke Agrinas

Menurut dokumen dan analisis Indonesian Audit Watch, sebanyak 833.413 hektare lahan sawit yang ditertibkan itu tidak dikembalikan ke Perum Perhutani atau KLHK, tapi langsung dititipkan ke PT Agrinas Palma Nusantara. Ini entitas anak perusahaan BUMN yang belum memiliki HGU, belum pernah mengelola hutan, dan belum diuji publik.

Mengapa ini jadi masalah serius secara hukum?

Penyerahan aset sebesar itu tanpa lelang atau tender terbuka jelas berpotensi melanggar sejumlah peraturan penting, diantaranya:

1. UU No. 1 tahun 2004, pada pasal 34, menyebut pengalihan aset negara harus melalui mekanisme lelang.

2. PP No. 27 tahun 2021 yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) butuh legalitas dan sertifikasi.

3. PP No. 24 tahun 2021, menyebut pelepasan kawasan hutan harus definitif, bukan status “abu-abu”.

4. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, terkait penetapan kawasan hutan tidak bisa spekulatif.

Apalagi, data BPN menunjukkan bahwa seluruh lahan itu belum bersertifikat atas nama negara. Belum ada dasar hukum, tapi sudah dialihkan ke BUMN non-perum? Ini sudah masuk zona merah tata kelola negara!

Potensi uang negara sudah masuk atau baru wacana?

Simulasi yang konservatif saja cukup bikin kita terperangah:

– Luas lahan sawit: 833.413 hektar,

– Produktivitas: 20 ton TBS/ha/tahun,

– Harga TBS: Rp2.000/kg.

Maka potensi bruto pendapatan adalah kisaran Rp33,33 triliun per tahun.

Jika secara faktual yakni sejak Maret–Juli 2025, terhitung 5 bulan produksi maka ditemukan:

– Produksi ideal: ±5,98 juta ton,

– Pendapatan kotor: ±Rp11,96 triliun,

– Dividen 5% ke negara: ±Rp597 miliar

Kalaupun kita pakai skenario pesimistis (produksi hanya 50%), maka harus tetap ada pencatatan potensi Rp6 triliun lebih di dalam kas Agrinas. Apakah itu ada?

Pertanyaannya:

– Adakah dana sebesar itu benar-benar masuk ke kas negara?

– Atau hanya berputar di internal Agrinas yang belum pernah diaudit tersebut?

Kenapa bukan Perhutani? Ini perbandingan terang-benderang

Mari kita bedah perbandingan kedua entitas itu secara objektif. Pertama, dari sisi status hukum: PT Agrinas hanyalah anak perusahaan BUMN yang belum listed, belum masuk sistem keuangan negara sebagai perum atau persero dengan regulasi lengkap. Sementara Perum Perhutani adalah BUMN yang sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dengan fungsi dan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan yang legal formal.

Kedua, soal keahlian: Agrinas memang bergerak di sektor sawit, tapi hanya sebatas industri hilir dan komersial murni. Tidak punya basis pengalaman dalam agroforestri, konservasi, atau pemberdayaan sosial. Perhutani sebaliknya, memiliki kompetensi lengkap yakni dari kehutanan, penanaman kembali (reboisasi), hingga pengelolaan berbasis masyarakat dalam skema perhutanan sosial.

Ketiga, aspek legalitas: sampai saat ini, Agrinas belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan PP No. 24 tahun 2021. Artinya, semua lahan sawit yang kini mereka kelola masih masuk dalam kategori “hutan negara” yang belum bisa dialihkan. Perhutani tidak punya masalah ini karena sudah sah mengelola hutan negara sejak lama.

Keempat, skema aset: Aset negara berupa kebun sawit ini dititipkan ke Agrinas tanpa proses lelang, tanpa tender terbuka, dan tanpa kejelasan dasar hukum penyerahan. Sebaliknya, Perhutani mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan diaudit rutin oleh BPK.

Kelima, kontribusi ke negara: Agrinas hanya menyetor dividen dan pajak, dan itu pun tergantung pada untung-rugi korporasi. Artinya, jika mereka mengaku rugi, negara tidak dapat apa-apa. Sementara Perhutani punya tiga pintu pemasukan, yakni: PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dividen, dan bahkan carbon credit dari penyerapan karbon hutan.

Keenam, rekam jejak operasi: Agrinas adalah entitas baru. Mereka belum punya rekam keberhasilan dalam mengelola kawasan hutan, apalagi yang rawan konflik. Sedangkan Perhutani sudah mengelola 2,4 juta hektare hutan di Pulau Jawa, termasuk ribuan kemitraan dengan masyarakat adat dan petani hutan.

Ketujuh, risiko konflik sosial: model pengelolaan ala Agrinas berisiko tinggi menimbulkan konflik agraria karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Banyak tanah adat, tanah ulayat, hingga tanah transmigrasi yang tiba-tiba disebut sebagai “kawasan hutan” dan diambil alih. Perhutani lebih berpengalaman dalam pendekatan berbasis masyarakat, walau tetap perlu pengawasan ketat.

Jadi, negara mau apa, untung legal dan lestari bersama Perhutani, atau rugi diam-diam lewat Agrinas?

Mari perhatikan simulasi carbon credit ala Perhutani

Jika skema ini diserahkan ke Perhutani, maka negara bisa mengantongi lebih banyak lagi dari sisi pasar karbon:

– Serapan karbon: 34,2 ton CO₂/ha/tahun,

– Potensi total: 28,5 juta ton CO₂,

– Harga konservatif: Rp85.000/ton

Potensi penerimaan: ±Rp2,42 triliun per tahun.

Total potensi pendapatan dari sawit plus karbon dikisaran Rp10,6 triliun per tahun. Mengapa bukan skema yang terbaik ini diadopsi?

Tiga kajian kritis lanjutan

1. Skema Satgas PKH bersama Agrinas = berpotensi merugikan fiskal. Negara hanya dapat ±13% dari bruto. Tidak ada transparansi biaya dan hasil dan berpotensi kehilangan PNBP dan carbon credit

2. Timbul dan tumbuh-kembang konflik sosial sebab sawit di atas tanah adat dan hutan adat serta warga tergusur tanpa dialog. Itu berpotensi timbulkan konflik horizontal dan vertikal yang berkelanjutan di Sumut, Riau, Kaltim dan Sulsel. Dampaknya masif berupa perlawanan.

3. Uraian legalitas transaksi Agrinas:

– Melanggar PP 24/2021 karena belum ada putusan berbasis hukum terkait pelepasan hutan.

– Tidak sesuai UU 1/2004 karena barang milik negara (BMN) dialihkan harus melalui lelang.

– Melanggar prinsip tata kelola negara dalam UU BUMN

Rekomendasi Indonesian Audit Watch

1. Segera saja dilakukan audit investigatif oleh BPK, terhadap:

– Aliran dana Agrinas,

– Legalitas penyerahan kebun,

– Simulasi kerugian negara.

2. Kejaksaan Agung secepatnya membekukan aktivitas Agrinas itu hingga status hukum dinyatakan sah.

3. Presiden Prabowo idealnya meninjau ulang keputusan Satgas PKH, agar:

– Dikembalikan ke Perhutani ,

– Diterapkan skema rehabilitasi 60%,

– Disisakan 40% untuk kemitraan rakyat.

Penutup: yang dilakukan Agrinas bukan tata kelola, malah menjadi tata curiga

Kalau kebun sawit curian malah diserahkan ke BUMN tanpa dasar hukum yang sah, maka negara bukan sedang memberantas sawit ilegal. Jangan sampai negara (bukan hukum) justru sedang melegalkannya!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Saat Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), harapan masyarakat tinggi. Ini dianggap sebagai langkah korektif atas 16,8 juta hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, sebagian besar oleh korporasi sawit. Tapi kini muncul pertanyaan genting, siapa yang ideal dititipi negara untuk membereskan semua ini?

Dua nama mencuat. Pertama, Perum Perhutani, lembaga kehutanan pelat merah yang sudah puluhan tahun menjaga hutan Jawa-Madura. Kedua, PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan yang baru berbentuk Persero BUMN, yang belakangan disebut-sebut sebagai mitra Satgas PKH namun dipertanyakan dasar hukumnya.

Jika kita telaah dari aspek hukum, kapabilitas, dan keuangan negara, maka jawabannya tak boleh setengah-setengah.

Siapa yang punya dasar hukum mengelola kawasan hutan?

Perhutani sudah jelas. Ia diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diperkuat lagi oleh PP No. 72 tahun 2010. Izin konsesinya resmi, pengalamannya panjang, dan mandatnya memang menjaga serta memulihkan hutan negara. Dari sisi legalitas, Perhutani adalah instrumen konstitusional.

Sementara PT Agrinas Palma Nusantara, yang baru berdiri 2025, memang berbentuk BUMN, tapi bukan entitas kehutanan. Ia hanya punya dasar hukum berupa akta pendirian dan izin berbentuk KBLI untuk industri sawit. Tidak ada izin kehutanan. Tidak ada konsesi. Tidak ada pengalaman. Bahkan jika ditunjuk oleh Satgas PKH, legalitasnya masih bisa dipersoalkan lewat judicial review. Sangat rawan!

Soal keahlian, siapa yang lebih siap?

Perhutani punya ribuan polisi hutan, teknisi bersertifikat, serta teknologi pemantauan satelit (GIS, REDD+). Sudah puluhan tahun mereka menyelesaikan konflik tenurial, illegal logging, sampai skema perhutanan sosial yang kini digencarkan pemerintah.

Sebaliknya, Agrinas belum punya jejak di hutan. Fokusnya lebih pada pengolahan industri sawit, bukan tata kelola kawasan hutan. Belum ada jaringan sosial, belum punya perangkat pengawasan, bahkan belum teruji di lapangan. Malah, belum satu semester usia organisasinya tapi sudah bermasalah, yakni perombakan. Padahal edaran BPI Danantara melarang BUMN melakukan perombakan serta copot-mencopot personil. Itu bukti Agrinas sangat rentan.

Urusan uang negara, mana yang lebih hemat dan aman?

Perhutani didanai dari APBN dan PNBP hasil hutan, dengan biaya rendah karena infrastruktur dan SDM sudah tersedia. Setiap tahun diaudit oleh BPK dan diawasi Kementerian BUMN serta KLHK.

PT Agrinas butuh miliaran rupiah hanya untuk bangun sistem dari nol. Risiko pemborosan tinggi. Potensi kebocoran anggaran bisa mencapai Rp1–2 triliun di tahun pertama jika tanpa pengawasan ketat. Roadmap mereka sama sekali belum ada.

Sampai hari ini, belum ada laporan audit keuangan Agrinas yang dipublikasikan. Termasuk, terkait panen sawit jutaan hektar yang sudah beberapa bulan lalu dititipkan Sargas PKH, jumlah uang panen itu tentu besar. Bisa rekeningnya dilirik oleh publik? Seperti apa tatakelola penitipan sitaan Duta Palma dan seluruh aset afiliasinya, beres belum? Bagaimana dengan penitipan sitaan 2 pabrrik refinery biodisel di Marunda dan Indragiri Hulu? Sudah beres belum? Lalu bagaimana persoalan Agrinas bisa terseret laporan polisi di Mabes Polri terkait Duta Palma?

Tiga bahaya besar jika Agrinas dipaksakan

1. Bahaya hukum: penunjukan PT Agrinas bisa dianggap melanggar UU Kehutanan. Jika diprotes masyarakat adat, bisa berujung konflik sosial. Belum lagi jika PT Agrinas limpahkan tugasnya ke entitas lain. Akan menambah kompleksitas masalah.

2. Bahaya fiskal: pemborosan anggaran di tengah defisit negara. Ini bisa jadi skandal baru di sektor kehutanan.

3. Bahaya reputasi: bayangkan negara menyerahkan jutaan hektar hutan kepada BUMN baru tanpa pengalaman. Perusahaan yang kelola 1000 hektar saja butuh banyak energi yang luar biasa. Dunia internasional tentu akan mencibir hal itu.

IAW mendesak Presiden Prabowo, pakai saja yang sudah siap!

Indonesian Audit Watch (IAW) merekomendasikan:

1. Tugas tatakelola hasil penertiban kawasan hutan idealnya diserahkan kepada Perum Perhutani, yang sudah sah, siap, dan efisien.

2. PT Agrinas sebaiknya difokuskan saja untuk mengelola perkebunan sawit legal yang di luar kawasan hutan.

3. BPK dan BPKP harus mengawasi semua kinerja dan keuangan konsekuensi dari penyerahan aset dan distribusi hasil penertiban secara ketat.

4. Rakyat, khususnya masyarakat adat dan petani kecil, harus dilibatkan dalam skema perhutanan sosial yang adil. Bukan ditinggalkan atau malah berhadap-hadapan.

Ini bukan proyek percobaan

Menangani 3 jutaan hektar sawit di kawasan hutan tak bisa diserahkan ke lembaga baru yang belum jelas rutenya. Ini soal konstitusi, uang negara, dan masa depan lingkungan. Perhutani punya legalitas dan kapabilitas. Tapi, Agrinas belum!

Negara butuh solusi, bukan spekulasi. Kalau bisa hemat, efisien, dan sah, mengapa harus cari jalan yang rawan celaka?

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)