21 November 2026

PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT)

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan memeriksa para mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM hingga pejabat yang saat ini masih menjabat.

Menurut Hari, penetapan pengusaha tambang Samin Tan sebagai tersangka tidak boleh berhenti hanya pada aktor korporasi semata. Ia menilai, rentang waktu dugaan operasi tambang ilegal sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan adanya persoalan serius dalam fungsi pengawasan negara.

“Samin Tan adalah bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Namun publik juga perlu mengetahui bagaimana aktivitas tambang yang diduga tanpa izin itu bisa berlangsung selama hampir delapan tahun tanpa hambatan berarti,” kata Hari Purwanto, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, mustahil kegiatan pertambangan ilegal dalam skala besar dapat berjalan mulus tanpa adanya pembiaran, kelalaian, atau bahkan dugaan keterlibatan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

“Kalau dari 2017 sampai 2025 aktivitas itu berlangsung, maka harus ada pertanggungjawaban dari pejabat yang memiliki otoritas teknis dan administratif. Jangan hanya pengusahanya yang diproses,” tegasnya.

Hari menyoroti posisi Dirjen Minerba sebagai ujung tombak pengawasan teknis sektor pertambangan nasional. Jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam pengendalian operasional perusahaan tambang, mulai dari izin usaha pertambangan, evaluasi kepatuhan, hingga pengawasan aktivitas produksi.

Dalam kurun waktu 2017 hingga 2025, posisi Dirjen Minerba diketahui diisi oleh beberapa pejabat, yakni Bambang Gatot Ariyono hingga 30 April 2020, Rida Mulyana sebagai Pelaksana Tugas pada Mei hingga Agustus 2020, Ridwan Djamaluddin pada Agustus 2020 hingga 2023, Bambang Suswantoro sebagai Plt pada 2023 hingga 2024, serta Tri Winarno yang menjabat sejak September 2024 hingga saat ini.

“Semua pejabat yang pernah menjabat dalam rentang waktu itu patut dimintai keterangan. Karena mereka adalah pihak yang memiliki akses, data, dan kewenangan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum dalam operasional tambang tersebut,” ujarnya.

Hari menegaskan, pemeriksaan terhadap pejabat negara bukan sekadar mencari kambing hitam, tetapi sebagai bentuk penegakan hukum yang menyeluruh dan adil.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih. Jika ada dugaan korupsi besar di sektor tambang, maka semua pihak yang terlibat harus diperiksa, termasuk pejabat negara yang memiliki tanggung jawab pengawasan,” katanya.

Ia juga meminta Kejagung untuk transparan dalam mengusut kasus ini karena sektor pertambangan merupakan sektor strategis yang menyangkut kekayaan negara dan kepentingan publik.

“Kasus ini harus dibuka terang-benderang. Negara jangan kalah oleh mafia tambang. Jika memang ada unsur pidana dari pejabat yang membiarkan atau turut berperan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Hari.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Handry Sulfian.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara yang melibatkan korporasi milik Samin Tan (ST).

“Penyidik pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya. Untuk itu, kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini,” kata Syarif dalam jumpa pers di gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Meskipun pihak Pidsus Kejagung telah menetapkan tiga tersangka baru setelah sebelumnya telah mentersangkakan Samin Tan pada 28 Maret 2026 lalu, akan tetapi menurut Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Pidsus Kejagung belum berhasil mengungkap ‘aktor’ besar di belakang Samin Tan yang menikmati hasil dan mengendalikan operasi ilegal yang telah merugikan negara setidaknya Rp 8 triliun.

Menurut Hari, Samin Tan tidak berdiri tunggal dan pasti ada beking dari pengusaha serta penguasa yang melindungi dan menikmati hasilnya begitu lama.

“Hitungan kerugian negara yang besarannya sangat fantastis jangan hanya menyasar sampai Eks Kepala KSOP saja. Bahkan dugaan nama yang menjadi beking dari pengusaha maupun penguasa berinisial MS dan K sepertinya mulai dikaburkan, dengan alur yang panjang dan penuh prosedur. Semestinya pihak Kejagung melibatkan PPATK untuk menelusuri uang kongkalikong Samin Tan yang mengalir kepada pengusaha dan penguasa yang melindungi maupun menikmati uang kejahatannya,” katanya.

Terkait tersangka Handry Sulfian, ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) alias ‘izin terbang’ untuk pengiriman batu bara PT AKT menggunakan dokumen yang tidak benar. Padahal, Handry mengetahui bahwa izin tambang PT AKT telah diterminasi sejak 2017.

“Mengapa pihak Pidsus tidak mentersangkakan Direksi PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang menggunakan dokumen terbang untuk mengekspor coking coal (batubara kokas kalori 9000) ilegal dari bekas tambang PT AKT dan Direksi PT Bagas Bumi Persada (PT BBP) yang diduga tempat menampung hasil ilegal untuk kepentingan oknum di dalam negeri? Sebab uang Rp390 miliar yang telah digunakan Samin Tan mengangsur ke Satgas PKH berasal dari PT BBP, ini harus didalami sumber dananya dari mana,” kata Hari.

Sebelumnya terungkap, meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal sejak 2018 hingga tahun 2025.

“Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026) lalu.

Libatkan Banyak Elit Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengaku, dia sejak tahun 2017 telah mengawal Kementerian ESDM ketika Samin Tan dengan PT AKT menggugat Kementerian ESDM di PTUN Jakarta.

Dia secara tegas mengatakan Samin Tan menggunakan banyak elit politik dan APH dalam menjalankan praktik jahatnya.

“Samin Tan diibaratkan sangat licin, ibarat ‘belut campur oli’ dengan jurus tujuh penjuru angin. Terbukti ia bisa bebas dari putusan hakim tingkat rendah sampai Makamah Agung,” ungkap Yusri.

Yusri menegaskan, kasus ini menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto.

“Maka Pidsus Kejagung jangan besar kepala dulu sudah menangkap Samin Tan dan lainnya, lalu dianggap sudah berhasil. Padahal nilai pengembalian kerugian saat ini riil baru diterima hanya Rp 390 miliar dari komitmen awal Samin Tan ke Satgas PKH sebesar Rp 4,25 triliun yang akan dia angsur secara bertahap. Ini sudah terbukti dia mengingkarinya,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, Pidsus harus serius memeriksa semua pejabat di Ditjen Minerba yang mengendalikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Mineral Online Monitoring Sistem (MOMS) yang berfungsi secara real time mengendalikan operasi pertambangan hingga penjualan tujuan dalam negeri maupun ekspor.

“Aplikasi MOMS itu terhubung dengan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Bea Cukai dan KSOP Ditjen Perhubungan Laut terkait kewajiban pemilik tambang telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baru bisa keluar izin berlayar dan tujuan ekspor. Jika praktek ilegal ini bisa berlangsung lama, maka patut diduga puluhan pejabat ikut terlibat menikmati uang haram ini,” pungkas Yusri.

MoneyTalk, Jakarta – Fantastis, luar biasa dan di luar kebiasaan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama enam (6) bulan di tahun 2025. Kejagung RI telah mengungkap kasus korupsi tidak hanya pada angka ratusan juta dan miliaran, tapi bernilai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Tidak hanya menangkap pelaku tindak kejahatan (pidana) korupsi, tapi juga menyita uang sambil dipertontonkan kepada khalayak dalam upaya menegakkan hukum dan konstitusi ekonomi.

Kok bisa Kejagung RI “segarang” begitu? Atau tidak seperti kinerja aparat penegak hukum lainnya yang biasa-biasa saja? Mungkin saja Kejagung RI mulai bosan dan jenuh serta “sakit hati” atas tuduhan negara paling korup rangking atas dunia. Apalagi OCRP atau singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project dalam laporannya menetapkan mantan Presiden RI (2014-2024) Joko Widodo sebagai kepala negara terkorup nomor dua (2) di dunia. Menyakitkan dan menyesakkan dada tentunya “tuduhan” sebuah organisasi jaringan jurnalis investigasi global yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi ini.

Namun, yang jelas apapun alasan dan motif gerak cepat dan trengginas Kejagung RI dalam pemberantasan korupsi sungguh patut diapresiasi setinggi-tingginya oleh masyarakat Indonesia. Alasannya, bukan hanya penangkapan aktor korupsinya, tapi juga pamer uang sitaan berjumlah super jumbo yang belum terjadi sebelumnya, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang membuat kita sontak, kaget bercampur kagum dan sekaligus prihatin, marah atau bercampur-campurlah perasaan menyaksikan uang sitaan hasil korupsi yang dipertontonkan kejaksaan tersebut.

Pamer uang sitaan yang getol dilakukan Kejagung RI, mulai dari kasus korupsi CPO Wilmar Group tahun 2022 senilai Rp 11,8 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis, dan dipamerkan dalam bentuk tunai disampaikan siaran pers dihadapan awak media. Sejumlah Rp1,3 triliun berasal dari dua (2) perusahaan, yaitu PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Sutikno bahwa alasan mempertontonkan uang yang tepatnya berjumlah Rp 1.374.892.735.527,46 semata sebagai sarana informasi ke publik terkait kinerja instansinya. Yang lebih membuat kita mengurut dada, yaitu kejahatan pidana korupsipun dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan membuat staf Kejagung hampir pingsan. Mengapa hampir pingsan, tentu banyak faktor yang jadi penyebab, bisa saja belum makan dan minum.

Namun, pingsan itu juga bisa saja kaget karena belum pernah melihat uang super jumbo itu. Mungkin, juga terkejut mengetahui pelaku kasus suap adalah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar di tahun 2024. Para aparat kejaksaan ini membongkar aliran dana suap vonis bebas terdakwa Ronald Tannur senilai Rp920 miliar atau hampir Rp1 triliun yang disimpan dirumah tersangka.

*Korupsi Hajat Hidup Orang Banyak*
Episode berikutnya, Indonesia kembali digemparkan oleh sejumlah kasus korupsi di awal tahun 2025, tepatnya baru saja 62 hari atau sekitar dua (2) bulan dilewati. Kasus-kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga triliun rupiah menyita perhatian hingga memicu amarah publik. Yaitu, kasus dugaan pada perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis industri minyak dan gas bumi (Migas), Pertamina. Korupsi ini menyangkut tata kelola minyak mentah periode 2018-2024 yang telah lama ditangani oleh Jampdisus Kejagung RI, khususnya impor minyak mentah.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun untuk 2023 saja. Kerugian itu bersumber dari lima komponen. Yang terbesar adalah biaya subsidi BBM dari APBN yang dikeluarkan saat pemenuhan minyak dalam negeri berasal dari produk impor. Proses dan kegiatan impor ini dinyatakan melawan hukum sehingga negara merugi sejumlah Rp126 triliun. Sisanya, Rp67,7 triliun lagi belum dijelaskan lengkap oleh Kejagung RI dipakai untuk apa?

Korupsi di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membebani negara. Dari 16 perkara korupsi yang terungkap saja, serta meluas menjadi perhatian publik selama 2000-2024, kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan mencapai Rp 83,3 triliun. Seperti, korupsi di PT Timah yang merugikan keuangan negara Rp29 triliun, ditambah kerugian perekonomian negara Rp271 triliun. Bahkan, kerugian keuangan negara Rp 83,3 triliun itu menempati hampir 15 persen dari total Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN periode 2005-2021 sejumlah Rp369,17 triliun. Total kerugian keuangan atas kasus korupsi di berbagai BUMN itu, bisa mencapai kurang lebih Rp1.752,47 trilun, dan lebih dari cukup untuk menambal defisit APBN.

Lebih geramnya kita sebagai konsumen, beberapa kasus korupsi yang membuat kerugian negara itu juga langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai hajat hidupnya, seperti pembayaran premi nasabah di PT Asuransi Jiwasraya dan pembelian BBM di Pertamina Patra Niaga (PPN). Kompensasi premi asuransi masih atau tidak diterima akibat dikorupsinya uang nasabah. BBM yang arga jualnya tak wajar karena ongkos memperolehnya terlalu besar akibat dikorupsi saat pembelian impor.

Sayangnya, untuk kasus ini, walaupun orangnya atau pelaku korupsinya ditangkat tidak disertai oleh pamer uang sitaan. Justru, untuk kasus jual beli BBM oleh tersangka Samin Tan yang divonis bebas dan impor solar ke perusahaan migas Phoenix di Filipina masih belum jelas kembali uangnya. Padahal, kedua kasus ini jelas-jelas merugikan keuangan Pertamina dan sudah pasti negara. Apalagi, dampaknya dirasakan langsung oleh nasabah dengan hilangnya uang premi asuransi dan kekurangan/kelangkaan pasokan BBM untuk konsumen.

Yang pertama, kasus Samin Tan terkait soal utang-piutang antara Anak Perusahaan (AP) PT. Pertamina, yaitu PPN dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak usaha Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM). Terjadi oleh adanya perjanjian utang piutang berawal dari jual beli BBM jenis solar atau high speed diesel (HSD) pada tanggal 10 Februari 2009. Namun setelah lebih dari 16 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pengusaha Samin Tan (pemilik AKT) untuk segera melunasi utang dimaksud atau “dimacetkan” sejumlah Rp451,66 miliar.

Yang kedua, tindak lanjut dari putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Singapore (Singapore International Arbitration Centre/SIAC) pada tanggal 23 Nopember 2023 di Singapura. Putusannya, yaitu Pertamina International Marketing and Distribution pte ltd (PIMD) atau sub holding PPN telah memenangkan sengketa dagang (utang piutang) dengan Phoenix Petroleum Corporation (PPC) dan Udena Corporation, Filipina. Selanjutnya pihak PPC dan Udena Corp harus membayar utang dagangnya kepada PIMD senilai US$142 juta atau sekitar Rp2,3Triliun (kurs US$1= Rp16.300). Namun, pasca putusan itu pihak Phoenix belum memenuhi kewajiban melunasi utang dagangnya.

Pertanyaannya, kenapa beraninya pihak Samin Tan serta PPC dan Udena Corporation melakukan tindak wan prestasi? Inilah yang menjadi tanggungjawab Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk mengungkapnya. Jangan hanya jajaran direksi PPN saja yang telah ditangkap oleh Kejagung RI tapi uang Pertamina tidak kembali ke kas negara. Kasus piutang Phoenix-Udena Corporation ini bisa diurut mulai dari pengambilan keputusan oleh Direktur Utama PIMD, yaitu Agus Wicaksono. Sementara itu, total tagihan kedua kasus itu berjumlah Rp2,751 triliun akan mampu menambah pundi-pundi Pertamina dalam meningkatkan pelayanan jual beli BBM lebih efektif dan efisien.

Sudah pasti membanggakan, jika aksi bersih-bersih atas raibnya uang negara yang sedang dilaksanakan sesuai perintah Presiden RI, Prabowo Subianto juga harus dibuktikan oleh pamer uang pembayaran piutang oleh Samin Tan dan Phoenix- Udena Corpotioan. Inilah nanti yang menyamai kinerja Kejagung RI, orangnya ditangkap dan uangnya didapat oleh Dirut Pertamina.

Semoga Bapak Simon A. Mantiri bisa menagih piutangnya secara tuntas, dan kami serta orang banyak mendukung penuh pemeriksaan pimpinan Pertamina terdahulu yang diduga terlibat dalam kasus pengambilan keputusan utang-piutang macet tersebut. Khusus piutang macet Phoenix-Udena Corporation, Filipina, mumpung masih dua (2) tahun kasusnya dan jangan sampai berlarut-larut seperti Samin Tan.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi