22 November 2026

PT Karya Wijaya

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, menyoroti perubahan kepemilikan saham di PT Karya Wijaya yang sebelumnya mencatat nama Sherly Tjoanda sebagai pemegang saham mayoritas.

Menurut Uchok, hilangnya nama Sherly Tjoanda dari daftar pemegang saham PT Karya Wijaya pada April 2026 bukan semata-mata terkait adanya sanksi administrasi senilai Rp500 miliar yang dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan di Pulau Gebe. Ia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) selama menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.

“Di sini Sherly Tjoanda menghindari terjadinya conflict of interest atau benturan kepentingan sebagai Gubernur Maluku Utara, dan juga menjaga diri dari berbagai tuduhan pelanggaran aturan maupun kaidah antikorupsi,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, Uchok mempertanyakan waktu pelepasan saham tersebut. Menurutnya, apabila tujuan pengalihan saham adalah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah, langkah tersebut seharusnya dilakukan segera setelah Sherly dilantik sebagai gubernur.

Uchok menyebut Sherly dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Namun, berdasarkan informasi yang ia peroleh, nama Sherly masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya hingga lebih dari satu tahun setelah pelantikan.

“Seharusnya sejak dilantik, nama dan sahamnya sudah dilepas dari perusahaan. Tetapi faktanya, nama beliau masih tercatat cukup lama sebelum akhirnya terjadi perubahan pada April 2026,” ujarnya.

Dalam perubahan tersebut, kata Uchok, kepemilikan saham yang sebelumnya tercatat atas nama Sherly Tjoanda dialihkan kepada badan usaha. Perubahan itu kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai alasan dan waktu pelaksanaannya.

“Muncul pertanyaan, jika memang tujuannya menghindari konflik kepentingan, mengapa baru dilakukan setelah lebih dari setahun? Apakah kesadaran untuk mematuhi aturan datang belakangan atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya?” kata Uchok.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa publik berhak menilai apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kepala daerah terkait kepemilikan usaha dan potensi benturan kepentingan selama menjabat.

Uchok juga mengaitkan persoalan ini dengan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan yang mengatur kedudukan kepala daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga integritas jabatan publik serta menghindari munculnya keraguan di tengah masyarakat.

“Publik tentu mengharapkan setiap kepala daerah mematuhi seluruh aturan yang berlaku sejak awal masa jabatan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau persepsi negatif di kemudian hari,” pungkasnya.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap aspek transparansi dan tata kelola yang baik di lingkungan pejabat publik, khususnya terkait kepemilikan saham, aktivitas bisnis, serta potensi benturan kepentingan selama menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

MoneyTalk, Jakarta – Akun X milik media Independen Sumatra mengunggah kritik keras terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan tambang yang disebut merusak sejumlah pulau di Maluku Utara.

Dalam unggahan pada Jumat (30/5/2026), Independen Sumatra menyebut sejumlah perusahaan yang diklaim berkaitan dengan Sherly Tjoanda dan dituding melakukan aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di beberapa wilayah kepulauan.

“DAFTAR PERUSAHAAN SHARLY TJOANDA PENGHANCUR PULAU DI MALUKU UTARA,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Adapun daftar perusahaan yang disebut dalam unggahan itu antara lain:

1. PT Karya Wijaya — disebut menghancurkan Pulau Gebe

2. PT Bela Sarana Permai — disebut merusak Pulau Obi, Desa Wooi

3. PT Amazing Tabara — disebut merusak Pulau Obi, Desa Sambiki

4. PT Indonesia Mas Mulia — disebut merusak Pulau Bacan

5. PT Bela Kencana — disebut merusak Pulau Obi, Desa Soligi

Unggahan itu juga menyebut masih terdapat banyak perusahaan cangkang lain yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan di Maluku Utara.

Independen Sumatra mengutip sumber dari Jaringan Advokasi Tambang terkait data dan tudingan tersebut.

Selain menyoroti persoalan lingkungan, unggahan itu juga menyinggung kekayaan Sherly Tjoanda yang disebut mencapai hampir Rp1 triliun, sehingga disebut sebagai gubernur terkaya di Indonesia.

“Sepertinya Sharly Tjoanda tidak butuh gaji sebagai Gubernur Maluku Utara. Yang dibutuhkannya adalah posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya semakin lancar,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu turut disertai sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan dampak lingkungan di Pulau Gebe dan Pulau Obi akibat aktivitas pertambangan. Dalam narasinya, Independen Sumatra menyebut kawasan yang sebelumnya memiliki pantai biru dan hutan hijau kini berubah menjadi “lautan lumpur yang keruh”.

“Keuntungan berapa pun besarnya tidak akan pernah bisa menggantikan ekosistem ciptaan Tuhan. Jika lingkungan dirusak, akibatnya bisa terasa hingga 300 tahun ke depan,” demikian bunyi unggahan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Sherly Tjoanda maupun perusahaan-perusahaan yang disebut dalam unggahan terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Isu renegosiasi denda Rp500 miliar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap PT Karya Wijaya, yang disebut-sebut milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menuai kritik keras. Tokoh nasional asal Maluku Utara, Muslim Arbi, mewanti-wanti Satgas PKH dan Gubernur Sherly agar tidak membuka ruang tawar-menawar.

“Satgas dan Gubernur Sherly diingatkan ya, jangan ada tawar-menawar harga dengan denda 500 miliar,” tegas Muslim, Kamis (16/4/2026). “Jika sampai terjadi, maka itu praktik korupsi yang para pihaknya harus diseret ke meja hijau.”

Isu Mencuat Usai Kunjungan Satgas ke Ternate

Sorotan ini mencuat pasca kunjungan Tim Satgas PKH yang dipimpin Wakil Ketua Letjen Richard Tampubolon ke Ternate beberapa waktu lalu. Dalam agenda koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Gubernur Sherly diberitakan ikut menyambut dan hadir.

Kehadiran Sherly memicu kritik. WALHI Maluku Utara menilai pertemuan itu problematik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Kami melihat, di luar posisinya sebagai gubernur, individu Sherly adalah orang yang diduga memiliki saham di dalam PT Karya Wijaya, bahkan kepemilikan sahamnya diduga dominan,” kata Manajer Program WALHI Malut, Astuti N. Kilwouw. “Pertemuan ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan dari Satgas PKH sendiri.”

Itu Uang Rakyat, Bukan Komoditas Negosiasi

Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, Muslim Arbi, menegaskan denda Rp500 miliar adalah bentuk pengembalian kerugian negara. “Denda 500 miliar itu sama artinya dengan pengembalian uang rakyat atas sumber daya alam nikel yang dicaplok perusahaan pada areal yang bukan konsesi. Jadi itu uang rakyat, uang negara,” ujarnya.

Ia meminta KPK turun mengawal proses penyelesaian denda, tidak hanya PT Karya Wijaya tapi seluruh 80 perusahaan yang disebut kena sanksi Satgas PKH. “KPK wajib kawal proses penyelesaian sampai denda itu tuntas masuk kas negara,” kata Muslim.

Desakan Evaluasi ke Presiden Prabowo

Ketua Umum PB-FORMALUT, Reza Sadik, mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PKH, khususnya Wakil Ketua Letjen Richard Tampubolon. Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan mandat dijalankan profesional, independen, dan bebas intervensi politik.

“Jika terjadi ketidakpatuhan, pencabutan izin usaha pertambangan juga menjadi alternatif keputusan,” tegas Reza.

Belum Ada Tanggapan Gubernur

Hingga berita ini ditayangkan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda belum memberikan tanggapan atas isu pertemuan dengan Satgas PKH maupun dugaan konflik kepentingan terkait PT Karya Wijaya.

Satgas PKH sebelumnya menyatakan denda dijatuhkan pada perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin atau di luar konsesi. Publik kini menunggu konsistensi penegakan hukum dan transparansi prosesnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pada 2017 lalu Panitia Khusus (Pansus) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, ternyata menemukan setumpuk pelanggaran hukum yang dilakukan PT Karya Wijaya, mulai dari dokumen perizinan hingga soal analisis dampak lingkungan.

Dalam temuannya, Pansus IUP DPRD menemukan pelanggaran PT Karya Wijaya yang semula bernama PT Karya Wijaya Blok I , antara lain; 1) Tidak memiliki daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan berpengalaman minimal 3 tahun dan atau geologi.

2) Tidak memiliki peta WIUP yang dilengkapi dengan batas kordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan SIG yang berlaku secara nasional.

3) Tidak memiliki bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorsi.

4) Tidak memiliki bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang IUP sesuai nilai penawaran lelang.

5) Tidak memiliki laporan lengkap eksplorasi.

6) Tidak memiliki laporan studi kelayakan.

7) Tidak memiliki rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kerja OP.

8) Tidak tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 5 tahun.

9) Tidak memiliki dokumen AMDAL.

10) Tidak memiliki dokumen Izin lingkungan.

11) Tidak Memiliki jaminan pasca tambang atau reklamasi serta jaminan kesungguhan.

PT. Karya Wijaya Blok I (sekarang PT Karya Wijaya), dalam faktanya menurut pansus deprov, terindikasi memanipulasi tanda tangan mantan Kadis ESDM. Selain itu berdasarkan rapat pansus angket dengan mantan Kadis ESDM Ir. Rahmatia Rasyid, pada 1 Oktober 2017 menyatakan, pihaknya tidak pernah memroses dan menandatangani telaah teknis/pertimbangan teknis untuk PT. Karya Wijaya Blok I semasa jabatannya sampai dinonjobkan pada 23 Mei 2016.

Selain itu pertimbangan teknis tertanggal 14 Januari 2016 yang merupakan dasar penentuan kelayakan proses dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibuat dan ditandatangani oleh Plt Kabid Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Maftuch Iskandar Alam ST, MT, yang ternyata masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini diperkuat penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, pada saat rapat dengan pansus angket menyatakan, Maftuch Iskandar Alam, ST, MT masih berstatus PNS di Halsel pada 2016 Oktober 2017

Juga pertimbangan teknis Plt Kabid Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Maftuch Iskandar Alam, ST, MT, ternyata menyalahi Peraturan Gubernur Nomor: 35 tahun 2016 tentang pembentukan tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara. Dimana pada frasa ayat kedua menjelaskan, tugas tim teknis penyelenggaraan PTSP memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi terkait Izin yang dikeluarkan.

Bahwa penjelasan Kepala Biro Hukum Salmin Djanidi dan Kepala BPMP-PTSP Nirwan M.T Ali, pada saat rapat penyelidikan dengan pansus angket 29 September 2017, proses perizinan usaha pertambangan PT. Karya Wijaya Blok I tidak melalui BKРМ- PTSP Provinsi Maluku Utara. Padahal, dalam Perturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 3 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada BKPM Provinsi Maluku Utara pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan, obyek perizinan yang dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada BKPM Provinsi Maluku Utara, termasuk poin (37, 38) yakni IUP OP dan IUJP.

Temuan Pansus DPRD ini ditandatangani Ketua Pansus Sahril Marsoly. Pelanggaran hukum PT Karya Wijaya Blok I ternyata terulang pada 2020 hingga 2025 dengan nomor IUP yang berbeda. PT Karya Wijaya juga merupakan satu di antara 27 IUP bermasalah hingga menjadi temuan tim pansus saat itu.

Selain temuan Pansus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga membeberkan temuanya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP-TT) BPK RI Nomor 13/LHP/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, ditemukan indikasi pelanggaran administratif dan teknis oleh perusahaan tersebut.

BPK mencatat PT KW membuka lahan tambang di bawah status Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, namun belum memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

a. Tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

b. Tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

c. Tidak mengantongi izin pembangunan jetty.

Sederet pelanggaran yang menjadi temuan tim pansus DPRD dan BPK ini sekaigus mematahgkan pengakuan Gubernur Sherly Tjoanda di salah satu podcast bahwa perusahaannya memiliki izin yang sah.

MoneyTalk, Jakarta – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bersama Simpul JATAM Maluku Utara merilis laporan investigatif berjudul “Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara” yang menyoroti keterlibatan langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam jaringan bisnis pertambangan yang luas dan terafiliasi dengan keluarganya.

Dalam laporan yang diluncurkan pada Rabu (29/10) itu, JATAM menilai telah terjadi konsentrasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi ekstraktif yang kuat di bawah kendali keluarga Sherly Tjoanda, bahkan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Temuan ini menunjukkan bahwa Sherly bukan hanya aktor politik, tetapi juga pengendali utama sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara.

“Ada pola dukungan kuat dari pemerintahan Sherly terhadap korporasi tambang, sementara masyarakat justru mengalami kekerasan, kriminalisasi, dan kehilangan ruang hidup,” ujar Melky Nahar, Koordinator JATAM.

JATAM menemukan sedikitnya enam perusahaan yang terhubung langsung dengan keluarga Laos-Tjoanda, antara lain:

-PT Karya Wijaya (tambang nikel di Gebe),

-PT Bela Sarana Permai (pasir besi di Pulau Obi),

-PT Amazing Tabara (emas),

-PT Indonesia Mas Mulia (emas dan tembaga),

-PT Bela Kencana (nikel),

serta beberapa entitas di bawah PT Bela Group.

Pada akhir 2024, kepemilikan saham PT Karya Wijaya mengalami perubahan signifikan: Sherly Tjoanda menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 71%, menggantikan mendiang suaminya Benny Laos. Sisa saham dibagi rata kepada tiga anak mereka. Pergeseran ini menandai fase baru kendali bisnis keluarga di sektor tambang.

Selain itu, Sherly juga tercatat sebagai direktur dan pemegang saham 25,5% di PT Bela Group, yang menjadi induk dari berbagai lini usaha keluarga. Perusahaan ini menguasai konsesi tambang yang tersebar di sejumlah wilayah strategis di Maluku Utara.

Yang menarik, beberapa izin tambang yang diterbitkan bertepatan dengan momentum politik. PT Karya Wijaya memperoleh izin tambahan pada Januari 2025 saat Sherly mencalonkan diri menggantikan suaminya.

Beberapa izin disebut bermasalah karena masuk ke sistem MODI tanpa lelang, izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) belum lengkap, dan tidak ada jaminan reklamasi.

“Penerbitan izin yang beririsan dengan masa Pilkada dan jabatan publik menunjukkan potensi pelanggaran etik dan hukum,” tegas Julfikar Sangaji, Dinamisator JATAM Maluku Utara.

JATAM menyoroti dampak berat industri ekstraktif terhadap masyarakat lokal, terutama di Maba Sangaji (Halmahera Timur), Pulau Obi, dan Halmahera Selatan.

Warga mengalami kriminalisasi, intimidasi, pencemaran air, dan krisis ruang hidup, sementara pemerintah daerah dinilai abai terhadap pengawasan.

Di Pulau Obi, aktivitas tambang pasir besi oleh PT Bela Sarana Permai menyebabkan deforestasi dan pencemaran air laut. Di Halmahera Selatan, operasi PT Indonesia Mas Mulia yang menguasai 4.800 hektare wilayah dinilai memperburuk krisis air bersih.

JATAM menegaskan bahwa rangkapan jabatan dan kepemilikan saham oleh pejabat publik melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah, pejabat publik dilarang memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan yang mereka keluarkan.

Selain itu, Peraturan KPK tentang benturan kepentingan juga menegaskan larangan bagi kepala daerah untuk menjadi pengurus atau pemegang saham aktif di perusahaan swasta.

“Praktik semacam ini merusak kepercayaan publik dan mengaburkan batas antara kekuasaan publik dan kepentingan bisnis pribadi,” ujar Melky.

JATAM mendesak KPK, Kementerian ESDM, dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan, pelanggaran perizinan, serta potensi kerugian negara akibat lemahnya pengawasan terhadap perusahaan milik keluarga pejabat publik.